“Ada lonjakan laporan publik melalui CekRekening.id sebanyak 1.085 aduan, dan laporan Polri mencapai 7.165 kasus, sementara terbanyak terjadi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat,” kata Menko Polkam dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

Untuk penegakan hukum, kata dia, terdapat 14 tersangka baru, 21 kasus tambahan, dan penyitaan 15 perangkat elektronik.

“Muncul modus baru yang terdeteksi, yaitu adanya penggunaan akun QRIS UMKM sebagai rekening penampung dana judi,” jelas dia.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa sinergi antarkementerian dan lembaga tetap perlu diperkuat, dan sistem pengawasan transaksi digital terus dikembangkan.

Salah langkahnya, kata dia, dengan menggelar rapat koordinasi di Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara, serta pemerintah daerah untuk memperkuat literasi keamanan digital, mendukung pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta mendorong pelatihan kriptografi.

“Tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya literasi keamanan digital pemda dan masyarakat serta, meningkatnya transaksi ilegal melalui kripto,” ujar Menko Polkam.

Dia menjelaskan ketentuan yang mengatur sanksi pidana itu juga telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136/PUU-XXII/2024.

“Kualitas pilkada tentunya juga sangat ditentukan oleh netralitas seluruh penyelenggara, termasuk di dalamnya adalah aparat keamanan, ASN, pejabat-pejabat daerah sampai tingkat desa. Terlebih, hal ini telah dikuatkan oleh Putusan MK Nomor 136/PUU-XXIII/2024 tentang sanksi pidana bagi aparat yang tidak netral,” kata Menko Polkam saat jumpa pers di Jakarta, Senin.

Hal tersebut diungkapkan Yusril usai bertemu dengan Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

“Saya tetap membantu Pak Prabowo di bidang yang beliau tugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya, di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM),” kata Yusril kepada wartawan di Kertanegara.

“Jadi sekarang ini ditarik ke atas jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu,” imbuhnya.

Yusril mengatakan dia dan Prabowo sudah saling lama kenal. Dia juga mengatakan Prabowo berterima kasih karena dia bersedia membantu di pemerintahan mendatang.

Menurutnya, proses ini berjalan cukup panjang demi keselamatan sang pilot.

“Pilot Philip Mehrtens telah dibebaskan setelah disandera oleh kelompok kriminal separatis bersenjata pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023, selama 1 tahun 7 bulan,” kata Hadi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

“Pembebasan ini adalah proses negosiasi yang sangat panjang dan mengedepankan soft approach, karena semua yang kita lakukan demi keselamatan Kapten Pilot Philip Mehrtens,” lanjut dia.

Menurut Hadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, pembebasan ini hasil kesabaran pemerintah untuk tidak melakukan tindakan represif.

Sebab, keselamatan pilot adalah prioritas utama pemerintah RI.

Pagi tadi, Philip dijemput oleh Satgas Damai Cartenz menggunakan helikopter di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupapten Nduga. Kemudian, dia dibawa ke Timika.

“Proses negosiasi yang sangat panjang ini dilakukan oleh Satgas dari TNI-Polri yang terus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, memantau perkembangan di wilayah Nduga. Kita bersyukur apa yang kita inginkan di lapangan bisa berjalan dengan baik,” ucap dia.

“Dalam proses negosiasi bahwa keterlibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, gereja, semuanya sangat pengaruhi proses pembebasan. Bayangkan 1 tahun 7 bulan kita negosiasi dan alhamdulillah kita di satgas dan dibantu oleh seluruh komponen bisa menyelesaikan seluruh tugas ini dengan baik,” sambungnya.

Saat dikonfirmasi apakah ada hal yang diminta oleh pihak OPM dalam proses pembebasan Philip, Hadi menyebut tidak ada.

“Tidak ada. Tidak ada yang mereka minta, kita hanya pendekatan secara persuasif,” ungkap Hadi.

Saat ini, Philip sudah diserahkan kepada Pemerintah Selandia Baru melalui Dubes yang ada di Jakarta.

Kini tanggung jawab terhadap Philip sudah sepenuhnya berada di Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta.

Hadi memerintahkan intel harus benar-benar memperhatikan pelaksanaan pilkada.

Selain itu kata dia, intel harus menguasai wilayah berdasarkan indeks kerawanan yang sudah dirilis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurutnya, intel harus memperhatikan detail sekecil apa pun saat menjaga pilkada serentak.

“Ibarat kata, saya sampaikan kemarin, di daerah Malang bagian selatan mungkin, itu ada daun jatuh saja, aparat intelijen harus tahu jatuh kenapa. Jatuh dipetik atau jatuh pada waktunya,” kata Hadi dalam acara Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, dikutip dari kompas TV Senin 26 Agustus 2024.

Mantan panglima TNI itu mengingatkan intel agar sepenuhnya menjadikan indeks kerawanan Bawaslu sebagai pedoman dalam bertugas di lapangan.

Hadi mengingatkan agar para intel bekerja ekstra demi keamanan.

“Intelijen ini harus benar-benar memperhatikan, melihat. Jangan sampai ada kerawanan sekecil pun. Sehingga aparat intelijen harus bekerja 24 jam, mengantisipasi jangan sampai ada gangguan,” ungkapnya.

Jika para intel sudah menguasai seluruh wilayah sesuai indeks kerawanan, maka potensi gangguan saat pilkada serentak bisa diantisipasi dengan baik. []

“Ini merupakan kesan terbaik dari BNPT karena pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman,” kata Hadi dikutip dari Antara, Rabu (17/7/2024).

Menurut dia, keberhasilan tersebut tak terlepas dari upaya BNPT dalam mengimplementasikan konsep pentahelix atau multipihak sebagai strategi utama penanggulangan terorisme dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media.

Tak hanya saat pemilu berlangsung, ia menilai sejak 2020 hingga 2024 BNPT telah mampu menanggulangi terorisme dengan baik, sehingga memberikan kontribusi positif kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hadi menuturkan salah satu hal yang paling menonjol dari kinerja BNPT dimaksud, yakni tercapainya nol kasus penyerangan teroris pada 2023.

Kendati demikian, kata dia, menurunnya angka terorisme bukan berarti Indonesia sudah sepenuhnya terbebas dari ancaman terorisme.

Pasalnya berdasarkan data dari I-Khub BNPT dan hasil penelitian Setara Institute pada 2023, terjadi tren peningkatan proses radikalisasi terorisme di kalangan perempuan, anak, dan remaja.

“Kondisi ini menjadi perhatian kita semua dan pekerjaan rumah bersama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045,” pungkas dia.

Peningkatan keamanan itu dilakukan agar PDN menjadi pusat data yang kuat dan tidak bisa diretas seperti yang dialami Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

“Kita tingkatkan (PDN) agar memiliki kemampuan back up berganda, back up berlapis dengan pengamanan yang baik. sekarang terus dilakukan,” kata Hadi dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN juga dilakukan untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.

Sebelumnya, peningkatan sistem pengamanan data juga telah dilakukan pemerintah di saat PDNS 2 diretas berapa hari lalu.

Peningkatan sistem keamanan itu, kata Hadi, berdampak pada kembali beroperasinya pelayanan masyarakat di beberapa instansi.

“Per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. layanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat walaupun kita terus meningkatkan kemampuan,” pungkas Hadi.

“Khusus TNI, Polri, dan BIN, hadir BIN tadi, dalam pemetaan wilayah harus memetakan wilayah yang berpotensi konflik. Untuk apa? Untuk antisipasi apabila terjadi gangguan keamanan,” kata Hadi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dikutip dari Antara, Kamis (27/6/2024).

Dia menyampaikan bahwa pemetaan diperlukan agar mitigasi dapat dilakukan sebelum terjadi sebuah gangguan terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.

“TNI, Polri, BIN ini harus sakti, tahu sebelum kejadian, sehingga bisa dimitigasi dahulu,” jelasnya.

Adapun permintaan Hadi tersebut merupakan salah satu aspek yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024.

Selain itu, ia menyebut aspek lainnya adalah adanya sinergi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam menjaga suasana ruang digital tetap kondusif.

“Kalau ada berita-berita yang kurang tepat, langsung di-takedown. Kemungkinan apabila ada virus yang masuk ke website, BSSN sudah memberikan warning, hati-hati ada virus di website setiap kementerian atau yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak, sehingga tidak terjadi permasalahan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa aspek lainnya adalah sinergisitas tugas antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, dan Kejaksaan.

Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Tjahjanto, tidak mau mengkonfirmasi negara-negara lain yang diduga jadi jalur akses judi online para pelaku di Indonesia. Tapi, Satgas akan menutup akses judi online ke luar negeri.

“Satgas nanti akan memutus jalur yang ke luar negeri, terutama adalah Net Access Provider, itu akan kita putus. Kalau Net Access Provider sudah kita putus, artinya apa, jalur untuk memberikan ruang bermain ini yang sudah tidak ada,” kata Hadi usai konferensi pers pengumuman Pansel Komisioner Kompolnas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2024).

Tak cuma itu, sejumlah rencana aksi sudah disusun untuk mempercepat pemberantasan judi online. Salah satunya menutup akses pembelian top up judi online berkedok game online di minimarket.

“Ini saya minta memang harus ditutup, kecuali pelayanan untuk telepon, seperti untuk alat komunikasi silakan. Kita tunggu nanti apakah trennya turun setelah kita melakukan tindakan tegas seperti itu,” ucap dia.

Selain itu, ada satgas akan memburu para penjual rekening online untuk judi online. Lalu, akan ada perampasan rekening dan uang yang terindikasi jadi tempat menyimpan uang judi online.

Karena kata dia, layanan isi ulang pulsa gim tersebut diduga terafiliasi dengan judi online.

Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat konferensi persnya pada Rabu 19 Juni 2024.

“Modusnya adalah membeli pulsa atau top up di minimarket. Sasarannya adalah yang akan kita lakukan, satgas menutup pelayanan top up game online, yang terafiliasi dalam pengisian pulsa di minimarket untuk permainan judi online,” tegas Hadi.

Menurut Hadi, top up gim daring yang terafiliasi dengan judi online akan terlihat melalui kode virtual.

Hadi pun meminta TNI/POLRI mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk menutup aktivitas top up gim.

“Apabila digunakan untuk judi online itu terlihat kode virtualnya. Ini juga saya minta bantuan TNI maupun Polri, Babinsa dan Bhabinkamtibmas terdepan untuk bisa melakukan pengecekan dan penutupan yang terdepan adalah Polri,” ujar Hadi.

“Dalam pelaksanaannya secara demografi di mana saja yang paling banyak nanti dari kepala PPATK akan memberikan data tersebut sehingga sasarannya tepat masuk,”tambahnya.

Sebelumnya, terkait judi online, Hadi menyampaikan jika Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir sekitar 5.000 rekening yang diduga terkait dengan judi online.

“Menurut laporan PPATK, ada empat ribu sampai lima ribu rekening mencurigakan, dan sudah diblok,” pungkas Hadi. []

Satgas ini dibentuk karena judi online telah menimbulkan keresahan masyarakat, mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat menimbulkan efek tindak kriminal.

“Pembentukan Satgas bertujuan untuk melakukan percepatan pemberantasan kegiatan perjudian daring secara tegas danterpadu dalam rangka melindungi masyarakat,” demikian dikutip Pasal 3 dari salinan Keppres, Sabtu (15/6/2024).

Satgas Pemberantasan Perjudian Daring berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto sebagai Ketua Satgas.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjadi Wakil Ketua Satgas Judi Online. Sementara itu, Ketua Harian Pencegahan dijabat Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.

Jokowi juga menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum. Sedangkan, Wakil Ketua Penegakan Hukum dijabat Kabareskrim Polri.

“Memang judi online ini meresahkan masyarakat. Dari satgas ini sudah bekerja. Di antaranya Kominfo sudah men-take down akun akun yang memang masuk dalam akun judi online. Saya kira Menkominfo juga sudah menyampaikan,” kata Hadi di Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2024).

Dia menambahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah memblokir sekitar 5 ribu rekening. Menurut dia, perkembangan lebih lanjut pemberantasan judi online tinggal menunggu Perpres yang diteken oleh Presiden Jokowi.

“Kami juga bekerja dengan OJK dan PPATK sudah nge-block 5 ribu rekening,” ujar Hadi.

“Akan kita tindak lanjuti dan akan kita informasikan kepada media. Kita hanya menunggu, yang perintahnya melalui perpres. Minggu ini turun, minggu ini langsung kita kerjakan karena sudah diperlukan oleh masyarakat supaya judi online benar-benar habis,” ucap dia.

Hadi memastikan pihaknya sudah memiliki cara untuk memberantas judi online. Salah satunya dengen berkoordinasi dengan berbagai penegak hukum.

“Kami sudah punya rencana, berkoordinasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum) untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini dan nanti akan kita laporkan ke masyarakat apa saja yang sudah kita lakukan,” pungkas Hadi.

Upaya pembebasan Philip Mark Merthens dilakukan melalui pendekatan soft approach dengan terus melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

“Koordinasi itu dilakukan agar sandera yang berprofesi sebagai pilot di Susi Air dapat segera dibebaskan,” harap Menkopolhukam Hadi Tjahjanto di Jayapura, Kamis (30/5/2024).

Dikatakan, hingga kini masih dilakukan dialog agar dapat mewadahi apa yang menjadi keinginan kita sekaligus membebaskan sandera dengan selamat.

“Doakan saja agar apa yang kami lakukan dapat membebaskan pilot Susi Air yang sudah ditawan lebih dari setahun,” harap Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.

Pilot Susi Air Philip Mark Merthens disandera sejak tanggal 7 Februari 2023 lalu sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro.

Selain menyandera pilot berkebangsaan Selandia Baru, OPM juga membakar pesawat milik Susi Air yang dikemudikannya.

Terkait nomenklatur penyebutan OPM atau KKB, Menkopolhukam mengakui, pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan instansi terkait karena tujuan adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan di daerah ini.

Nomenklaturnya dilakukan dan koordinasikan, tinggal nanti keputusan.

“Tidak ada perbedaan dalam pola penanganan terhadap OPM atau KKB karena TNI-Polri yang menggunakan pendekatan kesejahteraan dan operasi penegakan hukum,” jelas Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.

Terlepas dari itu, dia menyatakan saat ini kabar penguntitan tersebut masih simpang siur, tetapi secara umum hubungan dua lembaga itu masih baik-baik saja.

“Kita melihat secara umum saja, aman. Tidak ada apa-apa. Biarlah, biar saya nanti yang akan berbicara dengan keduanya,” kata Menko Polhukam RI menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di kantornya, Jakarta, Senin.

Terkait waktu bertemu, Hadi menyebut pertemuan itu dapat diagendakan kapan saja, karena dia pun juga rutin berkomunikasi baik dengan Jaksa Agung maupun Kapolri.

“Kapan saja saya bertemu (dengan) dua pejabat itu, pasti setiap minggu ketemu saya,” ucap dia.

Jika ada insiden tertentu, Hadi melanjutkan dia juga langsung menghubungi Jaksa Agung dan Kapolri, meskipun pada malam hari atau di luar jam kerja.

“Kalau ada apa-apa, pasti saya berkomunikasi langsung. Kapan pun, malam hari pun kita tinggal japri (menghubungi langsung, red.) terkait permasalahan-permasalahan di seluruh Indonesia semuanya,” ujar dia.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerahkan sepenuhnya keputusan soal jatah menteri di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Prerogatifnya Pak Prabowo,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Jumat 24 Mei 2024.

Diketahui, PSI merupakan salah satu partai pengusung Prabowo dan Gibran.

Menurut Grace, Prabowo selaku presiden di pemerintahan selanjutnya memiliki hak prerogatif untuk memilih para pembantunya.

Kata Grace, partainya menghormati keputusan Prabowo.

“Kami hormati keputusan beliau,” ujar Grace.

Pj Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid menilai, eks Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra adalah sosok yang ideal menjadi Menko Polhukam di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Fahri, Yusril mempunyai kapasitas untuk membangun sistem dan kebijakan yang lebih holistik sehingga tepat bila ditunjuk sebagai menko polhukam.

“Kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tepatnya di situ,” ujar Fahri saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu 22 Mei 2024.

Dengan alasan itu pula, Fahri berpendapat Yusril bukanlah sosok tepat untuk mengisi pos jaksa agung yang menurutnya bersifat eksekutor ketimbang membangun sistem.

Selain itu, Fahri juga menyebut Yusril mustahil menjadi jaksa agung karena ada aturan yang menyebut jaksa agung harus terbebas dari partai politik selama 5 tahun.

“Ya kalau Pak Yusril kan harus jabatan yang lebih besar kan. Karena yang beliau pikirkan selama ini kan bagaimana membangun sistem. Kalau menjadi Jaksa Agung kan tidak bangun sistem. Itu eksekutor,” kata dia. []