“Terhadap 890 yang kami rekomendasi dilaksanakan PSU, yang dilaksanaan hanya di 729 TPS atau 82 persen saja. Sedangkan 84 TPS atau 9 persen tidak dilaksanakan,” kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam siaran pers, Rabu, 28 Februari 2024.

Lolly menyebutkan, dari 890 TPS yang direkomendasikan menyelenggarakan PSU, terbanyak berada di Provinsi Papua Pegunungan yaitu 94 TPS.

“Di Provinsi Papua 80 TPS, Sulawesi Selatan 70 TPS, Maluku 70 TPS, Nusa Tenggara Barat (NTB) 53 TPS, Nusa Tenggara Timur (NTT) 53 TPS, dan Sulawesi Tengah 42 TPS,” paparnya.

Dia mengungkapkan alasan KPU tak melaksanakan PSU di 84 TPS karena tidak memungkinkan dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu sehingga tidak cukup waktu untuk menyiapkan logistik.

Selain itu, Bawaslu mencatat, ada 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti di Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku, dan Papua.

“Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Lolly.

Selain itu, KPU juga tidak melaksanakan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Lanjutan (PSL) di 1 TPS dari total 136 TPS yang direkomendasikan untuk dilaksanakan PSL.

KPU juga tidak melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di 9 TPS dari 657 TPS yang direkomendasikan melakukan PSS oleh Bawaslu RI.

“Tidak dapat dilaksanakannya PSS terjadi di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua dikarenakan adanya konflik antarmasyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg namun tidak ada titik temu, saat ini sedang proses penelusuran,” pungkasnya. (*)

Sementara 132 TPS lainnya direkomendasikan untuk melaksanakan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL) serta 584 TPS menyelenggarakan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS).

Bawaslu RI secara keseluruhan mengeluarkan rekomendasi terhadap 1.496 TPS, yang dapat dilakukan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara pada 14 Februari lalu.

“Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2024,” kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.

Lolly menjelaskan rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 80, 109, dan 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Menurut Lolly, permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah untuk mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik.

Serta surat keterangan (suket), yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024.

“Terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih, serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali,” jelasnya.

“Berdasarkan rilis tadi pagi, sekitar 1.400 TPS berpotensi melakukan PSU (pemungutan suara ulang),” kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat ditemui di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2024.

Namun, lanjut Loly, kemungkinan dilakukan PSU sedang didalami. “Saat ini masih berproses,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu juga mendapatkan informasi, proses penghitungan suara masih banyak yang belum selesai dan masih dalam proses penyelesaian.

Sedangkan soal pelanggaran dalam Pemilu 2024, Loly memastikan Bawaslu akan mengecek jumlahnya. Kata dia, angka jumlah pelanggaran masih dinamis.

“Angkanya terus bergerak berkenaan dengan pelanggaran,” jelasnya.

Dia mengatakan, Bawaslu juga sedang mendalami peristiwa viral yang terkait dengan Pemilu 2024.

Di sisi lain, ungkap Loly, Bawaslu menemukan data 80.000 pemilih dalam satu TPS di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Padahal, berdasarkan ketentuan maksimal 300 pemilih dalam satu TPS.

“Bahkan ada yang 80.000 pemilih di satu TPS dari hasil Sirekap. Ini kan tidak mungkin dan sedang kami cek,” ujar Lolly. (*)

Temuan tersebut, berdasarkan penelusuran tim pengawasan siber Bawaslu dan Panwaslu Luar Negeri terhadap pelanggaran konten.

Menurut Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dari hasil rekapitulasi pengawasan siber Bawaslu selama masa tahapan kampanye, mulai 28 November hingga 10 Februari 2024, ditemukan 355 dugaan pelanggaran konten di internet.

“Temuan ini berdasarkan analisis oleh tim pengawasan siber terhadap konten yang diduga melanggar atau tidak,” ujar Lolly di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, dikutip Selasa, 13 Februari 2024.

Lolly menerangkan, temuan tersebut dibagi beberapa kategori.

Ia mencontohkan, berdasarkan platform, dari 355 konten yang sudah diawasi ditemukan platform Facebook (FB), sebanyak 33,2 persen dan platform YouTube 0,6 persen.

“Untuk media yang dipakai sebagai saluran penyebaran, pelanggaran konten internet paling banyak menggunakan platform Facebook dengan 118 konten melanggar (33,2 persen), Instragram 106 konten atau 29,9 persen, Twitter (X) 101 konten atau 28,5 persen, TikTok 28 konten atau 7,9 persen, dan terakhir YouTube dengan dua konten atau dua persen,” jelasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ungkap data 4 jutaan pemilih potensial tidak terekam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan KPU RI.

Jumlah tersebut merupakan warga yang belum melakukan perekaman e-KTP dan juga pemilih yang akan berumur 17 tahun pada 14 Februari 2024, saat Pemilu 2024 dilangsungkan.

Untuk hal ini, Bawaslu menyarankan KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menyinkronkan data pemilih tanpa KTP elektronik.

“KPU melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi data pemilih non-KTP elektronik yang ditemukan Bawaslu sebanyak 4.005.275 orang,” ungkap anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, 3 Juli 2023.

Menurut Lolly, 4.005.275 pemilih potensial itu tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2024.