Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan pengurusan kegiatan politik di Malaysia harus diajukan berbulan-bulan sebelumnya. Menurut dia, KPU meminta bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkomunikasikan terkait kendala tersebut dengan pihak Malaysia.

“Kami mohon bantuan fasilitasi supaya ada pembicaraan, katakanlah pada tingkat tinggi antara Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia untuk meminta bantuan fasilitasi sehingga bisa digelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur,” papar Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Jika kegiatan itu digelar dalam premis negara lain, seperti KBRI, KJRI, wisma Indonesia, atau sekolah Indonesia, izinnya tiga bulan sebelum kegiatan. Sedangkan izin kegiatan politik di luar premis negara lain harus diajukan minimal enam bulan sebelum penyelenggaraan kepada otoritas Malaysia.

Hasyim mengakui kebijakan itu tidak pernah ada sebelumnya ketika pihaknya menggelar pemilu RI di Malaysia. “Oleh karena itu, karena waktunya mepet, kami sudah melaporkan ke Presiden,” ungkap dia.

“Alhamdulillah laporan menunjukkan pemungutan suara di luar negeri berjalan baik dan lancar, dan memang yang jadi ‘concern’ itu Kuala Lumpur, kemudian Jeddah. Dan Alhamdulillah semua berjalan lancar,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat dikutip dari Antara, Minggu (11/2/2024).

Hasyim mengatakan dirinya ikut memantau persiapan pemilu yang dilakukan PPLN di World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur. Persiapan yang dilakukan dinilai sudah maksimal.

Para pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mendapat kesempatan menyalurkan hak suara pada pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Sedangkan yang masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) mulai dilayani dua jam sebelum TPS ditutup.

Dia menyampaikan pencoblosan yang dilakukan DPTb bersifat situasional. Jika pelaksanaan pemungutan suara DPT yang hadir sudah sepi, maka DPTb dan DPK sudah dapat melakukan pencoblosan.

“Intinya kalau masih ada surat suara yang tersedia. Tapi kalau kita perhatikan surat suara masih tersedia dan kalau lihat dari dalam meja-meja pendaftaran juga terlihat rapi,” ujar Hasyim.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan dirinya mengetahui setelah bertemu dengan Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Jadi diperkirakan jumlah daftar pemilih khusus di Kuala Lumpur ini jumlahnya membengkak. Kemarin malam saya bertemu dengan pak Duta Besar, diperkirakan sekitar 150.000 pemilih yang belum terdaftar di DPT akan datang ke TPS di WTC Kuala Lumpur,” kata Wahyu, Minggu, 11 Februari 2024.

Dalam rekaman video yang Wahyu bagikan, dia tengah berada di antara WNI di Kuala Lumpur yang hendak nyoblos. Akibat banyak yang tidak terdaftar dalam DPT, TPS di WTC Kuala Lumpur menjadi sesak dengan orang.

“Saya berada di kerumunan ribuan calon pemilih di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur pemilu berlangsung tanggal 11 Februari 2024, dan ada sekitar 223 TPS. TPS ini melayani 223.000 pemilih,” ucap Wahyu.

Meski tidak terdaftar di DPT, kata Wahyu, para WNI tersebut tetap datang ke TPS untuk mencoblos.

“Anda bisa dengarkan sendiri. Saya berada di keriuhan ribuan calon pemilih yang antri di TPS yang dipusatkan di World Trade Center Kuala Lumpur,” ujarnya. (*)