AHY mengungkapkan itu usai dirinya dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.

“Beliau (Prabowo Subianto) mengucapkan selamat atas pelantikan saya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. Dan mendorong saya bersama Partai Demokrat ikut berperan di pemerintahan lima tahun ke depan,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Meski begitu, lanjut AHY, belum ada pembahasan spesifik dengan Prabowo terkait kursi menteri yang akan diduduki kader Demokrat di kabinet Prabowo-Gibran lima tahun ke depan.

Menurut AHY, susunan dan formasi kabinet Prabowo akan dibahas dalam pertemuan berikutnya.

“Tidak secara spesifik atau belum dibahas secara spesifik apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan,” ujarnya.

“Mungkin di kesempatan berikutnya akan dibahas,” sambung AHY.

Sehari sebelumnya, Selasa, 20 Februari 2024, putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menemui Prabowo Subianto. Dia mengaku melaporkan dan meminta restu perihal dirinya ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/Kepala BPN.

“Karena bagaimanapun beliau adalah capres yang kami usung, juga pemimpin dari Koalisi Indonesia Maju lima tahun ke depan,” jelas AHY. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bakal menindak tegas Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Jakarta Timur (Jaktim) Sudarman Harjasaputra jika terbukti memiliki harta yang tidak wajar. Gaya hidup Sudarman beserta keluarganya yang kerap plesiran ke luar negeri menjadi sorotan warganet.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Kaya Nirmawati dalam keterangannya, seperti dikirim oleh Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Jumat (10/3/2023).

Yulia mulanya mengatakan bahwa Hadi langsung memberi arahan internal setelah keluarga Sudarman disorot. Hadi meminta agar Sudarman dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait hartanya.

“Bapak Menteri ATR/Kepala BPN sudah memberi arahan internal agar Inspektur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta memanggil yang bersangkutan dan dimintai klarifikasi,” ujar Yulia.

Menurut dia, Hadi mempersilakan kepada lembaga yang berwenang jika mau menguji kepatutan dan kewajaran dari harta kekayaan Sudarman.

Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bergerak untuk mengecek harta kekayaan Sudarman. “Tentu kami akan mendukung dan siap berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait,” ucap dia.

Kemudian, kata Yulia, apabila Sudarman ketahuan memiliki harta yang tidak wajar dan menyimpang, Hadi akan segera menindaklanjuti serta tidak akan segan mengambil langkah tegas.

Yulia mengungkit apa yang sudah Hadi ingatkan pada momen pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2023 yang berlangsung Selasa (7/3/2023).

“Dalam Pembukaan Rakernas tanggal 7 Maret, Bapak Menteri sudah menegaskan arahan Bapak Presiden agar ASN di Kementerian ATR/BPN tidak mempertontokan kekuasaan dan kekayaan serta jauh dari budaya hedonistik. Semoga hal ini benar-benar diperhatikan,” kata Yulia.

Sementara itu, Yulia mengingatkan bahwa pamer kekuasaan serta kekayaan merupakan tindakan yang tidak pantas bagi pelayan masyarakat. Maka dari itu, Yulia berpesan agar para jajaran selalu bersikap rendah hati dan merakyat.

“Berikan pelayanan terbaik, selalu senyum dan ramah. Seperti yang dikatakan Pak Menteri bahwa jabatan yang kita emban hanyalah titipan, tidak ada yang abadi,” ujar dia.

Dalam informasi yang beredar di media sosial, istri Sudarman berinisial VP disebut kerap mengunggah foto di berbagai negara, seperti, Austria, Polandia, Slovakia, Jepang, Korea, Perancis, dan Venesia.

VP juga mengunggah foto saat menggunakan pesawat kelas bisnis yang menyediakan fasilitas bassinet atau box bayi.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Sudarman tercatat memiliki harta Rp 14.765.037.598. Data itu merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Sudarman periodik 2021 yang diunggah di situs resmi KPK.

Kekayaannya ini paling banyak berupa tanah dan bangunan dengan jumlah bidang. Nilainya mencapai Rp 13.997.511.000. Nilai tanah dan bangunan paling besar di Jakarta Selatan dengan harga mencapai Rp 5.393.960.000 atau Rp 5,3 miliar. “Hasil sendiri,” sebagaimana dikutip dari LHKPN tersebut.

Selain itu, ia tercatat memiliki alat transportasi yang terdiri dari motor Piaggio Vespa Primavera tahun 2014 senilai Rp 18 juta dan mobil Mazda CX5 Micro/minibus tahun 2017 senilai Rp 420 juta. Sudarman juga tercatat memiliki harta bergerak lain Rp 600 juta hingga utang Rp 520 juta. **

Jakarta- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut personel Satgas Penanganan Hak Tagih Negara terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat ini dilengkapi Bareskrim Polri dan Badan Pertanahan Negara (BPN).

Menurut Mahfud, penambahan personel dari dua lembaga itu berdasar pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2021 yang terbit 6 Oktober kemarin. Bareskrim Polri akan menjadi bagian dari unit Pelaksana sementara Kepala BPN akan menjadi Dewan Pengarah.

“Di tingkat eksekutifnya ada Pak Kabareskrim bersama eksekutif-eksekutif beberapa Kementerian lalu di tingkat pengarahnya itu ada nama Pak Sofyan Djalil (Kelala BPN),” kata Mahfud dalam keterangan resmi, Kamis (7/10) malam.

Mahfud menuturkan, meski penyitaan aset BLBI ini merupakan kasus hukum perdata, bukan tidak mungkin dalam prosesnya terjadi kasus pidana.

Bareskrim Polri akan bertugas menangani perkara pidana. Hal ini seperti ketika tanah sitaan yang menjadi aset negara dijual secara tiba-tiba dengan dokumen pasu ataupun diduduki oleh pihak tertentu. Dalam kasus semacam itu, Bareskrim, Kejaksaan, dan Jamdatun akan bergerak.

“Saya sudah dibekali dengan dua Keppres, Satgas Hak Tagih negara atas BLBI itu dulu, dulu modal pertama melakukan langkah-langkah, ternyata di tengah jalan, kemungkinan ada langkah-langkah hukum lain yang dilakukan sehingga saya dimodali Keppres baru lain,” jelasnya.

Adapun Kepala BPN, kata Mahfud, akan mengusut validitas sertifikat tanah yang disita Satgas BLBI, seperti sertifikat tanah yang sudah rusak, tidak sesuai dengan catatan BPN, dan lainnya.

“Nah di sini Pak Sofyan Djalil akan ikut aktif menyelesaikan masalah tanah yang jutaan hektar,” tuturnya.

Mahfud berujar sebagian besar obligor yang telah memenuhi panggilan yang dilayangkan Satgas BLBI. Mereka juga menyatakan berkomitmen untuk membayar utang mereka kepada negara.

Ia mengingatkan dalam penyelesaian kasus BLBI ini pihaknya akan bertindak tegas terhadap obligor yang tidak serius membayar hutang mereka.

Satgas akan melakukan penyitaan terhadap aset-aset obligor yang menjadi hak negara. Pihaknya juga memastikan bakal memiliki catatan hutang para obligor.

“Kalau tidak mau menyelesaikan secara baik-baik, kita lakukan penyitaan. Mungkin juga ada masalah pidananya,” tegas mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Mahfud mengingatkan agar para obligor BLBI tidak bermain-main. Sebab, saat ini negara sedang membutuhkan aset sitaan BLBI itu untuk diserahkan kepada masyarakat.

Selain itu, ia menegaskan bahwa upaya pengambilalihan aset ini merupakan kewajiban negara.

“Jangan main-main, rakyat sekarang sedang susah, berkali-kali saya katakan, kalau anda main-main nanti akan ada langkah-langkah berikutnya,” pungkas Mahfud.