Hal itu direspon Menkeu Purbaya terkait soal anggaran untuk iuran Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Nanti pasti selalu lewat Kemhan. Bila anggaran tidak cukup pihaknya memastikan akan ada realokasi dari pos anggaran lain,” ujar Menkeu Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (03/02/2026).

Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto Presiden telah menandatangani Board of Peace Charter pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss.

Penandatanganan tersebut menjadi langkah simbolis masuknya Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump.

Dalam ketentuan yang ditetapkan, iuran keanggotaan Board of Peace dipatok sebesar USD1 miliar atau setara Rp16,76 triliun, mendekati Rp17 triliun.

“Kalau enggak cukup ya kita realokasi, yang penting adalah kita akan menjaga anggarnya tetap terjaga,” tandasnya.

Bagi Kementrans Komcad yang dibentuk itu sangat istimewa sehingga keberangkatannya ke kodiklat disertai dengan upacara dan mengantar hingga ke bus yang akan membawa mereka ke Bandung, Lapangan Kementrans, Kalibata, Jakarta, (24/9/2025).

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans)Viva Yoga Mauladi mengatakan para pemuda, 258 laki-laki dan 48 perempuan, itu adalah masyarakat yang mendiami kawasan transmigrasi dan calon transmigran.

“Sebelum mereka mengikuti transmigrasi atau dikembalikan ke daerah masing-masing, lebih dahulu dididik di ‘Kawah Candradimuka’ Kodiklat TNIAD, Bandung, Jawa Barat, selama dua bulan,” ujar Viva Yoga dalam keterangan rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (24/09/2025).

Di Bandung, kata Viva Yoga, mereka dididik dan digembleng semi militer dasar agar menjadi manusia yang disiplin, menguasai ilmu bela negara, dan kebencanaan alam.

Bagi peserta yang lulus akan diberi pangkat sesuai dengan pendidikan terakhir. Bagi yang lulusan SMP menjadi tamtama, SMA sebagai bintara, dan sarjana menjadi perwira.

Viva Yoga mengatakan transmigrasi dibentuk sebagai kementerian tersendiri oleh Presiden Prabowo, untuk menjalankan amanat mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung program swasembada pangan

, “Dan ikut menjaga wilayah NKRI dengan cara memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat longgar”, ujarnya.

Dengan menempatkan penduduk di daerah longgar terutama provinsi-provinsi yang berbatasan dengan negara lain, seperti Aceh, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan, maka para transmigran Komcad itu siap menjaga setiap jengkal tanah, lahan, dan kawasan yang berada di wilayah Indonesia.

“Dengan bekal pendidikan dari kodiklat, mereka menjadi transmigran yang tangguh, disiplin, pekerja keras, dan cinta tanah air. Program Komcad ini disebut rangkaian dari Transmigrasi Patriot,” tegas dia..

Viva Yoga mengungkapkan, para Komcad merupakan calon transmigran lokal. Pemuda Papua Selatan yang mengikuti pembentukan Komcad nantinya akan mengikuti transmigrasi di wilayah provinsinya sendiri. .

Dikatakan Viva Yoga, paradigma baru transmigrasi adalah transmigrasi bisa dilaksanakan bila ada permintaan dari daerah.

“Tanpa ada permintaan dari daerah maka transmigrasi tidak bisa dilakukan. Jadi kita tidak akan mengirim transmigran dari Jawa ke luar pulau bila tidak ada permintaan dari daerah”, tuturnya.

Pembentukan Komcad oleh Kementrans sangat diminati oleh para pemuda. Animo besar ini menurut Viva Yoga direspon dengan akan digelarnya Pembentukan Komcad Gelombang II.

Hadir dalam upacara dan pelepasan Komcad, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, serta pejabat lainnya. Program itu bersinergi dengan Kementerian Pertahanan sehingga juga hadir pejabat dari kementerian itu.

Diketahui Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin (08/09/2025) kemarin, untuk menyampaikan hasil patroli siber yang dilakukan pihaknya.

Sjafrie mengaku mengetahui langkah sejumlah jenderal TNI itu. Namun ia meminta hal itu ditanyakan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Ya itu operasional, silahkan ke Panglima TNI yang menangani operasional. Kalau yang berhubungan dengan kebijakan nasional boleh tanya sama saya,” kata Sjafrie di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (09/09/2025).

Sjafrie menjelaskan ada pembagian kewenangan antara menteri dengan Panglima TNI. Sjafrie kembali meminta hal itu ditanyakan ke Panglima TNI.

“Saya nonton di televisi, tapi saya serahkan kewenangan itu kepada Panglima TNI. Kita mempunyai strata-strata pendelegasian yang berwenang,” ujarnya.[]

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, dengan agenda utama membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI Tahun Anggaran 2026.

Kehadiran Wamenhan Donny menegaskan komitmen Kemhan untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kesinambungan program pembangunan pertahanan nasional.

Dalam keterangan pers usai rapat, Wamenhan Donny menyampaikan bahwa Kemhan bersama TNI telah memaparkan secara rinci program dan anggaran pertahanan untuk tahun 2026.

Wamenhan menegaskan, arah pembangunan pertahanan tidak hanya ditujukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi nasional.

“Inti dari pembangunan pertahanan ini adalah defense supporting economy. Jadi, peralatan pertahanan yang kita bangun bukan semata-mata untuk aspek keamanan, tetapi juga menjamin stabilitas yang menjadi prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi. Pada akhirnya, tujuan besar kita adalah kemajuan bangsa dan kemakmuran rakyat,” ujar Wamenhan.

Merespon hal tersebut Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan maksud ucapan Presiden Prabowo Subianto soal indikasi adanya upaya makar dari aksi penempaan yang dilakukan masyarakat beberapa waktu terakhir.

Sjafrie meminta masyarakat tidak berandai-andai ihwal maksud makar tersebut. Ia menjelaskan apa yang disampaikan Prabowo merupakan gambaran luas terkait situasi yang terjadi saat ini

“Kita tidak boleh berandai-andai. Presiden memberi satu gambaran yang luas,” jelasnya kepada wartawan usai Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Minggu (31/8).

Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat tidak memikirkan hal yang berlebihan terhadap ucapan Prabowo. Menurutnya Presiden memberikan perhatiannya agar masyarakat dapat tetap waspada.

“Tidak usah memberikan suatu interpretasi terhadap apa yang disampaikan bapak Presiden, ini adalah atensi kepada kita semua untuk tetap waspada,” tuturnya. []

“Saat ini yang sedang kita ajukan salah satu-satunya adalah berkaitan dengan teknologi udara, termasuk kita ingin mempromosikan N219 nya PT DI itu,” kata Wamenhan Marsdya Donny Ermawan saat acara media gathering di Kemhan, Rabu (4/6/2025).

Dia menjelaskan, pesawat yang ditenagai dua mesin pratt and whitney Canada PT6A itu perlu dipamerkan. Menurutnya pesawat tersebut bagus untuk dimanfaatkan baik oleh industri pertahanan dalam maupun luar negeri.

“Kita sudah punya pesawat N-219, kalau tidak kita manfaatkan sangat sayang sekali. Banyak sebetulnya bisa memanfaatkan N219. Industri penerbangan di dalam negeri atau pemerintah-pemerintah daerah, saya rasa bisa memanfaatkan N219. Bagus pesawatnya itu,” jelas dia.

“Di Kementerian Pertahanan ada podcast, di TNI ada podcast cuman memang penyebarannya tidak terlalu besar. Nanti kami akan masuk dari tim kami untuk bekerja sama dengan podcast yang ada di Kementerian Pertahanan,” kata Deddy saat ditemui di PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/2/2025).

Dia berpendapat, podcast merupakan sarana yang tepat untuk menyebarkan informasi pertahan kepada masyarakat, terutama segmentasi anak muda.

Melalui podcast, Deddy berupaya menyajikan informasi tentang industri pertahanan dan aktivitas kemiliteran dengan pengemasan yang menarik sehingga mudah diterima kalangan anak muda.

mengangkat  atau yang akrab disapa Deddy Corbuzier menjadi staf khusus di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Selasa.

Berdasarkan keterangan foto unggahan akun instagram milik Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin @sjafrie.sjamsoeddin disebutkan bahwa Sjafrie melantik Deddy dan lima orang lainnya menjadi staf khusus di gedung Kemhan hari ini.

“Selasa, 11 Februari 2025 saya melantik Staf Khusus Kemhan dan penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di kantor Kemhan Jakarta,” kata Sjafrie dalam akun instagramnya, Senin (10/2/2025).

Sjafrie melanjutkan, pengangkatan keenam staf khusus tersebut merupakan bukti bahwa Kemhan mengedepankan kolaborasi dengan beragam pihak untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan.

“Dengan amanah baru ini, diharapkan lahir inovasi serta kebijakan yang semakin memperkokoh pertahanan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat,” tutup Sjafrie dalam keterangannya.

Beberapa orang lain yang diangkat sebagai staf khusus diantaranya Kris Wijoyo Soepandji, Lenis Kogoya, Mayjen TNI (purn) Sudrajat, Indra Bagus Irawan dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin.

“Mengenai laka lalin randis (lalu lintas kendaraan dinas) Kemhan Noreg 6504-00, kendaraan tersebut benar milik anggota PNS Kemhan,” kata Kepala Biro Info Pertahanan (Infohan) Setjen Kemhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, dalam keterangan tertulis.

Adapun ketika menabrak sejumlah kendaraan, mobil tidak digunakan oleh PNS Kemhan. Melainkan oleh seorang berinisial MSK (23 tahun).

“MSK adalah anak dari PNS Kemhan,” ujar Frega.

Tak disebut identitas dari ASN tersebut. Namun, sanksi telah disiapkan bila terbukti ada pelanggaran yang dilakukan.

Dahnil menegaskan pembelian pesawat Mirage tersebut sudah dibatalkan, sehingga laporan tersebut dianggap tidak memiliki obyek yang jelas. Menurutnya, tindakan tersebut bersifat politis dan merupakan upaya kampanye hitam menjelang Pemilu 2024.

Dahnil juga menyarankan agar Koalisi Masyarakat Sipil jujur menyatakan diri sebagai bagian dari tim sukses, mengingat sikap mereka cenderung berpihak pada pasangan calon tertentu.

“Tindakan kampanye terselubung atau kampanye hitam lah, bentuknya seperti itu,” ujar Dahnil di kantor Media Center Prabowo-Gibran, Kebayoran, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024).

Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra mengucapkan terima kasih ke Hotman Paris atas asistensi hukum di Kemhan.

“Saya atas nama Kementerian Pertahanan mengucapkan terima kasih kepada Hotman Paris Hutapea atas asistensi hukumnya,” ucapnya dikutip dari Antara, Selasa (13/2/2024).

Herindra menambahkan bahwa ada dua kabar hoaks yang menyeret Kemhan, yakni terkait suap pembelian Mirage dan PT IMI.

Terkait isu suap dalam pembelian 12 unit pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 merupakan kabar menyesatkan karena pembelian pesawat batal.

“Saya langsung ke intinya.. saya sampaikan dan tegaskan bahwa informasi tersebut adalah sesat, fitnah dan hoax,” kata Herindra dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Herindra menduga kabar bohong tersebut sengaja disebarkan untuk memperlemah Kemenhan dalam merancang sistem pertahanan Indonesia. Dia mengatakan kabar hoax sering disebarkan untuk mempengaruhi proses diplomasi pengadaan alutsista di Indonesia.

“Kami di Kemenhan menyayangkan adanya fitnah dan pelemahan tersebut,” kata dia.

Kabar ini awalnya muncul dalam berita Meta Nex yang tersebar melalui MSN. Berita ini berjudul “Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation”.

Berita ini mengungkapkan adanya kesepakatan antara RI dan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai US$792 juta atau setara sekitar Rp12,4 triliun.

Dalam berita ini, The Group of States Against Corruption (GRECO) mengungkapkan bahwa EIO telah membuka penyelidikan terhadap perusahaan Ceko. Hal tersebut dimuat dalam surat kawat atau telegram yang ditujukan pada Kedubes Amerika.

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa berita ini fitnah dan hoax.

Mereka melaporkan setelah mengetahui akun @Kemhan_RI, di platform sosial media X (Twitter) mengunggah postingan foto komplek perumahan berisi tagar yang mengarah pada pemberian dukungan kepada capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diposting tanggal 21 Januari 2024 pukul 10:25.

Laporan ini disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih yang diwakili oleh Gina Sabrina dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Ibnu Syamsu Hidayat dan Helmi Lavour dari Themis Indonesia Law.

“Substansi yang kami laporkan adalah adanya cuitan di akun resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yakni akun resmi X atau Twitter di mana ada hashtag salah satu pasangan calon yakni pasangan calon Prabowo-Gibran yang mana di dalam hashtag tersebut tertulis #PrabowoGibran2024,” kata Ibnu Syamsu Hidayat di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024 siang.

Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih, lanjut Samsj, menduga terjadinya penggunaan fasilitas negara karena akun resmi itu milik Kementerian Pertahanan (Kemhan).

“Akun X itu bukan tempat mempromosikan atau mengkampanyekan salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024,” jelas Samsu.

“Akun resmi Kemhan itu merupakan saluran komunikasi publik antara Menteri Pertahanan atau Kementerian Pertahanan atas kerja kementerian atau menteri kepada masyarakat. Dengan demikian, adanya postingan yang memuat #PrabowoGibran2024 di akun resmi Kemenhan dinilai sebagai bentuk pelanggaran sebagaimana UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017,” sambungnya.

Samsu menegaskan, dengan begitu penggunaan akun tersebut untuk kepentingan capres-cawapres tertentu bertentangan dengan UU Pemilu Pasal 280, 282, dan 283.

Penjelasan Kemhan

Kepala Biro Humas Sekjen Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha berdalih tagar itu muncul karena ketidaksengajaan dari administrator.

“Terkait berita yang beredar tentang akun X Kemhan yang mencuit tagar Prabowo-Gibran, perlu kami klarifikasi bahwa hal tersebut terjadi karena adanya ketidaksengajaan atau autotext dari admin Kemhan dan kesalahan telah diperbaiki,” kata Edwin dalam keterangan tertulis.

Agar hal seperti itu tidak terjadi lagi, Edwin mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan menekankan kepada administrator agar berhati-hati dalam memproses publikasi.

“Dan, admin telah diberikan sanksi teguran keras, karena kurang berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya,” jelas Edwin. (*)

Eranasional.com – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan, pihaknya akan melakukan penyidikan terhadap anggotanya yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015-2016.

Meski begitu, pihaknya masih menunggu dulu hasil penyelidikan Kejaksaan Agung.

“Saya masih menunggu karena memang sekarang ini kan leading sectornya adalah Jaksa Agung. Memang kemungkinan besar ini kan dimulai dari temuan mereka-mereka yang mungkin dianggap bertanggungjawab dan mereka adalah warga negara sipil,” kata Andika di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022).

Andika mengatakan, pihak TNI akan menunggu Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan nama-nama prajurit TNI yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Ia mengaku akan mengusut kasus tersebut.

“Pada saat nanti mulai tersebut dalam penyelidikan atau bahkan penyidikan tersebut nama-nama personel militer nah itu yang kemudian akan diinfokan ke saya untuk kemudian juga kita sidik,” katanya.

Untuk diketahui, saat ini Kejagung tengah mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan pada 2015. Dugaan korupsi tersebut mengarah pada penyewaan satelit kepada pihak swasta.