Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahudin saat ditemui di Hotel Santika usai kegiatan mengatakan, regulasi yang ada yaitu UU Pilkada, PKPU dan Perwal, sehingga diperlukan pemahaman bersama dan pencegahan pelanggaran pemilu.

“Kerawanan yang sering terjadi saat Pilkada di Kota Pekalongan, yaitu konflik antar peserta atau sengketa, politik uang dan penyalahgunaan kewenangan,” kata Ketua Bawaslu, Selasa, 24 September 2024.

Lanjut Miftah, serta pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang keliru, seperti baliho yang saling menutupi calon peserta Pilkada yang bisa menyebabkan perseteruan antar kubu.

“Kami berharap, regulasi yang ada bisa dipahami bersama. Para stakeholder bisa menyampaikan dan menginstruksikan semuan jajarannya, supaya bisa mengacu dan mematuhi regulasi tahapan kampanye,” ujarnya.

Pada kesempatan kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bawaslu dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan terkait netralitas ASN.

“BKPSDM sebagai pemangku kebijakan ASN memiliki peran penting dalam menjaga netralitas ASN selama pemilu berlangsung,” kata Miftah.

Ia menambahkan, setelah penandatanganan, pihaknya langsung mengadakan rapat internal dengan BKPSDM. Koordinasi ini penting, karena Bawaslu telah mengidentifikasi potensi pelanggaran netralitas ASN yang mungkin terjadi selama tahapan kampanye.

Turut hadir pada kegiatan rakor teresebut diantaranya Kejaksaan, Kepolisian, TNI, OPD terkait, dan naradamping pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan. (em-aha)

Dari jumlah tersebut, kata Bagja, terbanyak adalah pelanggaran administrasi sebanyak 71 kasus dan pelanggaran pidana sebanyak 63 kasus serta sisanya pelanggaran hukum lainnya.

“Hampir setengah dari kasus pidana ini terbukti, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penegakan hukum yang lebih efektif dalam pemilu,” ujar Bagja di Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Dari sisi pelaporan, kata Bagja, terdapat sekitar 1.500 laporan masuk dan ditambah dengan 700 temuan Bawaslu atas dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Bagja mengakui, penanganan kasus berdasarkan laporan maupun temuan itu menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap kasus yang memiliki bukti yang cukup, termasuk kasus yang viral di media sosial maupun yang tidak. Penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas pemilu dan memastikan setiap pelanggaran mendapatkan tindakan sesuai hukum yang berlaku,” bebernya.

Bagja menuturkan, dugaan pelanggaran selalu ada dalam pemilu karena faktor manusia yang terlibat dalam pesta demokrasi dengan skala yang sangat besar ini.

Namun, kata dia, yang terpenting bagi Bawaslu adalah bagaimana pelanggaran tersebut dapat mempengaruhi hasil pemilu.

“Setiap suara di tempat pemungutan suara (TPS) dan setiap suara dalam rekapitulasi harus memiliki bobot yang sama dalam menentukan hasil akhir,” tandas dia.

Kota  Pekalongan – Polres Pekalongan Kota menggelar apel gelar pasukan menandai dimulainya Operasi Patuh Candi 2022 yang diselenggarakan mulai 13-26 Juni 2022.

Apel dipimpin Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Wahyu Rohadi di Halaman Polres setempat, Senin (13/6/2022).

Kapolres mengatakan, selama satu semester terakhir jumlah pelanggaran lalu lintas di Wilayah Polres Pekalongan Kota mengalami penurunan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Pekalongan yang telah tertib berlalu lintas,” kata AKBP Wahyu.

“Meski demikian, kami terus berupaya untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah menggelar operasi patuh candi 2022,” lanjutnya.

Kapolres menjelaskan, selain untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas, tujuan operasi patuh candi 2022 ini, antara lain mengajak masyarakat tertib berlalulintas dan menurunkan angka pelanggaran maupun fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

“Dalam pelaksanaan operasi patuh candi 2022 ini, kami mengedepankan edukasi, persuasif dan humanis. Untuk itu, petugas yang bertugas di lapangan harus memahami sasaran operasi dengan melaksanakan operasi secara maksimal,” ujarnya.

Menurutnya, ada 7 target prioritas penindakan saat Operasi Patuh Candi 2022 yang mengusung tema Tertib Berlalu Lintas Menyelamatkan Anak Bangsa tersebut.

“Pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara. Terus pengemudi atau pengendara di bawah umur. Orang yang berboncengan sepeda motor lebih dari satu orang. Tidak menggunakan helm SNI,” terangnya.

Prioritas penindakan selanjutnya pengemudi atau pengendara kendaraan dalam pengaruh atau mengkonsumsi Alkohol.

“Kemudian berkendara melawan arus dan melebihi batas kecepatan,” imbuh Kapolres.

Selain itu, kata AKBP Wahyu, pihaknya juga tengah menggalakkan program dari pusat yakni Tilang elektronik (e-tilang) atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

“Penindakan hukum dapat dilakukan tanpa bersentuhan dengan pelanggar, jadi petugas bisa memotret pelanggaran kasat mata,” kata Kapolres. (em-aha)

Pencopotan tersebut tertuang dalam surat telegram dengan nomor Nomor: ST/53/KEP./2022, tanggal 18 Februari 2022. Dalam surat itu, Kompol Cam dimutasi ke Yanma Polda Maluku.

“Dimutasi ke Yanma untuk menjalani proses pemeriksaan,” kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. M. Roem Ohoirat, Minggu (20/2).

Roem menuturkan, Kompol Cam diduga melakukan pelanggaran disiplin. Hal tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait pelayanan di SPKT Polda Maluku, namun tak dijelaskan lebih mendalam kasus yang menimpa Kompol Cam.

Dari laporan masyarakat tersebut, Propam Polda Maluku melakukan penyelidikan dengan hasil sementara Kompol Cam diduga melakukan pelanggaran. Selain itu, bila ditemukan unsur pidana Kompol Cam terancam disidang kode etik.

“Secara kedinasan Polri berlaku peraturan-peraturan kode etik dan disiplin, tapi bila yang bersangkutan terbukti terlibat pidana, juga akan menjalani proses pidananya,” ujar Roem.

Roem mengaku pihaknya tidak akan mentolerir setiap kesalahan yang dilakukan anggota. Sebab, bagi anggota yang bersalah akan diberikan hukuman sementara yang berprestasi diberikan penghargaan.

“Kami tidak akan melindungi anggota yang bersalah,” tandasnya.

Bogor, eranasional.com| Kapolsek Parung Panjang Kompol Nundun Radiaman Dicopot dari Jabatannya. Pencopotan tersebut tertuang dalam surat perintah Nomor: Sprin/435/C/HUK.6.6/2020 yang ditandatangani langsung oleh Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy pada 16 Mei 2020 lalu.

Jabatan Kapolsek Parung Panjang akan diisi oleh Kompol Suharyo, yang sebelumnya menjabat Anjak Pratama Bid Bag Sumda Polres Bogor.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Saptono Erlangga Wakitoroso membenarkannya, pencopotan Kapolsek Parung Panjang tersebut. Namun, tak membeberkan secara detail terkait kasus yang membelitnya.

Intinya “yang bersangkutan diperiksa, diduga lakukan pelanggaran disiplin dan etik profesi,” kata dia dalam keterangan tertulis kepada eranasional.com, senin (18/5).

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy menilai rotasi / perpindahan jabatan ditubuh polri merupakan hal yang sudah biasa dilakukan didalam institusi Kepolisian. Menurut dia, ini sekaligus refreshing / penyegaran bagi para personel Polres Bogor.

“Jadi untuk Masyarakat, positif saja atas perotasian yang ada di institusi kepolisian, jangan sampai hilang rasa kepercayaan terhadap kami, Sejatinya Melayani dan melindungi serta memberikan rasa aman kepada Masyarakat adalah prioritas utama kepolisian”, ujar Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy.

(Fyan/red)