Dia diminta untuk tidak mengikuti perguruan tinggi lainnya di Jawa Tengah yang mengkritik dan membuat pernyataan sikap soal kemunduran demokrasi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gunarto mengungkapkan, yang mendatangi dirinya adalah seorang mantan rektor sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah.

Tak hanya itu, dia juga diminta oleh “Tim Operasi Perguruan Tinggi” untuk membendung kritik terhadap Presiden Jokowi menjelang pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Namun, permintaan itu dia tolak.

“Saya didatangi oleh Tim Operasi Perguruan Tinggi, diminta untuk tidak membuat petisi atau kritik nepotisme Pak Lurah di Pilpres 2024. Tapi, saya tidak mau,” kata Gunarto, Kamis, 8 Februari 2024.

Meski begitu, Gunarto enggan menyebutkan identitas secara jelas orang yang mendatanginya itu, dengan alasan kawan lama.

“Pastinya bukan aparat, tapi bagian dari Tim Operasi Perguruan Tinggi,” ujarnya.

Kamis, 8 Februari 2024, Unissula menggelar seruan atau petisi sebagai kritik terhadap kemunduran demokrasi yang memburuk belakangan ini dan berbau nepotisme.

Sebelumnya, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang Ferdinandus Hindarto diminta petugas kepolisian untuk membuat video pujian untuk pemerintahan Jokowi.

Namun, permintaan itu ditolak Hindarto. Dia menegaskan, pihaknya memilih tetap mengkritik karena sikap Jokowi dinilai telah melewati batas prinsip demokrasi.

“Menurut saya, sikap Jokowi levelnya sudah tanda petik. Teman-teman di banyak kampus sudah melihat ini, sudah melewati batas kalau untuk ukuran yang paling tinggi. Kami meminta Presiden Jokowi dan segenap jajarannya untuk bertindak sesuai porsi, prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi itu saja,” ucap Hindarto, Selasa, 6 Februari 2024.

Menurut dia, kemunduran itu terlihat mulai dari pelanggaran batas usia cawapres yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), penyataan presiden yang menyebut boleh berpihak, penggelontoran bantuan sosial (bansos) secara masif, hingga munculnya peringatan bagi Ketua KPU Hasyim Asy’ari dari DKKP. (*)

“Jangan mengaku sebagai anak muda kalau kelakuanmu adalah kelakuan prasejarah, mengandalkan ketidakmampuan dirinya, tetapi mengandalkan nepotisme dan dinasti,” kata Cak Imin dalam acara deklarasi Relawan Kaula Muda Nusantara (Rekan) AMIN di Jakarta, Minggu, 28 Januari 2024.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, muda bukan hanya soal usia, tapi juga soal kelakuan.

Menurut dia, nepotisme dan dinasti adalah perilaku politik prasejarah tua sekali, kerajaan, bahkan sebelum kerajaan. Cak Imin menegaskan, hal ini berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi.

Cak Imin memang tak menyebut anak muda mana yang dia sindir, tapi sepertinya menyindir cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.

Seperti diketahui, Gibran Rakabuming Raka yang berusia 36 tahun dan merupakan putra sulung Presiden Jokowi menjadi cawapres pasangan capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Gibran dapat melenggang ke kontestasi Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat itu diketuai oleh pamannya, Anwar Usman, memperbolehkan calon berusia di bawah 40 tahun menjadi capres atau cawapres dengan syarat sudah pernah atau sedang menjadi kepala daerah.

Gibran hingga saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, jabatan yang juga pernah diemban Jokowi.

Belakangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bersidang dan memutuskan putusan MK era Anwar Usman melanggar etika berat. Walau begitu, putusan MK tersebut tidak bisa dianulir dan Gibran tetap dinyatakan sah sebagai cawapres.

MKMK hanya dapat merekomendasikan Anwar Usman dicopot dari jabatannya karena terbukti terlibat pelanggaran etika tersebut. (*)

TPDI dan Perekat Nusantara menggugat Jokowi dan keluarga dengan tuduhan nepotisme. Gutatan ini teregistrasi di Kepaniteraan PTUN Jakarta dengan Nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Juru bicara penggugat, Petrus Selestinus menjelaskan, gugatan ini diajukan lantaran Jokowi dinilai telah melakukan nepotisme untuk membangun dinasti politik yang bertentangan dengan TAP MPR No. XI/1998, UU dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

“Kami melihat nepotisme dinasti politik Presiden Jokowi telah berkembang sangat cepat dan menjadi ancaman serius terhadap pembangunan demokrasi,” kata Petrus, Selasa, 16 Januari 2024.

Bahkan, Petrus menyebut, nepotisme Jokowi akan menggeser posisi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan nepotisme dinasti politik Jokowi yang berpuncak di Mahkamah Konstitusi (MK) dan lembaga kepresidenan.

Lanjut Petrus, reformasi yang dibangun selama 25 tahun telah diruntuhkan oleh nepotisme dinasti politik Jokowi hanya dalam waktu satu tahun terakhir, yang dapat dilihat dari sikap dan perilaku Jokowi.

Dia pun menyebut, Jokowi telah melakukan pengkhianatan terhadap reformasi yang belum maksimal diwujudkan setelah 25 tahun berjalan.

Istilah itu disematkan kepada putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut setelah debat cawapres 22 Desember 2023 lalu.

Adapun arti dari nepo babby atau bayi nepo adalah cawapres yang dianggap hasil nepotisme dan kurang pengalamanan.

Salah satu media asing yang menyebut Gibran adalah cawapres nepo babby yaitu Aljazeera.com pada Senin, 25 Desember 2023.

“Indonesian leader’s son brushes off “nepo baby’ tag in feted debate showing,” bunyi judul berita media tersebut.

Wali Kota Solo tersebut dianggap sebagai cawapres paling kontroversial dalam sejarah Indonesia.

Dia dicalonkan pada Pilpres 2024 karena berada dalam lingkaran kekuasaan, dan sebagai upaya menciptakan dinasti politik meski minim pengalaman di dunia politik.

Seperti diketahui, Gibran baru menjabat sebagai Wali Kota Solo selama dua tahun, dan belum menuntaskan masa jabatannya.

Meski begitu, menurut peneliti S Rajaratnam School of International Studies di Singapura (RSIS), Alexander Arifianto bahwa Gibran berhasil mendominasi saat debat cawapres.

“Bahwa setiap orang yang ragu-ragu terhadap Gibran telah terbukti sepenuhnya salah,” katanya dikutip dari Aljazeera.com, Senin, 25 Desember 2023.

Menurut dia, Gibran lebih menguasai isu-isu ekononomi dibandingkan dengan dua Cawapres lainnya, yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Mahfud MD.

“Dia sangat siap berdebat, menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman sangat baik mengenai isu-isu ekonomi. Jauh lebih baik dari dua lawannya,” ujar Arifianto.

Pemberian label nepo babby kepada Gibran dari media asing kini ramai jadi pembahasan di media sosial X (Twitter).

“Al jazeera udah kasih julukan Nepo Baby. Nepo dari bahasa yunani nepos, artinya paman. Akar kata nepotisme,” tulis cuitan @Abahpurwa1.

“Gagasan tidak berisi, media asing labeli Gibran jadi Nepo Baby,” ucap cuitan @m1n4_95. (*)

Koordinator TPDI Petrus Selestianus menyatakan, somasi kepada Presiden Jokowi karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan anomali dalam pemerintahan dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

“Hari-hari ini publik menyaksikan satu persatu institusi negara mengalami perusakan secara sistemik, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), KPU, Polri, KPK, dan lain-lain, sebagai dampak dari putusan MK No. 90/PUU-XXI/ 2023, tanggal 16/10/2023, yang memperkuat nepotisme yang terjadi antara Presiden Jokowi dengan iparnya Anwar Usman yang saat itu masih jadi Ketua MK,” kata Petrus usai penyerahan somasi di Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.

Lanjut Petrus, TPDI dan Perekat Nusantara melihat ada upaya terselubung berupa sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Jokowi dengan pola menyandera figur-figur tertentu yang diketahui tengah bermasalah hukum.

Katanya, figur yang dimaksud memiliki kekuatan politik dan diduga bermasalah dengan korupsi sehingga dimanfaatkan demi mengamankan kebijakan dinasti politik Jokowi dan kroni-kroninya.

Petrus menyebutkan, putusan MK No. 90 yang membuka jalan untuk putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pilpres 2024, membuka tabir dinasti politik dan nepotisme dalam pemerintahan Jokowi. Putusan itu juga berpotensi membawa malapetaka bagi bangsa Indonesia.

Sebab, menurut dia, putusan itu melenceng dari UUD 1945, TAP MPR RI, dan UU Negara RI yang secara tegas melarang nepotisme.

Petrus menjelaskan, yang terjadi dengan politik dinasti dan nepotisme melalui rekayasa hukum  jelas bertentangan dengan TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 jo. TAP MPR RI No. VIII/MPR/2001 jo. TAP MPR No.VI/MPR/2001, jo UU No.28 Tahun 1999.

“Pada hari-hari ini telah menimbulkan anomali dalam kehidupan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat,” tegas Petrus.

Karena itu, TPDI dan Perekat Nusantara meminta kepada Jokowi dalam waktu tujuh hari terhitung sejak somasi ini diterima segera mengakhiri anomali yang terjadi di dalam pemerintahan dan di tengah masyarakat.

Caranya yakni dengan melakukan sejumlah langkah untuk menormalisasi kehidupan politik dan hukum, antara lain mengembalikan aparatur negara, Polri, Kejaksaan, KPU, Bawaslu, MK, dan lain-lain pada fungsi yang sesungguhnya dan kembalikan netralitas aparatur negara sesuai UU.

Kedua, menghentikan segala bentuk intimidasi dan penekanan oleh aparat penegak hukum terhadap tokoh-tokoh politik dan sosial budaya yang melakukan aktivitas politik maupun budaya.

Dan, ketiga, menghentikan segala bentuk nepotisme yang terkait dengan dinasti politik Jokowi.

Selanjutnya, keempat, benahi KPK dan segera kembalikan kedigdayaan KPK sesuai dengan cita-cita reformasi.

Kelima, hentikan praktek penyalahgunaan wewenang dalam segala bentuk terutama yang bersumber dari dinasti politik dan nepotisme.

Terakhir, hentikan praktek politik menyandera tokoh politik tertentu yang sedang bermasalah hukum, untuk melanggengkan dinasti dan nepotisme dalam pilpres 2024.

Dia menegaskan, jika dalam waktu 7 x 24 jam setelah somasi diterima, ternyata Presiden Jokowi tidak mengindahkan dan membiarkan aparaturnya ikut dalam kegiatan politik praktis dan merusak netralitas aparatur negara, maka TPDI dan Perekat Nusantara akan melakukan gugatan lebih lanjut. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Konsolidasi Demokrasi Aktivis (KDA) 98 akan menggelar acara Silaturahmi dan Konsolidasi Demokrasi pada Senin (20/3/2023) di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. 

Acara tersebut akan dihadiri oleh 100 orang aktivis 98 yang pada saat mahasiswa adalah para pimpinan gerakan mahasiswa yang berjuang melawan otoritarian Orde Baru. 

Hal ini disampaikan oleh Niko Adrian dalam konfrensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2023).

“Perjuangan reformasi 98 adalah perjuangan menuntut dibukanya keterbukaan politik, pembatasan masa jabatan presiden, pemberantasan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Cabut Dwi Fungsi ABRI/TNI, penurunan harga kebutuhan pokok, peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan civil society dan penegakan supermasi hukum.” ujar Niko yang berasal dari kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Mantan aktivis Forum Kota (FORKOT) ini mengatakan, bahwa selama 25 tahun perjalanan reformasi 1998, hanya menghasilkan keterbukaan politik semata yang semakin mengarah pada demokrasi liberal dan transaksional.

“Sementara pemenuhan tuntutan reformasi seperti peningkatan kesejahteraan, penurunan harga kebutuhan pokok, pemberantasan KKN, penguatan civil society, dan penegakan supermasi hukum semakin jauh panggang dari api,” ungkap Niko. 

Sukma Widyanti yang pada 1998 aktif di Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI) menambahkan bahwa perjuangan mahasiswa meruntuhkan kekuasaan tiran Orde Baru hanya menjadi karpet merah para elite politik yang hanya mengejar kekuasaan semata tanpa mampu mewujudkan tuntutan perjuangan reformasi 98.

“Perjuangan 1998 yang penuh dengan cucuran darah, keringat, dan air mata pada akhirnya hanya menjadikan karpet merah untuk elite politik naik ke tampuk kekuasaan dan tidak sama sekali membawa ruh cita cita perjuangan reformasi 98,” kata Sukma.

JAKARTA, Eranasional.com – Jelang 25 tahun reformasi Bulan Mei mendatang, keresahan melanda sejumlah aktivis 98 yang sudah berdiaspora di berbagai sektor profesi. Masih maraknya praktik korupsi kolusi dan nepotisme, menjadi salah satu alasan mereka berefleksi dalam diskui bertajuk “Bacapres dalam Pusaran KKN”. Kegiatan ini merupakan rangkaian Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 (KDA98).

Salah satu tagline yang disimpulkan dalam diskusi yang digelar di markas Jokowi Mania (JoMan) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/02/2003), adalah soal reformasi gagal karena KKN masih marak.

Menariknya dalam diskusi ini adalah para aktivis yang kini aktif mendukung bakal calon presiden (bacapres), yakni  Sukma Widyanti aktivis KBUI yang kini mendukung Anies Baswedan, Dadi Palgunadi Aktifis Front Jakarta kini aktif di Gema Puan Maharani Nusantara (GMNP), dan Teguh Eko Prastyono aktivis dari kampus ISTN yang mendirikan Ganjar Pranowo untuk Rakyat (GUNTUR).

Sedangkan moderator dalam diskusi ini adalah Febby Lintang aktivis 98 dari kampu IISIP Jakarta. Para pendukung bacapres tersebut sepakat kalau praktik KKN masih marak, bahkan mungkin makin merajalela.

Menurut Dadi, salah satu sebab maraknya KKN adalah mahalnya biaya politik.

“Ini akibat dari sistem elektoral yang masih berciri popularisme. Sehingga untuk mengejar popularitas para calon harus merogoh kocek yang dalam,” ujar Dadi.

Dia juga menuding Lembaga survey sebagai salah satu pemicu politik mahal ini.