JAKARTA, Eranasional.com – PKS enggan mengikuti jejak Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Mereka menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.

Partai dakwah ini berkeyakinan figur Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal cawapres yang mendampingi Anies semakin membuka peluang memenangakn Pilpres 2024.

“Kami dukung penuh Mas Anies. Dengan adanya Gus Imin, Insya Allah peluang menang semakin besar,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Sabtu (9/9/2023).

Dia mengungkapkan, tidak lama lagi Majelis Syuro PKS akan membuat keputusan terkait dukungan kepada Anies-Cak Imin.

“Insya Allah Majelis Syuro segera membuat keputusan. Setelah itu, gaspol pemenangan AMIN (Anies-Cak Imin),” ujarnya.

Anies Baswedan dan Cak Imin mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres-cawapres KPP di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9).

Dalam pidatonya, Anies memuji Cak Imin sebagai pribadi yang berpengalaman. Dia menyebut rekan duetnya itu sebagai seorang aktivis politik tangguh dengan pengalaman yang lengkap. Sejumlah jabatan publik sudah pernah diembannya, dan sekarang adalah Wakil Ketua DPR RI.

Eranasional.com – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menyiapkan pos politik untuk mengamankan posisinya pada 2024.

Salah satu langkah tersebut dilakukan lewat penambahan kursi wakil menteri.

“Jokowi sudah berkali-kali bilang tak akan maju tiga periode, tetapi dia menyiapkan pos yang banyak untuk memiliki koalisi besar,” ujar Mardani Ali Sera dalam diskusi “Jokowi Obral Jabatan Wakil Menteri vs Reformasi Birokrasi”, Jumat (7/1).

Mardani Ali Sera mengatakan, bahwa publik pun sudah paham tentang hal tersebut.

Pasalnya, masyarakat saat ini sudah makin kritis dengan kondisi politik dan pemerintahan.

“Dengan masyarakat yang kritis, semoga akuntabilitas bisa terjaga dan tetap mengacu pada konstitusi yang ada,” katanya.

Lebih lanjut, Mardani Ali Sera mengaku tak paham dengan koordinasi antara Presiden Jokowi dengan para menteri.

Terlebih, anggaran untuk fasilitas pejabat sangat besar dan utang luar negeri Indonesia terus meningkat.

“Uang itu seharusnya bisa dieman-eman untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Politisi PKS itu pun menilai, bahwa kinerja birokrasi Indonesia kalah jauh dengan manajemen di dalam sektor swasta.

Menurut Mardani Ali Sera, sektor swasta sudah berhasil membangun sistem yang adaptif dan dinamis.

“Kuncinya ini ada di kepemimpinan dan hanya pemimpin yang paham sosok mana yang cocok untuk ditunjuk untuk memegang suatu sektor dengan baik,” pungkasnya.

ERANASIONAL, Jakarta – Politikus PKS Mardani Ali Sera angkat bicara mengenai pernyataan Plt Ketum PSI, Giring Ganesha, yang hanya mencari popularitas untuk 2024.

Sebelumnya, Giring menuding Gubernur DKI Anies Baswedan telah melakukan pembohongan publik.

Menurut Mardani, ia tidak tepat jika Giring menjadikan penilaian pribadinya sebagai kampanye menghapus pamor Anies di mata masyarakat.

Sehingga, dia menyinggung Giring dengan sebuah pepatah lama. “Siapa menabur dia akan menuai,” kata Mardani dalam keterangannya, Selasa (21/9).

Legislator DPR itu mengaku tidak melihat Giring sebagai suatu ancaman bagi Anies, meskipun melakukan cara-cara fitnah.

Justru, Mardani melihat satu kelebihan Anies yang bisa menjawab serangan-serangan yang ada. Yaitu, sikapnya yang masih biasa saja ketika mendapat pujian atau cacian sekalipun.

“Tak tumbang karena di caci dan tak terbang karena dipuji. Semua bebas berpendapat,” ujarnya.

Sebelumnya, Giring mengaku tidak rela jika Anies Baswedan menjadi presiden di 2024. Bahkan Giring menyebut sang gubernur sebagai pembohong.

“Pura-pura peduli adalah kebohongan Gubernur Anies di tengah pandemi dan penderitaan rakyat. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan,” kata Giring.

JAKARTA- Anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan dan perlindungan sosial mulai dipangkas pada 2022. Hal ini lantaran pemerintah optimistis ke depan bisa menekan laju tambahan kasus corona.

Pada perlindungan sosial tahun 2022, pemerintah menganggarkan Rp 427,5 triliun. Anggaran ini turun 12,4 persen dari outlook anggaran perlindungan sosial tahun 2021 sebesar Rp 487,8 triliun.

Dijelaskan oleh Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, menurunkan anggaran tersebut tidak tepat. Beluam ada data dan prediksi yang membuktikan tentang ketercapaian herd immunity pada tahun depan.

“Masih ‘oleng’ penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Terlihat gagap menyusun skala prioritas dan tidak peka terhadap situasi saat ini. Anggaran program PEN yang didalamnya terdapat dana untuk kesehatan, perlindungan masyarakat, kredit rakyat sampai ketahanan pangan jangan dipangkas. Jangan potong juga anggaran lembaga yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi seperti Kemenkes dan Kemensos. Bisa buyar percepatan penanganan Covid-19 & pemulihan ekonomi nasional,” ujar Politisi PKS seperti yang dikutip melalui akun twitter, Kamis (19/8/2021)

Ia mengatakan, data mengenai porsi dan level antibodi Covid-19 di masyarakat pun belum dimiliki pemerintah. Data yang amat krusial bagi pemulihan orang dan ekonomi.

“Jika ini saja tidak diketahui, risiko eskalasi kasus baru ketika memulihkan pergerakan orang akan amat tinggi. Belum lagi cakupan vaksinasi kita yang masih di bawah rata-rata dunia yang mencapai 23,6%. Saat ini cakupan vaksinasi penuh di Indonesia masih sekitar 10,4%/ 28 juta orang,” tukasnya

Jakarta- Kedatangan 20 orang tenaga kerja asing (TKA) asal China jadi sorotan publik ketika pemerintah bergelut mengatasi pandemi Covid-19 lewat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Puluhan TKA China itu mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/7). Mereka jauh-jauh datang dari China ke Indonesia karena mesti kerja kontrak di PT. Smelter.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan masuknya WNA dari manapun dengan alasan apapun sebaiknya ditunda dulu sampai PPKM Darurat selesai.

“Makna “Darurat” harus berlaku untuk semua pihak. Pergerakan WNA dari luar justru lebih riskan karena berpotensi membawa varian virus Covid-19 lainnya,” kata Mardani melalui akun tweeternya di Jakarta, Senin (5/7/2021)

Lanjut Politikus PKS mengatakan jika pemerintah tegas, kesan pemerintah serius dalam menangani Covid-19 akan hadir.

“Pemerintah mesti bijak dalam melihat situasi negara terkini, jangan kaku seolah demi investasi. Masyarakat bisa berasumsi lain karena pengetatan mereka alami. Perlu kepekaan dan pejabat yang bijak disaat seperti ini,” tukas Mardani.

Jakarta – Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan terkait rencana pemerintah mengenakan PPN terhadap kebutuhan pokok, ada dua kali pukulan setidaknya yang masyarakat rasakan. Pertama daya beli yang menurun karena pandemi, lalu disaat daya beli menurun, harga kebutuhan pokok juga naik Karena rencana penerapan PPN ini.

“Jika terealisasi, jelas juga berdampak kepada perekonomian secara umum, terutama masyarakat yang berpendapatan rendah. Lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia berpotensi tidak bisa membeli makanan yang bernutrisi karena harga yang mahal,” ujar Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera melalui akun tweeter di Jakarta, Jumat (11/6/2021)

Harus diingat, lanjut kata Politikus PKS kebutuhan pangan bisa mencapai 56% dari pengeluaran rumah tangga mereka. PPN sembako jelas akan memberatkan bagi golongan tersebut.

“Kita pun melihat, saat ini kebijakan perpajakan kontraproduktif karena berbagai pajak kalangan menengah banyak dipangkas,” sambung Mardani

Dikatakan dia seperti kian gencarnya pemerintah menggulirkan kebijakan tax amnesty jilid II dan memberi stimulus konsumsi kepada masyarakat kelas menengah ke atas. Diantaranya relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagai intensif konsumsi sektor otomotif

“Jika berpedoman kepada UUD, negara memelihara fakir miskin, maka kebijakan PPN atas sembako jelas bertolak belakang. Sudah selayaknya bisa lebih cerdas dalam menaikkan pendapatan, di antaranya memastikan tiada kebocoran anggaran penanganan Covid, juga transparansi pemanfaatannya,” ujar Mardani

Menurutnya sejauh mana keberhasilan program pemberantasan Covid dengan anggaran super besar hingga memaksa rakyat mesti dikorbankan (lagi).

Lalu, kata Politikus PKS bagaimana pula potensi return dari dana koruptor jika pemerintah benar-benar gencar mengejar dan menyidangkannya.

“Apakah kebutuhan pokok ini layak dikenakan PPN? Dasar kebijakan ini mesti dikaji secara mendalam. Sekarang bukan waktu yang pas membahas pajak, terutama yang memberatkan masyarakat berpendapatan rendah,” papar Mardani

Lanjut ia menambahkan covid-19 belum terkendali, dampak yang dihasilkan pun juga demikian.

“Tidak sedikit masyarakat yg menghadapi ancaman PHK, usaha yang gulung tikar, sampai pemotongan gaji dan insentif, Harus peka melihat kondisi ekonomi masyarakat yg terpukul dari berbagai sisi,” tukas Mardani

Pewarta : Agung Nugroho

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera mengatakan berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tidak lansung memosisikan lembaga tersb dlm titik krisis.

“Peringatan utk pimpinan KPK saat ini agar tidak melakukan diskriminasi dalam memproses berbagai kasus yang muncul di internal KPK. Publik tidak ingin nilai-nilai yang selama ini dipegang KPK hancur begitu saja,” ujar Mardani melalui keterangan resminya lewat akun tweeter di Jakarta, Selasa (27/4/2021)

Tidak bisa ditawar, lanjut kata dia sistem pengawasan di internal harus segera diperbaiki. Ini penting agar kepercayaan publik yang kerap jadi kekuatan KPK tidak tergerus.

“KPK juga mesti menggali lebih jauh pihak lain yg memberikan uang kepada Penyidik tersebut. Karena bukan tidak mungkin kejadian ini baru pertama kali,” sambung Mardani