Menanggapi hal tersebut, Teddy tidak memberikan konfirmasi langsung terkait kebenaran kabar tersebut. Ia justru menyarankan agar pihak yang mempertanyakan isu itu menelusuri sumber awal informasi yang beredar. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Istana terkait kebijakan pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri.

Teddy menegaskan bahwa wacana tersebut masih berada pada tahap awal dan belum masuk ke dalam keputusan final pemerintah. Ia menyebut bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai berbagai konsep kebijakan, termasuk efisiensi anggaran, baru akan dilakukan dalam waktu dekat melalui rapat internal.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga telah memberikan pernyataan yang senada. Ia mengungkapkan bahwa rencana pemotongan gaji pejabat negara masih dalam tahap kajian dan belum ditetapkan sebagai kebijakan resmi. Menurutnya, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.

Purbaya bahkan sempat menyampaikan perkiraan pribadi terkait potensi besaran pemotongan gaji yang bisa mencapai sekitar 25 persen. Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah hasil keputusan pemerintah, melainkan sekadar asumsi yang muncul dalam diskusi awal. Ia juga menyatakan tidak keberatan apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.

]]> https://eranasional.com/100460/benarkah-gaji-menteri-akan-dipotong-istana-beri-klarifikasi-resmi/feed 0 Aditya https://eranasional.com/50938/ponpes-al-zaytun-sulit-disentuh-ada-pejabat-negara-yang-jadi-beking https://eranasional.com/50938/ponpes-al-zaytun-sulit-disentuh-ada-pejabat-negara-yang-jadi-beking#respond Fri, 23 Jun 2023 03:50:45 +0000 https://eranasional.com/50938/ponpes-al-zaytun-sulit-disentuh-ada-pejabat-negara-yang-jadi-beking

JAKARTA, Eranasional.com – Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan menduga ada oknum pemerintah yang menjadi pelindung sekaligus backing Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.

Oknum yang dimaksud diduga membuat penangangan dugaan penyebaran aliran sesat di Pondok Pesantren Al-Zaytun berlarut-larut dan terkesan ada pembiaran.

“Sebenarnya banyak fakta ajaran sesat di sana (Ponpes Al-Zaytun), tapi kita tahu ada oknum pemerintah di negara ini yang terlibat, sehingga terkesan penanganannya berlarut-larut, bahkan seperti ada pembiaran,” kata Ken Setiawan saat dihubungi, Kamis (23/6/2023).

Namun, Ken enggan menyebut identitas oknum dan berasal dari Lembaga pemerintahan apa yang ia maksud. Ken menjelaskan, dugaannya didasari dari banyak pejabat yang pernah datang ke Pondok Pesantren Al-Zaytun.

“Dari situ kita lihat sebenarnya, Al Zaytun bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik yang dibungkus dengan agama,” ujarnya.

Selain itu, Ken menyakini Ponpes Al-Zaytun adalah buatan gerakan radikal Negara Islam Indonesia (NII) berdasarkan kurikulum tersembunyi yang pernah mereka ajarkan kepada dirinya.

JAKARTA, Eranasional.com – Diketahui harta kekayaan milik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu naik sebesar Rp300 miliar.

Menjelaskan soal kenaikan jumlah kekayaannya, Sandiaga Uno menyatakan bersyukur kepada Allah SWT. Sebab, kata dia, semua rezeki tersebut dari Allah SWT.

“Saya merasa ada kewajiban apapun yang dititipkan kepada saya ini bukan milik saya tapi milik Yang Maha Kuasa dan bagaimana digunakan sebaik-baiknya untuk dalam mencari ridho dari Tuhan yang maha kuasa, apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan,” kata Sandiaga Uno di Pantai Hotekam, Kota Jayapura, Papua, Rabu (22/3/2023).

Politisi Partai Gerindra ini mengaku dirinya tidak pernah menghitung uang sebanyak itu. Dia menjelaskan hartanya dihitung karena ada e-LHKPN, sedangkan saat dirinya belum menjadi pejabat negara, tak pernah menghitung-hitung hartanya.

“Hanya dilakukan kewajiban SPT, dan daftar harga di SPT itu berbasis harga perolehan bukan harga pasar. Naik turunnya pernah juga turun secara signifikan maupun naiknya ini ditentukan mayoritas isi dari e-LHKPN saya yaitu surat berharga. Surat berharga itu adalah instrumen keuangan yang tercatat dalam bursa di pasar saham,” jelasnya.

Sandiaga Uno pun mengajak bagi yang ingin sukses meningkatkan harta kekayaannya, maka harus mencari berkah.

“Keberkahan itu bisa didapatkan jika kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi cita-citanya jangan hanya ingin kaya tapi ingin bermanfaat, dan harus berinvestasi. Karena kalau hanya menabung saja tidak akan bisa meningkat harta kekayaannya karena akan tergerus inflasi,” katanya.

Dia mengungkapkan bahwa dari total yang kita miliki harta itu harus 80 persen dalam bentuk investasi, 20 persen bisa ditaruh dalam deposito, atau harta lain yang tidak bergerak.

Dia menyarankan, sebisa mungkin 80 persen itu ditaruh di instrumen keuangan bursa baik yang saham atau obligasi konvensional maupun syariah.

Lalu dia menyarankan kepada seluruh pejabat negara untuk melaporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kata dia, melaporkan LHKPN adalah kewajiban seluruh penyelenggara negara.

“Melaporkan LHKPN itu adalah kewajiban seluruh penyelenggara negara mulai dari lingkungan daerah sampai pusat, juga di lingkup kementerian dan lembaga, serta BUMN harus melengkapi melalui elektronik laporan harta kekayaan pejabat negara,” ucapnya.

Terkait pilihan sektor untuk berinvestasi, Sandiaga menerangkan ekonomi Indonesia itu berbasis konsumsi yang dilakukan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian.

“Berinvestasi lah di aset-aset yang berhubungan dengan konsumsi kita. Jadi perusahan-perusahaan yang memproduksi barang konsumsi yang digunakan masyarakat sehari-hari pasti akan meningkat sahamnya. Juga perbankan, tapi yang bijak dalam mengelola aset, jangan ditaruh di saham-saham yang spekulatif,” saran Sandiaga Uno.

Faktor kedua, lanjut Sandiaga, Indonesia ditopang sumber daya alam dan investasi. Dia melihat ada perusahan-perusahaan yang bergerak di sumber daya alam yang memiliki rekam jejak yang baik dapat menjadi tujuan investasi.

“Ketiga kita sedang membangun infrastruktur secara masif, carilah perusahan-perusahaan yang sedang membangun infrastruktur karena itu akan menghasilkan pertumbuhan aset dan peningkatan nilai devidennya. Semoga kita semua bijak berinvestasi, jangan beli saham-saham gorengan, jangan beli aset spekulatif, saya pernah bilang kripto itu harus kita cermati, karena yang biasanya naik cepat, turunnya lebih cepat lagi,” ujar Sandiaga.

Lalu, dia meminta semua pihak bersabar dalam berinvestasi, semua tidak bisa instan, membutuhkan proses, dan proses itu harus diketahui dengan edukasi dan literasi yang baik.

Dia juga mengaku berkomitmen sejak bekerja di pemerintahan, untuk semua gaji diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Jadi mudah-mudahan itu membawa keberkahan, karena apapun yang kita berikan pada infaq shadaqah zakat akan dikalikan tujuh ratus kali lipat, dan mendatangkan keberkahan. Bukan melulu dalam bentuk uang bisa dalam bentuk kesehatan, pertemanan, silahturahmi, kebahagiaan dan lain sebagainya,” kata Sandiaga.

Soal adanya sejumlah pejabat yang memiliki kesenangan untuk mengoleksi mobil-mobil mewah, menurutnya wajar. Dia meyakini bahwa kendaraan transportasi itu memiliki fungsi membawa dari satu titik ke titik lain dengan aman dan nyaman.

Tqpi dia mengingatkan, pejabat negara harus memiliki empati kepada keadaan masyarakat Indonesia yang banyak berjuang menghadapi keadaan ekonomi yang terasa berat, karena harga-harga kebutuhan pokok naik.

Sebagai informasi, Menparekraf Sandiaga Uno telah menyerahkan LHKPN dirinya kepada KPK. Jumlah harta yang dilaporkannya Rp10,9 triliun, tepatnya Rp10.997.005.532.236.

Pelaporan LHKPN dibuka oleh KPK hingga 31 Maret 2023. Harta yang dilaporkan para pejabat itu merupakan kekayaannya pada 2022.

Kekayaan Sandiaga tahun 2022 itu naik sekitar Rp300 miliar dibanding hartanya pada 2021. Berdasarkan LHKPN 2021, Sandiaga memiliki harta Rp10,6 triliun, tepatnya Rp10.617.085.468.830.

JAKARTA, Eranasional.com – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur larangan bagi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) hingga komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergabung sebagai pelaksana dan tim kampanye kandidat pada Pemilu 2024.

Menurut Pasal 280 Ayat (2) UU Nomor 7/2017 terdapat 11 pihak yang dilarang diikutsertakan dalam tim kampanye atau kampanye Pemilu.

Kesebelas pihak itu adalah:

1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA), dan hakim pada semua badan peradilan di bawah MA, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK);

2. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

3. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI);

4. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan BUMN/BUMD;

5. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;

6. Aparatur Sipil Negara (ASN);

7. Anggota TNI dan Polri;

8. Kepala Desa;

9. Perangkat Desa;

10. Anggota badan Permusyawaratan Desa;

11. dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak memiliki hak memilih.