Dalam video tersebut, Gus Miftah membagi-bagikan uang saat berada di rumah seorang pengusaha tembakau, Khairul Umam atau Haji Her di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Kamis, 28 Desember 2023.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Sukma Firdaus mengatakan saat ini pihaknya sedang menyelidiki kasus Gus Miftah tersebut bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Larangan.

“Sedang diselidiki dan kami berkoordinasi dengan Panwascam Larangan,” kata Suka Firdaus, Sabtu, 30 Desember 2023.

Menurut Sukma, jika terbukti melanggar maka kasus Gus Miftah tersebut masuk dalam pidana pemilu.

Untuk diketahui, berdasarkan UU pemilu Nomor 7 Tahun 2017 perbuatan money politics atau politik uang bisa dikenakan hukuman pidana kurungan selama 3 tahun dan denda Rp36 juta.

Gus Miftah disebut-sebut sebagai tim sukses dari capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Penjelasan dari Gus Miftah

Gus Minta sendiri tidak membantah dirinya membagi-bagikan uang kepada masyarakat saat diundang oleh Haji Her di Pamekasan, Jawa Timur.

Menurut dia,  Haji Her memiliki kebiasaan memberikan sedekah setiap hari.

“Secara kebetulan saya diundang di saat beliau bagi-bagi duit. Diminta Haji Her untuk bagi-bagi duit apa iya saya tolak. Minimal saya dapat pahalanya,” jelas Gus Miftah dalam keterangan videonya.

Dia juga membantah bahwa dirinya bukan bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Justru, lanjut Gus Miftah, jika ingin melakukan money politics tidak mungkin dilakukan secara terang-terangan, melainkan sembunyi-sembunyi.

“Money politics kok terang-terangan. Kalau money politics itu sembunyi-sembunyi,” pungkasnya.

Dalam video yang beredar di media sosial, Gus Miftah membagikan uang kepada ratusan orang di rumah pengusaha, Khairul Umam.

Dalam video tersebut, terdengar suara ajakan kepada pasangan calon nomor urut dua Prabowo-Gibran.

Bahkan di belakang Gus Miftah, ada warga yang mengibarkan kaos warna hitam bergambar Prabowo-Gibran.

Di video yang lain, setelah bagi-bagi uang, Gus Miftah bersama puluhan warga menunjukkan simbol dua jari dan ada teriakan Prabowo-Gibran. (*)

Kata Idham, pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dari PPATK terkait transaksi mencurigakan itu.

“Dalam surat tersebut, PPATK menjelaskan bahwa transaksi uang masuk dan keluar berjumlah ratusan miliar rupiah dari rekening bendahara partai politik pada periode April-Oktober 2023,” kata Idham dalam keterangannya secara tertulis, Sabtu, 17 Desember 2023.

Lanjut Idham, dikhawatirkan dana berjumlah sangat besar itu akan digunakan untuk penggalangan suara Pemilu 2024 yang dapat merusak demokrasi Indonesia.

Sayangnya, kata Idham, PPATK tidak merinci sumber dan penerima transaksi keuangan tersebut.

“Yang kami terima hanya data dalam bentuk data global saja, tidak terperinci, hanya berupa jumlah total data transaksi keuangan perbankan,” jelasnya.

Idham mengingatkan bahwa ada batasan maksimal sumbangan dana kampanye yang boleh diterima partai politik.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta kepada pemerintah untuk membubarkan partai politik yang membiarkan terjadinya praktik politik uang. Hal itu dituangkan dalam pertimbangan putusan MK Nomor. 114/PUU-XX/2022.

Dalam pertimbangan putusannya, MK menyebut praktik politik uang potensial terjadi dalam semua sistem Pemilu. Maka dari itu, untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya menekan terjadinya politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu, seharusnya ada tiga langkah konkret secara stimultan.

“Langkah pertama, partai politik dan calon anggota DPR/DPR harus memperbaiki dan meningkatkan komitmen untuk menjauhi, bahkan sama sekali tidak menggunakan dan terjebak dalam praktik politik uang setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum,” bunyi dalam putusan MK tersebut yang dikutip, Jumat (16/6/2023).

Langkah kedua, MK meminta penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan terhadap setiap pelanggaran Pemilu, khususnya pelanggaran yang berkenaan dengan praktik politik uang, tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, baik penyelenggara maupun peserta Pemilu.

“Khusus bagi anggota DPR/DPRD yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang harus dibatalkan sebagai calon dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tak hanya itu, MK berpendapat, sebagai efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik yang dapat dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik tersebut.

Ketiga, masyarakat juga perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik untuk tidak menerima dan mentolerir praktik monet politics karena akan merusak prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis.

Menurut MK, kesadaran dimaksud tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara, serta penyelenggara Pemilu saja, tapi juga merupakan tanggung jawab kolektif partai politik, civil society, dan pemilih.

Ditegaskan, sikap ini sesungguhnya merupakan penegasan MK, bahwa praktik politik uang tidak dapat dibenarkan sama sekali.