Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, yang menjelaskan arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal menyikapi situasi politik saat ini.

Menurut Basarah, Megawati menghormati Jokowi sebagai Presiden RI. Terlepas dari isu politik yang ramai dibahas belakangan ini.

“Ibu mega menyampaikan bedakan masalah-masalah politik dengan kenegaraan,”ujar Ahmad Basarah, dikutib Eranasional, Senin 13 November 2023.

Kata dia, dalam konteks kenegaraan sampai detik ini Ibu Mega tetap memposisikan Jokowi sebagai presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan.

“Sampai detik ini bu Mega menghormati bapak Jokowi sebagai presiden RI, dan melarang kader-kader PDIP, siapapun dia untuk tidak melakukan tindakan, perkataan-perkataan dan ucapan yang menyerang kewibawaan pak Jokowi sebagai seorang presiden,”tegas Basarah. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan fakta mengejutkan. Ternyata, elektabilitas PDIP berada di posisi teratas karena para loyalis Jokowi.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik, loyalis Jokowi membawa “berkah” bagi PDIP sebesar 23,9%.

Peneliti utama Indikator Hendro Prasetyo mengatakan ada 23,9% responden memilih PDIP karena menyukai Presiden Jokowi. Sementara 2,2% menyukai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Ini menarik, 23,9% responden memilih PDIP karena suka dengan Pak Jokowi. Jadi magnet PDIP di sini, Pak Jokowi ini kuat. Sedangkan yang suka Megawati kecil, hanya 2,2%,” kata Hendro memaparkan, Kamis (26/10/2023).

Adapun pertanyaan yang disodorkan ke responden bunyinya,  “Jika pemilihan anggota DPR RI diadakan sekarang ini, partai atau calon dari partai mana yang akan Ibu/Bapak pilih di antara partai berikut ini?

Dari simulasi 18 daftar nama dan lambang partai politik peserta Pemilu 2024, hasilnya sebagai berikut:

PDIP 25,2%

Partai Gerindra 14,5%

Partai Golkar 9,4%

PKB 7,6%

Partai NasDem 6,8%

PKS: 5,7

PAN 4,5%

Partai Demokrat 4,4%

PPP 2,7%

Partai Perindo 1,6%

PSI 0,9%

Partai Hanura 0,2%

Partai Gelora 0,2%

PBB 0,2%

Partai Ummat 0,2%

Partai Buruh 0,1%

PKN 0,0%

Partai Garuda 0,0%

Tidak Tahu/Tidak Jawab 15,7%

Survei dilakukan pada 16-20 Oktober 2023 terhadap 2.567 responden melalui tatap muka. Dan, target populasi survei WNI berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Untuk diketahui, survei ini dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 16 Oktober lalu terkait batas usia capres dan cawapres di bawah usia 40 tahun boleh maju asalkan berpengalaman sebagai kepala daerah.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling.

Sedangkan margin of error survei berkisar ±,97% dengan tingkat kepercayaan 95%. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputro mengumumkan figur cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Menko Polhukam Mahfud MD yang dipilih.

Pengumuman disampaikan langsung oleh Megawati di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Saat mengumumkan, Megawati didampingi para ketua umum partai politik koalisi pro Ganjar, yakni Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Hadir juga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Selain itu, tampak juga Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid, didampingi jajarannya di antaranya Andika Perkasa, Gatot Eddy Promono, dan Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang.

Hadir juga petinggi ketiga partai yaitu Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

“Maka calon wapres yang dipilih oleh PDIP yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah Bapak Mahfud MD,” kata Megawati.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (Rommy) mengungkapkan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyikapi “dansa politik” yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa terakhir ini. Kata Rommy, Megawati membiarkannya Jokowi berdansa politik hingga musik berhenti.

“Dalam pertemuan dengan Ibu Mega, para ketua umum parpol koalisi menanyakan sampai kapan Pak Jokowi ini dibiarkan melakukan dansa politik. Sampai musiknya berakhir,” ungkap Rommy dalam sebuah acara diskusi, Senin (16/10/2023).

Lantas kapan waktu musik akan berhenti? Menurut Rommy yaitu pada akhir masa pendaftaran capres-cawapres di KPU, yaitu 25 Oktober 2024.

 “Kapan musiknya berhenti? Nanti tanggal 25 Oktober. Kita masih menunggu sampai tanggal 25,” ujarnya.

Soal ajakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah yang ingin menyatukan Jokowi dan Prabowo Subianto dengan rekonsiliasi, menurutnya tidak salah dalam dunia politik. Namun, dalam prespektif PDIP hal ini merupakan bentuk pengkhianatan.

“Ajakan Bang Fahri dan kawan-kawannya tidak salah dalam politik demokrasi prosedural untuk diajak tetap bersatu atas nama rekonsiliasi. Tapi diprespektif PDIP berbeda, itu pengkhianatan. Ini bukan bahasa saya, ini bahasa yang muncul di semua WhatsApp grup di PDIP,” ungkap Rommy.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum PDIP ini mengaku kecewa dengan Kinerja KPK saat ini yang tidak lagi efektif memberantas korupsi di Indonesia, sehingga menurutnya lebih baik dibubarkan.

“Terkadang saya sampai ke Pak Jokowi, sudah deh bubarin aja KPK itu Pak. Menurut saya enggak efektif lagi,” kata Megawati dalam Acara BPIP di Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Menurut Megawati, hingga saat ini korupsi masih merajalela, sementara rakyat masih hidup dalam kemiskinan.

“kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi? Akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau enggak kelihatan,” ujar Megawati.

Megawati menuding penyebab maraknya karena penegakan hukum yang kurang memberikan efek jera.

“Persoalannya ada di penegak hukumnya. Mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat. Itu persoalannya,” tegasnya.

JAKARTA, Eranasioal.com – Rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah direstui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PIDP Djarot Saiful Hidayat. Kata Djarot, Megawati selalu mendukung komunikasi dengan siapa pun, tidak terkecuali Partai Demokrat.

“Ibu Mega juga memerintahkan Mbak Puan selaku Ketua Pemenangan Ganjar Pranowo untuk menjalin komunikasi dengan siapa pun,” kata Djarot saat dikonfirmasi, Kamis (25/6/2023).

Apakah pertemuan Puan dengan AHY merupakan langkah awal untuk berekonsiliasi PDIP dan Demokrat? Kata Djarot, saat ini PDIP bersahabat dengan seluruh partai politik. Djarot meminta agar PDIP tidak diadu domba dengan partai lainnya.

“Di DPR, di parlemen, dengan teman-teman dari Demokrat, Nasdem, kita guyub, rukun, mengambil keputusan selalu dengan musyawarah mufakat. Kami di komisi-komisi di DPR juga bersahabat baik dengan Demokrat. Jangan kemudian kami dihadap-hadapkan untuk persoalan tantangan ke depan,” ujarnya.

Dia kembali menegaskan, Megawati mendukung segala upaya persatuan. Hal ini guna memastikan kesinambungan pembangunan Indonesia.

“Untuk persoalan kebangsaan, Ibu Mega sikapnya jelas, bagaimana kita semua harus bersatu untuk bisa membangun dan menjaga kesinambungan pembangunan Indonesia,” ucap Djarot.

Sekadar mengingatkan, pada medio tahun 2022, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tidak mau berkoalisi dengan Partai Demokrat. Alasannya, karena saat Indonesia dipimpin oleh SBY, ada perbedaan sistem pemerintah jika dibandingkan dengan masa kepemimpin Soekarno (Presiden RI ke-1) dan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI ke-5/Ketua Umum PDIP).

“Sedangkan kalau dengan Demokrat bukan hanya berkaitan dengan aspek-aspek historis. Kalau persoalan itu bisa kita lakukan proses rasionalisasi atas masa lalu dengan melihat kepentingan masa depan. Tetapi ketika apa yang dilakukan pemerintahan Bapak SBY selama dua periode, apakah itu juga sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat?” tanya Hasto.

“Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Ibu Mega, dengan zaman Pak SBY,” sambungnya.