Sebelumnya, Afifuddin hanya menjabat sebagai Pelaksana (Plt) Ketua KPU RI pasca Hasyim Asy’ari dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena masalah etik.

“Karena mengingat kebutuhan-kebutuhan organisasi dan juga tugas tanggung jawab organisasi ke depan kami dapat menyepakati pada pleno yang kami lakukan beberapa saat sebelumnya untuk menetapkan Pak Mochammad Afifuddin sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara definitif,” kata August Mellasz selaku komisioner KPU RI yang membacakan mandat tersebut di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Mellazs mengatakan, dengan ditetapkannya Mochammad Afifuddin maka sejak saat dibacakan yang bersangkutan resmi menjabat sebagai ketua yang sah hingga akhir masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum periode 2022-2027.

“Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan selanjutnya saya serahkan bimbingan sidang ke Pak Afifuddin sebagai ketua silahkan pak,” jelas dia.

Sebagai informasi, keputusan terkait dibacakan sebelum KPU RI menggelar rapat pleno rekapitulasi nasional pasca tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, keputusan tersebut sudah disepakati dan diplenokan oleh seluruh komisioner KPU RI yang saat ini masih menjabat.

Usai menetapkan keputusan itu, KPU RI langsung melanjutkan rapat pleno rekapitulasi nasional pasca tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung KPU RI lantai 2.

Pemecatan ini usai Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila seperti yang diputus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pencopotan dilakukan melalui keputusan presiden. Aturan itu telah berlaku sejak Selasa (9/7/2024).

“Presiden telah menandatangani Keppres No. 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy’ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Ari menjelaskan pencopotan itu dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Jokowi mencopot Hasyim secara tidak hormat atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam kasus asusila.

“Menindaklanjuti Putusan DKPP dan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” ujar dia.

Sebelumnya, DKPP menyatakan Hasyim Asy’ari melakukan pelanggaran etik dalam kasus asusila. Hasyim terbukti melakukan pelanggaran etik karena melakukan kekerasan seksual terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda.

DKPP memutus Hasyim harus dicopot sebagai anggota dan Ketua KPU. KPU telah menindaklanjuti putusan itu dengan menunjuk Mochamad Afifuddin sebagai Plt Ketua KPU RI.

Keputusan penunjukan Afif berdasarkan hasil rapat pleno tertutup yang dilakukan Komisioner KPU di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Pemecatan itu setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Hasyim Asy’ari.

Hasil sidang memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu diberhentikan. Pemberhentian itu bisa menjadi pemicu penting mengungkap problematika penyelenggaraan pemilu 2024 lalu.

Hal itu disampaikan dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, dalam dialog Kompas TV, Kamis 4 Juli 2024.

“Anggap perkara ini adalah trigger penting untuk mengungkap problematika penyelenggaraan pemilu kita,” jelas Feri.

Awalnya, Feri menjawab pertanyaan host tentang pernyataan Hasyim yang mengatakan bersyukur karena dibebaskan dari tugas berat.

Feri menyebut reaksi Hasyim terhadap putusan itu tidak lagi penting dalam ranah penegakan etik karena sidang DKPP sudah menjelaskan banyak hal.

“Saya pikir reaksi Hasyim tidak lagi penting dalam ranah penegakan etik ya, pelaku bisa saja bersikap apa pun. Tetapi sidang DKPP sudah bicara banyak hal, mengungkap banyak hal. Itu saja bagi saya sudah sangat penting dan sangat patut disyukuri,”jelasnya.

“Saya sepakat bahwa kasus ini tidak sekadar di ruang etik saja, tetapi juga akan ada aspek hukum administrasi negaranya, ada aspek tindak pidananya,” lanjut Feri.

Tindak pidana yang ia maksud, bukan hanya tentang kekerasan seksual, tetapi juga dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan anggaran di Pemilu 2024.

“Tindak pidananya tidak hanya soal kekerasan seksual tapi juga ada tindak pidana soal gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, yang bukan tidak mungkin bisa berkembang,” ujarnya.

“Kita bisa mengungkap kecurangan pemilu kita bukan saja dari berbagai peristiwa yang sudah diungkap sebelumnya, tetapi juga bisa dari perkara-perkara seperti ini,” sambung Feri.

Ia mengapresiasi keberanian korban melaporkan kasus ini. Hal ini juga menjadi titik awal menyadarkan publik bahwa penyelenggaraan pemilu terkadang menyimpang jauh.

“Penting untuk berterima kasih atas keberanian korban melaporkan perkara ini, dan perkara ini menjadi titik awal penting menyadarkan publik bahwa penyelenggara pemilu kadang-kadang sangat mungkin menyimpang sangat jauh, dan ini jadi titik yang penting untuk mengungkap banyak hal,”pungkasnya.

Diketahui Hasyim diberhentikan terkait dugaan tindak asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila, sehingga DKPP memutuskan untuk memberhentikannya secara tetap. []

Hasyim sempat mengatakan bebas dari tugas paling berat usai diputuskan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) oleh DKPP.

“Ya, memang jadi Anggota dan Ketua KPU kan berat, masa orang berat kita bilang ringan. Nah, kita mau menjelaskan karena berat maka kita butuh dukungan teman-teman,” kata Afif di Kantor KPU RI, Menteng, Jakpus, Kamis (4/7/2024).

“Kita sadar betul posisi kita mengemban tugas yang sangat berat maka dari awal kami sampaikan kami butuh dukungan teman-teman sekalian,” sambungnya.

Afif ditunjuk berdasarkan keputusan rapat pleno tertutup yang dihadiri oleh 6 Komisioner KPU. Dia resmi menjabat menggantikan Hasyim Asy’ari sampai nanti diangkatnya ketua secara definitif.

Hasyim diberhentikan setelah terbukti melakukan tindakan asusila kepada korban perempuan berinisial CAT.

Tindakan Hasyim kepada korban itu terjadi ketika CAT bertugas sebagai anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, pada Pemilu 2024.

“Sesegera mungkin, kami akan rapatkan di Komisi II DPR,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang dikutip dari Medcom, Rabu (3/7/2024)

Junimart mengatakan Hasyim akan diganti dengan komisioner baru yang memperoleh suara terbanyak saat proses seleksi. Untuk diketahui, saat ini terdapat tujuh komisioner KPU.

Artinya, pengangkatan komisioner nantinya calon yang memperoleh suara terbanyak kedelapan saat proses seleksi. Suara terbanyak itu sejatinya ialah Viryan Aziz.

Namun, Viryan Aziz sudah meninggal. Dipastikan akan beralih ke Iffa Rosito yang mendapat suara terbanyak di urutan kesembilan.

“Iya ke-9. Jadi enggak perlu fit and proper test, otomatis itu. Enggak perlu (fit and proper test), itu kan buang waktu juga. Karena kan kita sudah fit juga sebelumnya,” ucap dia.

Berikut daftar lengkap urutan pada proses seleksi calon anggota KPU periode 2022-2027:

1. Betty Epsilon Idroos
2. Hasyim Asy’ari
3. Mochammad Afifudin
4. Parsadaan Harahap
5. Yulianto Sudrajat
6. Idham Holik
7. August Mellaz
8. Viryan Aziz
9. Iffa Rosita
10. Dahliah
11. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
12. Iwan Rompi Banne
13. Yessy Yatty Momongan
14. Muchamad Ali Syafa’at

DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap alias pemecatan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) mengenai asusila yang diadukan CAT, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.

Sanksi itu diberikan DKPP dalam sidang pembacaan putusan yang dibacakan di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito.

Hal tersebut merespons putusan Mahkamah Agung soal pengubahan syarat usai calon kepala daerah.

Hasyim mengatakan, terdapat catatan tambahan atau fakta berdasarkan Amar Putusan MK No. 27/PUU-XXII/2024 Angka 2 yang dibacakan pada 20 Maret 2024.

Dalam putusan itu MK mengubah Pasal 201 Ayat (7) UU Pilkada.

Pada pasal tersebut, menurut Hasyim, kepala daerah hasil Pilkada 2020 menjabat sampai dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada 2024 dilantik, sepanjang tidak melewati lima tahun masa jabatan.

Selain putusan MK, Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, Papua Pegunungan hasil Pilkada 2020 baru dilantik 1 April 2022.

“Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sebagai hasil Pilkada 2020 adalah pada 1 April 2022 (pelantikan terakhir paslon terpilih hasil Pilkada 2020),” tulis Hasyim dalam keterangan, Selasa 2 Juli 2024.

Bedasarkan putusan MK dan pelantikan pelantikan kepala daerah Yalimo, serta dalam hal ketentuan tentang pelantikan serentak pasangan calon terpilih sebagian diatur dalam Pasal 164A Ayat (1) dan (2), masih berlaku sah.

“Maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pelantikan serentak Paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, dapat dilakukan setelah 1 April 2027, yaitu pada 2 April 2027,” kata Hasyim, dikutip dari Okezone.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menilai putusan DKPP terhadap Hasyim dinilai kurang mencerminkan keadilan, meskipun putusan itu tidak berimplikasi pada pencalonan Gibran sebagai cawapres.

“Seharusnya DKPP berani memutuskan untuk memberhentikan Ketua KPU atau setidaknya dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua. Sebab, pelanggaran etik ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh ketua KPU,” kata Neni dalam pernyataan persnya, Selasa 6 Februari 2024.

Menurut Neni, Hasyim yang terbukti melakukan pelanggaran berulang dianggap sama saja telah mencederai citra penyelenggara, proses pemilu, dan merusak demokrasi.

“Jika penyelenggara pemilu terus menerus melanggar etik maka sangat dikhawatirkan terjadi distrust dari masyarakat kepada penyelenggara dan mendelegitimasi proses pemilu yang sedang berjalan,” ucap Neni.

Putusan DKPP

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari, karena terbukti melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) era Anwar Usman memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres.

“Hasyim Asy’ari sebagai teradu kesatu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan sidang di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu kesatu,” sambungnya.

Hasyim dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam empat perkara, masing-masing dengan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.

DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam Komisioner KPU yakni August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holid.

Seperti diketahui, Anwar Usman dijatuhi sanksi diberhentikan dari jabatan Ketua MK setelah sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dirinya terbukti melakukan pelanggaram etik berat terkait perubahan syarat menjadi capres-cawapres.

Berkat putusan MK tersebut, keponakannya yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menyalonkan diri sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Jokowi sendiri adalah ipar Anwar Usman. Istrinya Anwar Usman adalah adiknya Jokowi. (*)

“Kalau dia melakukan pelanggaran lagi, dia harus diberhentikan dari KPU. Maka itu, KPU harus hati-hati dari sekarang,” kata Mahfud MD, Senin (5/1/2024).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kode etik berupa peringatan keras kepada Ketua dan Anggota KPU. Hal ini merujuk pada keputusan mereka mengesahkan pencalonan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Sepakat dengan pengadu, DKPP menyoal keputusan KPU menerima pendaftaran Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, 25 Oktober 2023. Padahal, saat itu, KPU belum mengeluarkan aturan baru atau PKPU yang menyesuaikan putusan gugatan uji materi pasal batas usia UU Pemilu.

“KPU ini sudah berulang kali melakukan pelanggaran. Banyak sekali. Kalau diberitahu, tak ada perbaikan ke berikutnya lagi,” ujar Mahfud.

Hasyim dinyatakan melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres.

“Hasyim Asy’ari sebagai teradu pertama terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan sidang di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu 1,” sambung Heddy.

Kata dia Hasyim Asy’ari terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam empat perkara, masing-masing dengan nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.

Dalam sidang yang sama, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam Komisioner KPU lainnya August Mellaz, Betty Epsilo Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holid.

Mereka dinyatakan juga melanggar kode etik dan perilaku dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.

Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, KPU seharusnya segera melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah setelah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober 2023.

Pasalnya, akibat putusan MK itu berdampak terhadap syarat calon peserta pemilihan presiden sehingga KPU seharusnya segera mengubah Peraturan KPU (PKPU) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024.

Faktanya, KPU baru mengajukan konsultasi kepada DPR pada 23 Oktober 2023, atau tujuh hari setelah putusan MK dengan dalih anggota dewan sedang masa reses.

Menurut DKPP, alasan KPU itu tidak tepat. DKPP berpendapat dalih para teradu terbantahkan karena dalam masa reses tetap bisa dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 254 Ayat 4 dan ayat 7 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Selain itu, lanjut Wiarsa, DKPP menyatakan sikap para Komisioner KPU dengan terlebih dulu menyurati pimpinan partai politik usai putusan MK tentang syarat batas usia capres-cawapres ketimbang melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah juga menyimpang dari peraturan.

“Para teradu dalam menaati putusan MK a quo dengan bersurat terlebih dulu kepada pimpinan partai politik adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan perintah pasal 10 Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan KPU,” jelas Wiarsa.

Wiarsa mengatakan dalam pertimbangan, tindakan Ketua dan Komisioner KPU yang tidak segera melakukan konsultasi kepada DPR dan Pemerintah untuk melakukan perubahan PKPU No. 19/2023 tentang pencalonan peserta Pemilu dan capres-cawapres adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

“Para teradu seharusnya responsif terhadap kebutuhan pengaturan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi a quo karena telah terjadi perubahan terhadap syarat capres-cawapres untuk tahun 2024,” paparnya.

“Terlebih Peraturan KPU sebagai peraturan teknis sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman cara bekerjanya KPU dalam melakukan tindakan penerimaan pendaftaran bakal capres-cawapres pasca putusan Mahkamah Konstitusi a quo,” sambung Wiarsa.

Dalam amar putusan itu, DKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakannya paling lama 7 hari sejak dibacakan.

Selain itu, DKPP juga memerintahkan Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan itu. (*)

Kata Hasyim, jika presiden berkampanye maka juga harus mengajukan cuti. Pertanyaannya, kemana presiden mengajukan cuti?

Dia menjelaskan, ketika seorang menteri akan berkampanye, maka mengajukan cuti ke presiden.

“Kalau presiden mau berkampanye, ya mengajukan cuti ke dirinya sendiri,” kata Hasyim di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Januari 2024.

“Presiden kan cuma ada satu, ya dia sendiri,” sambungnya.

Meski begitu, dia menilai pernyataan Jokowi tersebut hanya menyampaikan ketentuan di dalam UU Pemilu.

“Aturan di UU Pemilu kan seperti itu, presiden boleh berkampanye asalkan cuti,” pungkas Hasyim. (*)

Pernyataan Hasyim Asy’ari itu menanggapi kritik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan debat capres-cawapres Pilpres 2024 perlu format lebih baik.

Hasyim menjelaskan, format debat yang telah dan akan dilaksanakan oleh KPU sudah disepakati oleh seluruh tim sukses pasangan capres-cawapres.

“Jadi, kalau sudah jadi pola, sudah pakemnya, ya kita ikuti saja. Kalau ada perubahan, pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya. Kenapa polanya diubah?” kata Hasyim, Rabu, 10 Januari 2024.

Dia juga memastikan tidak akan membuat rambu-rambu baru pada debat berikutnya yang masih tersisa dua kali, yakni debat keempat yang menampilkan cawapres dan debat kelima yang menampilkan capres.

Menurut dia, panduan pada setiap segmen debat capres-cawapres Pemilu 2024 sudah sangat jelas, sehingga tidak perlu peraturan tambahan lainnya.

“Model debatnya sudah disepakati enam segmen. Durasi debatnya juga sudah ditetapkan, dan seterusnya. Semuanya sudah jelas diatur,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat capres-cawapres Pilpres 2024 perlu diformat lebih baik lagi. Menurut dia, debat capres pada Minggu, 7 Januari 2024 kemarin kurang mengedukasi pemilih.

“Debatnya memang perlu diformat lagi agar lebih baik. Ada rambu-rambu sehingga debatnya hidup,” kata Jokowi di Serang, Banten, Senin, 8 Januari 2024.

“Saling serang enggak apa-apa, tapi soal kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan saling menjatuhkan dengan motif personal. Itu enggak baik dan tidak mengedukasi,” pungkasnya. (*)

“Akan kami evaluasi,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat meninjau logistik Pemilu 2024 di Denpasar, Bali, Rabu, 13 Desember 2023 malam.

Hasyim menyebut pihaknya akan mengundang seluruh capres dan cawapres untuk evaluasi, Kamis hari ini.

Gibran sendiri meminta maaf terkait sikapnya yang berlebihan dalam debat pertama capres.

“Saya mohon maaf. Semua teguran dan evaluasi kami terima,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 14 Desember 2023.

Untuk diketahui, saat berlangsungnya debat antar capres, Selasa, 14 Desember kemarin, tiba-tiba putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu berdiri dan membuat isyarat dengan tangannya untuk mengajak penonton bersorak.

Hal itu terjadi saat capres nomor urut dua Prabowo Subianto menjawab pertanyaan dari capres nomor urut satu Anies Baswedan soal perasaannya ketika mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dinilai melanggar etika. (*)

Eranas – Tinggal hitungan jam saja, debat pertama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawares) Pemilu 2019 akan diselenggarakan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap masyarakat dapat menyaksikan kegiatan untuk mengetahui semua hal yang dimiliki oleh pasangan calon yang bersaing.