Laporan tersebut diajukan oleh advokat Noverizky Tri Putra dari kantor hukum A.M. Oktarina Counsellors at Law. Hakim yang diadukan adalah Raditya Baskoro, Abdullah Mahrus, Sulistyo Muhamad Dwi Putro, serta panitera Erik Yuswanto.

Kasus ini berawal  dari adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Noverizky pada 2023 silam terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia beserta beberapa pihak terkait, teregister dengan nomor perkara 297/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. Gugatan itu berkaitan dengan tidak dibayarkannya legal fee sebesar Rp375 juta.

Dalam proses persidangan, pihak tergugat tidak pernah hadir meski telah dipanggil lima kali. Karena itu, majelis hakim PN Jakarta Selatan yang diketuai Akhmad Nakhrowi Mukhlis menjatuhkan putusan verstek pada 2 Januari 2024 yang menghukum Kedutaan Arab Saudi membayar ganti rugi materiil kepada Noverizky.

Jurusita PN Jakarta Selatan telah menyampaikan putusan tersebut pada 17 Januari 2024, namun pihak kedutaan menolak tanda tangan. Sesuai aturan, putusan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak 31 Januari 2024.

Pada Januari 2025, Noverizky kemudian mengajukan permohonan aanmaning kepada Ketua PN Jakarta Selatan agar pihak kedutaan melaksanakan putusan secara sukarela. Permohonan itu dikabulkan pada 30 Januari 2025.

Alih-alih melaksanakan putusan, Kedutaan Besar Arab Saudi justru mengajukan gugatan perlawanan (verzet) pada 25 Februari 2025. Gugatan ini didaftarkan manual karena putusan verstek sudah inkracht di sistem e-court MA.

Sidang verzet tersebut akhirnya dimenangkan pihak Kedutaan. Hakim menolak seluruh eksepsi Noverizky, sekaligus membatalkan putusan verstek Nomor 297/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel yang sebelumnya menguntungkannya.

Merasa dirugikan, Noverizky menduga majelis hakim yang menangani perkara verzet telah mengabaikan prinsip hukum dan bersikap tidak netral.

“Putusan verstek itu sudah berkekuatan hukum tetap. Fakta hukum ini mestinya dipahami dengan baik oleh para hakim,” ujar Noverizky dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (19/9/2025).

Ia menilai langkah majelis hakim sangat berbahaya karena membuka celah perkara inkracht bisa dibatalkan hanya melalui verzet. Karena itu, ia resmi mengadukan ketiga hakim serta panitera ke Badan Pengawasan MA.

“Saya rasa tindakan ketiga hakim itu sangat membahayakan dan dapat jadi celah baru perkara inkracht tersebut” imbuhnya

Selain melapor ke MA, Noverizky berencana menempuh jalur hukum lain dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ia juga mempertimbangkan menyurati Menteri Hukum dan bahkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari keadilan.

“Saya masih yakin banyak penegak hukum yang punya integritas. Karena itu saya akan terus melawan putusan ini,” tegasnya.

Awalnya Hasto menjelaskan status Gibran Rakabuming Raka yang sudah tidak lagi sebagai kader PDIP.

katanya, status keanggotaan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dicabut setelah menjadi cawapres mendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

“Mas Gibran bukan kader PDIP lagi,” tegas Hasto di sela-sela acara konsolidasi internal partai di Kantor DPD PDIP DI Yogyakarta, Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kota Yogyakarta, Sabtu, 13 Januari 2024.

Lalu dia menjelaskan dasar dari pernyataannya itu. Katanya, UUD 45 menyebutkan bahwa setiap partai politik yang memiliki legalitas konstitusional hanya diperbolehkan mengusung satu pasang calon Presiden dan Wakil Presiden.

Lanjutnya, pada Pilpres 2024 ini PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres.

“Makanya, ketika Mas Gibran dicalonkan menjadi cawapres maka otomatis keanggotannya berakhir,” ucapnya.

“Apalagi dengan cara mengingkari kebenaran dengan melanggar konstitusi, memanipulasi konstitusi, demokrasi dikebiri,” sambung Hasto.

Tak hanya itu, Hasto menyebut majunya Gibran sebagai cawapresnya Prabowo ada pelanggaran etik.

“Rakyat Indonesia tidak akan memilih pemimpin yang lahir melalui pelanggaran konstitusi, pelanggaran etik berat, rekayasa hukum. Jangan karena anak penguasa lalu bisa melakukan segalanya,” ujar Hasto.

Ketika ditanya statusnya Jokowi apakah masih kader PDIP, Hasto mengatakan bahwa partainya saat ini sedang berusaha menjaga kestabilan Republik.

Menurut dia, sebagai presiden, Jokowi berkewajiban memayungi seluruh rakyat Indonesia.

“Presiden tidak boleh berpihak. Presiden Jokowi telah mengeluarkan instruksi bahwa aparatur TNI, Polri dan aparatur sipil negara (ASN) semua harus netral,” imbuhnya.

“Maka, presiden yang mengeluarkan instruksi memilki tanggung jawab moral untuk menyelaraskan perkataan dan perbuatannya,” tambahnya.

Hasto memastikan, jika Jokowi berperilaku tidak sesuai dengan perkataannya, maka PDIP memiliki tugas menjaga kestabilan politik sehingga Pemilu 2024 dapat dijalankan dengan baik dan benar.

“Berdasarkan konstitusi nilai-nilai moral etika keagamaan yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan dan Ganjar-Mahfud,” pungkasnya. (*)

Firli dijatuhi sanksi berat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Karena dijatuhi sanksi berat, Dewas KPK memutuskan dan meminta Firli Bahuri agar mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

“Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa (Firli Bahuri) berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam sidang di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu, 27 Desember 2023.

Lanjut Tumpak, tidak ada hal yang dapat meringankan hukuman Firli. Justru, Dewas KPK menyebutkan ada sejumlah hal yang memberatkan hukuman, di antaranya Firli tidak mengakui perbuatannya.

Selain itu, Firli Bahuri juga tidak hadir dalam sidang kode etik dan kode perilaku yang digelar Dewas KPK tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

“Ada kesan yang bersangkutan berusaha memperlambat jalannya persidangan,” ujar Tumpak.

Hal yang memberatkan lainnya yaitu Firli tidak menjadi contoh yang baik kepada jajaran KPK.

“Terperiksa sebagai Ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku di KPK, tetapi justru melakukan sebaliknya,” jelas Tumpak.

Tumpak menambahkan, sanksi etik yang sebelumnya pernah dijatuhkan Dewas KPK kepada Firli juga menjadi hal yang memberatkan.

Dewas KPK menyatakan, Firli melanggar kode etik dan kode perilaku karena berhubungan dengan SYL yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Komunikasi antara Firli Bahuri dengan SYL terjadi ketika KPK menangani perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Firli disebut tak pernah memberitahukan ihwal komunikasi antara dirinya dengan SYL kepada pimpinan KPK lainnya.

“Sehingga diduga menimbulkan benturan kepentingan, serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf c , dan Pasal 8 huruf e Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku,” paar Tumpak.

Dalam kasus Firli Bahuri ini, Dewas KPK mengusut tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama, dugaan pertemuan dengan SYL yang tengah berperkara di KPK. Kedua, Firli dianggap tidak jujur dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dan, ketiga, gaya hidup mewah Firli Bahuri dengan menyewa rumah di kawasan elite, Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Di saat bersamaan, Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL yang ditangani Polda Metro Jaya. (*)

“(Firli Bahuri) tidak hadir,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Desember 2023.

Dalam kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli Bahuri, Dewas KPK telah memeriksa 12 saksi.

Ketua Dewas KPK Tumpak H Panggabean mengatakan rencananya ada 13 saksi lainnya yang akan dimintai keterangan. Tapi, dia tidak menyebutkan nama-namanya.

Kata dia, total saksi yang dimintai keterangan dalam sidang dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri sebanyak 27 orang.

Lanjutnya, Dewas KPK menargetkan sebelum akhir tahun 2023 sudah selesai.

“Total 27 saksi yang diperiksa. Mudah-mudahan sebelum tahun baru sudah selesai,” ucapnya.

Mangkir dari Panggilan Polisi

Di hari yang sama, Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri juga mangkir dari panggilan penyidik gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kamis, 21 Desember 2023.

Firli diperiksa penyidik Polri sebagai tersangka. Namun, dia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda lain.

Pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar mengatakan pihaknya telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke penyidik.

“Iya, enggak bisa hadir di pemeriksaan. Kita minta ditunda karena ada agenda. Sebenarnya sudah ada permohonan kita ke Polda Metro Jaya,” kata Ian saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Desember 2023.

Namun, dia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai agenda Firli Bahuri sehingga tidak dapat menghadiri pemeriksaan penyidik. Dia hanya mengatakan bahwa agendanya penting.

Selain itu, lanjut Ian, pihaknya juga telah meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi meringankan.

“Karena kita minta supaya diselesaikan dulu yang terkait dengan pasal 65 KUHAP itu, terkait menghadirkan saksi yang meringankan,” tuturnya.

Dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL, Firli Bahuri telah diperiksa sebanyak empat kali di Gedung Bareskrim Polri. Dua di antaranya saat masih berstatus sebagai saksi yakni pada tanggal 26 Oktober dan 16 November 2.23.

Sementara dua lainnya setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka yakni pada tanggal 1 Desember dan 6 Desember 2023. (*)

Seperti diketahui, Ferdy Sambo telah divonis hukuman mati karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya, Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat atau Brigadir J.

Mutasi sejumlah perwira kepolisian tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/2750/XII/KEP./2023 tanggal 7 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo tanggal 7 Desember 2023.

Dedi mengatakan, rotasi di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa.

“Mutasi hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Pergantian dilakukan kepada personel memasuki masa purna bakti. Lalu ada promosi, menambah pengalaman tugas tour of duty dan tour of area,” jelad Dedi Prasetyo, Kamis, 7 Desember 2023.

Salah satu yang kembali mendapat jabatan adalah Kombes Pol Budhi Herdi. Kini, Budhi Herdi diberi jabatan sebagai Kepala Bagian Pelayanan Hak (Kabagyanhak) Biro Perawatan Personel (Rowatpers) SSDM Polri.

“Kombes Pol Budhi Herdi Susianto Pamen (Perwira Menengah) Yanma Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagyanhak Rowatpers SSDM Polri,” bunyi surat telegram tersebut.