Unggahan tersebut langsung menarik perhatian warganet karena memperlihatkan perubahan status pada identitas resmi miliknya. Dalam foto yang dibagikan, Paula tampak memegang KTP terbaru sambil memperlihatkan potret hitam putih dirinya. Pada kartu identitas tersebut tercantum status “Cerai Hidup”, menandai perubahan besar dalam perjalanan hidupnya setelah rumah tangganya dengan Baim Wong resmi berakhir.

Paula mengaku baru sempat mengurus pergantian identitas tersebut karena ingin sekaligus memperbarui foto pada KTP miliknya. Ia menyebut proses itu akhirnya selesai dilakukan setelah cukup lama tertunda di tengah berbagai aktivitas dan penyesuaian kehidupan baru yang dijalaninya.

“Hari ini Alhamdulillah, finally KTP baru,” tulis Paula Verhoeven dalam unggahannya yang dikutip pada Kamis (21/5/2026).

Tak lama setelah unggahan tersebut muncul, berbagai respons datang dari para pengikutnya di media sosial. Banyak yang menilai unggahan Paula bukan sekadar memperlihatkan identitas baru, melainkan juga simbol dimulainya babak kehidupan yang berbeda setelah melewati proses rumah tangga yang cukup panjang dan menjadi perhatian publik selama beberapa tahun terakhir.

Paula juga menjelaskan bahwa dirinya sengaja mengurus perubahan identitas sambil mengganti foto terbaru agar seluruh data pada kartu identitasnya diperbarui secara bersamaan.

“Baru sempat urus karena sekalian ganti foto juga,” lanjutnya.

Selain memperlihatkan KTP baru, kalimat penutup yang ditulis Paula turut menjadi sorotan publik. Ibu dua anak tersebut tampak menyiratkan semangat untuk memulai kehidupan baru setelah melewati masa sulit pasca perceraian.

“Bismillah… new start, new chapter, new everything,” tulis Paula.

Ketentuan ini kerap membuat masyarakat terkejut karena menganggap perpanjangan SIM masih bisa dilakukan beberapa hari setelah masa berlaku habis. Padahal, aturan yang berlaku menyebutkan bahwa SIM hanya dapat diperpanjang sebelum tanggal kedaluwarsa berakhir.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk rutin memeriksa masa berlaku SIM agar tidak perlu mengulang seluruh proses penerbitan dari awal yang memakan waktu, biaya, serta tenaga lebih banyak.

Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah, AKBP Prianggo Malau, menjelaskan bahwa aturan mengenai masa berlaku SIM telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Menurut Prianggo, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa SIM untuk kendaraan perseorangan maupun kendaraan umum berlaku selama lima tahun sejak tanggal diterbitkan dan hanya bisa diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.

“Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa SIM berlaku selama lima tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya,” ujar Prianggo seperti dikutip dari Kompas.com.

Penjelasan itu menegaskan bahwa jika pemilik SIM melewati masa berlaku, maka statusnya bukan lagi perpanjangan melainkan penerbitan SIM baru. Dengan kata lain, pemohon harus mengikuti prosedur dari awal sebagaimana saat pertama kali membuat SIM.

Prianggo menambahkan bahwa setiap SIM yang sudah melewati masa aktif wajib diproses sebagai penerbitan baru. Artinya, pemilik SIM harus kembali mengikuti tahapan administrasi, tes teori, hingga ujian praktik mengemudi.

“Aturannya jelas, SIM yang masa berlakunya habis harus dilakukan penerbitan SIM baru,” katanya.

]]> https://eranasional.com/101466/aturan-terbaru-perpanjangan-sim-telat-satu-hari-wajib-ajukan-baru/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/100638/kebijakan-baru-stnk-2026-tanpa-ktp-pemilik-lama-tetap-bisa-bayar-pajak https://eranasional.com/100638/kebijakan-baru-stnk-2026-tanpa-ktp-pemilik-lama-tetap-bisa-bayar-pajak#respond Thu, 16 Apr 2026 10:03:50 +0000 https://eranasional.com/100638/kebijakan-baru-stnk-2026-tanpa-ktp-pemilik-lama-tetap-bisa-bayar-pajak Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Kebijakan baru terkait perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa KTP pemilik lama kini resmi diberlakukan secara nasional setelah sebelumnya diuji coba di Jawa Barat. Langkah yang diambil oleh Korlantas Polri ini menjadi respons atas berbagai kendala administratif yang selama ini dihadapi masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bekas yang belum melakukan proses balik nama.

Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Wibowo, menjelaskan bahwa secara prinsip setiap kendaraan bermotor wajib melalui tahapan registrasi dan identifikasi. Proses ini mencakup pendaftaran kendaraan baru, pengesahan STNK tahunan, perpanjangan lima tahunan, hingga perubahan data kepemilikan.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, yang mensyaratkan adanya KTP sebagai dokumen utama dalam setiap proses administrasi kendaraan. Tujuan dari aturan tersebut tidak hanya untuk memastikan legalitas kendaraan, tetapi juga untuk mendukung sistem pengawasan serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Namun dalam praktiknya, tidak semua masyarakat dapat memenuhi persyaratan tersebut. Banyak pemilik kendaraan bekas yang mengalami kesulitan karena tidak memiliki KTP pemilik sebelumnya. Kondisi ini sering terjadi akibat transaksi jual beli kendaraan yang tidak diikuti dengan proses balik nama secara resmi.

Situasi tersebut kemudian berdampak pada rendahnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya menunda atau bahkan tidak membayar pajak karena terkendala dokumen administrasi. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah, mengingat pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting.

Melihat realitas tersebut, Korlantas Polri bersama pemerintah daerah memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih fleksibel. Dalam kebijakan terbaru ini, masyarakat tetap dapat melakukan pengesahan STNK tahunan meskipun tidak memiliki KTP pemilik lama, dengan syarat tertentu.

]]> https://eranasional.com/100638/kebijakan-baru-stnk-2026-tanpa-ktp-pemilik-lama-tetap-bisa-bayar-pajak/feed 0 Aditya https://eranasional.com/76712/kemendagri-9719-persen-penduduk-indonesia-sudah-lakukan-perekaman-kartu-identitas https://eranasional.com/76712/kemendagri-9719-persen-penduduk-indonesia-sudah-lakukan-perekaman-kartu-identitas#respond Wed, 07 Aug 2024 17:45:36 +0000 https://eranasional.com/76712/kemendagri-9719-persen-penduduk-indonesia-sudah-lakukan-perekaman-kartu-identitas Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi mengungkapkan bahwa sebanyak 202.054.251 jiwa atau 97,19 persen masyarakat Indonesia telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik.

“Berapa banyak yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik? Alhamdulillah berkat seluruh Dinas Dukcapil yang ada di provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, saat ini masyarakat yang sudah terekam 97,19 persen atau setara 202.054.251 jiwa,” kata Teguh dalam Rilis Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Apabila dirinci, sambung Teguh, sekitar 67 kabupaten/kota sudah 100 persen atau lebih melakukan perekaman KTP elektronik.

“Kok bisa lebih? Karena juga melakukan pelayanan terhadap penduduk daerah lain,” jelasnya.
Selain itu, ada pula daerah yang capaian perekaman KTP elektroniknya berkisar 80 hingga 99 persen sebanyak 412 kabupaten/kota. Lalu ada 18 kabupaten/kota yang capaian perekaman KTP elektroniknya berkisar 60 sampai 79,99 persen.

Selain itu, ada juga daerah yang capaian perekaman KTP elektroniknya di bawah 60 persen, yakni 17 kabupaten/kota.

Menurut Teguh, Dukcapil tidak akan tinggal diam mengenai capaian perekaman KTP elektronik tersebut. Pihaknya akan segera terjun ke daerah yang cakupan layanan administrasi kependudukannya rendah.

“Kita akan lakukan percepatan di situ, ada afirmasi di situ kita topang, pemerintah pusat akan terjun di situ,” ujar Teguh.

Hal ini dilakukan untuk mencapai target perekaman KTP elektronik sebanyak 99,04 persen pada tahun 2024. Untuk itu, Dukcapil akan terus melakukan jemput bola, terutama bagi masyarakat yang masuk kelompok rentan.

Kepala Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan pihaknya akan melakukan pergantian KTP setelah ibu kota negara sudah resmi pindah. Proses perubahan tersebut telah mulai dilakukan saat ini, dan akan bertahap tahun-tahun ke depan.

“Bertahap,” kata dia di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Budi merinci pada tahun ini akan dilakukan pergantian untuk sekitar dua juta warga Jakarta. Setelah itu, pada tahun selanjutnya proses pergantian KTP dilakukan untuk dua juta warga lainnya.

Budi memastikan data yang mereka miliki saat ini terdapat 8,3 juta KTP Jakarta aktif. Kendati demikian, kata dia, angka ini memungkinkan bertambah seiring pergerakan penduduk.

Pihaknya telah menyiapkan blanko untuk pergantian KTP. Warga yang melakukan proses pergantian lebih dulu akan diproses lebih dahulu.

Kendati KTP akan berganti, ia memastikan KTP lama nanti masih akan berlaku. Artinya, warga masih akan dapat pelayanan seperti biasa sambil menanti pergantian KTP DKJ.

Mereka (yang NIK-nya dihapus) bisa langsung datang ke kelurahan. Nanti ada petugas kita dan panggil RT/RW untuk melakukan verifikasi dan validasi di lapangan,” kata Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin kepada wartawan, Kamis, 18 April 2024.

Dalam prosesnya, Pemprov DKI memetakan warga-warga yang terdampak penonaktifan NIK. Data tersebut diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan penghapusan NIK tersebut.

Selanjutnya, dalam verifikasi dan validasi keberatan warga yang terdampak penonaktifan NIK, Pemprov DKI akan mengajukan rekomendasi kepada Kemendagri sebagai tindak lanjutnya. Jika terbukti masih tinggal di Jakarta maka akan dikeluarkan dari data yang akan dinonaktifkan.

“Kalau memang yang bersangkutan terbukti masih di sana dan tinggal sehari-hari di sana, kami akan keluarkan dari program penataan itu. Tapi kalau sudah tidak di sana, maka kami sarankan untuk dipindahkan,” ujar Budi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memulai penonaktifan NIK dengan sasaran 92 ribu warga Jakarta. Dengan rincian 81.119 NIK warga yang meninggal dunia dan 11.374 NIK warga di Rukun Tetangga (RT) yang sudah tidak lagi ada.

Lalu, penonaktifan NIK warga Jakarta yang sudah tinggal di luar daerah akan dilakukan setelah penonaktifan pada dua kategori awal selesai dilakukan. Budi juga meminta masyarakat ber-KTP DKI yang tinggal di luar Jakarta segera memindahkan dokumen kependudukannya.

Budi menyebut warga harus menyadari dampak kebijakan ini. Ketika pemerintah masih menyalurkan bantuan kepada warga yang tak lagi tinggal di Jakarta, keuangan daerah terbebani dan penggunaan anggaran menjadi tak maksimal.

“Saat pemilu kemarin, mereka (warga tinggal di luar daerah) datang ke rumah orang tuanya (di Jakarta) dan ternyata masih ber-KTP di sana. Mereka sudah puluhan tahun tinggal di luar. Padahal, BPJS-nya kita bayarkan,” ungkapnya.

“Jadi minggu ini langsung kita ajukan suratnya ke Kemendagri karena yang berhak untuk melakukan penonaktifannya adalah Kemendagri,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Budi Awaludin saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Budi menyebut koordinasi bersama Kemendagri RI terkait penonaktifan 92 ribu NIK warga Jakarta dalam rangka memulai program penertiban KTP warga Jakarta. Sebanyak 92.493 NIK KTP yang dinonaktifkan terdiri atas 81.119 NIK warga yang meninggal dunia dan 11.374 NIK warga di Rukun Tetangga (RT) yang sudah tidak lagi ada.

Budi menjelaskan NIK yang sebelumnya dinonaktifkan dapat aktif kembali dengan masyarakat datang ke posko yang ada di loket pelayanan Dukcapil di kelurahan terdekat. Masyarakat tidak perlu mengaktifkan NIK tersebut ke Kemendagri.

“Ya, jadi langsung akan dilakukan penonaktifan sementara. Namun nanti kita yang bisa, Pemprov DKI yang diberikan kewenangan untuk mengaktifkan kembali, jadi tidak perlu prosedur harus ke Kemendagri lagi,” katanya.

Hanya saja, kata dia, kalau untuk proses penonaktifannya itu dilakukan langsung oleh Kemendagri. Dinas Dukcapil DKI Jakarta menunda penonaktifan NIK warga yang tidak lagi tinggal di Jakarta hingga setelah Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Rencana pasca Lebaran kita akan lakukan. Iya (sekitar tanggal 12 April),” kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024.

Menurut Budi, penonaktifan NIK warga DKI Jakarta yang tinggal di luar daerah memang lebih tepat dilakukan usai lebaran hingga akhir tahun 2024. Budi memastikan petugas Dukcapil DKI Jakarta tingkat provinsi dan kota juga akan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada warga, sebelum menonaktifkan NIK. “Sehingga, penonaktifan NIK tidak dilakukan secara asal,” kata dia.

Dengan penerapan tersebut, warga RI tak perlu lagi menunjukkan KTP atau menyerahkan fotokopi KTP untuk mengakses berbagai layanan.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB, Cahyono Tri Birowo mengatakan integrasi data pemerintah penting untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah nantinya tidak lagi meminta masyarakat untuk mengisi KTP dan NIK, tapi semua sudah dapat digital ID dan layanannya terintegrasi,” kata dia dalam Profit CNBC Indonesia segmen Tech A Look on Location, di Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Sabtu (8/3/2024).

Dengan adanya digital ID, ia menjelaskan semua proses autentikasi tidak lagi diserahkan ke setiap instansi sehingga warga tidak perlu lagi berulang kali mengulang proses yang sama.

Contohnya, warga RI tidak lagi harus menyerahkan fotokopi KTP saat mendaftar di rumah sakit begitu juga saat warga ingin mengambil bantuan langsung dari pemerintah. Penyedia layanan cukup mengecek identitas warga dengan data yang sudah terekam oleh pemerintah, misalnya data biometrik.

“18.367 jiwa warga Kota Depok namun ber-KTP dan KK DKI Jakarta,” kata Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widyatti, Senin (4/3/2024).

Eni mengingatkan warga Depok yang masih ber-KTP DKI Jakarta itu untuk dengan segera mengurus KTP-el dan administrasi kependudukan lainnya.

Cara perpindahan, kata dia, dapat dilakukan dengan mudah, apalagi warga tersebut sudah memiliki surat pindah/SKPWNI dari Dukcapil Jakarta. Warga dapat mengajukan pelayanan pindah datang melalui Online di SDP Kecamatan tujuan.

“Ajukan pindah datang secara Online ke Silondo Bermula Kota Depok, karena mulai bulan Maret pemprov DKI Jakarta akan melakukan penonaktifan NIK warga tersebut,” tegas Eni.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mulai menonaktifkan sejumlah KTP warga mulai bulan ini. Ada sekitar 94.000 KTP warga yang akan ditata ulang.

“Penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili akan berlaku pascapemilu,” kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin dalam keterangannya, Sabtu (2/3/2024).

5 KTP warga DKI Jakarta yang siap dinonaktifkan:

• Penduduk yang sudah tidak berdomisili secara de facto selama lebih dari satu tahun
• Warga DKI Jakarta yang sudah meninggal, tapi KTP-nya masih aktif
• Pencekalan dari instansi/lembaga hukum terkait
• Wajib KTP-el (e-KTP) yang tdiak melakukan perekaman selama lima tahun sejak usia wajib KTP
  Keberatan dari pemilik rumah/kontrakan/bangunan

Data tersebut berdasarkan informasi sementara dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta.

Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang tidak sesuai dengan domisilinya.

“Jadi, kami imbau kepada warga yang berdomisili Kota Depok dan ber-KTP Jakarta untuk mengurus pindah datang ke Kota Depok,” ujar Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widayatti dalam keterangan yang diterima, Sabtu (2/3/2024).

Menurut Nuraeni, pihaknya juga telah mengidentifikasi bahwa banyak warga Depok yang masih memegang KTP DKI Jakarta. Sehingga diarahkan untuk segera mengurus KTP Depok dan dokumen administrasi kependudukan lainnya.

Menurut Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin, penataan akan dilakukan bertahap sesuai Pemilu 2024 rampung. Pihaknya kini tengah menunggu rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta untuk kemudian melakukan penertiban administrasi kependudukan (adminduk).

“Penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili akan berlaku pasca pemilu,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/3/2024).

Berikut 5 Syarat KTP warga DKI Jakarta yang siap dinonaktifkan:

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin jumlah daftar pemilih tetap (DTP) Pemilu 2024 di DKI Jakarta mencapai 8.252.897 orang. Sebanyak 412 di antaranya merupakan pemilih pemula yang genap berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara.

“Secara aturan, pencetakan KTP baru bisa dilakukan pada tanggal lahir yang bersangkutan. Karena itu pada hari H kami akan buka layanan,” kata Budi dikutip dari Media Indonesia, Kamis (8/2/2024).

Dia menjelaskan, layanan kependudukan itu akan dibuka di semua loket mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Loket akan dibuka sekitar pukul 9.00 WIB setelah petugas menunaikan pemungutan suara di lokasi masing-masing.

Khusus bagi pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun di hari pemungutan suara, Budi mengaku telah menyiapkan petugas untuk melakukan pengantaran bila memang yang bersangkutan tidak juga mengambil KTP elektronik mereka ke loket.

Selain bagi para pemilih pemula, Dinas Dukcapil DKI juga membuka layanan bagi warga lainnya yang belum sempat melakukan pencetakan KTP. Sebab, hasil verifikasi rekapitulasi DPT yang dilakukan terdapat 19.141 warga usia 17-18 tahun yang belum melakukan pencetakan.

Kemudian, dari hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap 13.126 warga usia 17-18 tahun belum melakukan perekaman. Terdapat 2.364 warga yang tidak bisa ditindaklanjuti.

“Umumnya mereka tengah bersekolah di luar DKI Jakarta sehingga belum sempat datang untuk melakukan perekaman dan pencetakan,” ungkapnya.

Dalam video itu, warga yang bernama Yuli mengaku diminta KTP dan data diri oleh pihak Babinsa TNI saat kampanye Prabowo.

Dikutip dari Kompas.com, Rabu, 3 Januari 2024, saat ditemui, pernyataan Yuli berbeda dengan di video tersebut.

Dia kini membantah kabar bahwa kedatangan Prabowo dibarengi dengan beberapa anggota Babinsa yang meminta KTP dan Kartu Keluargs (KK) kepada warga sekitar. Menurut Yuli, Prabowo hanya datang mendengar keluhan warga dan bersilaturahmi.

“Enggak minta KTP dan KK. Cuma datang, tanya keluhannya apa. Keluhan saya cuma air PAM,” ucap Yuli di kediamannya.

“Enggak pernah ada Babinsa datang,” sambungnya.

Namun, Yuli tidak menjelaskan atau mengklarifikasi mengenai pernyataannya di dalam video yang beredar di media sosial. 

Dia justru mengatakan terkejut sekaligus terharu begitu mengetahui Prabowo datang ke wilayah tempat tinggalnya.

“Saya enggak nyangka banget, kayak mimpi. Kok saya bisa didatangi calon presiden. Suami saya juga kaget. Nasi aja belum tertelan. Kirain saya, namanya tinggal di bantaran kali didatangi Kamtib,” ucap Yuli. (*)

PEKALONGAN, Eranasional.com – Sebagai upaya untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 pada 14 Februari mendatang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekalongan terus menggenjot perekaman wajib KTP.

Hingga akhir Juli 2023 persentase perekaman e-KTP telah mencapai 96,39 persen, capaian ini disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Kota Pekalongan, Slamet Haryadi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/7/2023).

“Perekaman berjalan terus, kita melakukan pemanggilan sekitar 4000-an, by name by address kita panggil dan arahkan untuk bisa melakukan perekaman, kami arahkan ke empat titik di kecamatan,” tutur Haryadi.

Selain melakukan pemanggilan, Disdukcapil Kota Pekalongan lakukan jemput bola bagi wajib KTP yang tidak bisa datang seperti penyandang disabilitas, lansia dan para pelajar di sekolah masing-masing.

Lebih lanjut, disampaikan Haryadi, pihaknya secara kontinu berkoordinasi dengan KPU untuk menyikapi hal tersebut, agar pemilih pemula yakni penduduk berusia 17 tahun bisa menggunakan hak pilihnya.

Disebutkan Haryadi, jumlah wajib KTP yakni 235.959 dimana sampai dengan 24/7/2023 sudah terekam sejumlah 227.441 setara dengan 96,39 persen.

“Bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP, yang sudah kita panggil mohon untuk bisa meluangkan waktu, dan bagi yang belum dipanggil, kami harapkan bisa dengan sukarela melakukan perekaman di tempat pelayanan kami, karena hal itu menjadi penting, jika dokumen kependudukan lengkap, mereka bisa memperoleh layanan dengan mudah,” pungkasnya. (em-ha)

JAKARTA, Eranasional.com – Isu ribuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dicetak untuk WNA China muncul jelang Pemilu 2024. Isu ini pernah muncul pada Pemilu 2019 lalu. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tegas mengatakan isu tersebut tidak benar.

“Saya tegaskan, video yang beredar itu tidak benar,” kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif, Rabu (11/1/2023).

Dia menjelaskan seluruh WNA yang berada di Indonesia tidak bisa mengikuti pemilu. Sebab, syarat peserta pemilu di Indonesia adalah harus WNI.

“Saya penanggung jawab penerbitan KPT elektronik untuk WNA, tidak ada dari Dirjen Dukcapil menerbitkan KTP elektonik untuk WNA agar bisa ikut pemilu,” tegasnya.

“Syarat untuk dapat ikut pemilu harus WNI,” sambung Arif.

Saat ini, Dukcapil juga membuat perbedaan antara KTP elektronik untuk WNI dengan WNA. Perbedaannya adalah pada warnanya. KTP WNI berwarna biru, sedangkan WNA berwarna oranye.

“Sejak April 2022 terdapat perbedaan yang nyata. Kami meminta agar seluruh WNA yang memiliki izin tinggal tetap dan memiliki KTP elektronik, segera menukarkan KTP-nya yang sebelumnya berwarna biru menjadi oranye,” tuturnya.

Arif pun membeberkan, sejak 2011 hingga saat ini, jumlah KTP elektronik WNA yang diterbitkan tidak mengalami penambahan, yaitu 16.915. Dan, yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan adalah Direktorat Dukcapil Kemendagri.

Perbedaan KTP Elektronik WNI denga WNA

Lebih detail lagi Arif menyebutkan perbedaan KTP elektronik milik WNI dengan WNA yaitu selain pada warnanya, juga pada tulisan.

“KTP elektronik WNA menggunakan beberapa elemen katanya dengan bahasa Inggris dan ada kewarganegaraannya, misalnya Sri Lanka. Juga ada masa berlakunya sesuai dengan izin tinggal menetap di Indonesia sampai kapan,” jelas Arif.

“Kalau KTP elektronik WNI seumur hidup, semuanya bahasa Indonesia dan tulisannya WNI,” tambahnya.

Arif menyebutkan, WNA juga memerlukan KTP selama tinggal di Indonesia untuk keperluan administrasi.

“Digunakan untuk pelayanan publik seperti berobat, mendapatkan vaksinasi, membuka rekening, semuanya harus menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan tidak dibolehkan WNA ikut memilih pada saat Pemilu,” pungkas Arif.