Di hadapan publik, Kepala Negara meminta agar segala bentuk penyelewengan uang rakyat segera dihentikan karena masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dalam menilai keadilan.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang berlangsung di Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Dengan nada bicara yang lugas dari atas podium, Prabowo mengingatkan bahwa dirinya tidak akan lelah untuk terus menyuarakan perang terhadap korupsi.

“Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi, saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktik-praktik kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan!” tegas Prabowo dalam pidatonya.

Desak Pengembalian Aset Negara

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa status Indonesia sebagai bangsa yang pemaaf tidak boleh disalahgunakan untuk meloloskan para pencuri uang negara.

Menurutnya, penegakan hukum dan keadilan tetap menjadi prioritas utama pemerintah demi memulihkan hak-hak masyarakat.

Beliau pun mendesak agar para koruptor segera memulangkan kekayaan negara yang telah mereka ambil secara ilegal.

“Kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan,” ujarnya menambahkan.

Alokasi Anggaran untuk Kesejahteraan Profesi Krusial

Dalam pandangan Prabowo, kekayaan negara sudah sepatutnya dikelola dengan bijak demi meningkatkan taraf hidup masyarakat luas, termasuk membenahi sektor pendidikan.

Salah satu strategi konkret pemerintah dalam menekan ruang gerak korupsi dan praktik pungutan liar adalah dengan memastikan pemenuhan gaji yang layak bagi para aparatur sipil dan penegak hukum. Dana yang berhasil diselamatkan dari korupsi nantinya akan dialokasikan untuk menyokong upah profesi-profesi vital.

“Rakyat butuh sekolah yang baik, guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan Polisi butuh gaji yang baik, supaya mereka tidak memeras dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka nggak korupsi,” papar mantan Menteri Pertahanan tersebut.

Bersih-Bersih Sektor BUMN

Selain memberikan peringatan kepada individu pelaku korupsi, langkah bersih-bersih ini juga dipastikan akan menyasar sektor kelembagaan.

Presiden secara blak-blakan menyoroti kondisi Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang dinilainya kerap menjadi ladang subur bagi praktik rasuah selama ini.

Pemerintah berkomitmen penuh untuk melakukan penataan dan reformasi total pada perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut agar dapat berfungsi optimal bagi pembangunan nasional.

“BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi,” pungkas Prabowo menutup arahannya. []

“Saya bertekad memberantas korupsi, sekuat apa pun mereka, Demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun, saya yakin rakyat bersama saya,” ujar Presiden Prabowo di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).

Dia juga menyoroti tindakan anarkistis dengan membakar sejumlah gedung DPRD. Presiden menegaskan tindakan tersebut sudah masuk kategori makar.

“Di Sulawesi Selatan ada empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban, gedung DPR dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi,” jelas Prabowo.

Kepala Negara telah memerintahkan semua aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas. Ia memastikan ada sanski tegas demi menyalamatkan masyarakat.

“Jadi, semua aparat negara akan selidiki, siapa yang bertanggung jawab, saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu, saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apa pun saya hadapi atas nama rakyat,” pungkas Prabowo.

“Kalau itu amnesti dan abolisi akan diberikan kepada para koruptor, ini sangat tidak tepat dan itu sangat menyakiti hati rakyat,” ucap Zaenur, dikutip dari Kompas TV, Senin 23 Desember 2024.

Zaenur menegaskan, apa yang dilakukan oleh koruptor kepada rakyat Indonesia sangat jahat dan merugikan.

“Kelakuan mereka sangat merugikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, dan tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara pengampunan seperti ini,” ujarnya.

“Bahkan kalau kita lihat dalam hukum positif saat ini di pasal 4 Undang-Undang 31 tahun 1999 junto 20/2001, itu sudah sangat jelas bahwa pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghilangkan unsur pidana, apalagi kalau kemudian itu mau di-by-pass dengan menggunakan hak prerogatif presiden dalam bentuk amnesti dan abolisi,” lanjutnya.

Bagi Zaenur, pengampunan terhadap koruptor bisa diterapkan kepada korporasi atau pelaku korporasi yang kalau ditersangkakan dan dituntut secara pidana berdampaknya luas kepada ketenagakerjaan maupun perekonomian.

“Itu pun tidak bisa langsung diterapkan, kalau mau diterapkan maka harus melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto 20 Tahun 2001 Undang-Undang Tipikor,” kata Zaenur.

Selain itu, sambung Zaenur, perlu juga dilakukan investigasi dan harus ada pengakuan.

Sehingga pengampunan tidak bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, apalagi diam-diam.

“Semua harus transparan, publik juga bisa melakukan pengawasan sehingga ada equal treatmen, juga itu merupakan suatu prosedur yang diakui secara hukum, itu merupakan salah satu proses due process of law bukan keluar dari konteks penegakan hukum,” tegasnya. []

Apalagi kata Mahfud, persoalan korupsi sampai dengan saat ini masih menjadi momok tersendiri di Indonesia.

Belum ada formula yang tepat untuk memastikan pemberantasan korupsi bisa dihentikan.

“Secara politik, psikologis saya kira itu ekspresi niat baik Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah korupsi yang nampaknya hampir membuat frustasi,” kata Mahfud di kantor MMD Initiative, Jakarta Pusat, Jumat 20 Desember 2024.

Sebagai bentuk narasi, Mahfud menilai bahwa statemen Presiden Prabowo Subianto patut dihargai.

“Kita harus hargai,” ujarnya.

Hanya saja ia memberikan peringatan kepada Presiden Prabowo, bahwa jika hal itu dilakukan, ada risiko yang bakal terjadi.

Salah satunya adalah penegakan azas transparansi dan akuntabilitas.

“Menurut saya itu berisiko, kalau misalnya memaafkan korupsi apalagi dengan diam-diamnya. Azas pemerintahnya menyangkut akuntabilitas pertanggungjawabannya gimana, siapa yang melapor dan korupsi apa, dan apa jumlahnya benar?,” tanya Mahfud.

“Azas transparansi juga bagaimana? Belum lagi bertentangan dengan Undang-Undang,” sambung Mahfud MD.

Oleh sebab itu, ia berharap agar pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan dengan pendekatan formula yang jauh lebih tepat dan efektif.

“Memang kita akui bahwa ada beberapa yang laku, tapi juga ada beberapa yang tidak laku, bahkan yang tidak laku mungkin sudah beberapa kali dilelang, itu belum laku,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

Barang yang dilelang merupakan aset yang sudah dirampas dan memiliki kekuatan hukum tetap. Aset milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo paling banyak laku.

Aset Rafael yang laku senilai Rp7,9 miliar. Itu, berupa tanah, tas, perhiasan, jam, sampai ikat pinggang mewah.

Lalu, ada juga barang milik eks pejabat Ditjen Pajak Eko Darmanto yang laku terjual sampai Rp3,2 miliar. Total aset Eko yang dilelang sebanyak 14 buah.

Menanggapi berita yang beredar, Raffi Ahmad beri bantahan. Raffi Ahmad mengatakan bahwa berita tersebut tidak benar adanya. Lantas Raffi Ahmad meminta masyarakat untuk tak percaya dengan tudingan tersebut.

“Kalau ada berita-berita yang seperti itu yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya.”

“Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu,” kata Raffi Ahmad, dikutip dari YouTube Cumicumi, Jumat (2/2/2024).

Kendati demikian, Raffi Ahmad mengaku dirinya tak patah semangat meskipun namanya dijatuhkan hingga difitnah. Dengan adanya pemberitaan tersebut, suami dari Nagita Slavina itu justru tetap semangat untuk terus berkarya.

“Aku juga enggak patah semangat meskipun dijatuhin difitnah diapain, nggak apa-apa.”

“Ini membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya,” ucapnya.

“Indonesia ini terlalu banyak yang dikorupsi, jadi pertumbuhan ekonominya tidak pernah maksimal,” kata Mahfud, Jumat, 22 Desember 2023.

Menurut cawapres nomor urut tiga ini, tren pertumbuhan ekonomi suatu negara berbasis pada empat sektor, yakni belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, ekspor dan impor, serta digitalisasi.

Masalahnya, lanjut Mahfud, di keempat sektor itu terlalu banyak korupsi.

Dia kemudian mengungkapkan data perkara korupsi dan TPPU yang ditangani jajarannya selama empat tahun terakhir.

“Kasus korupsi dan pencucian uang yang saya tangani dalam empat tahun terakhir sebagai Menkopolhukam senilai Rp 700-an triliun,” ungkap Mahfud.

Adapun kasus-kasus korupsi yang dimaksud Mahfud yakni hak tagih skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang macet selama 22 tahun, mafia tanah, dana investasi di Asabri, penyanderaan 126 kapal pengangkut batu bara, hingga dugaan pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp346 triliun.

Menko Polhukam ini mengatakan perempuan memiliki peran penting untuk ikut membangun negara. Lalu dia menyinggung banyak koruptor masuk penjara karena tuntutan istri.

Awalnya, Mahfud berbicara setiap seorang ibu bisa menciptakan surga bagi anak-anaknya.

“Kalau ibu-ibu berlaku tidak benar, tidak mendidiknya dengan benar, tidak mengasihinya dengan benar, anak-anak itu tidak akan mendapat surga, baik di dunia maupun di akhirat. Karena anak menjadi tidak terarah,” kata Mahfud saat berpidato di acara Halaqah Kebangsaan dan Pelantikan Pengurus Majelis Zikir Al-Wasilah Sumatera Barat, di Asrama Haji Kota Padang, Minggu, 17 Desember 2023.

Kemudian Mahfud menyinggung peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap tahunnya tanggal 22 Desember sebagai bentuk penghormatan diberikan kepada seluruh ibu di seluruh dunia yang telah berhasil dan banyak berkorban untuk kebaikan anak-anaknya.

“Kaum perempuan itu adalah tiangnya negara. Perempuan adalah tiangnya negara. Kalau perempuan di suatu negaranya itu baik, maka negaranya itu akan baik. Kalau perempuannya tidak baik, negaranya tidak akan baik. Di sini kaum perempuan dan ibu-ibu punya peran penting nantinya untuk ikut membangun negara,” tuturnya.

Setelah itu dia membahas mencontohkan banyak kasus, para suami yang terjerumus ke dalam kejahatan karena istrinya tidak baik.

Jokowi mengatakan itu saat berpidato di acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.

Menurut Jokowi, UU Perampasan Aset merupakan penguat pencegahan korupsi dari sisi regulasi.

“Mengenai penguatan regulasi, UU Perampasan Aset penting untuk segera diselesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara,” kata Jokowi.

Dia pun berharap pemerintah dan DPR dapat segera membahas dan mengesahkan UU Perampasan Aset.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang mendorong pemetaan transfer perbankan.

Menurut dia, dengan adanya UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal maka seluruh transfer perbankan akan lebih transparan dan akuntabel.

Dia mencatat ada 1.385 kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara, swasta, hingga birokrat pada periode 2004 sampai dengan 2022.

Jokowi mengungkapkan itu dalam acara puncak Hari Antikorupsi Sedunia 2023 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2023.

Kemudian dia merinci angka pejabat negara, swasta dan birokrasi yang telah dipenjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Berdasarkan catatan yang saya miliki, dari 2004-2022 yang dipenjara karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD. Itu termasuk mantan Ketua DPR (Setya Novanto) dan juga Ketua DPRD. Ada 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur dan 162 bupati/wali kota,” paparnya.

Selanjutnya, kata Jokowi, ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi, 8 komisioner, di antaranya KPU, KPPU, dan Komisi Yudisial (KY), dan juga 415 pihak swasta, serta 363 birokrat terlibat praktik korupsi.

Menurut Jokowi, tidak ada negara lain di dunia yang memenjarakan pejabatnya sebanyak Indonesia. Dia merasa ironis kasus korupsi masih banyak ditemukan hingga saat ini.

“Banyak sekali. Sebutan negara lain yang memenjarakan pejabat negaranya sebanyak di Indonesia. Apakah dengan banyaknya memenjarakan pejabat, korupsi akan berhenti atau berkurang? Ternyata sampai sekarang masih kita temukan banyak kasus korupsi,” ujarnya.

Karena itu, kata Jokowi, perlu dilakukan evaluasi total terkait hal ini. Dia setuju dengan adanya program pendidikan, pencegahan, hingga penindakan yang dicanangkan KPK, tapi perlu ada sesuatu yang harus dievaluasi.

“Artinya ini perlu mengevaluasi total. Saya setuju apa yang disampaikan Ketua KPK, pendidikan, pencegahan, dan penindakan, tapi memang ada sesuatu yang harus dievaluasi total,” pungkasnya. (*)

KPK menyebut Gazalba Saleh menerima sejumlah gratifikasi, salah satunya untuk mengadili Rennier Latief.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Gazalba diduga menerima suap dan gratifikasi sebagai imbalan mengkondisikan amar putusan beberapa kasus korupsi.

“Dari pengkondisian isi amar putusan tersebut, GS (Gazalba Saleb) menerima pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penerimaan gratifikasi di antaranya untuk putusan dalam perkara kasasi dengan terdakwa Edhy Prabowo (eks Menteri KKP), Rennier Abdul Rahman Latief dan peninjauan kembali dari Terpidana Jafar Abdul Gaffar,” kata Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 30 November 2023.

Sebagai informasi, Rennier Abdul Rahman Latief dituntut oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi di PT ASABRI. Rannier dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena diyakini bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor. Jaksa menuntut Rennier Abdul Rahman Latief selama 8 tahun penjara dan uang pengganti Rp254 miliar.

Pada 2 Februari 2023, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan Rennier terbukti korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara serta denda sebesar Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.

JPU tidak terima putusan itu dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Hasilnya, Ketua Majelis Hakim PT DKI Tjokorda Rai Suamba dengan anggota Singgih Budi Prakoso, Gunawan Gusmo, Anthon Saragih dan Gatut Sulistyo memperkuat putusan PN Jakpus, dan menilai hukuman 1 tahun penjara terhadap Rennier Abdul Rahman Latief sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat juga telah dipertimbangan dengan tepat dan benar.

Tetap tidak puas dengan putusan itu, JPU mengajukan kasasi. Hasilnya  sangat mengejutkan, bukannya diperberat, Rennier malah dibebaskan.

Putusan itu diketok oleh Ketua Majelis Sofyan Sitompul dengan anggota Sinintha Sibarani dan Gazalba Saleh.

Ternyata, Sofyan Sitompul dan Gazalba Saleh juga satu majelis saat mengadili kasus Edhy Prabowo.

Saat itu, keduanya membuat putusan mengurangi masa hukuman Edhy Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara dengan alasan Edhy Prabowo telah berbuat baik selama menjadi Menteri KKP.

Belakangan, putusan Edhy Prabowo juga disebut KPK berindikasi gratifikasi dan pencucian uang. (*)

Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Deddy Eduar Eka Saputra menjelaskan pemberian remisi kepada Edhy Prabowo yang terbilang banyak itu karena yang bersangkutan berkelakuan baik.

“Berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana totalnya dia mendapat remisi sebanyak 7 bulan 15 hari,” kata Deddy Eduar, Rabu, 20 November 2023.

Ternyata, Edhy Prabowo mendapat Pembebasan Bersyarat (PB) sejak 18 Agustus 2023. Selama masa pembebasan bersyarat, dia masih wajib lapor.

“Selama menjalani PB, yang bersangkutan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas II Ciangir,” ujarnya.

Sebagai pengingat, Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada November 2020. Setelah menjalani pemeriksaan, dia ditetapkan sebagai tersangka.

Pada akhirnya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menghukumnya 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Edhy Prabowo terbukti menerima suap yang totalnya sebesar Rp25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster atau benur. (*)

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan dalam laman tersebut masyarakat bisa mencari tahu mulai dari informasi umum, peran dalam produksi undang-undang, hingga riwayat hukum seorang caleg apakah pernah menjadi terpidana korupsi, dan kasus hukum lainnya yang pernah menyeret nama caleg tersebut.

“Bagaimana rekam jejak mereka (caleg) soal regulasi-regulasi bermasalah, apakah mereka patuh atau tidak patuh dengan LHKPN atau mungkin mereka pernah terindikasi terlibat dalam praktik korupsi,” kata Kurnia di Jakarta, Minggu, 26 November 2023.

Sejauh ini, lanjut Kurnia, ICW telah mengumpulkan dan mengunggah data 491 caleg DPR RI dari berbagai partai.

Diakuinya,  ICW memiliki keterbatasan sehingga tidak mungkin memasukkan data riwayat hidup semua caleg DPR RI.

Untuk itu, ICW yang dibantu Koalisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Pidana Kekerasan (KontraS), Greenpeace, dan Narasi menentukan sejumlah klaster. Di antara klaster tersebut adalah caleg yang masih satu keluarga dengan pejabat teras partai politik.

Kurnia menyebutkan, di antara anak pejabat teras partai itu adalah Ravindra Airlangga, anak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang maju di Dapil Jawa Barat V.

JAKARTA, Eranasional.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) sedikitnya ada 15 eks koruptor jadi caleg DPR RI dan DPD RI. ICW mendorong KPU untuk mengungumkan nama-namanya.

“KPU harus segera mengumumkan status mantan terpidana korupsi dalam Daftar Calon Sementara (DCS) bakal caleg,” kata ICW melalui siaran persnya, Jumat (25/8/2023).

ICW menilai, KPU masih memberi “karpet merah” kepada koruptor. Seharusnya KPU mengumumkan status hukum mereka yang maju kembali sebagai caleg.

“Jika pada akhirnya para mantan terpidana korupsi tersebut lolos dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), tentu probalitas masyarakat memilih calon yang bersih dan berintegritas akan semakin kecil. Padahal, hasil survei jajak pendapat yang dipublikasikan oleh Litban Kompas menunjukkan bahwa sebanyak 90 persen responden tidak setuju mantan napi korupsi maju sebagai caleg dalam Pemilu,” kata ICW.

Padahal, ICW menyebutkan, pada Pemilu 2019 lalu, KPU mengumumkan daftar nama caleg yang berstatus sebagai mantan narapidana kasus korupsi. ICW mendesak KPU sekarang mengumumkan status hukum para caleg bermasalah tersebut.

“Berbeda dengan kondisi pada Pemilu 2019, KPU RI saat itu justru sangat progresif mengumumkan daftar nama caleg yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi. Artinya, langkah KPU RI saat ini jelas sebuah langkah mundur, tidak memiliki komitmen antikorupsi dan semakin menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk menegakkan prinsip pelaksanaan pemilu yang terbuka dan akuntabel sebagaimana disinggung padal Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” tegas ICW.

Pada rilisnya, Jumat (25/8), ICW melampirkan 12 nama bakal caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi. Dan, Sabtu (26/8), ICW menambahkan tiga nama lagi.

JAKARTA, Eranasional.com – Sejumlah mantan pejabat negara yang terjerat kasus korupsi alias koruptor, tengah bersuka cita. Mereka mendapatkan remisi atau potongan masa hukuman dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-78.

Pertama adalah mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Dia mendapatkan remisi sebanyak 4 bulan. Dua lagi adalah eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin masing-masing dipotong masa hukumannya sebanyak 3 bulan.

Ketiga koruptor itu saat ini mendekam di Lapas Tangerang. Kalapas Tangerang Asep Sutandar mengatakan ketiganya diberi remisi karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di lapas.

“Dan mengikuti pembinaan yang kami lakukan di lapas,” kata Asep, Jumat (18/8/2023).

Asep menjelaskan, tiga mantan pejabat negara itu merupakan bagian dari 943 warga binaan masyarakat (WBP) Lapas Kelas I Tangerang yang mendapatkan remisi umum (RU) pada HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2023.

Kata dia, pemberian potongan masa pidana ini diberikan kepada seluruh narapidana, tidak terkecuali kepada koruptor, sebagaimana diatur dalam UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, pemberian remisi ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 7/2022 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak WBP, serta Keputusan Presiden (Kepres) No. 174/1999 tentang remisi.