Keputusan ini diambil setelah melakukan kajian secara mendalam, dan dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan tertentu.

“Kita belum menemukan bukti adanya output menguntungkan atau merugikan. Kalau tindakannya sudah ada, dengan rapat secara tertutup. Tapi tidak ditemukan adanya tindakan yang menguntungkan atau merugikan,” beber Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahudin saat ditemui awak media, Senin siang, 11 November 2024.

Terkait adanya foto bersama antara Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin dengan pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 Muhtarom dan Makmur Sofyan Mustofa (Utama), ungkap Miftahuddin, juga dilakukan analisa dan tidak ditemukan atau mengandung unsur kampanye.

Dimana, Plt Wali Kota Pekalongan sebagai terlapor dalam pose foto dimaksud, tidak menunjukkan gestur ataupun simbol tertentu.

Bahkan, kata Miftahuddin, dalam pembahasan pada saat rapat Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan tidak terjadi dissenting opinion (perbedaan pendapat).

“Memang ada perdebatan, tetapi itu lebih menunjukan kualitas dari hasil kajian pada saat rapat di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan. Untuk hasil ini sifatnya final, dan sudah kami kirimkan ke pelapor maupun terlapor ” katanya.

Ia menambahkan, dugaan pelanggaran itu muncul berawal adanya permohonan audiensi dari Paslon Utama kepada Plt Wali Kota Pekalongan Salahudin.

Saat audiensi yang berlangsung di Kompleks Kantor Setda Kota Pekalongan, paslon Utama meminta agar Plt Wali Kota Pekalongan Salahudin dan ASN di lingkungan Pemkot Pekalongan benar-benar netral dalam Pilwalkot Pekalongan 2024. Bahkan dalam audiensi tersebut tidak ditemukan adanya unsur meminta dukungan.

”Dalam klarifikasinya, Plt Wali Kota Pekalongan Salahudin menerima permintaan audiensi karena merasa sebagai pejabat yang mengayomi semua pihak. Bahkan, jika pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 Aaf dan Balgis Dian (Adjib) memohon hal yang sama, Plt Wali Kota Pekalongan Salahudin akan melayaninya,” kata dia.

Disinggung, apakah hasil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan tersebut juga salah satunya mempertimbangkan faktor kondusifitas maupun untuk menjaga marwah terlapor sebagai kepala daerah. Miftahuddin menampik alasan dimaksud.

Ditegaskannya, keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan diambil melainkan karena murni alasan aturan maupun regulasi yang ada. Dirinya menyebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam bekerja tidak bisa diintervensi dari pihak manapun.

”Hingga sekarang, pihak pelapor menerima hasil keputusan ini. Kami juga sudah melampirkan berita acara (BA)-nya secara lengkap, unsur apa yang terpenuhi, kemudian unsur apa yang tidak. Semuanya lengkap dan jelas,” papar dia.

Miftahuddin menjelaskan rangkaian proses yang berlangsung sejak adanya laporan pada 29 Oktober 2024, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, kemduain Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan membuat kajian awal dugaan pelanggaran.

Untuk menentukan keterpenuhan syarat formal dan syarat material, serta untuk menentukan pasal yang dilanggar. Dari hasil kajian awal diketahui bahwa laporan dari pelapor belum lengkap, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan meminta pelapor untuk memperbaiki laporannya dalam waktu dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan.

Kemudian dilakukan perbaikan oleh pelapor dengan menyampaikan bukti–bukti dan diregister Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan pada 3 November 2024 dengan Nomor : 001/Reg/LP/PW/14.03/XII/2024.

Berikutnya, dilakukan pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan pada 4 November 2024 untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi terhadap pihak pelapor, terlapor dan saksi-saksi dan membuat kajian dugaan pelanggaran.

Selanjutnya hasil kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan pada 8 November 2024.

Adapun hasil pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan, dimana laporan 001/Reg/LP/PW/14.03/XII/2024 tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 untuk selanjutnya di sebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan. (em-aha)

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahudin saat ditemui di Hotel Santika usai kegiatan mengatakan, regulasi yang ada yaitu UU Pilkada, PKPU dan Perwal, sehingga diperlukan pemahaman bersama dan pencegahan pelanggaran pemilu.

“Kerawanan yang sering terjadi saat Pilkada di Kota Pekalongan, yaitu konflik antar peserta atau sengketa, politik uang dan penyalahgunaan kewenangan,” kata Ketua Bawaslu, Selasa, 24 September 2024.

Lanjut Miftah, serta pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang keliru, seperti baliho yang saling menutupi calon peserta Pilkada yang bisa menyebabkan perseteruan antar kubu.

“Kami berharap, regulasi yang ada bisa dipahami bersama. Para stakeholder bisa menyampaikan dan menginstruksikan semuan jajarannya, supaya bisa mengacu dan mematuhi regulasi tahapan kampanye,” ujarnya.

Pada kesempatan kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bawaslu dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan terkait netralitas ASN.

“BKPSDM sebagai pemangku kebijakan ASN memiliki peran penting dalam menjaga netralitas ASN selama pemilu berlangsung,” kata Miftah.

Ia menambahkan, setelah penandatanganan, pihaknya langsung mengadakan rapat internal dengan BKPSDM. Koordinasi ini penting, karena Bawaslu telah mengidentifikasi potensi pelanggaran netralitas ASN yang mungkin terjadi selama tahapan kampanye.

Turut hadir pada kegiatan rakor teresebut diantaranya Kejaksaan, Kepolisian, TNI, OPD terkait, dan naradamping pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan. (em-aha)

“Kami himbau kepada seluruh PNS, ASN, PPPK, tenaga honor dan kegiatan harus betul-betul bersikap netral dan bijak dalam bermedsos pada Pilkada 2024 ini,” kata Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo usai mengikuti kegiatan Bawaslu di Hotel Hojo Pekalongan, Selasa, 27 Agustus 2024.

Sekda Nur Pri menambahkan, selain netralitas ASN juga diminta menjaga suasana agar tetap sejuk selama tahapan Pilkada Serentak berlangsung. Untuk itu, pihaknya juga sudah membuat surat edaran baik Wali Kota maupun Sekda yang disampaikan ke seluruh OPD.

“Kami harap, ASN harus netral. Tidak ada kejadian-kejadian, baik aduan dan hukuman disiplin. Kami juga sudah buktikan itu pada Pileg dan Pilpres kemarin, bahwa Kota Pekalongan tidak ada atau zero pelanggaran,” katanya.

Untuk itu, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan Bawaslu demi kelancaran, keamanan, kondusifitas dan suksesnya Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Pekalongan.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pekalongan, Syaratun mengatakan, sebelum melakukan pengawasan pada kampanye, pihaknya terlebih dahulu akan memberikan himbauan kepada Sekda dan OPD-OPD terkait netralitas ASN.

“Sesuai dengan pasal 71 ayat 1 UU Pilkada nomor 10 tahun 2016, kami tekankan kepada seluruh ASN untuk selalu netral dan tidak membuat keputusan serta tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon,” tegasnya.

Terkait penggunaan medsos, ia meminta kepada seluruh ASN agar lebih berhati-hati dan tidak membagikan, menyukai maupun komentar di postingan salah satu paslon. Pihaknya juga bersyukur bahwa pada Pemilu 2024 lalu, di Kota Pekalongan tidak ada atau zero pelanggaran.

“Hal ini berbeda di tahun 2019 dan 2020. Untuk tahun 2019 ada 2 kasus pelanggaran, sedangkan tahun 2020 ada 1 kasus. Dan kami berharap, pada Pilkada 2024 ini kota Pekalongan juga tidak ada atau zero pelanggaran sama seperti Pemilu kemarin,” pungkasnya. (em-aha)

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zamzam mengatakan, ASN yang bersikap tidak netral di antaranya camat, kepala dinas, hingga Penjabat (Pj) Wali Kota.

“Selain itu juga ditemukan 8 kasus ketidaknetralan kepala desa dan 4 kasus perangkat desa,” kata Zacky saat ditemui di Kantor Bawasalu Jawa Barat, Jalan Turangga, Kota Bandung, Senin, 22 Januari 2024.

Zacky menyebutkab, puluhan kasus pelanggaran tersebut sudah ada yang diselesaikan atau diputuskan, dan juga masih ada yang berproses.

“Yang sudah putus kami rekomendasikan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Sanksi paling berat, ASN itu bisa diberhentikan,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat, Syaiful Bahri mengungkapkan, dari 20 kasus pelanggaran netralitas ASN, ada 9 yang sudah diproses.

Lebih lanjut, kasus-kasus ini ada yang direkomendasikan ke KASN serta ke pejabat kepagawaian setempat untuk ditindaklanjuti perihal sanksi.

“Mulai dari viral Satpol PP Garut, kasus yang dilaporkan camat dan Pj Wali Kota Bekasi, tenaga honorer, guru, Kepala Dinas kesehatan. Ada yang di Tasikmalaya, Bogor, Ciamis dan Garut,” paparnya.

Sedangkan kasus pelanggaran yang dilakukan non-ASN dan masih berproses yakni mulai dari money politics hingga kampanye di tempat ibadah.

“Menjanjikan uang ada 4 kasus, perusakan alat peraga ada 3 kasjs, netralitas kepala daerah ada 4 kasus, kampanye di tempat ibadah ada 2 kasus, di tempat pendidikan ada 1 kasus, di fasilitas negara ada 2 kasus. Total 16 dugaan pelanggaran di kabupaten dan kota,” ujar Syaiful. (*)

Aturan netralitas ASN dalam Pemilu 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilu dan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

Aturan ini diteken Menpan-RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Ketua Komisi ASN, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nur Hasan mengatakan setiap instansi pemerintah diwajibkan mensosialisasikan larangan ini kepada pegawainya.

“Jadi tidak ada lagi alasan ASN yang mengaku tidak paham atau tidak tahu,” tegas Nur Hasan, kemarin.

Dia pun mewanti-wanti kepada setiap ASN untuk berhati-hati ketika sedang berfoto jangan sampai berpose yang mengesankan mendukung salah satu kontestan Pemilu 2024 baik melalui gerakan atau ekspresi tubuh. Pasalnya foto dengan pose yang mencerminkan simbol atau atribut partai dianggap sebagai pelanggaran disiplin ASN.

Pose yang Dilarang Bagi ASN

Berikut beberapa pose foto yang dilarang dilakukan ASN selama masa kampanye Pemilu 2024: