Zulhas Dapat Dukungan dari 38 DPW untuk Kembali Jabat Ketum PAN

Angie — Sat, 29 Jun 2024 13:31:48 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sejumlah Dewan Perwakilan Wilayah Partai Amanat (DPW PAN) dipastikan memberikan dukungan kepada Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk kembali menjadi Ketua Umum PAN.

Dukungan tersebut diserahkan pada acara rapat kerja nasional (Rakernas) PAN ke-4 pada Sabtu (29/6/2024).

“21 DPW sudah menyerahkan, sekarang 17 DPW,” kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto kepada wartawan di sela cara Rakernas PAN.

“Para-para ketua DPW yang waktu Rakornas belum sempat menyerahkan dukungan secara bulat, waktu itu bukan belum membawa surat dukungan, tapi karena Ketua (Zulhas) mau ke Peru, ini kita tunda sebagian,” sambungnya.

Surat dukungan dari DPW tersebut langsung diterima oleh Zulhas secara simbolik dengan menerima map berlogo PAN.

“Mohon Ketum langsung menerima dukungan tertulis dari seluruh DPW, dukungan tertulis untuk meminta Ketum kembali memimpin PAN, lanjutkan,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekjen PAN, Eddy Soeparno menyatakan bahwa seluruh pengurus PAN setuju untuk Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan maju kembali menjadi Ketua Umum di periode selanjutnya.

“Mungkin saudaraku teman-teman sekalian sudah mengetahui, karena sudah menjadi konsumsi publik dan sudah diberitakan ramai di publik, bahwa agenda kongres kita alhamdulillah itu sudah sepakat menyatu bulat agenda kongresnya, yaitu untuk menetapkan Pak Zulkifli Hasan Ketua Umum kita untuk menjabat periode berikutnya untuk 5 tahun,” ujar Eddy dalam konferensi pers, Kamis (27/6/2024).

Menurut Eddy, penetapan ini sudah melalui persetujuan serta aspirasi dari para kader PAN tingkat cabang, provinsi hingga ke pusat, untuk selanjutnya dapat dijadikan agenda Kongres ke-6 PAN.

“Jadi inilah bentuk dari demokrasi PAN yang kita mendengarkan, menyerap, dan melaksanakan aspirasi dan keinginan akar rumput sampai dengan di pusat untuk kita kemudian putuskan melalui mekanisme demokrasi juga, yaitu kongres,” pungkas Eddy.

KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Zulkifli Hasan, Datang atau Tidak ‘Kita lihat Nanti.

Iman Riyanto — Tue, 11 Feb 2020 03:21:56 +0000

Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. (Sumber kbri).

Jakarta, eranasional.com : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Jumat, 14 Februari 2020, berkaitan dengan kasus dugaan suap fungsi lahan di Riau.

Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengkonfirnasi bahwa pemanggilan Zulkifli Hasan akan dijadwalkan kembali oleh KPK.

“Ketika panggilan yang terakhir pak Zulhas telah konfirmasi. Panggilan sudah diterima, kemudian dikonfirmasi, karena ada kegiatan lain, akan dijadwalkan ulang pada 14 Februari 2020. Tentu itu bagian dari komitmen Zulhas untuk hadir. Kami meyakini yang bersangkutan hadir. Kita tunggu kehadirannya untuk berikan keterangan terkait dugaan korupsi alih fungsi hutan 2014 Kementerian Kehutanan,” ungkap Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta Selatan , Selasa (11/02/2020).

Namun, KPK hanya berharap kehadiran bisa dipenuhi, sedangkan kepastian Zulhas bisa hadir atau tidak, belum bisa diumumkan.

“Kami (KPK) tidak berandai-andai meyakini yang bersangkutan akan hadir, karena terakhir itu bentuk konfirmasi dari beliau untuk hadir di 14 Februari 2020, kami juga tidak akan berspekulasi akan tidak hadir atau bagaimana,” jelas Ali Fikri.

Zulkifli Hasan sempat mangkir panggilan pemeriksaan pada Kamis, 16 Januari 2020 dan 06 Februari 2020. Ali Fikri juga sempat menyatakan jika keterangan Zulhas sangat dibutuhkan penyidik.

Zulkifli Hasan yang juga menjabat Wakil Ketua MPR itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Ali, penyidik akan menggali keterangan Zulhas mengenai Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) nomor 673/2014 yang ditandatangani Zulhas pada 8 Agustus 2014.

SK Zulkifli Hasan tersebut tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektare; perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 ha; dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 ha di Provinsi Riau.

SK Menhut tersebut diserahkan Zulhas kepada Annas Maamun saat peringatan HUT Riau pada 9 Agustus 2014. Dalam pidatonya di peringatan tersebut, Zulhas mempersilakan masyarakat melalui Pemprov Riau untuk mengajukan permohonan revisi jika terdapat daerah atau kawasan yang belum terakomodir dalam SK tersebut.

Atas pidato Zulkifli Hasan, Annas Maamun memerintahkan SKPD terkait untuk menelaah kawasan hutan dalam peta yang menjadi lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut.

KPK menetapkan PT Palma Satu sebagai tersangka korporasi dalam kasus alih fungsi lahan yang lebih dulu menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Selain PT Palma Satu, KPK juga menjerat dua tersangka lainnya, yakni Suheri Terta selaku Legal Manager PT Duta Palma Group 2014 dan Surya Darmadi selaku pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma.

Perkara ini merupakan pengembangan hasil OTT pada Kamis, 25 September 2014 lalu, terkait pengajuan revisi alih fungsi lahan di Riau kepada Kementerian Kehutanan 2014.

Pada operasi tangkap tangan tersebut KPK mengamankan uang Rp 2 miliar dan menetapkan dua tersangka yakni Annas Maamun, Gubernur Riau periode 2014-2019, dan Gulat Mendali Emas Manurung, Ketua Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia (Apekasindo) Provinisi Riau. Dua orang tersebut telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

(Fyan/red).

Ketum PAN – Politik Eranasional.com

Zulhas Dapat Dukungan dari 38 DPW untuk Kembali Jabat Ketum PAN

KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Zulkifli Hasan, Datang atau Tidak ‘Kita lihat Nanti.