Mirwan MS telah melakukan pelanggaran karena rkepergiannya ke Tanah Suci untuk menjalani ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir di wilayahnya.

Dasco menyerahkan proses tersebut sepenuhnya kepada DPRD Aceh Selatan untuk diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau itu semuanya kan ada mekanisme yang ada. Kita negara demokrasi, ya kita serahkan nanti kepada DPRD setempat,” kata Dasco usai memimpin Paripurna penutupan sidang DPR di kompleks parlemen, Senin (8/12).

Saat ini, Dasco mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan meminta agar Mirwan dihentikan sementara.

Nantinya, kata dia, Mirwan bisa menjalani pelatihan di Kemendagri. Sebaliknya, Dasco meminta Kemendagri untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) bupati untuk melaksanakan tugas penanganan bencana di Aceh Selatan.

“Secara partai kami mengusulkan kepada Kemendagri untuk mengadakan evaluasi, menyetujui UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk kemudian selain dibina, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara, agar dapat menunjuk Plt, yang bisa kemudian memimpin penanganan bencana di daerah tersebut dengan benar,” katanya.

Kepala Daerah Harus Miliki Empati

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan semua kepala daerah mestinya memiliki empati. Puan juga meminta semua pihak agar fokus pada penanganan bencana.

“Untuk Bupati, harusnya semua kepala daerah punya empati,” kata Puan.

Serahkan ke DPRD 

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda meyakini DPRD Aceh Selatan akan mengambil sikap terhadap ulah Bupati Mirwan MS yang tengah menjadi sorotan setelah pergi umrah di tengah penanganan bencana wilayahnya.

Rifqi mengatakan, sebagai kepala daerah yang dipilih langsung rakyat, Bupati mempunyai tanggung jawab terhadap DPRD. Meski begitu, dia meyakini proses politik di DPRD akan berjalan, apalagi Partai Gerindra, sebagai partai Mirwan, telah memberhentikannya sebagai Ketua DPC.

“Tapi saya kira proses politik pasti akan berjalan, membayangkan Partai Gerindra yang merupakan partai pengusung dan tempat asal beliau saja sudah mencopot,” kata Rifqi di kompleks parlemen, Selasa (8/12).

“Saya yakin pasti partai-partai politik juga memiliki rasa politik dan rasa kemanusiaan terkait dengan ini,” imbuhnya.

Saat ini, Rifqi menyerahkan sepenuhnya proses sementara tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai mitra Komisi II. Namun, dia meyakini sanksi akan dijatuhkan, entah penghentian sementara, maupun penghentian permanen.

Nah setelah itu pasti akan ada sanksi. Sanksi yang bisa dilakukan itu pencopotan sementara, kalau dari Kemendagri, kata Rifqi.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang merupakan langkah besar dalam reformasi hukum pidana Indonesia

“Penetapan RUU KUHP menjadi undang-undang merupakan langkah besar bangsa Indonesia dalam melakukan reformasi hukum pidana dalam rangka negara hukum yang demokratis,” kata Puan dalam pidatonya saat Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/12) dilansir dari Kantor Berita Antara.

Ia mengatakan bahwa diskusi terhadap perubahan KUHP sendiri telah berjalan selama 59 tahun atau sejak 1963.

Untuk itu, ia menyebut RKUHP merupakan salah satu RUU yang sangat strategis yang berhasil disahkan DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.

RKUHP, lanjut dia, merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana dan menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini.

“Menjadi kesadaran kita bersama bahwa Indonesia yang majemuk, berbeda suku, agama, budaya, kepercayaan, tentu saja akan memiliki perbedaan pandangan terhadap beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang KUHP,” tuturnya.

Puan menyebut DPR RI dan Pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional membentuk undang-undang juga telah berupaya untuk dapat mencari kesamaan pandangan dari berbagai perbedaan pandangan.

Oleh karena itu, ujarnya lagi, apabila KUHP yang telah disahkan belum dapat menyamakan seluruh pandangan rakyat Indonesia yang majemuk, maka ia mempersilakan masyarakat menempuh jalan konstitusional untuk menguji apakah substansi KUHP selaras dengan konstitusi negara.

“Review itu hanya bisa dilakukan nanti di MK, kalau nanti ada perubahan pun itu tentu saja harus dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah,” ujarnya saat konferensi pers.

Ia menekankan pula bahwa sosialisasi penting sekali untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada salah pengertian ataupun salah pemahaman terkait isi, arti, hingga substansi dari KUHP baru.

Selain sosialisasi, ujarnya lagi, ia meminta pula pada pemerintah agar memberikan ruang untuk menerima masukan dari publik, termasuk akademisi maupun pakar hukum terkait dengan KUHP baru.

Ia pun mengajak publik untuk bersama-sama membaca dahulu isi dari KUHP baru yang disahkan DPR RI pada Selasa (6/12) lalu.
“Bahwa kemudian nanti belum ada keselarasan, DPR tentu saja akan membuka diri untuk menerima masukan tersebut untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah,” ucapnya.

Puan juga menyebut masih terdapat tiga tahun masa transisi untuk pemberlakuan KUHP yang baru akan berlaku efektif pada 2025.

“Masih ada waktu untuk bisa sama-sama menyelaraskan persamaan pandangan terkait dengan hal-hal yang saat ini masih belum kita sama-sama misalnya bisa pahami,” kata Puan.

Jakarta- Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani meminta pemerintah untuk mencegah potensi terjadinya kebocoran data pribadi warga saat pelaksanakan vaksinasi Covid-19. Menurutnya, segala prosedur teknis vaksinasi yang berpotensi menjadi celah bagi kebocoran data pribadi warga negara harus dicegah.

“Jangan sampai fotokopi e-KTP, sebagai syarat vaksinasi bocor dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Senin (26/7/2021).

Puan menambahkan, bukan hal yang baru jika data pribadi seperti e-KTP disalahgunakan mereka yang tak bertanggungjawab untuk tindak pidana. Seperti pinjaman online fiktif atau bahkan sampai pembobolan rekening bank.

“Kan kasihan kalau tiba-tiba warga yang e-KTP-nya tercecer dan disalahgunakan tiba-tiba ditagih oleh pinjaman online, padahal dia tidak pernah meminjam uang tersebut,” tambah politisi PDI-Perjuangan itu.

Menurut Puan, jika yang dibutuhkan dari e-KTP warga hanyalah validasi data pribadi sebagai calon peserta vaksinasi, seharusnya warga hanya diminta menunjukkan e-KTP asli saja.

“Petugas di lapangan kan tinggal memasukkan data pribadi dari e-KTP asli warga ke Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Kalau terverifikasi berarti datanya valid dan boleh divaksin,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Puan meminta para penyelenggara vaksinasi di lapangan tidak mempersulit warga calon peserta vaksinasi untuk menyediakan syarat fotokopi e-KTP. Terlebih dalam pentunjuk teknis yang dikeluarkan Kemenkes juga tidak mensyaratkan butki fisik tersebut.

“Tolonglah penyelenggara vaksin di lapangan, jangan mempersulit warga dalam keadaan yang sudah sulit begini. Di zaman sekarang sudah serba digital, sebisanya kurangi syarat dokumen fisik yang berisi data pribadi warga,” ujar legislator dapil Jawa Tengah V ini.

Lebih lanjut, Puan menjelaskan, potensi kebocoran data pribadi warga negara lewat fotokopi e-KTP ini adalah salah satu hal yang diadvokasi DPR lewat Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang masih dibahas oleh pemerintah.

“Meski belum rampung, saya optimis RUU PDP yang akan melindungan privasi warga akan segera disahkan,” tambahnya.

Puan menjelaskan, RUU PDP belum disahkan karena masih ada perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi.

DPR ingin lembaga tersebut berdiri independen dan bertanggung jawab kepada Presiden, sementara pemerintah ingin lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Pengawasan tidak cukup di bawah pemerintah, karena pemerintah juga berperan sebagai pengelola data pribadi. Perlu lembaga independen untuk menghindari potensi konflik kepentingan tersebut,” kata perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI ini.

Untuk diketahui, RUU PDP yang sudah melalui tiga kali masa sidang dan dua kali perpanjangan ini, akan dibawa dalam rapat evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 antara DPR dan pemerintah pada Agustus mendatang. “DPR tentu akan terus berupaya mensahkan RUU PDP demi mewujudkan kedaulatan data pribadi setiap warga negara,” tutupnya.

Jakarta- Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan oksigen untuk pasien Covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah, khususnya Pulau Jawa dan Bali. Menurut Puan, masalah kelangkaan ini bisa ditangani lebih baik dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi digital terkait pendataan kamar rumah sakit dan oksigen.

“Selain menipisnya ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, saat ini persoalan yang tak kalah mendesak untuk diatasi ialah kelangkaan oksigen bagi pasien Covid-19. Pemerintah pusat harus bergerak lebih sistematis dan cepat untuk mengatasinya karena berdampak pada keselamatan pasien yang tengah dirawat,” kata Puan dalam keterangan kepada wartawan, Senin (5/7/2021).

Ia menerangkan, kelangkaan oksigen ini tidak bisa diatasi dengan cara-cara reaktif semata, tetapi harus diantisipasi sedini mungkin. Pemanfaatan teknologi informasi digital secara maksimal harus dilakukan untuk mendapatkan data yang solid dan transparan hingga ketersediaan tempat tidur rumah sakit dan oksigen di berbagai kota bisa dipetakan.

“Dengan pendataan dan pemetaan ini, bila diketahui ketersediaan oksigen di suatu kota sudah mulai menipis, bisa dikirim dari kota terdekat atau disuplai dari pemerintah pusat sehingga oksigen tidak sempat habis lebih dulu,” tutur politisi PDI-Perjuangan ini.

Puan juga mendesak pemerintah segera mengeksekusi kebijakan mengalihkan oksigen untuk kebutuhan industri menjadi oksigen medis. Selain itu, pengawasan terhadap rantai pasokan oksigen dari produsen ke konsumen juga disebutnya mesti menjadi perhatian pemerintah.

“Pemerintah sudah memutuskan 90 persen produksi oksigen nasional akan digunakan untuk kebutuhan medis. Kebijakan ini harus segera dieksekusi demi mengantisipasi situasi darurat seiring terus meningkatkan kasus Covid-19 dan kebutuhan oksigen di rumah sakit,” ucap Puan.

Selain itu, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini meminta agar pemerintah mengawasi juga pasokan oksigen dari produsen ke konsumen, hingga tak terjadi penumpukan di satu pihak dan kekurangan pada pihak lainnya.

“Saat ini, kekurangan oksigen banyak dialami oleh rumah sakit di Pulau Jawa sehingga pengalihan sementara persediaan oksigen dari luar wilayah ke Pulau Jawa juga bisa menjadi pertimbangan,” kata Puan.

Sebagaimana diketahui, kelangkaan oksigen memang menjadi persoalan mendesak untuk diatasi beberapa waktu terakhir. Salah satunya seperti yang baru-baru ini dialami RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang sampai mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan untuk menambah pasokan oksigen demi keselamatan pasien. Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) juga menyebutkan bahwa setidaknya ada lima provinsi yang mengalami kondisi kelangkaan oksigen medis, yakni Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan Banten.

Puan mengingatkan agar upaya mengatasi kelangkaan oksigen ini tak cuma difokuskan kepada pasokan bagi rumah sakit mengingat banyak anggota masyarakat yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing juga membutuhkan oksigen.

“Terapi oksigen sangat dibutuhkan oleh pasien kategori berat Covid-19 yang sedang dirawat di ruang ICU untuk menjaga saturasi oksigennya. Karena itu, pasokan oksigen memang diprioritaskan untuk mereka,” kata Puan.

Di samping itu, ada juga masyarakat penderita Covid-19 bergejala sedang yang menjalani isolasi mandiri di rumah dan membutuhkan oksigen.

“Ada baiknya pemerintah mempertimbangkan untuk menyelenggarakan sentra-sentra isi ulang oksigen demi memenuhi kebutuhan mereka,” tutup Puan.