Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT) Nonato Da Purificacao Sarmento mengatakan para oknum KPPS itu telah dipecat dan akan diproses secara hukum.

“Mereka sudah dipecat dan sudah ada petugas baru yang menggantikan mereka,” kata Nonato saat dikonfirmasi, Rabu, 21 Februari 2024.

Nonato menyebutkan, yang menemukan pelanggaran tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. Lalu, pihaknya langsung menggelar rapat bersama sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu).

“Hasil rapat, merekomendasikan kepada KPU Sumba Barat Daya untuk mengganti oknum petugas KPPS itu dan menggelar pemungutan suara ulang (PSU),” jelasnya.

“Gakumdu juga memeriksa tujuh petugas KPPS dan sejumlah saksi lainnya,” sambung Nonato.

Dia menyebutkan, untuk penanganan hukum pelanggaran ini akan ditangani oleh Gakumdu Sumba Barat Daya.

Namun, Nonato tidak menjelaskan surat suara Pileg atau Pilpres yang dicoblos oleh pelaku.

Sementara itu, untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 02 di Desa Letekomouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya akan digelar pada hari Sabtu, 24 Februari. (*)

Herdiyatna meminta masyarakat menjadi mitra dalam pengawasan agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

“Apabila menemukan adanya pelanggaran segera laporkan ke pengawas kecamatan atau kelurahan, atau Bawaslu Kota Bogor,” kata Herdiyatna dalam pembukaan Apel Siaga Pemilu 2024 di Plaza Balai Kota Bogor, Minggu, 11 Februari 2024.

Menurut Herdiyatna, peran masyarakat sangat penting agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan sebagaimana mestinya, apalagi petugas pengawas pemilu yang bekerja di lapangan sangat terbatas jumlahnya.

“Kesuksesan Pemilu 2024 tentu bukan hajat dari Bawaslu atau KPU saja. Bawaslu tanpa masyarakat Kota Botor pengawasan kelurahan dan kecamatan itu tidak bisa bekerja secara optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berharap tidak ada pelanggaran yang terjadi.

“Di masa tenang ini mari kita pastikan tidak ada pelanggaran, kita kuatkan kebersamaan,” ucap Bima Arya. (*)

Padahal, kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo, Satpol PP DKI memiliki kewenangan untuk menertibkan APK yang melanggar aturan. Faktanya, justru tak banyak bertindak.

“Fakta di lapangan, Satpol PP hanya melihati saja. Kalau kami secara normatif sudah mengimbau kepada peserta pemilu,” kata Benny, Jumat, 26 Januari 2024.

Namun diakuinya, beberapa APK di Jakarta sudah ditertibkan, salah satunya di flyover Kuningan, Jakarta Selatan, yang belum lama ini salah satu bendera parpol yang terpasang di sana menyebabkan pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan.

“Sudah dirapikan hari Jumat, 19 Januari kemarin. Satpol PP DKI punya kompetensi untuk mencopot APK yang melanggar itu. Ini hanya soal kemauan, karena dari sisi SDM mereka punya. Begitu juga dari sisi perlengkapan, mobil dan sebagainya mereka punya,” ujar Benny.

“Kalau kami dan teman-teman Bawaslu di kota atau kecamatan, misal yang mencopot APK itu bawanya pakai apa?” sambungnya. (*)

Mereka melaporkan setelah mengetahui akun @Kemhan_RI, di platform sosial media X (Twitter) mengunggah postingan foto komplek perumahan berisi tagar yang mengarah pada pemberian dukungan kepada capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diposting tanggal 21 Januari 2024 pukul 10:25.

Laporan ini disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih yang diwakili oleh Gina Sabrina dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Ibnu Syamsu Hidayat dan Helmi Lavour dari Themis Indonesia Law.

“Substansi yang kami laporkan adalah adanya cuitan di akun resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yakni akun resmi X atau Twitter di mana ada hashtag salah satu pasangan calon yakni pasangan calon Prabowo-Gibran yang mana di dalam hashtag tersebut tertulis #PrabowoGibran2024,” kata Ibnu Syamsu Hidayat di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024 siang.

Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih, lanjut Samsj, menduga terjadinya penggunaan fasilitas negara karena akun resmi itu milik Kementerian Pertahanan (Kemhan).

“Akun X itu bukan tempat mempromosikan atau mengkampanyekan salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024,” jelas Samsu.

“Akun resmi Kemhan itu merupakan saluran komunikasi publik antara Menteri Pertahanan atau Kementerian Pertahanan atas kerja kementerian atau menteri kepada masyarakat. Dengan demikian, adanya postingan yang memuat #PrabowoGibran2024 di akun resmi Kemenhan dinilai sebagai bentuk pelanggaran sebagaimana UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017,” sambungnya.

Samsu menegaskan, dengan begitu penggunaan akun tersebut untuk kepentingan capres-cawapres tertentu bertentangan dengan UU Pemilu Pasal 280, 282, dan 283.

Penjelasan Kemhan

Kepala Biro Humas Sekjen Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha berdalih tagar itu muncul karena ketidaksengajaan dari administrator.

“Terkait berita yang beredar tentang akun X Kemhan yang mencuit tagar Prabowo-Gibran, perlu kami klarifikasi bahwa hal tersebut terjadi karena adanya ketidaksengajaan atau autotext dari admin Kemhan dan kesalahan telah diperbaiki,” kata Edwin dalam keterangan tertulis.

Agar hal seperti itu tidak terjadi lagi, Edwin mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan menekankan kepada administrator agar berhati-hati dalam memproses publikasi.

“Dan, admin telah diberikan sanksi teguran keras, karena kurang berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya,” jelas Edwin. (*)

Untuk diketahui, Bank BJB Bekasi merupakan sponsor dari kegiatan olahraga sejumlah pejabat di Pemkot Bekasi.

Pimpinan Cabang Bank BJB Bekasi Novi Putra Utama hadir di Gedung Bawaslu Kota Bekasi, Bekasi Selatan, pukul 10.00 WIB untuk dimintai keterangannya.

Bayu mengatakan dirinya sudah menjawab pertanyaan dari Bawaslu Kota Bekasi.

“Kami sudah sampaikan apa yang menjadi pertanyaan rekan-rekan dari Bawaslu. Sudah kami klarifikasi, kami sampaikan isinya seperti apa,” kata Bayu ditemui usai pemeriksaan, Selasa, 9 Januari 2024.

Dia mengungkapkan salah satu pertanyaan ditanyakan pihak Bawaslu Kota Bekasi adalah soal jersey bernomor punggung 2 yang disediakan di acara tersebut.

“Enggak hitung ada berapa pertanyaan. Salah satunya soal soal kaus jersey, ya memang kami support,” tuturnya.

Koordinator Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Bekasi Muhammad Sodikin mengatakan jika dilihat dari foto yang beredar, tidak semua camat memegang jersey nomor 2.

Untuk mengusut dugaan keberpihakan terhadap aparatur sipil negara (ASN) tersebut terhadap salah satu pasangan capres-cawapres, Bawaslu Kota Bekasi akan meminta keterangan dari beberapa pihak, di antaranya pelapor dan camat yang bersangkutan.

“Kemungkinan kami akan fokuskan untuk minta keterangan dari camat yang memegang jersey nomor 2,” kata Sodikin saat ditemui di Gedung Bawaslu Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Kamis, 4 Januari 2024.

Selain itu, lanjut Sodikin, sedikitnya ada 13 orang lainnya yang mungkin juga akan diperiksa, termasuk Penjabat (Pj) Walikota Bekasi Raden Gani, Pimpinan Cabang BJB Kota Bekasi, dan Kepala Satpol PP.

“Tidak menutup kemungkinan nanti pada proses pengembangan 13 orang tersebut akan dimintai keterangan,” ujarnya.

Kata Sodikin lagi, penyelidikan dan pengumpulan bukti akan dilakukan selama dua pekan sampai akhirnya putusan.

“Secepatnya karena dalam Peraturan Bawaslu No. 7/2017, kami punya waktu 14 hari untuk menangani laporan tersebut,” tuturnya.

Untuk diketahui, jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran kampanye pemilu, maka seorang pejabat atau ASN akan dihukum pidana penjara selama satu tahun sesuai UU Pemilu Pasal 280 Ayat 2.

Sebagai informasi, dalam unggahan akun X (Twitter) @txtdrbekasu, terlihat sejumlah ASN Pemkot Bekasi memamerkan jersey dengan nomor punggung 2.

Warganet menganggap hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Penjelasan Pj Wali Kota Bekasi

Sementara itu, Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam foto tersebut.

“Tidak ada di dalam hal ini unsur kesengajaan atau unsur rekayasa. Saya bersama pak Asda itu hadir di tengah-tengah itu, spontan semua tidak ada rekayasa kami ingin mendukung,” kata Gani di Pendopo Pemkot Bekasi, Rabu, 3 Januari 2024).

Dia menjelaskan, acara olahraga tersebut disponsori Bank BJB yang menyiapkan jersey untuk acara dari nomor punggung 1-25.

“Nomor 1 dan 25 itu kiper sudah diambil duluan. Pada saat pembukaan kami melakukan foto bersama, para camat mengambil kaos di meja yang sudah disiapkan panitia, otomatis terambil nomor pungung 2,” jelas dia.

Gani menuturkan, jersey tersebut juga terdapat nama masing-masing kecamatan di atas nomor punggung.

“Di belakang itu ada masing-masing nama kecamatan. Tapi yang terfoto hanya angka dua saja,” pungkasnya. (*)

Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangkey menjelaskan bahwa kegiatan Gibran itu melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

“Bawaslu Jakpus merekomendasikan temuan adanya kegiatan pembagian susu oleh Gibran Rakabuming Raka kepada warga yang berada di wilayah car free day Jakarta Pusat sebagai pelanggaran hukum lainnya,” ucap Sonny Pangkey, panggilan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Januari 2024.

Dia mengungkapkan, keputusan ini merupakan hasil kajian dalam rapat bersama antara Bawaslu Jakpus dengan Bawaslu DKI Jakarta, Rabu, 3 Desember malam.

Kata Sonny lagi, temuan pelanggaran tersebut selanjutnya akan diteruskan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta dan ditindaklanjuti.

“Diteruskan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Sonny.

Untuk diketahui, Bawaslu Jakpus memanggil Gibran untuk diperiksa terkait kegiatannya bagi-bagi susu di CFD Jakarta, Rabu, 3 Januari 2024.

Sebelum memeriksa Gibran, Bawaslu Jakpus memeriksa Ketua DPP PAN Zita Anjani dan dua kader PAN, yakni Sigit Purnomo alias Pasha dan Surya Utama alias Uya Kuya.

Mereka bertiga diketahui hadir dalam kegiatan Gibran bagi-bagi susu di area CFD Jakarta yang berlangsung pada 3 Desember 2023.

Kegiatan ini kemudian masuk daftar temuan pelanggaran Bawaslu Jakpus untuk selanjutnya diselidiki.

Gibran sendiri membantah dirinya berkampanye di area CFD Jakarta. Menurut dia, tidak ada alat peraga kampanye (APK) digunakan ataupun ajakan untuk mencoblos.

“Enggak ada alat peraga kampanye. Kami enggak mengajak untuk mencoblos,” ucap putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Wali Kota Solo ini mengaku hanya membagikan susu gratis di lokasi CFD karena ada banyak warga di sana.

Meski demikian, Gibran mengakui bahwa pembagian susu secara gratis merupakan salah satu programnya bersama capres Prabowo Subianto.

“Bagi-bagi susu kan salah satu program dari kami. Ada program makan siang gratis juga,” tutur Gibran. (*)

Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi tersebut pada Selasa, 2 Desember 2024.

“Saya ngikut aja. Kalau dipanggil saya datang,” kata Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Senin, 1 Januari 2024.

Namun, Gibran mengaku dirinya belum mendapat panggilan resmi dari Bawaslu. Dia akan mengecek apakah panggilan tersebut ada.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan Bawaslu Jakarta Pusat tengah mengkaji secara mendalam dan komprehensif setelah Bawaslu RI menyampaikan ada dugaan pelanggaran hukum lainnya.

Karena itu, Bawaslu Jakarta Pusat merasa perlu meminta keterangan dari Gibran.

“Nah fakta baru itu akan mengarah meminta keterangan kepada aktor utamanya, termasuk Gibran Rakabuming Raka,” kata Benny, Sabtu, 30 Desember 2023.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil pada hari Selasa, 2 Januari 2024.

“Tidak mungkin kami memanggilnya di hari libur. Hari Selasa, 2 Januari 2024,” kata Christian. (*)

Hal ini yang menjadi alasan bagi Bawaslu Jakpus belum memutus perkara dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson mengatakan pihaknya akan mengkaji dan menganalisa temuan baru itu lebih mendetail.

Namun, dia tidak menyebutkan data dan fakta baru yang dimaksud, dengan alasan akan mengkaji lebih mendetail terlebih dahulu.

“Kami belum berani mempublikasikan hal yang kurang mendetail. Karena kami juga menjaga dan mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam menyampaikan keputusan publik terkait dengan status hukum,” kata Christian Nelson, Jumat, 29 Desember 2023 malam.

Sementara itu, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakpus Dimas Trianto berharap data atau fakta baru yang ditemukan itu tidak akan bermuara pada pelanggaran pidana.

Meski begitu, lanjut Dimas, fakta dan data baru itu akan menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih mendalam.

Pelanggaran yang dimaksud adalah Gibran membagi-bagikan susu secadra gratis di area Car Free Day (CFD) yang berada di wilayah Jakarta Pusat.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakpus Dimas Triyanto mengatakan seharusnya Ketua DPW PAN Jakarta tersebut menjalani pemeriksaan pada hari Kamis, 21 Desember 2023 siang.

Namun, Eko Patrio tidak hadir ke kantor Bawaslu Jakpus dengan alasan sakit. Padahal itu panggilan yang kedua.

“Untuk Eko Patrio karena sudah dua kali panggilan tidak hadir, kami rasa cukup klarifikasi dari Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, Surya Utama alias Uya Kuya, dan Zita saja dalam membuat kajian nanti,” kata Dimas saat dikonfirmasi, Selasa, 26 Desember 2023.

Menurut Dimas, klarifikasi yang disampaikan Pasha Ungu, Uya Kuya, dan Zita dirasa sudah cukup dan bisa mewakili keterangan Eko Patrio.

Dengan begitu, selanjutnya Bawaslu Jakpus akan meminta keterangan dari Gibran, untuk melengkapi bahan penyelidikan.

“Kemungkinan kami akan mengundang Gibran saja. Sekarang sedang dipersiapkan, kemungkinan Rabu, 27 Desember besok akan kami kirim surat pemanggilannya,” ucap Dimas.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangkey atau Sonny Pangkey mengatakan Eko Patrio, Pasha Ungu, Uya Kuya, dan Zita diketahui ikut hadir saat Gibran membagi-bagikan susu di area CFD Jakarta.

“Intinya mendalami dan menindaklanjuti suatu laporan atau temuan, ada tahapan klarifikasi yang kami lakukan untuk memperjelas duduk perkara yang ada, sehingga dari hasil klarifikasi, kami mendapat poin-poin penting,” jelas Sonny.

Untuk diketahui, larangan kegiatan politik di area CFD tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Saat ditanya soal pelanggaran kampanye yang dilakukan dirinya di area CFD Jakarta, Gibran.

“Enggak ada alat peraga kampanye (APK) yang kami gunakan. Kami juga enggak mengajak untuk mencoblos,” kata Gibran.

Namun dia mengaku membagi-bagikan susu secara gratis di lokasi Car Free Day Jakarta karena ada banyak warga di sana.

Meski demikian, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengakui bahwa pembagian susu merupakan salah satu programnya bersama capres Prabowo Subianto.

“Selain susu gratis, ada juga program makan siang gratis,” ucap Gibran. (*)