Hal tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan putusan perkara yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon terkait keabsahan ijazah Gibran di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan, selama proses persidangan, Mahkamah tidak memperoleh bukti yang dapat memastikan adanya dokumen pendidikan Gibran dari luar negeri yang bisa digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan jenjang pendidikan minimal SMA atau sederajat.

“Dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,” kata Adies saat membacakan pertimbangan putusan.

Meski demikian, MK menilai perkara tersebut tidak lagi tepat ditempatkan sebagai sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pertimbangannya, Gibran saat ini telah tidak berstatus sebagai calon wakil presiden dalam kontestasi Pilpres 2024.

Atas dasar itu, MK menyatakan temuan terkait tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai ijazah sebagai dasar penyetaraan pendidikan SMA atau sederajat tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan sebagai wakil presiden, sebagaimana diminta para pemohon.

Mahkamah juga menegaskan bahwa persoalan mengenai ada atau tidaknya ijazah luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan pada dasarnya berkaitan dengan kewenangan lembaga yang berwenang menilai keabsahan serta pemenuhan persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam pertimbangannya, MK turut menyoroti frasa “dinilai memiliki pengetahuan setara” yang tercantum dalam surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Menurut Mahkamah, frasa tersebut tidak dapat disamakan dengan ketentuan mengenai pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Adies Kadir menyebut persyaratan pendidikan seharusnya dibuktikan melalui kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma, bukan semata-mata berdasarkan penilaian mengenai kesetaraan pengetahuan.

Pada akhirnya, MK menyatakan permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan para pemohon lainnya tidak dapat diterima.

“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Selain itu, MK mengabulkan eksepsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum para pemohon.

Sementara itu, eksepsi KPU dan pihak terkait lainnya, termasuk relawan Gibran, ditolak untuk bagian selain dan selebihnya. []

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam.

Andi menilai putusan sembilan hakim konstitusi menunjukkan bahwa proses yang telah berjalan berada dalam koridor hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Kita juga melihat apa yang disampaikan sembilan hakim yang mulia, bahwa seluruh permintaan mereka ditolak,” kata Andi seusai persidangan di Gedung MK.

Ia kemudian menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya telah memberikan dukungan dalam menjalankan pemerintahan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Terima kasih Presiden yang luar biasa, Bapak Prabowo Subianto, yang telah memberikan kekuatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menyejahterakan bangsa Indonesia bersama Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya.

Putusan tersebut diambil karena norma itu dinilai berpotensi membatasi, bahkan menghilangkan, hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta aspirasinya.

Hal itu tercantum dalam Putusan MK Nomor 282/PUU-XXIII/2025 yang menguji ketentuan Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Dalam pertimbangannya, MK menilai KUHP baru tidak seharusnya kembali memasukkan ketentuan yang memiliki substansi serupa dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP peninggalan kolonial.

Hakim Konstitusi Adies Kadir mengatakan, mempertahankan substansi pasal-pasal tersebut berpotensi mengabaikan sejumlah prinsip konstitusional yang dijamin negara.

Menurut dia, hal itu berkaitan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat, kebebasan memperoleh informasi, serta kepastian hukum.

“Mempertahankan substansi atau kemiripan substansi tersebut sama dengan menegasikan prinsip persamaan di depan hukum, kebebasan mengekspresikan pikiran dan kebebasan berpendapat, kebebasan akan informasi dan prinsip kepastian hukum,” kata Adies.

MK tetap mengakui bahwa kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang merupakan bagian yang harus mendapat perlindungan hukum.

Namun, Mahkamah menilai perlindungan tersebut tidak dapat diberlakukan dengan cara yang sama terhadap pemerintah maupun lembaga negara.

Putusan itu sekaligus menutup gugatan empat mahasiswa yang meminta penegasan konstitusional agar sistem pilkada tidak bergeser menjadi pemilihan melalui DPRD.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Senin (29/6).

MK menyatakan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional yang dapat dibuktikan, baik yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi secara rasional akibat berlakunya norma yang diuji.

“Hal ini dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa,” ujar Suhartoyo saat membacakan putusan.

Mahkamah juga merujuk sejumlah putusan sebelumnya yang telah menjadi pijakan dalam menafsirkan sistem pemilihan kepala daerah, di antaranya Putusan Nomor 072/PUU-II/2004, 073/PUU-II/2004, 69/PUU-XXII/2024, dan 110/PUU-XXII/2025.

Permohonan diajukan oleh empat mahasiswa, yakni Vendy Setiawan, Lala Komalawati, Susi Lestari, dan Afifah Nabila Putri.

Mereka menggugat frasa “secara langsung dan demokratis” dalam UU Pilkada yang dinilai masih membuka ruang tafsir terhadap kemungkinan pengembalian pilkada melalui DPRD.

Para pemohon menilai wacana perubahan sistem tersebut berisiko menggeser prinsip kedaulatan rakyat dan mengurangi partisipasi publik dalam menentukan kepala daerah.

Mereka meminta MK mempertegas bahwa pilkada langsung merupakan bagian dari semangat reformasi dan tidak dapat diubah tanpa landasan konstitusional yang jelas.

Namun melalui putusan ini, MK memastikan mekanisme pilkada langsung tetap berlaku. []

Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara nomor 38/PUU-XXIV/2026 yang berkaitan dengan pengujian materiil Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan pengujian yang diajukan pemohon. Dengan demikian, Jakarta secara hukum masih berstatus sebagai ibu kota negara hingga diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai pemindahan resmi ibu kota ke Nusantara.

Menurut Raja Juli, putusan tersebut justru memberikan kepastian hukum terhadap proses pembangunan dan persiapan operasional IKN yang selama ini terus berjalan sesuai agenda pemerintah.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XXIV/2026 mempertegas bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di jalur konstitusional dan memiliki kepastian hukum yang kuat,” ujar Raja Juli.

Ia menilai penegasan status Jakarta sebagai ibu kota transisional tidak berarti menghentikan ataupun memperlambat proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Menurutnya, proses transisi ibu kota memang sejak awal dirancang dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan nasional, baik dari sisi infrastruktur, kelembagaan, maupun operasional pemerintahan.

Raja Juli mengatakan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN sesuai target yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut IKN masih dipersiapkan untuk menjadi pusat pemerintahan politik nasional secara bertahap pada tahun 2028.

“Status Jakarta sebagai ibu kota transisional tidak menghambat keberlanjutan pembangunan maupun persiapan operasional IKN,” kata Raja Juli.

]]> https://eranasional.com/102025/putusan-mk-soal-jakarta-dinilai-tak-hambat-persiapan-operasional-ikn/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/101818/oikn-ajak-publik-tetap-optimistis-setelah-putusan-mk-soal-ibu-kota-negara https://eranasional.com/101818/oikn-ajak-publik-tetap-optimistis-setelah-putusan-mk-soal-ibu-kota-negara#respond Sat, 16 May 2026 05:52:24 +0000 https://eranasional.com/101818/oikn-ajak-publik-tetap-optimistis-setelah-putusan-mk-soal-ibu-kota-negara Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Otorita Ibu Kota Nusantara menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan meski Mahkamah Konstitusi menyatakan status ibu kota negara secara hukum masih berada di Jakarta. Otorita IKN memastikan putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghentikan tahapan pembangunan Nusantara yang saat ini terus berlangsung sesuai rencana pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Harrold Pantouw, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Menurut Troy, Otorita IKN menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Ia menegaskan pembangunan Nusantara tetap menjadi agenda strategis nasional yang dijalankan berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Saat ini, pembangunan IKN terus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Troy dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, pembangunan berbagai infrastruktur dasar di Nusantara masih berlangsung, mulai dari kawasan pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, hingga pengembangan ekosistem bisnis dan investasi. Menurut OIKN, progres pembangunan IKN sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif dan konsisten.

Pembangunan Nusantara sendiri merupakan salah satu proyek strategis nasional yang mulai dijalankan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Pemerintah sebelumnya menetapkan wilayah di Kalimantan Timur tersebut sebagai calon ibu kota baru Indonesia untuk menggantikan Jakarta.

Pemindahan ibu kota dilakukan dengan berbagai pertimbangan, termasuk pemerataan pembangunan nasional, pengurangan beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, serta upaya menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.

Meski demikian, dalam putusan terbarunya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa secara hukum status ibu kota negara masih berada di Jakarta sampai diterbitkannya keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menolak permohonan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa Nusantara memang telah ditetapkan sebagai ibu kota negara secara legal dan politik, namun pelaksanaan pemindahan secara resmi masih menunggu keputusan presiden.

“Maka, ibu kota tetap berkedudukan di Jakarta,” ujar Adies Kadir saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

]]> https://eranasional.com/101818/oikn-ajak-publik-tetap-optimistis-setelah-putusan-mk-soal-ibu-kota-negara/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/99938/aturan-pensiun-pejabat-akan-diubah-dpr-apresiasi-putusan-mk https://eranasional.com/99938/aturan-pensiun-pejabat-akan-diubah-dpr-apresiasi-putusan-mk#respond Thu, 19 Mar 2026 06:54:38 +0000 https://eranasional.com/99938/aturan-pensiun-pejabat-akan-diubah-dpr-apresiasi-putusan-mk Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Respons positif disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan dan pensiun pejabat tinggi negara tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini. Putusan tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam mendorong pembaruan regulasi yang lebih sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan bahwa putusan tersebut harus dihormati dan dijadikan landasan untuk melakukan perbaikan terhadap kerangka hukum yang mengatur hak keuangan pejabat negara. Ia menilai bahwa perubahan struktur kelembagaan negara yang terjadi selama beberapa dekade terakhir memang memerlukan penyesuaian dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pemberian pensiun dan penghargaan.

Menurut Doli, undang-undang yang disusun pada tahun 1980 sudah tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sistem politik dan administrasi negara saat ini. Seiring dengan reformasi kelembagaan dan perubahan mekanisme pemilihan pejabat publik, aturan yang mengatur hak keuangan juga perlu disesuaikan agar tetap relevan dan adil.

Putusan MK yang dibacakan pada 16 Maret 2026 menyatakan bahwa undang-undang tersebut bersifat inkonstitusional secara bersyarat. Artinya, aturan tersebut masih berlaku untuk sementara waktu, namun harus segera direvisi dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Jika tidak, maka ketentuan tersebut berpotensi kehilangan kekuatan hukum secara penuh.

Dalam pandangan DPR, putusan ini memberikan pesan yang jelas kepada pembentuk undang-undang untuk segera melakukan kajian menyeluruh terhadap regulasi yang ada. Doli menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah akan menindaklanjuti putusan tersebut dengan menyusun revisi yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keadilan, proporsionalitas, dan kemampuan keuangan negara.

]]> https://eranasional.com/99938/aturan-pensiun-pejabat-akan-diubah-dpr-apresiasi-putusan-mk/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/99881/anwar-usman-akhiri-pengabdian-di-mahkamah-konstitusi https://daerah.eranasional.com/99881/anwar-usman-akhiri-pengabdian-di-mahkamah-konstitusi#respond Tue, 17 Mar 2026 08:05:04 +0000 https://daerah.eranasional.com/99881/anwar-usman-akhiri-pengabdian-di-mahkamah-konstitusi Jakarta, ERANASIONAL.COM – Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, menyampaikan salam perpisahan dalam sidang pleno yang digelar di Jakarta pada Senin, 16 Maret 2026. Momen tersebut menjadi penutup perjalanan panjangnya di lembaga peradilan konstitusi setelah hampir satu setengah dekade mengabdi. Dalam suasana yang khidmat, ia berpamitan sebelum membacakan putusan perkara Nomor 176/PUU-XXIII/2025, yang sekaligus menjadi sidang terakhir yang diikutinya sebagai hakim konstitusi.

Dalam pernyataannya di hadapan majelis dan para pihak yang hadir, Anwar mengungkapkan bahwa masa tugasnya akan segera berakhir seiring genapnya 15 tahun pengabdian pada 6 April mendatang. Ia menyadari bahwa perjalanan panjang tersebut tidak selalu berjalan sempurna. Karena itu, ia secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak atas segala kekhilafan yang mungkin terjadi selama dirinya menjalankan tugas sebagai penjaga konstitusi.

Permintaan maaf tersebut disampaikan dengan nada reflektif, menandai penutupan karier yang penuh dinamika. Dalam lingkungan peradilan, langkah seperti ini kerap dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus pengakuan atas kompleksitas tugas yang diemban seorang hakim konstitusi. Anwar menegaskan bahwa selama menjalankan perannya, ia telah berupaya sebaik mungkin menjaga amanah yang diberikan negara, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan.

Karier Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi dimulai pada 2011 setelah ia diusulkan oleh Mahkamah Agung. Sejak saat itu, ia terlibat dalam berbagai perkara penting yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pada periode berikutnya, ia kembali dipercaya untuk melanjutkan masa jabatan dan bahkan sempat menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua.

Puncak kariernya terjadi ketika ia terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2018, menggantikan Arief Hidayat. Kepemimpinannya berlanjut hingga periode berikutnya, sebelum akhirnya menghadapi ujian besar yang mengubah arah kariernya di lembaga tersebut. Dalam perjalanan tersebut, Anwar menjadi salah satu figur yang cukup berpengaruh dalam dinamika hukum tata negara di Indonesia.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno MK dan dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan.

“Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Suhartoyo, sebagaimana dikutip dari salinan resmi putusan MK, Selasa (3/2/2026).

Gugatan ini diajukan oleh Muhamad Anugrah Firmansyah, seorang warga negara Indonesia beragama Islam yang mengajukan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam permohonannya, Anugrah menilai ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena dianggap membuka ruang multitafsir dalam praktik pencatatan perkawinan beda agama. Ia menyatakan pasal itu telah menghambat hak konstitusionalnya untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang berbeda keyakinan.

Anugrah mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan beragama Kristen selama kurang lebih dua tahun. Keduanya disebut telah berkomitmen untuk menikah dan saling menghormati keyakinan masing-masing.

Namun, rencana pernikahan tersebut terhambat karena ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa pokok permohonan yang diajukan pemohon pada dasarnya berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan, khususnya pernikahan beda agama.

]]> https://eranasional.com/97515/gugatan-pernikahan-beda-agama-kembali-ditolak-mk-ini-pertimbangannya/feed 0 Aditya https://eranasional.com/93917/menkum-sebut-putusan-mk-tak-berlaku-untuk-anggota-polri-yang-sudah-rangkap-jabatan https://eranasional.com/93917/menkum-sebut-putusan-mk-tak-berlaku-untuk-anggota-polri-yang-sudah-rangkap-jabatan#respond Tue, 18 Nov 2025 10:43:01 +0000 https://eranasional.com/93917/menkum-sebut-putusan-mk-tak-berlaku-untuk-anggota-polri-yang-sudah-rangkap-jabatan Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan anggota kepolisian tidak boleh menduduki jabatan sipil, tidak berlaku surut.

Sehingga, ia menekankan kepolisian yang saat ini menduduki jabatan sipil tidak perlu kembali menarik anggotanya ke Korp Bhayangkara.

“Menurut saya yang sudah terjadi, itu artinya tidak berlaku, dalam pengertian, bagi mereka yang akan mengusulkan jabatan berikutnya, ke jabatan sipil, kalau tidak berkaitan dengan tugas pokok kepolisian, wajib untuk mengundurkan diri atau pensiun,” kata Supratman di kompleks parlemen, Selasa (18/11/2025).

“Tapi bagi mereka yang sudah menjabat sekarang, kecuali polisi menarik, kemudian, mereka tidak perlu mundur,” imbuhnya.

Dia mengatakan keputusan itu akan dibahas dalam Tim Reformasi Polri. Sebagai salah satu anggota, Supratman mengatakan tim akan memeriksa lembaga atau kementerian yang masih berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian.

“Nah karena itu nanti, sebagai Tim Reformasi Polri juga nanti kita akan berdiskusi, membahas terkait kementerian mana sih yang sebenarnya punya keterkaitan dengan tugas fungsi pokok kepolisian,” katanya.

Politikus Partai Gerindra itu menyebut keputusan MK yang agamawan polisi aktif menduduki jabatan sipil nantinya juga akan diatur dalam revisi UU Polri.

“Nah nanti di undang-undang kepolisian akan diatur secara limitatif di dalam batang tubuh undang-undang,” katanya.

“Tetapi untuk keputusan MK sekarang, saya berpandangan bahwa itu sudah harus berlaku, tetapi bagi yang baru, yang mengusulkan baru, tapi yang sudah menjabat, tidak perlu mengundurkan diri,” imbuhnya.

MK mengabulkan seluruh permohonan perkara nomor: 114/PUU-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Syamsul Jahidin (mahasiswa/advokat) dan Christian Adrianus Sihite (mahasiswa) yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 tentang Kepolisian (UU Polri).

Pasal 28 mengatur anggota kepolisian boleh menduduki jabatan di luar polri setelah mengundurkan diri. Sementara pada penjelasan Pasal 28 disebutkan, yang dimaksud jabatan di luar kepolisian adalah tak punya sangkut paut dengan polisi atau tidak ada penugasan Kapolri.

“Secara substansial, ketentuan kedua tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah memecat diri atau pensiun dari dinas kepolisian,” kata Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.

Salah satu yang dikabulkan oleh MK yakni soal negara wajib menjamin pendidikan dasar gratis baik untuk sekolah negeri maupun madrasah atau swasta untuk pendidikan dasar.

Untuk pendidikan dasar yang dimaksud dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional itu yakni SD hingga SMP atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2).

“Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Hakim Suhartoyo saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

“Menyatakan pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat,” sambungnya.

Hal tersebut mengubah bunyi dalam pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2003 itu yang sebelumnya:
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Namun demikian, penerapan putusan ini tidak serta merta langsung merata kepada seluruh sekolah swasta. Mahkamah menekankan pemilihan sekolah secara selektif dan bertahap.

Untuk itu, MK meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang.

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat ada keterlibatan struktur aparat pemerintahan desa yang berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam kapasitasnya selaku pejabat negara.

Pada Pilbup Serang 2024, istri Yandri, Ratu Rachmatu Zakiyah merupakan Bupati terpilih. Dalam perkara ini, Ratu Rachmatu bertindak sebagai pihak terkait.

“Pelanggaran itu menyebabkan keberpihakan kepala desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Serang,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pembacaan putusan, Senin (24/2/2025).

Atas dasar itu, majelis hakim konstitusi meyakini telah terjadi serangkaian pelanggaran yang secara fundamental telah merusak kemurnian suara pemilih.

MK pun membatalkan PKPU No. 2028 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilkada Serang 2024.

MK juga meminta KPU Kabupaten Serang menggelar pemungutan suara ulang dengan tenggat waktu paling lama 60 hari sejak putusan dibacakan

Penyebabnya karena anggaran sebesar Rp 226,1 miliar dipangkas sebagai bagian dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.

Hal ini menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan menyampaikan, awalnya pagu anggaran MK tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 611,4 miliar.

Hingga saat ini, realisasi anggaran telah mencapai 51,73% atau sekitar Rp 316,3 miliar.

Dengan adanya pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 226,1 miliar pada Selasa 11 Februari 2025 malam, MK kini hanya memiliki dana tersisa sebesar Rp 69,04 miliar.

Dari pemblokiran tersebut, pagu anggaran MK berubah menjadi Rp 385,3 miliar.

“Saat ini, sisa anggaran yang dapat kami gunakan hanya Rp 69 miliar,” ujar Heru dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu 12 Februari 2025.

Heru merinci, dari sisa anggaran tersebut, sebesar Rp 45,09 miliar dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Namun, dana tersebut hanya mencukupi hingga Mei 2025.

“Kami alokasikan Rp 45 miliar untuk gaji dan tunjangan hingga Mei 2025. Komitmen untuk pembiayaan penyelesaian sengketa hasil Pilkada (PHPU) tidak dapat terpenuhi karena anggaran tidak mencukupi. Begitu juga dengan kebutuhan penanganan perkara lain, seperti pengujian Undang-Undang (PUU) dan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) hingga akhir tahun,” jelas Heru dikutip dari Kompas TV. []

Demikian konfirmasi dari Ketua Panel Saldi Isra dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar pada Rabu (8/1/2025) di Ruang Sidang Panel 2 MK, Jakarta.

Baik Pasangan Imam-Ririn maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan.

“Depok mencabut Permohonan dan tidak hadir di Persidangan,” ucap Saldi dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani, Rabu (8/1/2025).

Sebelumnya, Pasangan Imam-Ririn telah mendaftarkan Permohonan PHP Walkot Depok 2024 ke MK pada Jumat (6/12/2024) lalu. Bahkan Permohonan tersebut telah diregistrasi ke dalam Perkara Nomor 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya praktik kecurangan dan/atau pelanggaran berupa dengan Politisasi ASN/unsur Birokrasi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Depok 2024.

Praktik kecurangan dan/atau pelanggaran berupa politisasi unsur ASN/unsur Birokrasi tersebut menurut pemohon terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sehingga tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenaranya dalam kontestasi Pilwalkot Depok 2024. Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta membatalkan Keputusan KPU Kota Depok.

Selain itu, Pemohon juga meminta agar MK memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS, yakni Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Sukmajaya. (*)

Dimana dalam permohonannya, Danny-Azhar meminta MK mendiskualifikasi paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (ASS-Fatma).

Mengutip laman MK, Jumat (3/1/2025), gugatan Danny-Azhar tersebut diregistrasi dengan Nomor 257/PHPU.GUB-XXIII/2025.

ugatan tersebut diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (eBRPK) Pilkada pada pukul 14.00 WIB.

“Telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (eBRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Tahun 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 260/PAN.MK/e-AP3/12/2024,” tulis panitera Plt Panitera MK, Muhidin dalam akta registrasi perkara tersebut.

Dalam akta registrasi perkara juga tertulis bahwa KPU Sulsel selaku termohon.

Selanjutnya, MK akan melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu paling cepat 4 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Sementara dalam permohonannya, Danny-Azhar meminta MK untuk menyatakan diskualifikasi paslon ASS-Fatma.

“Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 02 atas nama Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi,” bunyi petitum dalam gugatan Danny-Azhar.

Selain itu, MK juga diminta untuk memerintahkan KPU Sulsel menertibkan keputusan yang menetapkan Danny-Azhar sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulsel.

“Memerintahkan KPU Sulsel untuk menerbitkan keputusan penetapan paslon nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad sebagai gubernur dan wakil Gubernur Sulsel tahun 2024 dengan perolehan suara 1.600.029,” bunyi petitum Danny-Azhar dalam poin 4.

Danny-Azhar dalam gugatannya juga memberi kuasa kepada Donal Fariz dkk. []