Kopdes – Politik Eranasional.com

Rekrutmen Besar Kopdes Merah Putih 2026, Peluang Kerja 35 Ribu

Aditya — Fri, 17 Apr 2026 03:24:52 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Indonesia kembali membuka peluang kerja dalam skala besar melalui program rekrutmen manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang mencapai puluhan ribu posisi. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi berbasis desa sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang ingin berkontribusi langsung dalam pembangunan daerah.

Total lowongan yang tersedia mencapai 35.476 posisi, terdiri dari sekitar 30.000 manajer koperasi desa serta 5.476 posisi tambahan yang tersebar di sektor kampung nelayan. Seluruh proses rekrutmen dan pengelolaan tenaga kerja ini berada di bawah koordinasi perusahaan milik negara, yakni PT Agrinas Pangan Nusantara dan PT Agrinas Jaladri Nusantara, yang ditunjuk sebagai pelaksana program.

Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan pekerjaan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk membangun sistem ekonomi desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan adanya manajemen profesional di tingkat koperasi desa, diharapkan aktivitas ekonomi lokal dapat berkembang lebih cepat, efisien, dan mampu bersaing di tingkat nasional.

Menariknya, kesempatan ini terbuka luas bagi lulusan pendidikan tinggi, tidak hanya terbatas pada jenjang sarjana. Pemerintah memberikan kesempatan bagi lulusan Diploma (D3), Sarjana Terapan (D4), hingga Sarjana (S1) dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan tenaga kerja dalam program ini tidak hanya berfokus pada latar belakang akademik tertentu, tetapi lebih pada kemampuan manajerial dan kesiapan untuk bekerja di lapangan.

Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon pelamar antara lain memiliki pendidikan minimal D3 hingga S1 dari semua jurusan, usia maksimal 35 tahun, serta memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75. Selain itu, pelamar juga diwajibkan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, mengingat cakupan program ini yang menjangkau berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil.

DPR Bantah Dukung Penutupan Gerai Ritel Modern, Said Abdullah Luruskan Isu

Aditya — Mon, 23 Feb 2026 22:11:19 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meluruskan isu yang berkembang di ruang publik terkait kabar bahwa DPR mendukung langkah penutupan gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret demi memperkuat Koperasi Desa. Ia memastikan informasi tersebut tidak benar dan menegaskan bahwa DPR tidak memiliki kewenangan untuk menutup ataupun mencabut izin usaha perusahaan ritel.

Menurut Said, kewenangan perizinan dan operasional usaha sepenuhnya berada di tangan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini, kementerian teknis seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki peran sesuai tugas dan fungsinya.

“Perlu kami tegaskan bahwa DPR RI tidak pernah mengambil keputusan untuk menutup usaha ritel modern mana pun. DPR bekerja sesuai fungsi konstitusional, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Urusan izin usaha dan operasional perusahaan merupakan kewenangan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang,” ujar Said Abdullah di Jakarta, Senin (23/02/2026).

Ia menjelaskan, wacana yang beredar kemungkinan muncul dari diskusi mengenai penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang tengah menjadi perhatian dalam strategi pembangunan ekonomi berbasis desa. Dalam sejumlah rapat kerja dan forum resmi, terdapat aspirasi agar koperasi desa mendapatkan ruang tumbuh yang lebih besar di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif.

Namun demikian, Said menekankan bahwa diskursus tersebut tidak pernah menjadi keputusan formal DPR untuk membatasi atau bahkan menutup usaha ritel modern. Ia menyebut pembahasan yang berkembang sebatas upaya mencari formulasi kebijakan yang mampu memperkuat ekonomi kerakyatan tanpa menimbulkan gejolak di sektor usaha.

Menurutnya, penguatan koperasi desa harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan nasional yang inklusif. Pemerintah selama ini terus mendorong pengembangan koperasi dan UMKM sebagai fondasi utama ekonomi rakyat.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sektor UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di Indonesia. Angka tersebut menggambarkan betapa strategisnya posisi ekonomi kerakyatan dalam menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi nasional.

Mendagri Dukung Percepat Pendaftaran Lahan Kopdes Merah Putih

Agung Nugroho — Fri, 31 Oct 2025 23:52:17 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan pendataan aset lahan milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, seperti gerai dan pergudangan. Ia menegaskan, Kopdeskel merupakan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden, sehingga harus didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Itu sudah masuk visi-misi Beliau (Presiden) dan termasuk salah satu program strategis Quick Win Beliau,” jelasnya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Kopdeskel Merah Putih yang berlangsung secara virtual dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (31/10/2025).

Untuk mempercepat proses tersebut, Mendagri menekankan pentingnya dukungan dan langkah konkret dari para kepala daerah. Ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota menjadikan pendataan lahan ini sebagai prioritas daerah. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan jajaran dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ia meminta Pemda aktif memberikan arahan kepada kepala desa dan perangkatnya untuk melakukan pendataan lahan pemerintah. “Tolong diberikan arahan, baik rekan-rekan gubernur, terutama bupati dan wali kota, karena bupati dan wali kota adalah pejabat pembina kepegawaian kepala desa dan perangkatnya,” ujarnya.

Mendagri juga menekankan agar Pemda memperhatikan empat kriteria utama lahan yang layak digunakan untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih. Kriteria tersebut mencakup status hukum lahan yang jelas; luas minimal 1.000 meter persegi; lokasi strategis dan mudah diakses masyarakat; serta kondisi tanah siap dibangun dan tidak berada di wilayah rawan bencana.

Ia menjelaskan, Kemendagri telah membentuk Satgas percepatan pendataan lahan Kopdeskel Merah Putih. Satgas tersebut terdiri dari empat tim dengan pembagian tugas yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Satgas ini akan bekerja secara paralel dengan pihak terkait lainnya, termasuk TNI.

“Nanti kita akan melakukan evulasi seminggu sekali. Seminggu sekali, khusus kita membacakan nanti daerah-daerah mana saja yang sudah ada progres, mana yang tidak,” jelasnya.

Mendagri optimistis sinergi antara pemerintah pusat, TNI, Pemda, termasuk pemerintah desa akan mempercepat pendataan lahan pemerintah untuk Kopdeskel Merah Putih. Ia menekankan pentingnya keberadaan Kopdeskel Merah Putih bagi penguatan pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi.

“Mohon dengan segala hormat, rekan-rekan kepala daerah, kita bergerak. Tapi ya enggak semua datang dengan seketika, semua harus melalui proses,” jelasnya.