Menurut Bahlil, setiap pemimpin bangsa memiliki jasa besar yang patut dihargai, meski tak lepas dari kekurangan. Ia menilai, kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun membawa banyak capaian penting bagi Indonesia.

“Negara ini harus menghargai jasa para tokoh bangsa. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita tidak bisa menutup mata terhadap kontribusi besar Pak Harto,” ujar Bahlil, Jumat (7/11/2025).

Bahlil menilai, era Orde Baru di bawah Soeharto berhasil mengangkat Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia.

“Pak Harto mampu menurunkan inflasi dari angka 100 persen, membuka lapangan kerja, dan membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dan energi. Saat itu kita dikenal sebagai Macan Asia,” tambahnya.

Pernyataan Bahlil muncul di tengah polemik mengenai rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Sejumlah pihak, termasuk aktivis dan akademisi, menyatakan penolakan.

Sebelumnya, sekitar 500 aktivis dan akademisi mendeklarasikan penolakan di Kantor LBH Jakarta, Menteng, pada Selasa (4/11/2025).

Mereka menilai masa pemerintahan Soeharto diwarnai pelanggaran HAM, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pembatasan kebebasan berpendapat dan ketimpangan sosial-ekonomi.

Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa jasa para pemimpin tetap perlu diakui sebagai bagian dari perjalanan bangsa.

“Kita harus objektif melihat sejarah. Semua presiden punya jasa masing-masing bagi Indonesia,” tutupnya.

“Saya tidak ingin memberi tanggapan,” kata Presiden Jokowi di Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu, 29 November 2023.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana juga enggan mengomentari pernyataan Megawati. Menurut Ari, hal itu merupakan ranah partai politik.

“Saya enggak mau komentari. Itu domain ibu Megawati untuk partai politik,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut pihak yang baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru.

Presiden RI ke-5 itu mengatakannya saat berpidato di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 27 November 2023. Megawati mengatakan itu untuk menyemangati para relawan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

“Mestinya Ibu (dirinya) enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Tahu nggak, kenapa Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?” kata Megawati berapi-api.

“Benar tidak? Merdeka, merdeka, merdeka. Menang kita. Ganjar-Mahfud satu putaran,” sambung Mega disambut riuh oleh para relawan.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud pernyataan Megawati tersebut tidak terlepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batasan usia capres dan cawapres yang memuluskan pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi.

“Ya kita lihat sederhana saja bahwa lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) saja bisa diintervensi oleh kekuasaan, sehingga ada proses yang tidak tepat karena melalui rekayasa hukum melalui campur tangan dari paman Gibran,” kata Hasto di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa, 28 November 2023.

Dia menilai, kejadian itulah yang dimaksud oleh Megawati dan menyebut peristiwa itu sebagai ‘kekuasaan yang menindas’ dan hanya karena ambisi kekuasaan.

“Inilah yang kemudian dikoreksi. Jangan lagi kekuasaan yang menindas itu dilakukan hanya karena ambisi kekuasaan. Itu yang dimaksud oleh Bu Mega,” ujarnya.

Menurut Hasto, dalam berpolitik haruslah membangun peradaban dan dimulai dari proses yang baik serta taat hukum.

“Karena berpolitik itu membangun peradaban, berpolitik dimulai dengan proses yang baik, dan kemudian semua harus menaati hukum dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya. (*)

Presiden RI ke-5 itu mengatakannya saat berpidato di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 27 November 2023. Megawati mengatakan itu untuk menyemangati para relawan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

“Mestinya Ibu (dirinya) enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Tahu nggak, kenapa Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?” kata Megawati berapi-api.

“Benar tidak? Merdeka, merdeka, merdeka. Menang kita. Ganjar-Mahfud satu putaran,” sambung Mega disambut riuh oleh para relawan.

Sementara itu, Sekjen PDIP hasto Kristiyanto menjelaskan maksud pernyataan Megawati tersebut tidak terlepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batasan usia capres dan cawapres yang memuluskan pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi.

“Ya kita lihat sederhana saja bahwa lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) saja bisa diintervensi oleh kekuasaan, sehingga ada proses yang tidak tepat karena melalui rekayasa hukum melalui campur tangan dari paman Gibran,” kata Hasto di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa, (28 November 2023.

Dia menilai, kejadian itulah yang dimaksud oleh Megawati dan menyebut peristiwa itu sebagai ‘kekuasaan yang menindas’ dan hanya karena ambisi kekuasaan.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal sistem Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

“Saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting,” kata Denny Indrayana, Minggu (28/5).

Dari mana informasi itu didapat? Denny enggan menyebutkan nama orangnya. Dia hanya mengatakan orang tersebut sangat dipercaya kredibilitasnya.

“Yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orde Baru, otoritarian dan koruptif,” ucap Denny.

Menko Polhukam Cek ke MK

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dirinya sudah bertanya ke MK soal rumor sistem Pileg 2024 kembali mencoblos gambar partai atau proporsional tertutup. Katanya, MK menyatakan putusan belum diketok.

“Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya. Saya tadi memastikan ke MK, apa betul sudah diputuskan? Belum, itu hanya analisis orang luar yang mungkin hanya melihat sikap-sikap para hakim MK lalu dianalisis sendiri, tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru dilakukan besok lusa, jadi belum ada keputusan resmi,” tegas Mahfud dalam rapat bersama Polri dan TNI di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5).