JAKARTA, Eranasional.com –Jelang Pemilu serentak 2024, pers diharapkan memiliki kesadaran dalam memainkan perannya yang strategis. Yakni membendung pembelahan sosial seperti yang terjadi pada Pemilu sebelumnya.

Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam Seminar yang digelar oleh Dewan Pers, Kamis (26/1).

Pers dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesadaran dalam memainkan peran strategis dan sentral tersebut.

Misalnya, lanjut Mahfud, selektif memilih narasumber yang kompeten dan bertanggungjawab, memilih judul dan angle berita yang konstruktif sehingga tidak larut dalam praktik dan fenomena clickbait.

“Dalam arti membuat judul berita yang bombastis yang terkadang tidak sesuai dengan isi beritanya. Kesemua itu tentu harus disertai pula dengan kemampuan para wartawan di lapangan yang dibekali dengan kemampuan teknis dan wawasan yang memadai,” papar Mahfud MD yang sambutannya dibacakan oleh Deputi Bidang Kesatuan Bangsa, Kemenko Polhukam, Janedjri M. Gaffar.

Dalam seminar bertema “Pers dan Pemilu Serentak 2024” ini, Janedjri menegaskan, pers sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran strategis dalam membendung dan menjadi jalan keluar bagi kian maraknya hoax dan disinformasi menjelang dan selama penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang disebarluaskan terutama melalui media sosial

Pers sebagai institusi yang memiliki standar etik dan standar akurasi yang tinggi, serta budaya check and recheck dapat menjadi pilihan utama untuk mengawal dan mengarahkan masyarakat pada pilihan-pilihan yang rasional dan obyektif.

“Bukan pilihan yang berdasarkan pada kebencian atau ketidak sukaan pada salah satu kelompok,” tambah Janedjri yang juga mantan Sekjen Mahkamah Konstitusi ini.

Pers menurut Mahfud MD juga harus menjadi referensi utama agar pilihan rakyat pada Pemilu Serentak 2024 mendatang didasari oleh pertimbangan kepentingan keutuhan, kesatuan, dan kemajuan bangsa

“Bukan didasari oleh sentimen pribadi atau kelompok,” pungkasnya.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Posisi MenPAN-RB ad interim yang dijabat oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berakhir pada 15 Juli 2022.

“Posisi MenPAN-RB dijabat oleh Plt. Bapak Mahfud ditunjuk untuk mengisi jabatan tersebut. Sembari, masih menunggu prosesnya untuk pengganti,” kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini kepada wartawan, Jumat (15/7/2022).

Faldo menyampaikan, fungsi pemerintahan saat ini masih berjalan dengan baik. Ia yakin, Mahfud mampu memastikan jalannya administrasi pemerintahan lebih optimal. Faldo pun berharap, penunjukan Mahfud sebagai Plt MenPAN-RB dapat menjaga performa dan capaian kementerian dalam beberapa waktu ke depan.

“Biasa proses seperti ini, tentu tidak bisa mengambil keputusan yang reaktif, yang paling penting itu substansinya semua terlaksana dengan baik,” jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan, penunjukan MenPAN-RB masih dalam proses.

“Belum, masih dalam proses semuanya,” ujar Jokowi dalam pernyataannya di Pasar Sukamandi, yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (12/7/2022).

Menurutnya, saat ini masih dalam suasana berduka. Sehingga, pengganti almarhum Tjahjo Kumolo belum diputuskan.

“Kita juga menunggu, masih berduka,” tambahnya.

Seperti diketahui, Mendagri Tito Karnavian sebelumnya ditunjuk sebagai MenPAN-RB ad interim sejak 4 sampai 15 Juli 2022 untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Tjahjo Kumolo yang wafat pada Jumat (1/7/2022). Sebelum Tito, jabatan MenPAN-RB ad interim dijabat oleh Menko Polhukam Mahfud MD saat Tjahjo Kumolo sakit.