Menurutnya, informasi tersebut merupakan kewenangan pihak lain untuk menjelaskan.

Purbaya meminta publik merujuk pada penjelasan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait polemik pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden.

Ia juga menyarankan agar pertanyaan lebih lanjut disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026), ketika wartawan menanyakan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo.

“Saya enggak bisa menjawab pertanyaan itu. Kita pegang pernyataan Pak Teddy, enggak ada aturannya yang dilanggar. Kalau saya punya duit saya pergi nombok, enggak boleh? Secara logika boleh saja kalau mau nombok,” kata Purbaya.

Polemik mengenai pembiayaan perjalanan Presiden sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sempat menjelaskan bahwa sebagian biaya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo ditanggung menggunakan dana pribadi kepala negara.

Isu tersebut mencuat setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi lawatan luar negeri Presiden yang dinilainya terlalu sering.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran resmi untuk mendukung seluruh kegiatan kedinasan Presiden setiap tahun.

“Ada, pasti anggaran yang dianggarkan,” ujarnya.

Kebijakan tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025. Aturan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sepanjang 2026.

Dalam pertimbangan aturan tersebut, Purbaya menyebut bahwa fasilitas fiskal diperlukan untuk menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Insentif PPh 21 ini berlaku selama satu tahun penuh, mulai Januari hingga Desember 2026. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar keringanan pajak, melainkan bentuk dukungan langsung terhadap pendapatan pekerja.

Fasilitas tersebut menyasar pekerja di lima sektor usaha, yakni industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, industri kulit dan produk turunannya, serta sektor pariwisata. Pemilihan sektor ini didasarkan pada pertimbangan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan kerentanan terhadap tekanan ekonomi.

Pegawai tetap berhak menerima insentif ini dengan syarat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, penghasilan bruto yang diterima harus bersifat tetap dan teratur dengan batas maksimal Rp 10 juta per bulan.

Sementara itu, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dapat memperoleh fasilitas serupa apabila menerima upah rata-rata tidak lebih dari Rp 500.000 per hari atau setara Rp 10 juta per bulan.

Pemerintah menegaskan bahwa insentif ini tidak berlaku bagi pekerja yang telah menerima fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah melalui skema lain. Mekanisme pemotongan pajak tetap dilakukan seperti biasa, namun nilai pajak yang dipotong akan dikembalikan kepada pekerja oleh pemberi kerja secara tunai.

Kebijakan ini diatur melalui PMK Nomor 105 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Aturan tersebut menegaskan bahwa insentif diberikan sebagai upaya menjaga kesejahteraan pekerja.

Fasilitas ini berlaku untuk pegawai tetap maupun tidak tetap di sektor tertentu. Pemerintah menilai sektor-sektor tersebut memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap fluktuasi ekonomi.

Pegawai tetap wajib memiliki identitas perpajakan yang sah, sementara pekerja harian lepas dibatasi oleh ketentuan upah maksimum. Pemerintah juga menegaskan bahwa insentif tidak bersifat otomatis bagi semua pekerja.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap pekerja memiliki ruang fiskal lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas kesejahteraan.

Utang tersebut berasal dari sekitar 200 wajib pajak yang selama ini menunggak dan sebagian di antaranya masih dalam proses penagihan intensif. Menurut Purbaya, pencapaian ini membutuhkan proses bertahap karena sebagian wajib pajak memilih untuk mencicil kewajibannya.

“Itu yang 200 orang itu, ya kita kumpulkan terus, kan targetnya Rp50 triliun ya. Tapi itu kan gak bisa langsung, ada yang dicicil, segala macam. Sampai sekarang baru terkoleksi Rp8 triliun,” ungkapnya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11).

“Sebagian masih mau bayar cicilan, sebagian lagi masih dikejar. Tapi yang Rp50 triliun itu akan kekejar pelan-pelan, baru Rp8 triliun sekarang kira-kira. Kemungkinan besar tertagih (target Rp20 triliun di 2025), mereka jangan main-main sama kita!” sambung Purbaya.

Sang Bendahara Negara menegaskan dirinya juga sudah mulai berhitung terkait realisasi APBN 2025, termasuk dari segi penerimaan negara. Purbaya menyebut hal paling penting saat ini adalah menjaga defisit APBN tidak melebihi 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kendati demikian, Purbaya tak melupakan target penerimaan negara. Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu berjanji akan terus berupaya untuk mengumpulkan pendapatan kas negara.

“Ada beberapa yang belum bayar pajak secara penuh akan kita approach, kita datangi supaya mereka bayar pajak tepat waktu. Ada beberapa ratus pengusaha yang belum bayar pajak tepat waktu, kita akan kirim surat cinta ke mereka supaya bayar tepat waktu,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan kualitas penarikan pajak dengan memperbaiki coretax.

“Sekarang (coretax) sudah lebih bagus dibandingkan sebelumnya, kelihatannya seperti itu,” sambung Purbaya.

Sang menteri turut mengomentari rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengintip rekening uang elektronik dan rekening digital milik masyarakat Indonesia mulai 2026 mendatang.

Ini sejalan dengan rencana penyusunan peraturan menteri keuangan pengganti PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Menurut bendahara negara, langkah tersebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Belum, sampai sekarang sih belum. Kita kan gak bisa men-tap, mengambil langsung (pajak) di sana kan, karena kan dunianya juga lain. Kalau uang digital biasa kan sudah langsung kehitung, tapi kalau bicara kripto segala macam kelihatannya masih belum akan dilakukan di 2026,” jelas Purbaya.

Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025 masih lambat. Oleh karena itu, Purbaya menerangkan bahwa realisasi belanja yang lebih lambat ini membuat dana daerah menumpuk di perbankan. Ia menyebut setidaknya ada dana mengendap hingga Rp 234 triliun di bank.

Ia menyebut hingga akhir September 2025, total dana pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp234 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya.

“Pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke daerah secara penuh dan tepat waktu. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Purbaya mengatakan hingga kuartal III-2025, realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp644,9 triliun atau 74,2 persen dari pagu. Artinya, menurut Purbaya, dana untuk pembangunan di daerah sudah tersedia dan siap digunakan.

“Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, rendahnya penyerapan anggaran membuat uang daerah justru mengendap di rekening bank, alih-alih menggerakkan ekonomi lokal. Purbaya menyoroti praktik sebagian daerah yang menempatkan dana kasnya di bank pusat di Jakarta, bukan di wilayah masing-masing.

“Itu kan daerahnya uangnya enggak ada uang jadinya. Barangnya enggak bisa muter tuh, enggak bisa minjemkan di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah,” ucapnya.

Purbaya juga menyinggung adanya selisih data sebesar Rp18 triliun antara catatan kas daerah dengan laporan Bank Indonesia (BI). Ia meminta agar perbedaan tersebut ditelusuri dengan cermat.

Respons keras itu disampaikan Purbaya saat menerima aduan melalui layanan “Lapor Pak Purbaya” yang dirilis pada Rabu (15/10).

Laporan berisi informasi masyarakat tentang gerombolan petugas Bea Cukai yang sering nongkrong bersama aparat berpakaian preman di Starbucks.

Tak hanya nongkrong, mereka selalu membahas pengamanan aset bisnis.

“Saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih nih di bawah seperti ini. Artinya, mereka enggak peduli, dianggapnya saya main-main,” kata dia saat media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10).

Purbaya juga akan memecat para pegawai Dirjen Bea Cukai jika kejadian seperti itu berulang.

“Senin depan kalau ada yang ketemu mulai lagi , gue akan pecat. Katanya Walaupun mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbuck pakai seragam? Enggak kira-kira lu! Ungkapkan dia.

Ancaman tersebut, lanjut dia, bukan hanya untuk pegawai Bea Cukai tetapi seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. Selama ini, Purbaya mengaku sering menerima laporan bagus dari anak buahnya, namun fakta di lapangan tidak demikian.

Oleh karena itu, Purbaya sengaja membuka layanan aduan masyarakat melalui nomor WhatsApp 0822 4040 6600. Ia menegaskan tak ada pegawai Bea Cukai dan Pajak yang bisa mengakses isi aduan “Lapor Pak Purbaya” sehingga nihil kebocoran.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan layanan aduan tersebut sengaja dibuat untuk mendapat laporan langsung dari masyarakat. Dia menegaskan tak segan menindak tegas anak buah yang tak sesuai aturan.

“Mereka pikir menteri Cuma lima tahun, habis itu mereka bisa berkuasa lagi, mereka enggak peduli. Jadi, itu adalah behavior dari para birokrat. Ganti menteri bodo amat, kalau dimarahi diam saja, dipikir nanti lima tahun lagi juga ganti menteri. Ini sekarang enggak akan saya izinkan,” ujar Menkeu ini.

“Empat tahun, lima tahun gue diganti. Tapi, lu duluan yang diganti sama saya,” katanya.

Sejak diluncurkan, layanan “Lapor Pak Purbaya” sudah menerima 15.933 pesan WhatsApp. Purbaya menegaskan bahwa seluruh pesan itu berupa aduan perilaku nakal pegawai Bea Cukai dan Pajak.

Dari jumlah tersebut, sekitar 2.459 pesan berisi apresiasi atas kinerja dia selama sebulan menjadi menkeu, 189 masuk kategori aduan, di mana 10 kasus sedang dalam tahap proses tindak lanjut.

“Sisanya 13.285 (pesan WhatsApp) sedang dijalankan,” ucap Purbaya.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai mengikuti rapat Dewan Pengawas (Dewas) Danantara.

Purbaya memperkirakan bunga utang yang harus dibayar tembus Rp2 triliun per tahun. Dengan demikian proyeksi pendapatan dari operasional Whoosh selama setahun penuh adalah Rp1,5 triliun.

“Mereka Cuma perlu bayar Rp2 triliun, kan? Untung Rp1,5 triliun. Pada dasarnya, low cost-nya hanya Rp500 (miliar) yang kurang, kan? Dapat (dividen BUMN) sepanjang Rp90 triliun-Rp100 triliun,” jelas Purbaya usai rapat di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).

Yang jelas, kita lihat dulu waktu perjanjian (China Development Bank) dengan Indonesia, apakah harus (dibayar) pemerintah atau struktur pembayaran yang jelas? Kan Danantara juga pemerintah, dari BUMN-BUMN jadi satu, tambahnya.

Ia menyatakan Rosan sebenarnya mampu membayar utang tersebut menggunakan dividen BUMN. Ia mencontohkan dividen yang disetor perusahaan pelat merah di Indonesia tahun ini mencapai Rp80 triliun.

Jumlah pendapatan Danantara tersebut, menurut Purbaya, sudah sangat cukup untuk mencicil bunga utang kepada China Development Bank.

Kendati demikian, Rosan mengaku masih akan mempelajari ulang skema utang pembayaran Whoosh tersebut. Hasilnya akan disampaikan kepada Menkeu Purbaya di kemudian hari.

Purbaya mengklarifikasi bahwa dana yang “dikembalikan” oleh BGN adalah anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun yang sempat diajukan, namun belum dianggarkan dan dicairkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

“Yang saya tahu dia balikin Rp100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada,” ujar Purbaya, Selasa (14/10).

Fokus Tetap pada Rp71 Triliun

Menkeu Purbaya memastikan bahwa anggaran pokok untuk program MBG yang sudah dialokasikan dalam pagu APBN 2025 sebesar Rp71 triliun tetap dipegang oleh BGN.

Purbaya menegaskan pihaknya akan memantau ketat penyerapan anggaran Rp71 triliun tersebut hingga akhir tahun, terutama karena per Oktober, serapan dana baru mencapai 23 persen.

“Justru yang kita lihat yang disebut tadi, yang Rp71 triliun, bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa,” katanya.

Menkeu berharap BGN dapat memaksimalkan program tersebut dan memastikan penyerapan Rp71 triliun berjalan dengan baik hingga akhir tahun demi keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.

“Kalau kita lihat yang diserap sampai akhir September lebih dari Rp112 triliun telah disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit produktif,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Purbaya mengatakan, dana tersebut telah disalurkan dalam bentuk kredit produktif ke sektor riil. Dampaknya mulai terlihat pada konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penempatan dana di bank bertujuan menambah likuiditas agar penyaluran kredit meningkat. Data Agustus 2025 menunjukkan kredit perbankan tumbuh 7,6 persen. Meski data terbaru belum dirilis, Purbaya memperkirakan pertumbuhan kredit akhir September lebih tinggi karena adanya tambahan dana Rp200 triliun.

Pemerintah menempatkan Rp200 triliun kas negara di Himbara untuk memastikan likuiditas ekonomi tetap terjaga. Dengan tingkat bunga rendah, langkah ini mampu mendorong pertumbuhan kredit yang lebih agresif,” katanya.

Likuiditas di sistem keuangan juga meningkat. Uang primer atau base money (M0) tumbuh 13,2 persen hingga akhir September, dari sebelumnya 0 persen. Menurut Purbaya, angka itu belum ideal karena target pertumbuhan uang primer mencapai 20 persen. Namun kenaikan ini tetap positif karena menunjukkan peredaran uang yang lebih longgar di perekonomian.

Purbaya menilai kebijakan ini juga berhasil menekan suku bunga pasar uang antarbank (PUAB). Penurunan terlihat dari suku bunga IndONIA dan JIBOR tenor 7 hari.

Pada 1 September, suku bunga IndONIA tercatat 4,56 persen, turun menjadi 4,04 persen pada 11 Oktober. Dalam periode yang sama, suku bunga JIBOR tenor 7 hari turun dari 5,17 persen menjadi 4,86 persen.

Uang yang kita gelontorkan sudah bisa menurunkan tingkat suku bunga pasar antarbank, ini tercermin dari IndONIA dan JIBOR tenor tujuh hari. Nantinya bunga pinjaman juga akan turun. Jadi impact dari kebijakan kita real,” tutur Purbaya.

Ia optimistis penempatan dana pemerintah di bank tidak hanya menambah likuiditas tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian dan konsumsi masyarakat.

“Orang kan sanksi apakah itu bisa menimbulkan demand, kelihatannya strategi saya betul, demand-nya mulai tumbuh lagi. Jadi perilaku ekonomi kita sesuai dengan di buku-buku teori ekonomi. Kalau dikasih uang cukup akan tumbuh demand,” kata Purbaya.

Berdasarkan data survei dari lembaga Indo Surve Consulting ( ISC ), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menempati posisi puncak dengan nilai tertinggi.

Menkeu Purbaya, yang dijuluki “gaya koboi” oleh masyarakat, berhasil meraih nilai 85 persen. Padahal, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, Menkeu Purbaya baru dilantik belum genap satu bulan.

“Saya sangat terkejut dengan Menkeu Purbaya yang baru dilantik belum satu bulan menjadi Menteri yang dinilai paling bagus kinerjanya. Namun bisa dipahami karena memang begitu beliau dilantik, langsung memberikan warna yang baru di kabinet merah putih. Gaya koboinya menarik perhatian masyarakat. Sampai sekarang pun selalu menjadi media darling dan pembicaraan publik,” ujar Iwan saat dihubungi Eranasional di Jakarta, Kamis (02/10/2025).

Iwan menambahkan bahwa langkah dan kebijakan yang diambil Purbaya membawa angin segar, bahkan dianggap sebagai antitesa dari Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani. .

Selain Menkeu Purbaya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya juga menunjukkan performa bagus, bahkan menjadi salah satu andalan Presiden Prabowo. “Selalu tampil di depan dan gerak cepat (gercep),” tutur Iwan.

Disisi lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati posisi buncit atau terendah dengan nilai 24 persen. Kendati demikian Menhut Raja Antoni dinilai pantas untuk kena reshuffle kabinet.

Menurut Iwan, survei ini penting sebagai gambaran performa kinerja menteri-menteri di mata publik dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Presiden dan menteri terkait.

Mengenai nilai terendah milik Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Iwan secara tegas menilai ia sudah pantas di- reshuffle.

“Harusnya reshuffle yang kemarin itu Menhut Raja Antoni didepak juga. Apalagi mengenai Raja Antoni main domino dengan eks tersangka pembalakan liar. Pelanggaran berat itu. Makanya masyarakat memberi nilai terburuk,” tandas Iwan.

Hal itu dikatakan Purbaya kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (23/09/2025).

“Itu yang enggak bayar pajaknya ada Rp60 triliun kan, yang pembayaran pajak terbesar, sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu akan saya paksa bayar,” tegas Purbaya.

Bahkan, Menkeu Purbaya berencana membuka kanal aduan khusus terkait masalah perpajakan di Indonesia.

“Tahun ini (2025), pasti masuk (tunggakan Rp60 triliun ke kas negara). Kalau enggak (bayar pajak), dia susah hidup di sini!” ancam menyanyikan Bendahara Negara.

Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian Keuangan menyisir potensi ketidakpatuhan wajib pajak, termasuk pada tahun 2026 mendatang.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu mengklaim dirinya juga telah mengantongi informasi tentang penggelapan pajak besar di Indonesia.

Akan tetapi, Purbaya mengaku belum bisa mengungkapkan hal tersebut ke publik.

“Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali. Dan nggak ada lagi cerita pegawai (Direktorat Jenderal) Pajak meras-meras itu,” janji menteri.

Sebelumnya, Purbaya menuturkan tunggakan Rp60 triliun itu datang dari 200 orang. Dirinya mengklaim sudah mengantongi daftar nama para penunggak pajak dan akan mengejar potensi penerimaan yang belum masuk ke kas negara itu.

Menkeu Purbaya mengklaim punya daftar 200 penunggak pajak besar yang sudah inkrah.

“Kita mau kejar dan eksekusi. Sekitar Rp50 triliun hingga Rp60 triliun. Dalam waktu dekat kita akan tagih dan mereka gak akan bisa lari,” tandas Menkeu Purbaya.

Hak tersebut ditegaskan Menkeu Purbaya usai Rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Selasa (16/09/2025) .

Purbaya menegaskan tidak memberikan panduan khusus kepada lima perbankan untuk menyalurkan ke mana duit tersebut. Sang Bendahara Negara ingin para pemimpin bank itu berpikir sendiri.

Jadi, mereka setiap Sabtu-Minggu main golf kali. Sekarang, dengan uang itu (Rp200 triliun) mereka berpikir. Harusnya berbasis pasar ya. Mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan paling aman dulu,” sambung Purbaya soal penempatan duit negara tersebut.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan dampak dari guyuran Rp200 triliun akan terlihat dari sisi permintaan dan penawaran. Selain likuiditas yang bertambah, Purbaya mengatakan suku bunga pinjaman akan turun.

Masyarakat Indonesia 

Masyarakat Indonesia, menurut Purbaya, kemudian mulai berani mengajukan kredit di perbankan. Pada akhirnya, uang-uang tersebut diyakini akan berputar dalam perekonomian Indonesia dan banyak yang rajin berbelanja.

“Karena permintaan dan penawaran tumbuh secara bersamaan, menimbulkan bahaya kepanasan, apa yang disebut inflasi tarikan permintaan. Harusnya dengan suntikan seperti itu (guyuran Rp200 triliun), perekonomian akan berjalan,” ucapnya optimistis.

“Saya paksa sistem bekerja dengan saya kasih bahan bakar, yang kalau mereka tidak pakai, mereka harus bayar ke saya (bunga deposito). Jadi, ini sebetulnya prinsip dasar kebijakan moneter. Yang saya sebut adalah demand pull inflasi, artinya inflasi karena permintaan yang terlalu banyak,” tutur Purbaya.

DHak itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).

Sebab,kata Purbaya ratusan triliun rupiah hasil pungutan pajak dan sumber penerimaan negara lain itu hanya tersimpan dan tidak bisa diakses perbankan.

“Sistem keuangan kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain, karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal,” kata Purbaya seperti dilansir melalui CNN Indonesia.

Purbaya mengatakan akan menarik Rp200 triliun dari total Rp425 triliun uang negara yang selama ini mengendap di BI. Ia mengaku sudah meminta izin Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan hal

Duit itu akan ia taruh di bank swasta. Menurut Purbaya, dana tersebut akan diputar dan menghasilkan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

“Saya taruh di bank saja dalam bentuk rekening pemerintah di bank. Saya enggak ada apa-apa, jaminan uang saja. Tapi kan bank enggak akan diamkan uang itu, itu ada cost -nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost -nya,” jelas Purbaya.

“Di situlah pertumbuhan kredit mulai tumbuh. Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi, memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja agar dapat return yang tinggi,” tambahnya.

Pada saat yang sama, Purbaya mengklaim sudah meminta BI untuk tidak menyerap kembali uang yang dipindahkan pemerintah ke perbankan tersebut. Purbaya mengatakan BI cukup mendukung langkah fiskal yang akan ditempuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya yakin betul upaya tersebut nantinya akan menghidupkan kembali perekonomian Indonesia. Nantinya, langkah tersebut akan direplikasi jika hasil percobaan pertama ini signifikan.

Purbaya tekanan pengendapan uang seperti ini pernah terjadi di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, pertumbuhan uang yang beredar (uang MO) di masyarakat hanya berkisar 7 persen, bahkan tidak pernah tumbuh sama sekali dalam dua tahun.

Ia yang saat itu masih menjadi deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kemudian dipanggil Presiden Jokowi untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Purbaya mengaku kaget dengan hal itu. Pemerintah memang perlu menggenjot pertumbuhan uang M0 karena 90 persen perekonomian Indonesia ditopang oleh permintaan domestik.

“Jadi 2020 saya diminta bantu, saya kaget, ‘Kenapa begini Pak (Jokowi)? Bapakbangun apa-apa mati-matian pun enggak bisa, karena mesin ekonomi kita pincang’. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan 90 persen berhenti atau diperlambat,” cerita Purbaya.

Permasalahan pembekuan besar-besaran beberapa waktu terakhir, menurutnya, juga disebabkan oleh pertumbuhan uang yang tersebar di level 0 persen alias tidak tumbuh. Hal itu yang membuat perekonomian di tanah air melambat, semua masyarakat akhirnya merasa susah.

“ Sektor riil susah, semuanya susah, keluar tagline #IndonesiaGelap. Kita semua menunjuk ini gara-gara global, padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena 90 persen perekonomian kita didorong oleh permintaan dalam negeri ,” ucap Purbaya.

Pemerintah memang memarkir dana di BI. Dana ‘nganggur’ itu di antaranya sisa anggaran lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran.[]

Hal itu diungkapkan oleh Menkeu Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/09/2025).

“Dengan mengucap syukur alhamdulillah, dalam 10 bulan pemerintahan Bapak Prabowo, kinerja ekonomi dan implementasi kebijakan fiskal kita berjalan dengan baik,” ujar Purbaya.

Menurut dia masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu disempurnakan.

Purbaya mengatakan perekonomian Indonesia masih mampu terjaga stabil. Padahal, ada tawaran di level global

Ia menuturkan prestasi tersebut sejalan dengan manfaat dari beberapa program unggulan Prabowo.

Ia mencontohkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 menembus 5,12 persen year on year (yoy). Di sisi lain, inflasi terkendali; rasio utang 39,8 persen termasuk yang terendah di G20; hingga neraca perdagangan yang surplus secara konsisten.

Purbaya menyebut defisit APBN juga tetap terkendali dalam batas aman, yakni 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Outlook 2025.

Ia memahami bagaimana Presiden Prabowo mampu membawa Indonesia mempunyai stok beras lebih dari 4 juta ton.

Program-program unggulan, antara lain makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, cek kesehatan gratis sudah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” beber Purbaya.

“Mencermati dinamika perekonomian dan tantangan yang dihadapi, maka strategi ekonomi dan fiskal 2026 diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera,” tambahnya.

Purbaya penekanan APBN 2026 akan fokus untuk mendukung 8 agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ini mencakup ketahanan pangan; ketahanan energi; MBG; pendidikan bermutu; kesehatan berkualitas; pembangunan desa, koperasi, UMKM; penegakan kekuasaan semesta; Akselerasi investasi dan perdagangan global.[]

“Pak Purbaya orang baik, saya kira punya pengalaman yang bagus,” ujar Luhut di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, dikutip dari 20detik Selasa (9/9/2025).

Luhut meminta masyarakat melihat dulu kinerja Purbaya seiring berjalannya waktu setelah pelantikan ini. Ia yakin mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mampu berbuat banyak untuk ekonomi nasional.

‘ Saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja,” ujar Luhut.

Sebagai informasi Purbaya menggeser Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan di pemerintahan selama 10 tahun terakhir. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya dalam kocok ulang atau reshuffle kabinet pada Senin sore, 8 September 2025.

Dalam pidato pertamanya sebagai Menteri Keuangan, Purbaya mengungkapkan pesan Prabowo kepada dirinya. Kepala Negara berpesan untuk secepat mungkin menciptakan pertumbuhan ekonomi.

“Itu yang akan kami kerjakan ke depan. Saya akan melihat di Kementerian Keuangan ada apa, instrumen apa yang masih bisa kami optimalkan, di situ akan kami maksimalkan supaya ekonominya jalan lebih cepat,” ucap Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Purbaya tercatat beberapa kali membantu Luhut di berbagai posisi. Pada Maret 2015, di era pemerintahan Jokowi, Purbaya ditunjuk menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategi Kantor Staf Presiden. Saat itu, Luhut adalah kepala Staf Kepresidenan.

Pada 2015, ketika Luhut meninggalkan pos kepala Staf Kepresidenan dan menjadi menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan pada 2015, Purbaya diangkat menjadi staf khusus.

Begitu pun ketika Luhut berganti jabatan dari menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan menjadi menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi pada 2016, Purbaya lagi-lagi mengikuti Luhut. Dia menjadi staf khusus bidang ekonomi di kementerian tersebut pada bulan yang sama.[]

Sejumlah menteri diganti yakni di antaranya pertama Kemenko Polkam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koperasi
dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Atas berbagai pertimbangan dan masukan evaluasi. Maka pada sore hari ini sekaligus Pak Presiden memutuskan melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan yakni Kemenko Polkam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koperasi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dikutip dari CNN Indonesia, Senin (8/9/2025).

Prabowo juga akan melantik menteri untuk Kementerian baru yakni Menteri Haji dan Umrah.

Sebelumnya, Prabowo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet untuk pertama kalinya pada Rabu (19/2). Terdapat satu menteri yang dicopot Prabowo dalam reshuffle saat itu, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Prabowo kemudian melantik guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto sebagai mendiktisaintek menggantikan Satryo Soemantri.