Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua dan Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan distribusi BBM subsidi agar penyalurannya sesuai dengan peruntukan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.223 barcode berkaitan dengan pembelian Biosolar. Sementara 3.801 barcode lainnya digunakan untuk transaksi pembelian Pertalite.

“Pemblokiran ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran,” ujar Ispiani Abbas di Jayapura, Minggu (27/9/2026).

Ia menambahkan, Pertamina bersama instansi terkait masih melakukan pengawasan di lapangan, termasuk melalui inspeksi mendadak dan pemantauan transaksi pembelian BBM bersubsidi.

Menurut Ispiani, penggunaan barcode untuk membeli BBM subsidi lebih dari satu kali tidak dilarang.

Namun, transaksi harus dilakukan oleh kendaraan yang telah terdaftar serta tidak boleh melampaui batas kuota yang ditetapkan setiap hari.

Pertamina, kata dia, akan memberikan tindakan terhadap pengguna barcode apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan dalam pembelian BBM bersubsidi.

Untuk kendaraan pribadi roda empat, batas pembelian BBM subsidi ditetapkan maksimal 60 liter per hari. Adapun kendaraan umum dan angkutan barang roda empat memiliki kuota maksimal 80 liter per hari.

“Sedangkan kendaraan roda enam atau lebih maksimal 200 liter per hari,” kata Ispiani, dikutip dari Antara. []

Evakuasi dilakukan Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Mimika, Polda Papua Tengah, dan tokoh masyarakat pada Senin (14/9/2026).

Demerina dijemput dari Kampung Bela 1, Distrik Alama, Kabupaten Mimika, untuk dibawa ke Timika. Proses evakuasi turut mendapat dukungan Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak dan kepala kampung setempat.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan evakuasi tersebut merupakan hasil koordinasi aparat keamanan dengan tokoh masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Mimika dan dibantu oleh tokoh masyarakat yang ada di Mimika telah berhasil mengevakuasi satu korban selamat atas nama Demerina Uamang,” kata Yusuf, Senin (14/9/2026).

Menurut Yusuf, pencarian terhadap para korban telah dilakukan sejak penculikan pada 17 Agustus 2026.

Informasi keberadaan Demerina diperoleh pada 7 September 2026. Saat itu, jaringan di Distrik Jila melaporkan adanya seorang warga yang ditemukan selamat di wilayah Bela.

Kepala Kampung Bela 1 kemudian melaporkan temuan tersebut kepada aparat. Karena identitas korban belum diketahui, Satgas melakukan penyelidikan dan identifikasi.

“Hasilnya, benar bahwa adik Demerina Uamang merupakan korban penculikan yang terjadi pada 17 Agustus yang lalu,” ujar Yusuf.

Ribka Haluk menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja serta rapat koordinasi bersama berbagai pihak terkait beberapa waktu lalu.

“Sehubungan dengan tindak lanjut kunjungan kerja kami pada tanggal 13 Maret 2026 serta rapat bersama Dirjen Kesehatan Lanjutan, Direktur BUMD, dan Forkopimda Provinsi Papua serta Kabupaten Jayapura pada tanggal 17 Maret 2026, kami berkomitmen dan terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam rapat yang dilaksanakan di RSUD Yowari, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti.

“Permasalahan tersebut antara lain terkait status sertifikat tanah RSUD Yowari, keberadaan pos keamanan Polri di area rumah sakit, serta rencana pembenahan tata kelola manajemen rumah sakit. Akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ribka menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan telah menugaskan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta untuk melakukan pendampingan tata kelola terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua.

“Berdasarkan SK Dirjen Kesehatan Lanjutan, RSUP dr. Sardjito Yogyakarta mendapatkan tugas untuk melakukan pendampingan terhadap tiga rumah sakit di Provinsi Papua, yaitu RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa setiap rumah sakit diminta mengirimkan peserta yang terdiri atas unsur pimpinan dan bagian tata kelola rumah sakit.

RSUP dr. Sardjito menyarankan agar setiap rumah sakit mengirimkan minimal sembilan peserta yang terdiri atas direktur, bidang pelayanan medik, bidang pelayanan keperawatan, bidang pelayanan penunjang, bagian tata kelola keuangan beserta staf, bagian tata kelola SDM beserta staf, serta kepala bagian umum.

“Jadi ini [RSUP dr. Sardjito] rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Nanti mereka akan Bimtek-nya di sana, melihat langsung best practice-nya di sana,” ujarnya.

Menurutnya, Bimtek yang saat ini dilaksanakan secara daring akan lebih efektif apabila dilanjutkan dengan pertemuan tatap muka. Pelaksanaan secara tatap muka selama minimal dua hari dinilai akan lebih efektif untuk mendukung perbaikan tata kelola rumah sakit.

Dukungan Pelaksanaan Kemendagri

Terkait dukungan pelaksanaan kegiatan, Ribka menyampaikan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membantu fasilitas akomodasi dan transportasi selama kegiatan berlangsung di Yogyakarta. Dukungan tersebut rencananya mencakup penyediaan penginapan serta transportasi melalui Balai BPSDM Kemendagri Yogyakarta.

“Sehingga kami dalam waktu dekat akan melakukan Bimtek yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Kesehatan sesuai dengan kesepakatan,” jelasnya.

Ia berharap kegiatan pendampingan tersebut dapat segera dilaksanakan guna mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua.

Apalagi pihak RSUP dr. Sardjito sangat mendukung dan berharap kegiatan ini dapat segera dilaksanakan guna mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan.

“Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sangat mendukung dan beliau-beliau langsung memantau. Sehingga saya akan membimbing terus ini, sampai rumah sakit ini harus benar-benar berjalan, sudah menggunakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan,” tutup Ribka.

Sidak tersebut dilakukan usai pertemuan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Jayapura di Kantor Bupati Jayapura.

Dalam kunjungan tersebut, Ribka didampingi Bupati Jayapura Yunus Wonda serta Wakil Bupati Jayapura Haris Richard S. Yocku.

Pada peninjauan itu, Ribka melihat secara langsung kondisi fasilitas rumah sakit serta pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipastikan berjalan dengan baik dan maksimal.

“Pelayanan kesehatan harus lebih maksimal ke depan. Saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan agar ada perhatian serius bagi RSUD Yowari ini. Jika dalam beberapa bulan ke depan belum ada perubahan yang signifikan, maka kemungkinan akan diambil alih penuh terkait pelayanan kesehatan,” tegas Ribka Haluk.

Ribka juga mengingatkan pihak manajemen rumah sakit agar segera melakukan pembenahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap pimpinan rumah sakit dapat dilakukan apabila tidak mampu menghadirkan perubahan.

Ribka menekankan bahwa rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus memastikan setiap masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa adanya penolakan pasien.

“Harapannya rumah sakit ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat kita. Tidak boleh lagi ada penolakan atau tidak melayani pasien,” tegasnya.

Melalui sidak ini, Ribka berharap kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Yowari terus ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Jayapura dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih optimal.

“KKB yang dari Yahukimo. KKB Batalyon Kanibal dan Semut Merah,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Meski identitas detail pelaku belum diumumkan, polisi menegaskan bahwa pengejaran sedang dilakukan. “Masih diburu (pelakunya),” tambah Yusuf.

Aparat gabungan TNI-Polri kini dikerahkan untuk mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata tersebut, mengingat insiden ini menimbulkan korban jiwa dari pihak kru pesawat.

Peristiwa tragis ini bermula ketika pesawat Smart Air dengan nomor registrasi PK-SNR terbang dari Bandara Tanah Merah menuju Koroway Batu pada Rabu (11/2/2026) pukul 10.35 WIT. Setibanya di lokasi, pesawat tiba-tiba ditembaki dari arah hutan oleh orang tak dikenal.

Akibat serangan itu, pilot Kapten Egon Erawan dan kopilot Kapten Baskoro dinyatakan meninggal dunia pada pukul 13.27 WIB. Beruntung, seluruh 13 penumpang termasuk satu balita berhasil selamat.

Sementara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi dari Markas Besar TNI terkait langkah lanjutan.

“Saya baru mendapatkan laporan saja bahwa ada kejadian pilot itu. Ya nanti kita coba lagi bagaimana petunjuk operasional kan dalam Mabes TNI ini. Nanti bagaimana,” kata Maruli di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa keputusan teknis terkait pengejaran pelaku akan ditentukan langsung oleh Mabes TNI dan diteruskan kepada satuan tugas di Papua.

Sebelumnya, Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Faizal Rahmadani, menjelaskan bahwa penembakan terjadi setelah pesawat Smart Air mendarat di Lapangan Terbang Korowai, Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel. Menurutnya, laporan awal menyebutkan bahwa pesawat ditembaki saat membawa penumpang, dan kondisi penumpang sempat belum dapat dipastikan.

Namun, kemudian dipastikan bahwa seluruh penumpang selamat, meski dua kru pesawat tewas.

Satgas Damai Cartenz dijadwalkan menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan serta mengevakuasi jenazah pilot dan kopilot. Identitas kelompok pelaku kini sudah mengerucut, meski aparat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan jumlah dan peran masing-masing anggota KKB dalam penyerangan tersebut.

Insiden ini kembali menyoroti ancaman keamanan di Papua, khususnya dari kelompok bersenjata yang kerap menargetkan aparat maupun warga sipil. Penembakan terhadap pesawat sipil menjadi bukti bahwa KKB masih aktif melakukan aksi teror yang mengganggu stabilitas keamanan dan keselamatan masyarakat.

Pemerintah pusat melalui aparat keamanan berkomitmen untuk menindak tegas pelaku, sekaligus memastikan keselamatan transportasi udara di wilayah Papua.

Pengamat keamanan menilai bahwa penembakan pesawat Smart Air menunjukkan adanya eskalasi ancaman dari KKB. Serangan terhadap moda transportasi sipil dianggap sebagai upaya untuk menebar ketakutan dan menunjukkan eksistensi kelompok bersenjata.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Papua yang bergantung pada transportasi udara sebagai sarana utama mobilitas, mengingat kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Selain itu, tragedi ini juga menimbulkan duka mendalam bagi dunia penerbangan Indonesia. Pilot dan kopilot yang gugur dalam tugas dianggap sebagai pahlawan yang mengorbankan nyawa demi keselamatan penumpang. Banyak pihak menyerukan agar pemerintah segera memperkuat pengamanan bandara-bandara perintis di Papua, serta meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan dan maskapai penerbangan.

Hingga kini, aparat masih melakukan pengejaran terhadap KKB Yahukimo yang diduga kuat sebagai pelaku penembakan.

Publik menanti langkah tegas pemerintah dalam menuntaskan kasus ini, agar tidak terulang kembali di masa mendatang. Insiden Smart Air menjadi pengingat bahwa keamanan Papua masih menghadapi tantangan besar, dan perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama.

Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana mengatakan, kasus penganiayaan berujung kematian itu terjadi tahun 2025 lalu.

“Pelaku penganiayaan berjumlah tiga orang, dua ditangkap terlebih dahulu tapi yang satunya kabur ke Papua dan ditangkap di Timika,”jelasnya saat konferensi pers di Mapolrestabes makassar, Kamis 5 Februari 2026.

Arya menambahkan, pelaku yang ditangkap di Timika Papua berinisial KA. Dia ditangkap Resmb Polsek Panakukkang setelah dilakukan pengejaran.

Korban dalam kasus ini bernama Rehan Ramadhan (20). Peristiwa terungkap setelah ibu korban menemukan anaknya dalam kondisi bersimbah darah di rumahnya.

Awalnya, korban diduga mengalami kecelakaan lalu lintas, namun hasil visum menunjukkan adanya luka tusuk di bagian ketiak yang mengarah pada tindak penganiayaan.

“Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui korban dianiaya oleh para pelaku yang menduga korban terlibat dalam suatu persoalan, hingga akhirnya dilakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia,” jelasnya.

Untuk kasus di Panakkukang, penyidik menerapkan Undang-Undang lama.

“Seluruh tersangka beserta barang bukti telah diserahkan ke pihak kejaksaan dan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21,”pungkas Arya. []

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, menyatakan bahwa pendekatan simbolik semacam itu tidak akan mampu menyelesaikan kompleksitas persoalan yang telah lama membelit Tanah Papua.

“Kalau Wakil Presiden datang hanya untuk tinjau pasar, sekolah, dan main bola, sebaiknya jangan ke sini. Masalah Papua sangat kompleks dan harus diselesaikan oleh negara, bukan sekadar melalui acara seremonial,” ujar Theo kepada Kompas.com, Kamis (15/1/2026).

Theo menilai kunjungan yang minim dialog substantif menunjukkan pemerintah pusat belum memiliki keseriusan dan empati dalam menyelesaikan konflik Papua. Menurutnya, persoalan Papua bukan semata soal pembangunan infrastruktur atau peningkatan kesejahteraan ekonomi, melainkan persoalan politik yang berujung pada krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM.

Ia juga mengkritik penggunaan narasi lama yang dinilainya sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat Papua saat ini.

“Slogan-slogan lama seperti ‘Bapak datang, anak senang’ sudah tidak menyentuh luka masyarakat Papua. Yang dibutuhkan adalah keadilan hukum dan politik, bukan sekadar kunjungan simbolik,” tegasnya.

]]> https://daerah.eranasional.com/96697/tokoh-papua-nilai-kunjungan-wapres-gibran-belum-sentuh-akar-masalah/feed 0 Aditya https://eranasional.com/93495/menko-polkam-dorong-generasi-muda-jaga-stabilitas-dan-keamanan-di-papua https://eranasional.com/93495/menko-polkam-dorong-generasi-muda-jaga-stabilitas-dan-keamanan-di-papua#respond Wed, 05 Nov 2025 23:57:47 +0000 https://eranasional.com/93495/menko-polkam-dorong-generasi-muda-jaga-stabilitas-dan-keamanan-di-papua Papua, ERANASIONAL.COM — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya peran generasi pemuda dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Papua, sehingga ruang kreativitas dan ekonomi seperti Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) dapat tumbuh dengan aman dan produktif.

Dalam agenda kunjungan ke Papua, Menko Polkam Djamari Chaniago didampingi Kepala Badan Intelijen (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra meninjau langsung aktivitas di Papua Youth Creative Hub (PYCH), sebuah pusat pengembangan kreativitas anak muda Papua yang dibangun sebagai wadah penyaluran potensi di berbagai bidang

“Papua Youth Creative Hub adalah contoh bagaimana negara hadir untuk mendengar, mendukung, dan memberdayakan. Di tempat ini, ide-ide besar lahir. Kreativitas, inovasi, serta semangat kewirausahaan anak muda Papua berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang nyata,” kata Djamari Chaniago saat peninjauan di Gedung PYCH, Jayapura, Rabu, (5/11/2025).

Menko Polkam juga menambahkan bahwa Pembangunan dan pengelolaan gedung ini oleh Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang kreatif yang memberdayakan anak muda Papua.

“BIN tidak hanya menjalankan fungsi intelijen, tetapi juga memperlihatkan wajah humanisnya yakni membangun kepercayaan, memupuk potensi, dan menumbuhkan semangat kebangsaan di wilayah timur Indonesia

Lebih lanjut, Menko Polkam juga menambahkan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperkuat pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh, termasuk di Papua.

“Mari kita jadikan Papua Youth Creative Hub bukan hanya pusat kreativitas, tetapi juga pusat kebanggaan Indonesia Timur- simbol bahwa Papua maju, Papua damai, dan Papua adalah bagian penting dari masa depan Indonesia,” tutup Menko Djamari

Pada hari yang sama, Menko Polkam juga memberikan pengarahan pada kepada Para komandan Satuan TNI-Polri wilayah Papua di Markas Kepolisian Daerah Papua.

“TNI dan Polri adalah dua pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional. Keberhasilan pemerintah dalam menegakkan kedaulatan negara, menjaga ketertiban, dan mendorong pembangunan di Papua sangat bergantung pada soliditas, sinergi, dan profesionalisme rekan-rekan di lapangan,” Menko Polkam

Menko Polkam juga menegaskan kembali pentingnya pendekatan komprehensif yang mengedepankan keamanan yang humanis, yaitu menggabungkan operasi keamanan yang tegas dengan pembinaan masyarakat yang persuasif dan solutif.

“Tugas kita bersama adalah menjaga agar rakyat Papua merasakan kehadiran negara dalam bentuk nyata melalui keamanan yang stabil, pelayanan publik yang baik, dan kesempatan yang adil untuk maju,” tutupnya

Di akhir agenda kunjungan Papua, Menko Polkam juga melaksanakan pertemuan dengan jajaran Forkopimda Provinsi Papua di gedung Negara, di Kediaman Gunernur Papua.

Pertemuan ini langsung dihadiri oleh Gubernur Provinsi Papua, Para anggota Forkopimda Provinsi Papua: Kapolda, Pangdam, Kajati, Danrem, Pangkalan TNI AL/UD, serta unsur Pemerintah Daerah dan TNI–Polri; Para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda.

Menko Polkam mengajak agar sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pangdam, Kapolda, Kejati, dan seluruh jajaran Forkopimda semakin kuat. Tidak boleh ada sekat sektoral, ego satuan, atau kebijakan yang berjalan sendiri tanpa koordinasi.

“Tantangan di Papua, baik sosial, ekonomi, maupun keamanan, menuntut kerja bersama yang terpadu dan terarah,” ujar Menko Djamari

Lebih lanjut, Menko Polkam juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, kepada seluruh Forkopimda yang telah bekerja keras, serta kepada seluruh masyarakat Papua yang selalu menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persatuan dan keamanan nasional.

Disamping itu, Gubernur Provinsi Papua, Mathius D. Fakhiri juga menyambut hangat kedatangan pemerintah pusat pada kunjungan ini.

“Semoga sinergitas Pemerintah Pusat dan Papua tetap berjalan baik dan terus baik dalam menjaga keamanan dan stabilitas guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” ujar Mathius.

Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengarahan pada Rapat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Hotel Mansinam, Manokwari, Papua Barat, Senin (3/11/2025).

Ribka menjelaskan, rapat ini menjadi forum penting untuk memastikan lembaga-lembaga terkait Otsus bekerja secara fokus, efektif, dan terarah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk berbagai institusi khusus sesuai amanat Undang-Undang (UU) Otsus Papua, yang seluruhnya memiliki tanggung jawab untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

Ia menekankan, seluruh lembaga pelaksana Otsus bersama pemerintah daerah (Pemda) harus bergerak searah menuju tujuan yang sama. Menurutnya, sinergi menjadi kunci agar program pembangunan berjalan konsisten dan tepat sasaran.

“Selain dari lembaga yang sudah dibentuk ini, sudah ada pemerintahan. Saat ini sudah ada 6 gubernur-wakil gubernur, dan juga ada 42 bupati/wali kota di Tanah Papua. Kemudian ada MRP, kemudian ada DPRP [melalui mekanisme] pengangkatan sebagai implementasi daripada Undang-Undang Otonomi Khusus,” katanya.

Ribka menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di enam provinsi wilayah Papua masih tergolong tinggi. Untuk itu, ia menekankan perlunya seluruh lembaga terkait memanfaatkan kewenangan yang dimiliki secara optimal guna mempercepat pembangunan pada sektor-sektor strategis.

“Kita bersama-sama pemerintah dan juga masyarakat, dunia usaha, inilah sebenarnya tujuan dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” terangnya.

Ia juga menyoroti bahwa agenda ini memiliki momentum strategis karena digelar menjelang penyampaian materi dan arahan dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengenai kebijakan Otsus serta berbagai isu prioritas di Papua. Arahan tersebut akan menegaskan komitmen pemerintah dalam merespons aspirasi dan tantangan yang dihadapi masyarakat Papua.

“Untuk kita membawa pergumulan dan aspirasi dari masyarakat kita, persoalan baik sumber daya manusia, kemudian juga masalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur,” jelasnya.

Ribka berharap pertemuan ini menjadi momentum untuk menyatukan visi serta merumuskan langkah konkret yang sejalan dengan arahan Presiden dan Wapres bagi Papua.

Ia menegaskan bahwa BP3OKP, KEPP Otsus Papua, dan seluruh lembaga terkait merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintahan yang harus bergerak serempak mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

“Saya ingin kita harus mendapatkan satu tujuan yang penting. Kira-kira Bapak Presiden dan Pak Wakil Presiden ini mengharapkan seperti apa tentang Papua, apa yang harus kita kerjakan,” tandasnya.

Ia menyebut, percepatan pembangunan wilayah tersebut merupakan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa kepemimpinan.

“Pembangunan kawasan timur Indonesia, khususnya Papua, sudah menjadi perhatian utama Presiden. Saat pertama kali saya diberi mandat, Bapak Presiden secara tegas meminta agar percepatan pembangunan di wilayah timur menjadi fokus kerja Kemenko IPK,” ujar AHY dalam Rapat Koordinasi bersama para gubernur se-Papua di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2025).

AHY menjelaskan, dalam struktur Kemenko IPK, pembangunan tidak hanya menyangkut infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan kewilayahan dan pemerataan ekonomi. Karena itu, Papua menjadi wilayah strategis yang perlu ditangani dengan pendekatan lintas sektor.

“Spiritnya sudah jelas sejak awal: bagaimana memastikan wilayah timur, terutama Papua, tidak tertinggal dalam pembangunan nasional,” katanya.

Kolaborasi Lintas Kementerian

Sebagai koordinator utama di bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah, Kemenko IPK memimpin koordinasi dengan lima kementerian teknis, antara lain Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Perhubungan.

“Bicara pembangunan, konektivitas antarwilayah, hingga penataan ruang, semuanya saling terkait dan menjadi tanggung jawab kita bersama,” jelas putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono itu.

AHY juga mengapresiasi pembentukan Komite Eksekutif Papua, yang akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian dalam mengeksekusi program prioritas di lapangan.

“Komite ini sangat strategis. Ia akan menjadi perpanjangan tangan untuk memastikan program lintas sektor bisa berjalan sinergis, efektif, dan cepat,” tegasnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, AHY dan para kepala daerah membahas empat agenda prioritas yang menjadi dasar percepatan pembangunan Papua, yaitu:

1. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru.

3. Percepatan pembangunan infrastruktur Trans Papua sebagai tulang punggung konektivitas darat.

4. Integrasi transportasi udara dan laut guna memperlancar arus logistik dan mobilitas masyarakat.

Selain itu, turut dibahas pula pengembangan kawasan permukiman dan transmigrasi di sepanjang koridor Trans Papua, yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Empat agenda besar ini memang tidak bisa tuntas dalam satu kali rapat. Namun, kita sudah memiliki gambaran utuh tentang arah pembangunan Papua ke depan,” pungkas AHY.

Sebagai informasi, percepatan pembangunan Papua ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Di sana, diatur ada badan khusus yang mengurus tugas ini, seperti diatur dalam Pasal 68A.
Pasal 68A
(1) Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua, dibentuk suatu badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.
(2) Badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan beberapa orang anggota dengan susunan sebagai berikut:
a. Wakil Presiden sebagai Ketua;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota; dan

c. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai anggota.
(3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk lembaga kesekretariatan yang berkantor di Papua.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Lebih rinci lagi, badan khusus ini diatur dalam Perpres No. 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Badan ini dipimpin oleh wakil presiden.

Pasal 5
(1) Badan Pengarah Papua terdiri atas:
a. Ketua : Wakil Presiden;
b. Anggota :
1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;

3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan negara; dan
4. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua.
(2) Untuk membantu operasionalisasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sekretaris eksekutif.
(3) Keanggotaan dari Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

“Badan itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua. Ia menuturkan, ketentuan lebih lanjut mengenai badan ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah,” kata Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, dalam keterangannya, Rabu (9/7/2025).

Dalam regulasi tersebut, tertulis aktivitas tambang di pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

Sebagiamana hasil pengawasan kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada 26-31 Mei 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menyebut ada empat perusahaan tambang nikel menjadi objek pengawasan.

Mereka ialah PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag dengan luas 6.030,53 hektare (setara 60 kilometer persegi); PT Anugerah Surya Pratama, di Pulau Manuran seluas 746 hektare (setara 7 kilometer persegi); PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Batang Pele mencakup wilayah 2.193 Hektare (setara 20 kilometer persegi) di Pulau Batang Pele; dan PT Kawei Sejahtera Mining seluas 5 hektare di Pulau Kawe (setara 0,05 kilometer persegi).

“Itu keempat-empatnya merupakan pulau-pulau kecil, sebagaimana yang disebutkan di dalam undang-undang terkait pengaturan pulau kecil dan pesisirnya,” kata Hanif dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/6/2025).

Hanif menyebut memang ada 13 perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan kontrak karya penambangan di kawasan hutan lindung sampai berakhirnya izin. Hal itu diatur dalam Undang-Undang No 19 tahun 2004 tentang Penentepan Perppu No 1 tahun 2004.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani menyampaikan identitas dua anggota KKB itu yakni Ham Dumupa, 25, dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai. Keduanya diduga kuat terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap korban di Perumahan Pemda Kabupaten Dogiyai pada 6 Mei 2025.

“Dalam proses penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan menyerang anggota menggunakan parang,” kata Faizal melalui keterangan tertulis, Minggu (18/5/2025).

Dia mengungkapkan, tim sudah memberikan tembakan peringatan, namun pelaku terus menyerang. Petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan keduanya terluka parah.

Penemuan ladang ganja tersebut ketika petugas tengah melakukan patroli kawasan tersebut.

Dalam siaran pers resmi Dinas Penerangan TNI AD yang diterima di Jakarta, Jumat, dijelaskan bahwa di ladang tersebut terdapat 204 batang pohon ganja dengan tinggi berkisar 1,5 meter sampai 2 meter. Tumbuhan ganja tersebut diperkirakan berusia 5 sampai 6 bulan.

“Belum diketahui siapa pemilik lahan tersebut. Saat ini barang bukti sudah diamankan dan selanjutnya akan diserahkan ke Polres Pegunungan Bintang,” kata Pangkoops Swasembada Mayjen TNI Novi Rubadi dikutip dari Antara, Jumat (28/3/2025).

Senjata api itu dijual kepada pecatan TNI, Yuni Enumbi, untuk KKB Puncak Jaya.

“Kalau saudara Yuni pernah sampai ke Bojonegoro melihat lokasi pembuatan produksi senjata itu,” ujarnya.

Teguh dan dua tersangka lainnya ditangkap di rumahnya di Perumahan Kalianyar Citra Modern, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, pada Sabtu (8/3/2025).

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari penangkapan tersebut.

“Sehari-hari kami ketahui dari hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan secara ilegal atau diam-diam membuat dan mereparasi senpi maupun senjata angin. Pada saat kita lakukan penggerebekan banyak ditemukan barang bukti antara lain alat-alat bubut, alat las dan beberapa mesin untuk pembuatan contohnya,” ucap Farman.

Barang bukti senjata api dan amunisi ilegal asal Bojonegoro yang dijual ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Puncak Jaya, Selasa (11/3/2025).

Barang bukti senjata api dan amunisi ilegal asal Bojonegoro yang dijual ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Puncak Jaya, Selasa (11/3/2025).

Farman menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan, komplotan ini baru satu kali melakukan transaksi penjualan senjata api untuk KKB Puncak Jaya.

Ada sekitar enam senjata api yang telah dikirim.

“Dari hasil pemeriksaan baru diakui satu kali pengiriman menggunakan wadah mesin kompresor. Jadi kompresor itu dipotong dulu kemudian senjata ini dibagi dalam beberapa potongan baru dimasukkan serta dengan amunisi kemudian dikirim menggunakan ekspedisi. Yang disita di Polda Papua ada 6 pucuk. Satu kali transaksi Rp 1,3 miliar,” jelasnya.

Mereka membuat berbagai senjata api itu secara otodidak. Sementara, untuk amunisi peluru berasal dari PT Pindad.

Mereka mendapat amunisi itu dari salah seorang yang masih buron.