Program ini ditujukan untuk memperkuat proses belajar mengajar, termasuk mendukung pembelajaran jarak jauh.

Kebijakan tersebut ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari usai menghadiri acara DGVers di Dome S-Park, Jakarta, Sabtu (20/09/2025).

Qodari menekankan, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap transformasi digital sebagai langkah penting bagi kemajuan bangsa.

“Indonesia harus siap untuk transisi kepada dunia digital. Kalau kita gagal transisi ke dunia digital, kita susah untuk menjadi bangsa yang maju,” ujar Qodari.

Menurutnya, pengadaan smart board merupakan bukti nyata komitmen Presiden Prabowo dalam mendorong digitalisasi, khususnya di sektor pendidikan. Perangkat ini diyakini akan membantu sekolah, termasuk di wilayah pelosok, agar dapat mengakses konten dan materi pembelajaran dari guru berkualitas.

Qodari mengungkapkan, saat ini Indonesia memiliki sekitar 450 ribu sekolah.

Meski begitu, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan jaringan internet dan listrik di sejumlah daerah.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan langkah teknis melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar infrastruktur digital bisa lebih merata.

“Yang sudah tersedia atau jaringan-jaringan yang menggunakan teknologi baru akan coba dioptimalkan. Tetapi yang belum, sebetulnya bagaimana jaringan digital ini bisa merata di seluruh Indonesia,” tandas Qodari.

Unit SPPG Pulogebang ini menyiapkan 3.496 porsi untuk didistribusikan di 13 sekolah dan 7 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Qodari melihat langsung ruang penyimpanan bahan baku, dapur, ruang pengemasan, ruang penyimpanan makanan sebelum didistribusi hingga ruang untuk mencuci alat makan (ompreng).

Sejumlah pekerja juga terlihat mengemas makanan yang sudah dimasak dan dimasukkan ke boks khusus.

Menurut M. Qodari, kehadirannya ke lokasi dapur SPPG sebagai tindak lanjut dari kunjungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu di SDN Pulogebang 06 dan 07, Cakung, Jakarta Timur.

M. Qodari terkesan dan mengapresiasi suasana dan kualitas dapur SPPG yang bersih, rapi dan dilengkapi peralatan modern.

Untuk menjaga kebersihan, sebelum masuk ke dalam ruangan, semua orang diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), yang meliputi penutup kepala dan masker.

”Alhamdulillah kita lihat dapurnya bagus, bersih, alat-alatnya modern, SOP-nya kelihatan,” ungkap M. Qodari.

Pada kesempatan itu, M Qodari juga mencicipi salah satu menu, yaitu ikan dori yang dinilainya memiliki rasa Istimewa.

“Ikan dori ikannya bagus, ikannya segar, lembut, karena memang ikan dori itu cirinya adalah lembut, tapi dari segi rasa tidak kalah dengan restoran,” ungkap Qodari.

“Hal ini menunjukkan bahwa makanan yang diproduksi di SPPG tidak hanya bergizi, namun juga lezat sehingga diharapkan dapat dikonsumsi habis oleh anak-anak,” tambahnya

M. Qodari juga mendapatkan laporan terhadap food waste, dimana masih ada sebagian kecil siswa yang tidak menghabiskan makanan.

“Data tersebut akan menjadi acuan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan menu MBG agar lebih disukai anak-anak,” ujar Qodari

M. Qodari juga menyoroti inisiatif SPPG yang sedang merancang food waste atau sisa makanan dimanfaatkan sebagai limbah organik dalam budidaya maggot untuk kebutuhan pakan ikan.

“Maggot itu adalah bahan larva yang akan jadi pakan dari ikan dan seterusnya. Jadi food waste nya pun juga akan dioptimalkan untuk kegiatan ekonomi,” ungkap M. Qodari.

M. Qodari mengakui bahwa Program MBG masih di tahap awal dan meminta masyarakat untuk bersabar. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan skala program untuk mencapai target yang lebih besar di tahun 2025 hingga tahun 2029.

Selain mengecek kualitas makanan, Qodari juga mengusulkan sistem penilaian berupa rating untuk setiap dapur SPPG, rating tersebut bisa menggunakan skala 1-5 yang paling tinggi.

Dengan adanya evaluasi sistematis, inovasi pengelolaan limbah, dan penyesuaian terhadap selera lokal usai kunjungan ke dapur SPPG, diharapkan Program MBG dapat semakin mengalami penyempurnaan sebagai langkah nyata meningkatkan gizi anak-anak nasional.

“Intinya nanti kan bisa ada penilaian, bisa ada skor dari masing-masing SPPG, kalau sudah 5 ya berarti itulah standar yang diharapkan,” tutup M. Qodari.

“Kita tunggu ya dan Pak Bas [Menteri PUPR] sudah memberikan sinyal atas kesiapannya,” kata Moeldoko, Senin (22/7/2024).

Menurut dia, kepastian Jokowi akan memulai pemerintahan dari kawasan IKN hanya menunggu update pembangunan dari pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Otoritas IKN, Basuki Hadimuljono. Toh, kata dia, pembangunan IKN masih terus digenjot terutama dalam persiapan perpindahan pemerintahan dan pelaksanaan upacara HUT RI.

Soal Upacara Kemerdekaan, Moelodoko memastikan tak ada perubahan rencana dari pernyataan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir. Peringatan 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan pada dua lokasi yaitu Istana Negara dan Kawasan IKN.

Rencananya, Jokowi akan didampingi presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melaksanakan upacara HUT RI di IKN. Sementara upacara di Istana Negara, Jakarta akan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) TNI Moeldoko, program regenerasi harus dilakukan secara inklusif dan kolaboratif guna mempercepat prosesnya.

“Dengan semakin tuanya demografi petani saat ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk mendorong generasi muda agar tertarik masuk sektor agraris sebagai pilihan karir,” kata Moeldoko di Kantor KSP Binagraha, Jakarta, seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (9/5/2024).

Moeldoko menjelaskan, tujuan program yang digagas KSp berguna mencetak petani-petani muda yang adaptif dengan berbagai metode pertanian seperti permaculture, pertanian ramah lingkungan, penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna, hingga pertanian pintar yang memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT).

“Pogram ini harus memiliki dampak langsung dalam meningkatkan jumlah petani muda yang berkompeten dan inovatif, sehingga dapat berkontribusi pada revitalisasi sektor pertanian Indonesia,” jelas dia.

Moeldoko meyakini, munculnya perusahaan-perusahaan baru yang dikelola petani muda dapat menjadi katalis bagi generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

“Sebab, sektor pertanian adalah ladang keuntungan yang menarik dan memiliki potensi pengembangan yang signifikan adalah esensial. Terutama dengan penerapan teknologi terkini,” kata Panglima TNI (2013-2015) ini.

“Melalui siaran pers ini, saya Jaleswari Pramodhawardani menginformasikan pengunduran diri saya dari jabatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan terhitung 1 Februari 2024,” kata Jaleswari melalui siaran persnya secara tertulis, Rabu, 31 Januari 2024.

Jaleswari mengatakan, secara formal, proses permohonan pengunduran dirinya telah diajukan ke Presiden Jokowi melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Menurut dia, keputusan untuk undur diri ini berdasarkan kepada etika politik dan keyakinan yang dirinya pegang.

“Dalam hal ini, saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi dimana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya,” jelasnya.

Selain itu, dia juga memahami dan menangkap kebutuhan publik atas netralitas dan profesionalisme pemerintah terutama jelang Pemilu 2024.

Jaleswari kemudian memohon maaf apabila saat mengemban jabatan sebagai Deputi V KSP kurang sempurna melaksanakan tugasnya.

“Semoga Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik dan senantiasa diterangi jalannya oleh Allah SWT,” ucapnya.

Sebagai informasi, Jaleswari Pramodhawardhani bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Dia sebagai Deputi Inklusi di TPN sejak 15 November 2023. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Nama Kepala KSP, Jenderal (Purn) Moeldoko mencuat di forum Musyawarah Nasional (Musra) Indonesia ke-13 di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Minggu (15/01/2023). Sejumlah peserta dari beberapa kalangan masyarakat mengungkapkan dukungan terhadap Moeldoko sebagai Capres 2024.

Sebelumnya nama Moeldoko muncul di beberapa Musra dalam e-voting. Namun, di Musra Surabaya para pendukungnya berani terang-terangan menyatakan dukungan.

“Pak Moeldoko adalah putra terbaik Jatim jadi wajar masyarakat Jatim menginginkan tokoh terbaiknya menjadi pemimpin bangsa dan negara untuk masa yang akan datang,” ujar Gagut Hemi Nugroho, pedagang cabe yang hadir dalam kesempatan tersebut.

Kata Gagut yang juga menjadi sahabat para petani cabe dan sayuran ini, Moeldoko adalah sosok yang memiliki perhatian besar terhadap pertanian.

“Saya selaku sahabat petani yakin beliau bisa membawa kesejahteraan petani di masa yang akan datang, petani makmur pedagang ikut makmur,” ungkapnya.

“Selama ini keluh kesah petani ke pedagang pinjam dana untuk pemeliharaan tanaman. Jika petani gagal panen pinjaman petani ke pedagang tertunda,” tambahnya.

Secara kinerja di Kantor Staf Presidenan (KSP), Dia menilai Moeldoko sebagai pribadi yang lugas, tegas, tidak banyak basa basi, dan selalu meredam masalah-masalah besar yang terjadi di negara ini.

“Pak Moeldoko adalah simbol stabilitas nasional,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ivan seorang petani milenial peserta dari Bojonegoro ikut memunculkan nama Moeldoko sebagai Calon Presiden 2024 nanti.

Dengan alasan, Moeldoko sering turun ke bawah dan dekat dengan petani, dan beliau juga peduli dengan masyarakat kecil.

“Saya sebagai petani muda milenial, mendukung Bapak Moeldoko menjadi presiden,” harapnya.

Di arena Musra XIII Jawa Timur juga terpantau sekitar 3000 massa pendukung Moeldoko yang turut hadir dengan mengenakan kaos bergambar sosok Moeldoko dengan tulisan #jatimkompak.

Rangkaian forum Musra Indonesia pertama diadakan di Kota Bandung pada Agustus 2022. Kemudian berlanjut ke 10 provinsi lainnya plus Hong Kong hingga Musra ke-13 di Mall Grand City, Surabaya.

Musra Surabaya dihadiri sekitar 6.000 orang warga Jatim. Forum penyampaian pendapat rakyat tersebut diawali dengan paparan akademisi. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan aspirasi peserta dan e-voting capres dan cawapres.

Musra Indonesia digelar oleh 17 organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi. Musra akan digelar lagi antara lain di Yogyakarta, Sorong, dan Semarang. Musra Indonesia dijadwalkan tuntas pada Maret 2023 di Jakarta.

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko baru saja dianugerahi gelar Panglima kembali. Namun berbeda dengan gelar Panglima yang diberikan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), gelar Panglima ini diberikan oleh Majelis Tinggi Kerapatan Adat Negeri Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung.

Adapun Darjah Kehormatan Gelar Adat yang dianugerahkan kepada Moeldoko yakni Dato Sri Radendo Panglima Benteng Negeri (Datuk Sri Rdo).

“Saya ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih karena saya sudah dianugerahi gelar adat. Tapi dibalik gelar ini, tentu ada tanggung jawab untuk ikut menjaga adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai masyarakat lokal. Saya pun harus mengakselerasi pembangunan kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas saya selaku Kepala Staf Kepresidenan,” kata Moeldoko dalam acara penabalan Gelar Adat di Pangkalpinang.

Moeldoko dianggap layak untuk diberikan penghargaan berupa gelar adat atas dedikasinya pada kesejahteraan para petani, kepeduliannya pada kelestarian adat budaya negeri, komitmennya pada persatuan dan kesatuan bangsa, serta kepiawaiannya dalam memberikan pengayoman bagi masyarakat.

“Lengkaplah sudah gelar panglima saya,” canda Moeldoko

Perlu diketahui, Moeldoko telah menyandang setidaknya 4 gelar Panglima di militer Indonesia, diantaranya Panglima Divisi Infanteri I/Kostrad, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Panglima Kodam III/Siliwangi dan Panglima TNI.

“Yang kelima ini, gelar Panglima dari kota Pangkalpinang, kota seribu senyuman,” imbuhnya.

Tidak hanya menerima gelar adat, Moeldoko juga menandatangani prasasti amenitas dan meresmikan pusat kuliner Pantai Pasir Padi di Kota Pangkalpinang. Acara ini juga dihadiri oleh Pj Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin dan Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil.

Dalam sambutannya, Moeldoko berpesan agar sektor pariwisata Pantai Pasir Padi dikembangkan dengan berfokus pada 3 aspek, yakni Atraksi (seni, budaya, adat istiadat), Aksesibilitas (jalan, transportasi umum) dan Amenitas (fasilitas umum, penginapan, spot kuliner).

“Pangkalpinang ini luasnya hanya 104.506 km2, jumlah penduduk hanya 236.569. Pantai satu-satunya pun hanya Pantai Pasir Padi ini. Tapi kami tidak menyerah. Saya berharap Pak Moeldoko turut mengenalkan Pangkalpinang ke masyarakat di level nasional bahkan Internasional,” ungkapnya

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko minta kepada masyarakat agar tidak ragu dan takut untuk mengadukan persoalannya ke Kantor Staf Presiden. Terlebih jika masalah tersebut berkaitan dengan kinerja pemerintah.

“Kantor Staf Presiden itu Jembatan antara Presiden dengan rakyat. Jadi kalau ada masalah yang berkaitan dengan kerja pemerintah silahkan datang ke KSP,” Kata Moeldoko.

“Saya juga membuat program KSP Mendengar. Di mana kami turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga,” sambungnya.

Moeldoko menyebut Kantor Staf Presiden merupakan rumah pengaduan terakhir. Untuk itu, Ia selalu menekankan kepada seluruh staf agar semaksimal mungkin menyelesaikan berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

“Saya selalu tegaskan kepada staf KSP, kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah mau kemana lagi masyarakat akan mengadu. Ini yang menjadikan kerja KSP seperti buldoser. Semua harus tuntas,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013-2015 ini berpesan agar semua pihak menjaga situasi politik di tanah air tetap kondusif. Apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik.

Ia juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak terjebak dan larut oleh upaya kelompok-kelompok tertentu yang ingin melakukan politik adu domba atau pecah belah.

“Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita semua harus menjaga agar kondusivitas situasi politik itu tetap adem. Salah satunya dengan kegiatan festival banjari dan pengajian seperti ini,” tegas Moeldoko.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengungkapkan petugas menelusuri keberadaan Suwito Ayub yang terdeteksi melintas ke Singapura pada akhir 2021 dengan menggunakan identitas yang berbeda dengan data di Bareskrim.

“Kami sedang menelusuri dan sementara saat ini didapatkan informasi bahwa tersangka Ayub melintas ke Singapura pada akhir November 2021 dengan menggunakan identitas yang berbeda dengan data di Polri dan diduga menggunakan paspor palsu,” kata Whisnu kepada wartawan, Jakarta, Jumat (4/3/2022).

Menurut Whisnu, penyidik saat ini tengah menelusuri aset-aset tersangka untuk disita agar bisa dikembalikan kepada korban-korbannya.

Sebelumnya, Whisnu menyatakan bahwa penyidik telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk tersangka Suwito Ayub. Menurutnya, Suwito Ayub melarikan diri pada Kamis (24/2) lalu, saat penyidik akan melakukan pemeriksaan.

“Kita keluarkan DPO. Hari Kamis minggu lalu kita panggil tetapi tidak datang,” ujarnya.

Dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan KSP Indosurya Cipta ini, polisi menyatakan, telah menerima sebanyak 22 laporan masyarakat. Laporan tersebut tersebar di sejumlah Polda dan kemudian Bareskrim Polri mengambil alih perkara tersebut.

Di mana, dari 22 laporan tersebut, sebanyak 181 pengaduan dilakukan oleh 1.262 orang dengan jumlah kerugian mencapai Rp4.067.546.465.223. Sementara, total kerugian secara keseluruhan 14.500 investor diperkirakan mencapai Rp15,9 triliun.

Sejauh ini, Bareskrim telah memeriksa ratusan orang untuk mengusut kasus KSP Indosurya. Tiga orang telah ditetapkan tersangka dalam kasus ini, yakni HS, JI dan SA. (Inews)

Eranasional.com – Pemerintah membantah sengaja memperketat kegiatan masyarakat menjelang hari besar umat Islam seperti Lebaran . Pemerintah juga membantah sengaja menyajikan data lonjakan Covid-19.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengatakan bahwa penentuan pengetatan atau tidak mengacu pada data, para pakar, kajian, dan level PPKM setiap daerah.

“Judulnya saja sudah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM,” kata pria yang akrab disapa Bram dilansir dari portal MNC, Selasa (8/2/2022).

Kata Bram, indikator penentuan level PPKM tiap daerah mengacu pada rekomendasi pakar dan Badan Kesehatan Dunia (WHO), seperti angka kasus, testing, tracing, bed, dan lain-lain.

“Jadi sungguh tidak benar mengaitkan pengetatan dengan momentum perayaan agama tertentu. Hati-hati dengan upaya memecah belah. Sekarang adalah momentum kita untuk bersatu dan bergotong royong menghadapi gelombang Omicron,” katanya.

Sebagai informasi, sejumlah warganet menuding pemerintah memainkan data Covid-19 dan memperketat kegiatan masyarakat menjelang perayaan hari besar umat Islam seperti Ramadan, Idul Fitri, dan lainnya.

Pemerintah juga disebut melonggarkan kebijakan pengetatan ketika hari besar keagamaan agama lain. Hal ini dinilai tidak adil.

Medan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi, menghadiri Seminar Agraria dengan tema “Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Sumatera Utara”, di Universitas Sumatra Utara, Medan, Kamis (21/10/2021).

Dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menjadi pembicara kunci dengan tema “Posisi Penanganan Konflik Agraria di Sumatra Utara dalam Sektor Perkebunan”.

Wamen ATR/Waka BPN mengatakan, dalam penyelesaian konflik agraria dibutuhkan hati oleh para pelaksana karena menurutnya, hal ini bukan semata-mata pekerjaan pokok yang dikerjakan secara rutin, tapi merupakan kebijakan politik yang diharapkan akan menjadi kebijakan hukum.

“Kalau terkait politik, saya kira Presiden sudah jelas, melalui Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai eksekutor dari kebijakan politik Presiden, telah melakukan orkestrasi dalam penyelesaian konflik agraria,” ucapnya.

Surya Tjandra melanjutkan, bukan hanya butuh hati, tetapi dibutuhkan kombinasi antara hati para pelaksana, kemudian hukum dan political will menjadi penting.

Dalam kesempatan ini, ia mengajak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut andil mendalami kasus yang terjadi karena harus ada keterbukaan dan kejujuran dari kedua belah pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat. “Keterbukaan dan kejujuran menjadi penting kalau memang mau membereskan persoalan konflik agraria ini,” ujarnya.

Berkaca dari penanganan konflik agraria di Sumatra Utara, tepatnya di Simalingkar dan Sei Mencirim, Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan beberapa pembelajaran yang didapat. Pertama, kemampuan masyarakat untuk mengartikulasikan kebutuhan menjadi sangat krusial bagi pemerintah untuk memahami apa yang sesungguhnya dibutuhkan.

“Bagi saya pribadi, kehadiran Civil Society Organization (CSO) yang memberikan data dan mengadvokasi itu penting. Buktinya ketika ada momentum Presiden membuka diri, langsung kita bergerak membereskan 137 konflik pertanahan, baik yang APL maupun dalam kawasan hutan. Jadi, memang hati hukum politik harus digabung dalam upaya penyelesaian masalah seperti ini,” ungkap Surya Tjandra.

Pembelajaran kedua ialah adanya ruang untuk berdialog dengan intermediaries. Ini pun menjadi penting untuk memperoleh solusi yang sebisa mungkin disepakati oleh para pihak.

“Kalau saya lihat, paling tidak dalam dua kasus tadi itu memberikan kita ruang bernegosiasi, sampai di mana kita bisa berkompromi. Melihat di satu sisi secara legal, yuridis ini milik PTPN, tetapi masyarakat minta dikeluarkan dan PTPN tidak bisa mengeluarkan begitu aja karena ini aset BUMN. Namun, kita lihat bagaimana kita memberikan ruang dan jalan tengah. Dalam poin itulah peran intermediaries menjadi sangat penting,” jelas Wamen ATR/Waka BPN.

Lebih lanjut, pembelajaran yang bisa diambil dari penyelesaian sengketa di Simalingkar dan Sei Mencirim ialah pemerintah dan kementerian/lembaga, perlu mengambil waktu dan perhatian khusus untuk memahami dan mencari solusinya bersama-sama.

“Itu yang dikerjakan KSP dan berbagai kementerian/lembaga saat ini. Jadi saya kira, ruang itu atas perintah Presiden langsung. KSP sebagai koordinator, kita ini pendukung. Itu tidak pernah kejadian, cuma di zaman Presiden Jokowi ini,” tutur Surya Tjandra.

Terakhir sebagai pembelajaran Wamen ATR/Waka BPN menyatakan, seharusnya dalam penyelesaian konflik pertanahan bisa diselesaikan pada tingkat kementerian, tidak sampai Presiden RI.

“Nah, ini dengan catatan seluruh kementerian terkait, mematuhi kaidah pemanfaatan dan pemilikan lahan, serta menyusun kebijakan yang mendukung penyelesaian konflik,” pungkasnya.

Hadir sebagai narasumber dalam seminar yang diselenggarakan oleh Komnas HAM dan Universitas Sumatra Utara, yaitu Syska Naomi Hutagalung selaku Tenaga Ahli Madya Kedeputian II KSP, Apri Dwi Sumarah selaku Kepala Balai
Perhutanan Sosial dan Kemitraan (BPSKL), Henry Saragih selaku Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI), dan hadir secara daring Abdon Nababan selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di regional Sumatra. Sebagai moderator, Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik.

Jakarta- Presiden Joko Widodo akan melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hari ini. Salah satu nama yang akan dilantik hari ini adalah Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengonfirmasi kabar pelantikan Megawati itu. Akan tetapi, ia tak mengungkap nama lain yang masuk dalam Dewan Pengarah BRIN.

“(Pelantikan) BRIN, dewan. Iya (Megawati),” ucap Heru lewat keterangan tertulis, Rabu (13/10).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelantikan akan dilaksanakan pada 13.00 WIB. Jokowi akan melantik Megawati dan sejumlah anggota Dewan Pengarah BRIN di Istana Negara, Jakarta.

BRIN didirikan pada 2019 menyusul Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pada awalnya, BRIN dipimpin oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek).

Tahun ini, Jokowi melebur Kemenristek dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BRIN pun berdiri menjadi lembaga sendiri.

Saat ini, BRIN dipimpin Laksana Tri Handoko. Badan itu menaungi sejumlah lembaga riset yang terlebih dulu ada, seperti LIPI, Batan, dan Lapan.

Selain pelaksana, BRIN juga memiliki Dewan Pengarah. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 menyebut Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah pejabat Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Jabatan itu diduduki oleh Megawati Soekarnoputri.

Jakarta- Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko, resmi melaporkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Bareskrim Polri pada Jumat, (10/9). Yang dilaporkan olehnya adalah dua peneliti ICW, atas dugaan pencemaran nama baik.

“Saya Moeldoko selaku warga negara yang taat hukum, siang hari ini laporkan saudara Egi dan Miftah karena telah melakukan pencemaran atas diri saya,” kata Moeldoko di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat 10 September 2021.

Sebenarnya, mantan Panglima TNI ini sudah memberikan kesempatan berulang kali kepada terlapor untuk bisa menjelaskan dengan baik dan menunjukkan bukti-bukti, atas tuduhan yang dialamatkan ICW terkait obat COVID-19 yakni Ivermectin.

“Kalau itu tidak bisa, saya beri kesempatan lagi untuk minta maaf dan mencabut. Tapi sampai saat ini, itikad baik saja tidak dilakukan. Dengan terpaksa, saya selaku warga negara yang punya hak sama dengan yang lain, saya lapor. Ini tanda bukti lapor,” jelasnya.

Maka dari itu, Moeldoko menghormati proses hukum sehingga menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada penyidik Bareskrim.

“Saya datang sendiri sebagai warga negara. Berkaitan persoalan perkara dan teknik, nanti Pak Otto Hasibuan (kuasa hukum Moeldoko) yang jelaskan,” jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, Kuasa hukum Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Otto Hasibuan mengatakan kembali melayangkan surat peringatan ketiga dan memberikan kesempatan terakhir bagi peneliti ICW Egi Primayogha, untuk meminta maaf dan mencabut pernyataannya.

Ini buntut pernyataan ICW terkait dugaan keterlibatan Moeldoko dalam pendistribusian obat antiparasit Ivermectin, dan impor beras kerja sama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dengan PT Noorpay Nusantara.

“Jadi tadi saya kirim surat ke saudara Egi, surat teguran yang ketiga dan yang terakhir. Secara tegas kami menyatakan, kami memberikan waktu 5×24 jam (untuk menjawab). Jadi lima hari supaya dia longgar,” kata Otto pada Jumat, (20/8)

Bintan – Indonesia yang merupakan negara kepulauan mendorong masyarakat untuk tinggal di wilayah pesisir atau permukiman di atas air. Hal ini menjadi suatu persoalan dikarenakan permasalahan legalisasi aset atas wilayah yang ditempati masyarakat tersebut. Untuk itu, pemerintah membuat suatu terobosan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK) yang diupayakan dapat mengatasi permasalahan wilayah masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir maupun permukiman di atas air.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam sambutannya di acara Diskusi Publik #Road to Wakatobi From Kepri dengan tema “Legalisasi Permukiman Masyarakat di Atas Air Pasca UUCK,” secara daring, Rabu, (01/09/2021).

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa negara hadir dalam memfasilitasi masyarakat yang tinggal di permukiman di atas air dan diberikan hak di atas bangunannya yang pada umumnya masyarakatnya memiliki kondisi ekonomi yang kurang baik. Sehingga, diharapkan masyarakat mendapatkan akses perbankan.

“Saya konsisten sekali dalam hal ini, saya selalu katakan berikan HGB (Hak Guna Bangunan) jika tidak bisa diberikan hak miliknya, karena HGB bisa diperpanjang jangka waktunya atau diperbarui,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Staf Presiden, Moeldoko menuturkan jika Presiden RI, Joko Widodo menaruh perhatian yang besar terhadap Reforma Agraria. Jika Reforma Agraria berhasil dijalankan dengan baik, akan menimbulkan efek positif terhadap masyarakat.

“Dengan penguatan Reforma Agraria masyarakat menjadi meningkat kesejahteraannya. Untuk itu, keterlibatan kementerian/lembaga dibutuhkan sehingga tanah-tanah tersebut dapat membawa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan,” tuturnya.

Manfaat lain dari legalisasi aset pada wilayah pesisir maupun wilayah pulau-pulau terluar, selain mendapatkan kejelasan hak hukum atas tanah, dapat juga menjadi alat bukti jika terjadi konflik antar negara. “Pulau-pulau terluar perlu disertipikasi sehingga jika ada konflik antar negara di perbatasan bisa menjadi alat bukti, maka dari itu hal ini diperlukan kerja sama antar kementerian,” ujar Kepala Staf Presiden.

Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra yang hadir secara luring ini mengatakan bahwa rakor ini diselenggarakan untuk menyinkronkan penataan aset dan akses dari kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Reforma Agraria.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk percepatan legalisasi aset di wilayah pesisir dan kepulauan.

“Kita butuh kerja sama dan kami siap, kita jadikan forum ini sebagai sarana untuk mendiskusikan sehingga menjadi banyak catatan dan nanti dapat kita bawa ke dalam GTRA Summit di Wakatobi serta kami Kementerian ATR/BPN akan terus lakukan konsolidasi guna mempercepatnya,” kata Surya Tjandra.

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menuturkan kepemilikan hak atas tanah dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena mendapat kepastian hukum.

“Hadirnya UUCK diharapkan masyarakat yang tinggal di pesisir laut segera bisa diberikan haknya, khususnya Provinsi Kepri yang wilayahnya banyak pesisir,” imbuhnya.

Pada acara ini turut hadir secara daring Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana; Dirjen Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Adi Darmawan; Dirjen Pengelolaan Ruang Laut dari Kementerian KKP, Pamuji Lestari dan juga hadir secara luring Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Askani; beserta jajaran