Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat terbatas terkait penanganan kebencanaan di Markas Komando Daerah Militer (Makodam), Sumatra Barat, Rabu (17/12/2025). Langkah ini menegaskan keseriusan Presiden dalam menangani dampak bencana di wilayah Sumatra Barat.

“Presiden tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, pada Rabu, 17 Desember 2025, pukul 18.30 WIB, dan langsung mengadakan rapat terbatas di Markas Komando Daerah Militer Sumatra Barat,” tulis Teddy.

Teddy menjelaskan kunjungan Presiden ke Sumatra Barat kali ini merupakan yang kedua dalam kurun waktu dua minggu terakhir. Presiden Prabowo telah mengunjungi Sumbar pada 1 Desember 2025.

“Pada malam hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali mendarat di Sumatra Barat untuk kedua kalinya dalam dua minggu terakhir,” ujar Teddy.

Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih turut hadir dalam rapat terbatas tersebut, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital yang juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Kepala Badan Intelijen Negara Letjen (Purn) Muhammad Herindra.

Selain itu, hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Mohamad Tonny Harjono.

Dalam foto yang diunggah, Presiden Prabowo tampak mengenakan jaket putih dan duduk di sisi tengah meja rapat, dikelilingi para menteri dan pimpinan lembaga. Seluruh jajaran terlihat menyimak dengan serius arahan Presiden terkait langkah-langkah penanganan kebencanaan di Sumatra Barat.

Dikutip dari berbagai sumber, para menteri dan wakil menteri berbondong-bondong tiba di Istana sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka terlihat mengenakan baju kemeja putih-putih.

Dikutip dari CNNIndonesia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan dirinya hadir untuk menghadiri ratas untuk membahas hilirisasi. Setelah itu, Prabowo akan memberikan taklimat kepada para menterinya.

“Setelah Ratas, kemudian lanjut ada taklimat dari presiden ya. Ini cuma taklimat, mudah-mudahan ada bukber [buka bersama] ya,” kata Raja Juli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3).

Menko PMK Pratikno mengatakan semua menteri dan wakil menteri akan diundang pada momen ini.

“Setahu saya begitu [diundang semua],” kata Pratikno.

Terlihat hadir Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Kepala BPS Amalia Adininggar, Mentan Andi Amran Sulaiman, Kabasarnas Marsda TNI Mohammad Syafii, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Kemudian hadir Wamendikti Stella Christie, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Menteri Agama Nazaruddin Umar, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzhar Simanjuntak hingga Wamenkeu Anggito Abimayu.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, Kepala BPIP Yudian Wahyudi dan Menko PMK Pratikno.

Kabar ini dibenarkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di tengah munculnya isu penggantian (reshuffle) salah satu menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro.

“Hari ini akan ada pelantikan beberapa pejabat. Sore nanti ya,” kata Teddy dikutip dari Antara, Rabu (19/2/2025).

Informasi yang beredar di kalangan wartawan sejak Rabu pagi sampai siang hari, Presiden Prabowo dijadwalkan melantik pimpinan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian, ada juga kabar Presiden bakal mengumumkan nama menteri pengganti Satryo, yang diisukan seorang guru besar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Brian Yuliarto.

Pada kesempatan itu, Prabowo meminta laporan langkah-langkah yang sudah disiapkan. Dengan perhatian khusus pada sektor keamanan, pangan, dan energi.

“Saya ingin juga mendapatkan laporan yang terkini dari pihak keamanan, juga dari sektor transportasi, kemudian laporan tentang pasokan bahan bakar, ketersediaan bahan pangan dan bahan-bahan pokok lainnya, juga sektor tenaga kerja dan sektor pariwisata,” kata Prabowo di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Prabowo memprioritaskan kenyamanan masyarakat. Dia ingin pemerintah menyiapkan segala kebutuhan agar musim libur akhir tahun berjalan lancar.

“Agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hari-hari tersebut dengan penuh kebaikan, penuh suka cita dan yang terpenting dengan penuh rasa aman dan nyaman,” ujarnya.

Kemudian, Prabowo mempersilakan anak buahnya untuk memberikan laporan satu per satu. Rapat digelar tertutup dan media massa diminta untuk meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, Polri memprediksi dua kali puncak mudik pada musim libur Nataru. Dua puncak itu terjadi 21 dan 28 Desember.

Polri juga memprediksi peningkatan jumlah orang yang melakukan pergerakan selama musim Nataru. Peningkatan terjadi sekitar 3 persen dari tahun kemarin.

“Tahun ini terjadi peningkatan diperkirakan terjadi peningkatan daripada tahun sebelumnya sebesar 2,83 persen, artinya kurang lebih 110,6 juta orang,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada wartawan di PTIK, Senin (16/12).

“Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi,” kata Prabowo sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Karenanya, Prabowo meminta kepada seluruh menteri untuk mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial hingga perjalanan luar negeri.

“Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” ucap dia.

Fokus kita adalah pembangunan kesejahteraan ekonomi. Jangan ada studi banding belajar Pramuka ke negara lain, saya minta efisien,” ujar Prabowo.

Rapat kabinet ini berlangsung tertutup. Wartawan hanya disetelkan pengarahan awal Prabowo melalui televisi yang diletakkan di kawasan pilar Istana Presiden, Jakarta.

Hal itu disampaikan Widiyanti Putri Wardhana, salah satu kandidat menteri kabinet Prabowo.

“Pelantikan besok pagi jam 10.00 WIB,” kata Widiyanti saat tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Dia mengaku dipanggil Prabowo ke Istana pada Minggu malam untuk pengumuman menteri-menteri kabinet.

“Dresscode-nya batik,” tambah Widiyanti.

Saat ini sejumlah tokoh yang sebelumnya telah dipanggil Prabowo Subianto ke kediaman Kertanegara sebagai calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

Selain Widiyanti, tampak Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin, dan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Amran Sulaiman.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan nama-nama menterinya pada Minggu malam ini.

Mereka dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara no. 4, Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024).

Dikutip dari berbagai sumber, nampak depan kediamannya telah ditutup dan diberi penjagaan. Sejumlah nama sudah terlihat hadir.

Mereka adalah sebagai berikut:

1. Prasetio Hadi: Ketua DPP Partai Gerindra

2. Sugiono: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra

3. Widiyanti Putri Wardhana: Pengusaha

4. Natalius Pigai: Pegiat HAM

5. Yandri Susanto: Wakil Ketua Umum PAN

6. Fadli Zon: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra

7. Nusron Wahid: Politikus Golkar

8. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial Sekjen PBNU

9. Mauara Sirait: Politikus Partai Gerindra

10. Abdul Kadir Karding: Politikus PKB

11. Wihaji: Wakil Ketua Umum Golkar

12. Teuku Riefky Harsya: Sekjen Partai Demokrat

13. Agus Harimurti Yudhoyono: Ketum Partai Demokrat, Menteri ATR/BPN

14. Arifatul Choiri Fauzi: Muslimat NU

15. Tito Karnavian: Menteri Dalam Negeri

16. Zulkifli Hasan: Ketua Umum PAN, Menteri Perdagangan

17. Satryo Soemantri Brodjonegoro: Akademisi

18. Yassierli: Akademisi

19. Yusril Ihza Mahendra: Pakar Hukum Tata Negara, Eks Ketum PBB

20. Bahlil Lahadalia: Ketua Umum Partai Golkar, Menteri ESDM

21. Abdul Mu’ti: Sekretaris Umum PP Muhammadiyah

22. Muhaimin Iskandar: Ketua Umum PKB

23. Agus Andriyanto: Wakapolri

24. Raja Juli Antoni: Wamen ATR/BPN

25. Agus Gumiwang: Menteri Perindustrian

26. Pratikno: Mensesneg

27. Ribka Haluk: Pj Gubernur Papua Tengah

28. Iftitah Sulaiman: politikus Partai Demokrat

29. ⁠Maman Abdurrahman: politikus Golkar

30. ⁠Prof Rachmat Pambudy

31. ⁠Budi Santoso: Sekjen Kemendag

32. Dody Hanggodo

33. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan

Dari informasi yang beredar, sebanyak 44 kementerian sudah dipersiapkan untuk menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas akan menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto.

Diketahui, Zulhas saat ini masih menjabat Menteri Perdagangan.

Awalnya, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa dia hanya tinggal beberapa hari saja menjabat sebagai Wapres, yang akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang.

“Saya ini kan Wakil Presiden, tinggal beberapa hari. Insya Allah di pemerintahan berikutnya ada 44 kementerian,” kata Wapres saat memimpin Rapat Pleno KNEKS di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat 4 Oktober 2024.

Wapres yang didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan agar tidak boleh mengakhiri pengabdian dimanapun berada.

“Tapi kita boleh mengakhiri jabatannya ya Bu Sri, tapi tidak boleh mengakhiri pengabdiannya. Kita harus terus mengabdi dimanapun, di tempat manapun, di bagian manapun,” kata Wapres.

Wapres juga mengingatkan bahwa ekonomi syariah yang telah dikembangkan selama lima tahun terakhir ini juga harus terus berkembang.

“Oleh karena itu, ekonomi syariah harus tetap hidup, kita dukung, berkembang, walaupun kita nanti berada dimanapun,”terangnya.

Wapres pun menyinggung Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) akan tetap menjadi menteri di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Saya ada di mana, Bu Sri ada di mana, Pak Zulkifli di mana, Pak Zulkifli pasti masih jadi Menteri,”candanya.

Diketahui, Zulkifli Hasan disebut-sebut akan mendapatkan jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto.

Bahkan, dia disebut-sebut akan menduduki posisi menteri strategis yakni sebagai Menteri Koordinator. []

Pelaporan LHKPN merupakan kewajiban yang harus dilakukan para penyelenggara negara tiap tahun. Batas akhir pelaporan LHKPN tahun periodik 2023 akan berakhir pada 31 Maret 2024.

“Sementara ini sampai dengan jam 2 tadi siang dari data yang kami tarik, masih ada sekitar kalau level menteri itu masih ada sekitar enam menteri dan tiga wamen yang belum lapor LHKPN. Itu posisi di jam 2 tadi,” kata Direktur LHKPN KPK Isnaini, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (28/3/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah menteri dan wakil menteri yang belum melaporkan LHKPN di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sementara Wakil Menteri yang belum melaporkan LHKPN yakni Wamen Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, Wamen Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury, dan Wamen Pertahanan Muhamad Herindra.

Isnaini menambahkan, di level gubernur juga tercatat masih ada empat orang yang belum melaporkan LHKPN. Sementara untuk Pj Gubernur ada lima orang yang belum melaporkan LHKPN terbarunya ke KPK.

Adapun secara nasional, jumlah penyelenggara negara yang telah melaporkan LHKPN mencapai 92,18% dari jumlah total wajib lapor 407.366 orang.

“Dari (407.366) ini yang sudah lapor itu sekitar 92,18% atau sebanyak 375.495 penyelenggara negara,” tutur Isnaini.

Lembaga MPR/DPR/DPD menjadi instansi dengan tingkat kepatuhan persentase terendah dalam melaporkan LHKPN. Hingga kemarin, baru ada 29,55% wajib lapor di MPR/DPR yang melaporkan LHKPNnya.

Sedangkan pada tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN paling tinggi yakni eksekutif atau sekitar 94,49% yang telah melaporkan LHKPN.

Sebanyak 16 menteri itu yakni Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar, Menteri Pendayagunaan Apararut Negara dan Reformasi Abdullah Anwar Anas, Menteri Perindustrian Agus Gumilang Kartasasmita, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.

Lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, dan Menko Bidang Perekomonian Airlangga Hartanto.

KPK masih memberikan waktu penyerahan LHKPN sampai 31 Maret 2024. Pejabat yang sudah menyerahkan data itu akan diverifikasi sebelum hasilnya dipublikasikan ke masyarakat.

Menurut Megawati, hal tersebut adalah bagian dari pada etika dan moral dalam berpolitik. Selain itu, menurut Presiden ke-5 RI ini kabinet bukanlah tempat mencari sekedar kedudukan.

“Bagi saya itu adalah etika, etika berpolitik apa? harus punya track record politik, nggak bisa loh kamu asal masuk (Kabinet) terus kamu mau cari kedudukannya aja, No! ada disiplinnya. Itu etika ada moralnya,” kata Mega dalam perbincangannya di acara Rosi Kompas TV, Kamis (8/2/2024) malam.

Megawati pun turut membenarkan bahwa ia meminta para kader partainya yang menjadi menteri untuk tetap bertahan di kabinet Presiden Jokowi, dimana menurutnya Presiden tidak bisa bekerja sendiri jika para menteri beramai-ramai mundur.

“Emangnya presiden bisa jalan sendiri? makanya dibikin kabinet. Ketika pertama kali saya buat Kabinet, saya bilang tidak ada orang partai, yang ada Presiden, Wakil Presiden, dan para Pembantunya. Jadi kebayang enggak? iya jadi saya juga perlu membantu,” jelasnya.

DEPOK, Eranasional.com –Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meninjau harga bahan pokok di Pasar Cisalak Jalan Raya Bogor, Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, Sabtu pagi.

“Harga-harga sembako masih stabil kalaupun ada kenaikan dan penurunan harga masih wajar,” kata Mendag Zulkifli Hasan, akrab dipanggil Zulhas, usai memantau harga sembako di Depok.

Mendag mengatakan dari hasil pantauannya di Pasar Cisalak Depok, harga cabai merah mengalami penurunan sedangkan cabai keriting naik. Tapi kenaikan masih wajar, bisa dikatakan stabil.

Sedangkan mengenai harga Minyak Kita yang laris manis di pasaran, Zulhas menyatakan akan menambah pasokannya karena permintaan masyarakat yang meningkat

“Minyak Kita barangnya laris. Dulu penjualannya 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Kenaikan seiring dengan packingnya yang bagus jadi semua masyarakat beli. Tentunya dengan harga yang banderol dengan pemerintah,” katanya.

Menurut Zulhas, dengan banyak yang membeli Minyak Kita jadi barangnya berkurang di pasaran. Nanti akan ditambah pasokannya.

“Dulu kan untuk ekspor 9 dan untuk dalam negeri 1, tapi sekarang tidak untuk dalam negeri 1 ekspor 6, mudah-mudahan pasokan bisa bertambah,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok Zamrowi yang mendampingi Mendag Zulkifli Hasan mengatakan harga bahan pokok di Kota Depok secara keseluruhan masih stabil

“Ya relatif stabil harga sembako semuanya, walaupun ada kenaikan dan penurunan, kalaupun naik hanya Rp500 atau Rp1.000,” katanya.

Harga cabai merah besar di Pasar Cisalak turun menjadi Rp40.000 per kg dari sebelumnya Rp41.000 per kg, sedangkan cabai keriting naik dari Rp41.000 per kg menjadi Rp42.000 per kg. Sedangkan harga telur ayam masih stabil yang dijual dengan harga Rp28.000 per kg

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin memilih tidak ikut cawe-cawe dengan isu reshuffle kabinet yang sedang hot ini. Wapres Ma’ruf Amin tahu diri, urusan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Kapan pun akan dilakukan, Ma’ruf serahkan pada Jokowi.

Pernyataan Wapres ini disampaikan di sela-sela menghadiri pemberian bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Masjid Jami At Taqwa, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, kemarin. Wapres Ma’ruf yang sedang memberikan penjelasan soal kegiatan tersebut, sempat ditanya soal reshuffle kabinet.

Dari jawaban dan raut mukanya, tersirat jelas bahwa urusan reshuffle sepenuhnya diserahkan kepada presiden. Wapres Ma’ruf terlihat tanpa beban.

“Sekali lagi kalau bertanya soal Reshuffle itu adalah hak prerogatifnya presiden, ya,” jawab Ma’ruf Amin sambil tersenyum.

Menurutnya, presiden berhak mengganti para pembantunya yang dinilai tidak bisa bekerja dengan baik. Soal kapannya, Wapres tak memberi bocorannya.

“Presiden kapan saja bisa melakukan reshuffle, Jadi, apabila Presiden melihat ada Menteri kurang baik, kerjanya pasti direshuffle. Apakah itu nanti Presiden punya pandangan seperti itu kita tunggu saja. Itu hak prerogatif presiden,” Jelasnya

Sebelumnya, Presiden Jokowi beberapa kali mengirim sinyal ke publik soal rencana kocok ulang kabinet ini. Teranyar, Jokowi menyebut tiga nama hari yang kemungkinan bakal dipilih sebagai hari baik untuk reshuffle.

“Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu,” ucap Jokowi saat kunjungan kerja ke Dumai, Riau, Kamis (5/1), sembari melontarkan senyum.

Namun, belum diketahui secara pasti kapan tanggal mainnya. Jika merujuk pada kebiasaan Jokowi, salah satu hari baik yang kerap dipilih untuk momen-momen penting termasuk reshuffle adalah hari Rabu Pon. Akan tetapi, hari Rabu Pon baru ada di bulan Februari. Tepatnya 1 Februari 2023

Pernah juga Jokowi menggelar reshuffle di hari Rabu Pahing. Tercatat sudah 3 kali Jokowi menggelar perombakan kabinet di hari baik dalam penanggalan Jawa itu.

Terakhir, ketika melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil pada 15 Juni 2022 lalu.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat ikut menyinggung hal tersebut. Menurutnya, sesuai kebiasaan, Jokowi akan mengumumkan reshuffle pada hari Rabu Pon atau Pahing.

“Rabu Pon itu setiap bulan ada. Nah apakah nanti juga Rabu pon, jadi kita tunggu saja,” ujar Djarot.

Yang pasti, lanjut Djarot, sinyal Jokowi akan melakukan reshuffle sudah sangat terang benderang. Soal waktu, kata dia, hanya masalah teknis saja.

“Yes, keniscayaan (reshuffle), kalau menurut saya,” tegas eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengumumkan menteri baru yang akan menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengumumkan nama lama dan baru untuk enam posisi di kementerian.

Presiden Jokowi memperkenalkan satu per satu, dimulai dengan nama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang mengambil alih jabatan Menteri Sosial (Mensos), yang ditinggalkan Juliari Batubara karena terlibat kasus korupsi di KPK.

“Pertama, saya perkenalkan Tri Rismamaharini. Beliau adalah Wali Kota Surabaya, saat ini Bu Risma akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial (Mensos),” ujarnya dalam keterangan pers Presiden RI di Istana Merdeka secara virtual, Selasa (22/12/2020).

Kedua, ia memperkenalkan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wishnutama Kusubandio. Selain itu, Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri BUMN diberi tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sebagai Menteri Agama (Kemenag), Jokowi menunjuk wajah baru Yaqut Cholil Qoumas menggantikan Fachrul Razi. Sedangkan Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) diberikan tanggung jawab baru sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Jokowi menggantikan Edhy Prabow yang mengundurkan diri karena kasus korupsi.

Terakhir, Jokowi mengangkat Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto. “Sekarang beliau akan kita beri memimpin Kementerian Perdagangan,” tutup Jokowi. (red)