Pencopotan APK dilakukan karena banyak pasangan calon (paslon) maupun liaison officer (LO) paslon yang tidak membongkar secara mandiri.

Pencopotan dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, dan Kodim 0710/Pekalongan.

Penurunan APK diawali dengan apel siaga dan dilanjutkan patroli keliling ke sejumlah titik wilayah jalan protokol hingga di dalam gang-gang permukiman warga, Senin, 25 November 2024.

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin mengungkapkan bahwa, mulai tanggal 24-26 November 2024 sudah memasuki masa tenang, maka semua APK maupun bahan kampanye harus dibersihkan di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

“Rencana, pembersihan APK ini satu hari bisa selesai. Karena kemarin kami sudah memberikan waktu kepada KPU dan jajarannya untuk membersihkan APK yang difasilitasi,

“Lalu, kami melakukan penyisiran APK yang belum dicopoti terutama yang ada di billboard yang jumlahnya juga cukup banyak dan menggunakan alat khusus untuk membersihkannya,” tuturnya.

Miftahuddin menegaskan, meski di Kelurahan Pasirkratonkramat terdampak banjir akibat jebolnya tanggul di Kabupaten Pekalongan, ia meminta kepada panwascam, panwas kelurahan dan stakeholder terkait juga bisa membersihkan APK di wilayah tersebut.

“Sebab, di dalam peraturan tidak memandang itu banjir atau tidak, kami usahakan semua APK bisa dibersihkan secara maksimal,” pungkasnya. (em-aha)

“Ya di masa tenang semuanya harus tenang, harus tenang,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Senin.

Dia meminta kepada masyarakat agar menjaga suasana tetap tenteram dan aman.

“Semuanya bisa memberikan hak pilihnya dengan sebebas-bebasnya,” katanya.

Dia mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Surakarta Poppy Kusuma mengatakan Bawaslu sudah menertibkan alat peraga kampanye (APK) sebelum memasuki masa tenang.

Merujuk PKPU 13/2024, penertiban APK ini akan dimaksimalkan sebelum memasuki masa tenang kampanye di 24-26 November 2024.

Oleh karena itu, selanjutnya Bawaslu bersama mitra kerja terkait membersihkan sisa-sisa APK yang ada di area perkampungan dan sebagainya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Bennt Sabdo mengatakan, pelanggaran itu diduga dilakukan oleh seorang caleg DPR RI.

“Ada informasi awal dugaan politik uang salah seorang caleg DPR RI di Tambora, Jakarta Barat,” kata Benny.

Menyikapi itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan, Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakarta Barat Abdul Roup mengatakan pihaknya sedang menyelidiki dugaan ada caleg DPR RI melakukan politik uang itu.

“Sedang ditelusuri oleh Panwaslu Kecamatan Tambora,” kata Abdul Roup, Selasa, 13 Februari 2024.

Sayangnya, Roup enggan menyebutkan identitas caleg DPR RI yang diduga melakukan politik uang itu, dengan alasan masih menyelidiki.

“Masih kami telusuri. Nanti akan kami jelaskan kalau sudah lengkap datanya,” ujarnya.

Dengan munculnya dugaan ini, Roup meminta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Kelompk Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) turut berpatroli untuk mengantisipasi terjadinya praktik politik uang di masa tenang.

“Kalau menemukan praktik politik uang, silakan lapor berjenjang melalui Panwascam,” pungkas Roup. (*)

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin usai memimpin Apel Siaga Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye Peserta Pemilu 2024 pada Masa Tenang di Halaman Bawaslu setempat, Minggu 11 Februari 2024.

“Selain pembersihan dan penertiban apk, kami juga mengawasi kampanye secara langsung maupun online. Sehingga, tidak ada lagi aktifitas kampanye dalam bentuk apapun, dikarenakan pada hari ini hingga Selasa esok (11-13 Februari 2024) sudah memasuki masa tenang,” tegas Miftah.

Menurut Miftah, pihaknya sudah menyiapkan tim siber untuk patroli di platform media sosial (medsos), mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Dalam pelaksanaan patroli siber ini, Bawaslu juga bekerja sama dengan berbagai organisasi yang ada di Kota Pekalongan.

“Kami juga fokus patroli di platform medsos, antisipasi adanya kampanye lewat medsos. Baik medsos peserta pemilu yang sudah didaftarkan, sampai iklan-iklan kampanye yang masih beredar di masa tenang,” katanya.

Tak hanya itu, lanjut Miftah, Bawaslu Kota Pekalongan juga akan intensif menggelar patroli money politics (politik uang) dari Minggu malam (11 Februari 2024) hingga menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“Salah satu masalah pemilu di Indonesia adalah politik uang. Kami mengingatkan dan mengajak masyarakat agar menolak politik uang, karena praktik politik uang maupun sejenisnya merupakan tindakan pelanggaran pidana,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan inovasi upaya pencegahan politik uang. Salah satunya adalah, memberikan surat imbauan larangan politik uang kepada seluruh Ketua RT dan RW se-Kota Pekalongan di wilayahnya masing-masing.

“Surat imbauan ini sudah dilaksanakan oleh pengawas TPS, dikirimkan kepada seluruh Ketua RT dan RW. Alhamdulillah, respon mereka positif. Ini salah satu upaya pencegahan kami, dan mungkin satu-satunya Bawaslu di Jawa Tengah yang memberikan surat imbauan terkait larangan politik uang,” katanya.

Ia menambahkan, terdapat empat poin penting dalam surat imbauan tersebut antara lain, memberikan pemahaman kepada warga untuk tidak melakukan praktik politik uang, mentaati peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktik politik uang.

Melaporkan kepada pengawas pemilu terdekat apabila ada dugaan praktik politik uang, dan mensosialisasikan kepada warga terkait larangan dan sanksi politik uang.

“Diharapkan dengan adanya imbauan ini, masyarakat bersama dengan jajaran pengawas pemilu dapat menjaga integritas, dan meminimalkan praktik politik uang yang dapat merugikan jalannya pesta demokrasi,” pungkasnya. (em-aha)

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan mengatakan, hukuman yang diberikan kepada yang melanggar yaitu mulai penghapusan konten hingga diberikan surat teguran.

“Tapi tidak menutup kemungkinan yang melakukan akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara atau denda berupa uang,” kata Quin saat ditemui di kantor Bawaslu DKI, Minggu, 11 Februari 2024.

Namun, lanjut Quin, sanksi denda dan penjara bisa diterapkan jika sudah ada keputusan dari pengadilan atau putusan terkait pelanggaran pemilu dan dinyatakan telah inkrah.

“Bisa dipidana menggunakan Pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017. Kalau tidak salah, hukuman penjaranya satu tahun,” jelasnya.

Lalu, bagaimana dengan konten kampanye yang sudah diunggah sebelum masa tenang, namun viralnya di masa tenang? Menurut Quin, hal itu tidak bisa dikenakan sanksi.

“Intinya kalau diunggah sebelum masa tenang ya enggak masalah. Karena algoritma tidak ada yang tahu. Tapi tanggal 11, 12, dan 13 jangan sekali-kali Anda posting dan melakukan kampanye,” tegasnya.

Kembali lagi tentang patroli siber. Katanya, akan langsung dikomandoi Bawaslu Pusat, dan pelaksanaannya akan bekerjasama dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). (*)

Herdiyatna meminta masyarakat menjadi mitra dalam pengawasan agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

“Apabila menemukan adanya pelanggaran segera laporkan ke pengawas kecamatan atau kelurahan, atau Bawaslu Kota Bogor,” kata Herdiyatna dalam pembukaan Apel Siaga Pemilu 2024 di Plaza Balai Kota Bogor, Minggu, 11 Februari 2024.

Menurut Herdiyatna, peran masyarakat sangat penting agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan sebagaimana mestinya, apalagi petugas pengawas pemilu yang bekerja di lapangan sangat terbatas jumlahnya.

“Kesuksesan Pemilu 2024 tentu bukan hajat dari Bawaslu atau KPU saja. Bawaslu tanpa masyarakat Kota Botor pengawasan kelurahan dan kecamatan itu tidak bisa bekerja secara optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berharap tidak ada pelanggaran yang terjadi.

“Di masa tenang ini mari kita pastikan tidak ada pelanggaran, kita kuatkan kebersamaan,” ucap Bima Arya. (*)

Pihaknya kini intens mengawasi media agar tidak berkampanye di masa tenang.

Kata dia, masa tenang adalah masa di mana seluruh aktivitas kegiatan kampanye Pemilu sudah dilarang, karena masa kampanye sudah selesai.

Oleh karena itu Bawaslu mengingatkan agar seluruh pihak yang terkait agar mematuhi ketentuan yang berlaku pada masa tenang ini.

Pihaknya juga sudah mengeluarkan surat imbauan, baik kepada partai politik, tim pelaksana kampanye, maupun kepada seluruh pasangan calon, untuk bisa mematuhi ketentuan yang ada.

Dimana tidak ada lagi aktivitas kegiatan kampanye yang dilakukan dalam bentuk apapun.

“Kalau kita melihat pasal 287 ayat 5 Undang-Undang nomor 7/2017 juncto pasal 56 ayat 4 PKPU 15/2023 tentang kampanye pemilu, maka selama masa tenang juga seluruh media massa cetak maupun media massa daring, media sosial dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak, berita, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu,” tegas Lolly dalam video keterangannya, Sabtu, 10 Februari 2024.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin menyebutkan pihaknya bersama Bawaslu DKI, Satpol PP akan menertibkan APK yang masih terpasang di berbagai sudut Jakarta jika masih ada saat masa tenang.

“Kami akan menurunkan dan membersihkan APK tersebut karena tidak diizinkan ada APK yang terpasang selama masa tenang,” kata Arifin dikutip dari Antara, Selasa (6/2/2024).

Arifin menegaskan bahwa seluruh personel Satpol PP DKI Jakarta, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, akan terus memantau dan membersihkan seluruh APK yang masih terpasang hingga tanggal 13 Februari 2024.