JAKARTA, Eranasional.com – Partai Golkar dan PAN menyatakan secara resmi mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menilai dukungan dua partai politik tidak dapat menjamin akan memenangkan Pilpres 2024.

Dia mencontohkan ketika berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilpres 2024. Saat itu dukungan daru parpol-parpol yang ia dan SBY tidak banyak.

“Waktu 2025, Anda pasti masih ingat. Kita hanya didukung empat partai saja atau 11 persen. Tapi kemenangan yang kita raih 60 persen. Tidak simetris sama sekali dengan dukungan partai politik,” kata JK di kantor PMI Pusat, Jakarta, Senin (14/8/2023).

JK menyatakan, yang menjadi penentu kemenangan pasangan capres-cawapres di pemilu adalah rakyat, bukan partai politik. Sebab rakyat punya pilihan masing-masing.

“Yang memilih kan rakyat. Partai hanya mengusulkan. Terserah rakyat siapa yang akan mereka pilih. Rakyat ada yang ikut pilihan partainya, ada juga yang tidak. Selama ini kan begitu,” ujarnya.

Contoh lainnya pada Pilpres 2009, saat itu dia maju sebagai capres dengan cawapresnya Wiranto.

Katanya, jika dihitung, dirinya yang saat itu diusung Golkar bisa meraih dukungan suara mencapai 20 persen, tapi kenyataannya jauh di bawah itu dan kalah.

“Pengalaman saya dengan Pak Wiranto 2009 lali, kalau dihitung-hitung jumlah suaranya yang didapat lebih dari 20 persen. Kenyataannya hanya dapat 14 persen, tidak simetris dengan dukungan partai politik. Kalau sudah masuk ke pemilu, rakyat tidak lagi melihat partainya, tapi melihat tokohnya,” ucap JK.

Diberitakan sebelumnya, empat partai memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar dan PAN.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengibaratkan berpolitik itu seperti sedang berdansa. Dia mengatakan itu menanggapi pertanyaan terkait arah koalisi PDI Perjuangan ke depan.

Awalnya, Megawati mengatakan PDIP sangat terbuka terhadap partai-partai lain. Namun, saat ini, partainya memilih untuk melihat dari kejauhan situasi politik yang berkembang.

“Kalau saya ditanya, apakah akan ada partai-partai datang ke PDIP, ya kami terbuka saja. Mana pernah sih kami menutup diri. Tapi sekarang ini kami melihat dari kejauhan,” kata Megawati di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2023).

Dia pun mengibaratkan berpolitik layaknya seperti orang yang sedang berdansa. Menurut Megawati, seorang politikus harus bisa melihat cara berdansa yang enak dengan mengamati suasana politik.

“Saya bilang kepada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asyik loh, seperti sedang berdansa. Tetapi kalau berdansa, kita juga harus tahu berdansa yang paling enak itu bagaimana sih. Jadi saya mengamati terlebih dahulu suasana politiknya bagaimana,” imbuhnya.

Dari pengamatannya, Presiden RI ke-5 ini melihat banyak partai politik yang membuat perkumpulan, seperti PAN, yang tergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Bersama Partai Golkar dan PPP. Kata Megawati, perkumpulan seperti itu tidak bisa dipaksakan.

“Ternyata banyak partai politik berkumpul seperti PAN sudah membuat KIB. Bagi saya ya silakan saja,” ujar Megawati.

“Seumpamanya, saya bilang ke PAN, ‘ayok ke sini’. Biar sampai capek, kalau PAN enggak mau, ya enggak akan datang,” sambungnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menginginkan terbentuknya koalisi besar pada Pemilu 2024. Menurutnya, Koalisi Besar memang dibutuhkan untuk membangun Indonesia.

“Ya tentu semua, PKS juga menginginkan kalau ada Koalisi Besar Indonesia lebih bagus. Karena membangun Indonesia ke depan butuh kekuatan besar,” kata Mardiono usai bertemu dengan jajaran elit PKS di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2023).

Dia menuturkan, tidak mungkin dalam membangun Indonesia hanya cukup dengan sekelompok umat saja. Menurutnya, memang diperlukan adanya kekuatan besar.

“Nggak mungkin kita membangun Indonesia hanya dengan kekuatan sekelompok umat atau sekelompok koalisi atau apapun namanya, itu kan tidak mungkin. Harus ada kekuatan besar untuk membangun negeri ini,” ujarnya.

Kekuatan besar tersebut untuk mengisi demokrasi di republik ini.

“Bukan besar untuk megang kuat-kuatan ya, tapi besar dalam rangka untuk melaksanakan pemenuhan dalam implementasi demokrasi yang telah diamanatkan oleh umat, diamanatkan oleh rakyat Indonesia,” tuturnya.

“Enggak, enggak termasuk itu. Begini, artinya kita saling menghormati dalam masalah koalisi, tapi dalam kaitan-kaitan kerja sama tentu kita nggak menutup kemungkinan untuk bekerja sama,” kata Syaikhu.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Doli Kurnia mengatakan partainya sangat terbuka untuk membentuk koalisi besar. Termasuk jika PDIP ingin bergabung ke dalamnya.

“Kita terbuka saja dengan partai mana pun. Judulnya saja membangun koalisi besar. Kalau pada akhirnya semakin besar koalisinya, ya semakin bagus,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Doli menyebut wacana koalisi besar memberikan hal yang positif bagi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Dia mengungkapkan, hingga saat ini PDIP masih ingin sendiri.

“Sementara ini kan yang ketemu KIB dan KIR, kalau PDIP sampai sekarang masih mengambil posisi, mereka merasa bisa mengambil kekuatan sendiri dan itu kita hormati,” ungkap Doli.

Menurut Doli, untuk membangun koalisi besar pertemuan tak cukup hanya sekali dua kali saja. Ia menyinggung awal terciptanya KIB.

“Tentu untuk merumuskan koalisi besar itu enggak mungkin cukup hanya satu kali pertemuan, tapi diteruskan. Sama seperti waktu kami membentuk KIB. Sebelum atau setelah deklarasi ada pertemuan-pertemuan selanjutnya,” tuturnya.

“Untuk membangun kesepahaman, Partai Golkar ketemu PAN dan PPP, kemudian dibuat tim. Tim tersebut kemudian merumuskan kira-kira apa dasar-dasar yang bisa buat kita duduk bersama, setelah itu kita sepakati untuk deklarasi,” jelasnya.

“Setelah deklarasi dibentuk lagi agenda-agenda kerja. Jadi saya kira, harus ada pertemuan berikutnya untuk mematangkan,” sambungnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan pembicaraan para pemimpin partai politik dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Silaturahmi Ramadhan yang digelar di kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Kata Prabowo, ada kemungkinan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diinisiasi oleh Gerindra dan PKB melebur menjadi satu dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diiniasi oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP.

“Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden (Jokowi) sangat jelas. Kita tadi banyak membahas ke arahnya komitmen kebangsaan dan bagaimana menjamin keberlangsungan pembangunan. Jadi itu yang kita bicarakan,” kata Prabowo di kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Prabowo menyebut ada frekuensi yang sama antara Gerindra, PKB, PAN, Golkar, dan PPP. Dia menekankan, kelima parpol ini sudah masuk “Tim Jokowi”.

“Ternyata ada kesamaan visi dan misi. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama. Ada kecocokan dan kalau dilihat, pimpinan partai kita semuanya masuk timnya Pak Jokowi, ya kan,” ucap Prabowo.

Prabowo lantas membuka kemungkinan dua koalisi ini untuk melebur menjadi satu. Menurutnya yang terpenting jalinan komunikasi di antara kedua koalisi ini semakin intens.

“Nanti kita lihat prosesnya. Terpenting komunikasi akan bertambah intens. Kita belum bicara soal ke arah capres-cawapres,” pungkas Prabowo.

JAKARTA, Eranasional.com – Wacana duet Ketua Umum Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo, mencuat ke publik. Pertanyaan, apakah PDIP dan Gerindra sudah bersepakat?

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan partainya tidak menutup kemungkinan menduetkan Prabowo dengan Ganjar.

“Ya saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden,” kata Hashim ditemui di Gedung Joang’ 45, usai menghadiri deklarasi relawan Prabowo Mania 08, Minggu (12/3/2023).

Menurut dia, tak mungkin Prabowo diusung sebagai cawapres. Dia menegaskan, Prabowo jauh lebih senior dari Ganjar, yakni 15 tahun lebih tua. “Itu artinya pengalamannya jauh berbeda,” ujar adik kandung Prabowo ini.

Menanggapi itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan sosok capres yang nantinya akan diusung haruslah dari kader PDIP.

“Penawaran kerja sama tentu saja dalam rangka calon presiden harus berasal dari PDIP,” kata Hasto di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).

Sedangkan soal penentuan cawapres, Hasto menekankan, pembahasannya harus sesuai dengan konfigurasi politik yang ada dan kerja sama antar partai politik.

“Artinya, harus disepakati bersama-sama oleh partai politik yang membangun kerja sama tersebut. Mengingat calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik,” tuturnya.

Hasto lalu menyinggung amanat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di HUT ke-50 PDIP beberapa waktu lalu. Dia menyebut, Megawati telah menegaskan haruslah dari kader sendiri.

Hasto menekankan, partainya telah melakukan proses kaderisasi secara sistemik serta melakukan penugasan terhadap kader-kader partai baik di tingkat nasional maupun daerah dalam perspektif yang ideal.

“Partai mengusung calon presiden dari kader internal partai, itulah yang diperjuangkan oleh PDIP,” jelasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyebut peluang berkoalisi dengan PDIP terbuka lebar. Musababnya, PPP dan PDIP punya kesamaan nilai dan pengalaman historis.

Mardiono menjelaskan, PPP dan PDIP termasuk partai tua yang usianya sudah setengah abad. Selain itu, jarak kelahiran kedua partai ini juga berdekatan, yakni PPP pada 5 Januari dan PDIP pada 10 Januari. Tak hanya tanggal berdirinya, Mardiono menyebut lokasi kantor PPP dan PDIP juga bersebelahan.

“Iya memang kemungkinan itu ada (berkoalisi),” kata Mardiono saat dihubungi, Selasa, 7 Maret 2023.

Selain itu, Mardiono menyebut kedua partai ini punya ideologi yang saling berhubungan. PPP dengan identitasnya sebagai partai religius, sementara PDIP dengan identitasnya sebagai partai nasionalis.

Menurut Mardiono, ideologi religius dan nasionalis ini punya cara pandang yang sama dalam membangun bangsa Indonesia. “Bagaimana kemudian membangun bangsa itu juga harus dilandasi dengan moral,” ujarnya.

Komunikasi PPP dengan PDIP, disebut Mardiono, berlangsung dengan baik hingga saat ini. Saat bersua dan berkomunikasi, dia mengatakan obrolan-obrolan politik ihwal ajakan berkoalisi jelang Pilpres 2024 tak terhindarkan.

Bagi PPP, kata Mardiono, obrolan itu merupakan upaya politik yang dilakukan partai. Pasalnya, PPP termasuk partai kecil dengan suara sebesar 4,5 persen. Sementara PDIP, kata dia, merupakan satu-satunya parpol yang bisa mencalonkan kandidat capres cawapresnya sendiri.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy alias Romy bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada 1 Maret 2023 lalu. Mardiono menyebut pertemuan ini membahas hal-hal yang santai dan tidak ada topik khusus yang didiskusikan.

Dalam waktu dekat, Mardiono menyebut partai berlambang kabah ini akan bersilaturahmi dengan PDIP. Rencananya, pertemuan ini berlangsung pada pertengahan bulan ini.

“Insya Allah dalam waktu dekat, PDIP dan PPP akan bersilaturahmi. Entah dengan Ibu Megawati, Mbak Puan Maharani, atau Pak Sekjen. Ya silaturahmi,” kata dia.

Saat ini, PPP bermitra dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Sementara PDIP belum menjatuhkan pilihan ihwal gerbong koalisi yang bakal dipilih. Namun, PDIP sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

JAKARTA, Eranasional.com – Politisi PDIP Masinton Pasaribu berbicara mengenai kemungkinan partainya akan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bentukan Partai Gerindra dan PKB, atau dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Golkar, PAN dan PPP.

Masinton menegaskan, PDIP tidak mungkin bergabung dengan Koalisi Perubahan yang mengusung pencapresan Anies Baswedan.

Awalnya dia berbicara prinsip PDIP sebagai partai yang mengedepankan gotong royong. Kata Masinton, meski PDIP sudah memiliki tiket capres, tapi masih melakukan komunikasi dengan banyak pihak.

“Prinsip PDIP adalah gotong royong, meski PDIP sudah memiliki tiket emas untuk mencalonkan presiden, tapi PDIP selaku mengedepankan aspek kebersamaan, aspek gotong royong. Sampai saat ini komunikasi politik dengan berbagai pihak masih terus berjalan, melakukan penjajakan kerja sama,” kata Masinton dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Pada tahap awal ini, lanjut Masinton, PDIP belum membicarakan soal calon presiden, tapi masih tahap menyamakan frekuensi, ideologi, hingga program.

“Kalau membahas suatu kerja sama banyak hal yang dibicarakan. Sekarang ini kita belum membicarakan capres, bukan bicara siapa orangnya, tapi bicara tentang kesamaan dan frekuensinya dulu, dari ideologi program dan lain-lain, setelah itu akan dibicarakan siapa, dengan siapa. Nah, tahap-tahap ini diharapkan dapat dijalankan,” ujarnya.

Menurut Masinton, penjajakan dengan partai politik lainnya penting dilakukan. Karena itulah PDIP kemungkinan bisa bekerja sama dengan KKIR atau KIB. Dia menegaskan, PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan Koalisi Perubahan.

“Maka penjajakan-penjajakan itu penting, kita tidak langsung membicarakan siapa capresnya, tapi kita melakukan penjajakan kerja sama dulu. Artinya, kita bisa dengan teman-teman di KKIR, bisa dengan teman-teman KIB, tapi kalau dengan Koalisi Perubahan, ya mohon maaf,” tukas Masinton.

JAKARTA, Eranasional.com – Pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memunculkan wacana koalisi besar. Koalisi ini merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Diberitakan sebelumnya, Airlangga Hartarto dan Cak Imin bertemu di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (10/2) kemarin. Keduanya menyatakan setuju jika KIB dan KKIR digabung.

“Jadi kalau dua-duanya bergabung, lebih kuat, lebih baik. Dalam politik tidak ada yang tidak bisa dibicarakan,” kata Airlangga di Senayan.

Cak Imin menambahkan, semakin banyak barisan koalisi, proses pemilu akan semakin efektif.

“Oh, sangat bagus. Semakin banyak barisan koalisi, semakin efektif proses pemilu, proses pemilu semakin baik,” ucap Cak Imin.

Terpenting, kata Cak Imin, partai politik harus memiliki visi, target, dan tujuan yang sama sebelum mengambil langkah-langkah strategis.

“Kita berharap partai-partai menyamankan lebih dulu visi, tujuan, dan target, sehingga kita betul-betul siap, tidak mendadak dalam mengambil langkah-langkah strategis,” tuturnya.

Kekuatan KIB dan KKIR Jika Digabung

Berdasarkan perolehan kursi DPR RI pada Pemilu 2019, gabungan KIB dan koalisi Gerindra-PKB bisa dikatakan mendominasi. KIB yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP memiliki total kursi di DPR sebanyak 148, dengan rincian Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menanggapi pernyataan Seketaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang mengatakan pihaknya enggan berkoalisi dengan partai yang doyan impor.

Menurut Willy, sifat gotong royong terhadap sesama partai politik mestinya dilestarikan, alih-alih dimatikan dengan narasi-narasi yang arogan dan bernuansa permusuhan.

Adapun PDIP kerap menggembor-gemborkan prinsip gotong royong. Willy menjelaskan, narasi-narasi permusuhan bisa membuat suatu pihak tidak ditemani oleh pihak lain.

“Katanya kita gotong royong, terus menebar narasi permusuhan. Siapa yang menggigit cabai siapa yang kepedesan? Nanti jangan-jangan nggak ada orang yang mau berkawan sama dia. Nggak boleh kita hidupnya arogan kalau gotong royong,” kata Willy di Kantor NasDem, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2023).

Ia kembali menegaskan bahwa hidup tidak boleh arogan. Jika memegang prinsip gotong royong, maka mestinya pihak itu mendukung dan mendorong adanya kerja sama demi kebaikan bangsa.

“Kalau kita stick dengan gotong royong, kurang dan lebih itu kita bersama-sama. Gitu dong, baru Soekarnois. Kalau engga ya gimana? Kita permusuhan terus,” kata dia.

Sebelumnya, Hasto mengaku partainya tak khawatir ketinggalan gerbong dalam pencarian koalisi jelang Pemilihan Presiden 2024.

Menurut dia, PDIP masih mempertimbangkan momentum, kesesuaian ideologi, platform, desain masa depan, serta cara pandang terhadap masa depan.

Hasto menegaskan partainya enggan berkoalisi dengan partai yang suka impor. Ia. menyebut partai besutan Megawati Soekarnoputri ini lebih memilih bekerja sama dengan partai dengan kesamaan ideologi dan platform.

“Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini nggak cocok buat PDIP. Kita lebih cenderung bekerja sama dengan partai yang memiliki kesamaan ideologi dan platform serta agenda bagi masa depan tersebut,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jumat (3/2/2023).

Jelang Pilpres 2024, peta koalisi sudah mulai terlihat. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bermitra dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Sementara itu, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bekerja sama dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIB).

Adapun Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang dalam tahap finalisasi koalisi yang bakal dinamai Koalisi Perubahan.

Hasto mengatakan partainya perlu berdialog dengan partai lain sebelum memutuskan mitra koalisi. Saat ini, dia menyebut PDIP masih berfokus bergerak ke bawah membantu masyarakat. “Ke arah sana (koalisi) dialog parpol dilakukan. Tapi momentum hari ini, bergerak ke bawah,” ujarnya.

Usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, desakan terhadap Partai NasDem untuk keluar dari koalisi pendukung Jokowi mencuat. Salah satu partai yang vokal melontarkan kritik ke partai besutan Surya Paloh ini adalah PDIP.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengusulkan agar menteri NasDem dievaluasi dan di reshuffle. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Dia menilai menteri NasDem tersebut agak tidak cocok dengan kebijakan Jokowi. Di sisi lain, NasDem mengusung Anies yang dinilai sebagai sosok antitesa Jokowi.

“Itu lebih gentle (mengundurkan diri). Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” kata dia.

Selain itu, berkaca dari kinerja dan kesolidan kabinet, Djarot menilai dalam jangka waktu tertentu Jokowi pasti segera melakukan reshuffle. Dia mengatakan mitra kerjanya di Komisi IV DPR, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK belum mampu membantu Presiden..

“Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian dan LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan capresnya,” ujarnya.