Menurut Budi, ketersediaan Minyakita sangat bergantung pada volume ekspor crude palm oil (CPO). Dalam skema DMO, produsen diwajibkan memasok sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri sebagai syarat mendapatkan izin ekspor. Ketika volume ekspor menurun, kewajiban pasokan domestik pun ikut terbatas, sehingga distribusi Minyakita tidak selalu stabil.

“Nanti kita perbanyak yang second brand, jadi minyak pendamping Minyakita,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa sebelum program Minyakita diluncurkan, pangsa pasar minyak goreng merek alternatif atau second brand cukup besar, bahkan sempat mencapai sekitar 50 persen. Namun setelah Minyakita hadir dengan harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter, konsumen cenderung beralih ke produk tersebut karena harganya lebih terjangkau. Dampaknya, produksi dan distribusi second brand menurun.

Kementerian Perdagangan kini mendorong produsen untuk kembali meningkatkan produksi minyak goreng alternatif agar pilihan di pasar semakin beragam. Pemerintah juga membuka opsi variasi ukuran kemasan, mulai dari 300 mililiter hingga 500 mililiter, agar masyarakat dapat membeli sesuai kebutuhan dan daya beli.

“Minyakita jumlahnya terbatas. Jadi jangan semua fokus ke Minyakita, tapi banyak pilihan minyak goreng lainnya dengan berbagai ukuran,” kata Budi.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengunjungi sejumlah produsen di Bekasi dan Palembang untuk memastikan kesiapan produksi. Pemerintah ingin memastikan bahwa produk second brand tetap memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta memiliki distribusi yang merata hingga ke pasar tradisional.

Sejak program Minyakita diperkenalkan sebagai bagian dari kebijakan stabilisasi harga, pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan minyak goreng bagi masyarakat. Namun dinamika ekspor-impor CPO dan fluktuasi harga global tetap memengaruhi ketersediaan di dalam negeri.

Budi menegaskan bahwa pemerintah tidak mengurangi komitmen terhadap Minyakita, tetapi ingin memastikan struktur pasar lebih sehat dan tidak terpusat pada satu merek saja. Ia juga menyebut bahwa peningkatan produksi second brand dapat membantu menjaga stabilitas harga secara keseluruhan.

Di sisi lain, pelaku industri menyambut baik dorongan pemerintah tersebut. Perwakilan asosiasi produsen minyak goreng menyatakan kesiapan meningkatkan kapasitas produksi selama kepastian pasokan bahan baku terjamin. Mereka juga menilai variasi ukuran kemasan akan membantu penetrasi pasar, terutama di segmen rumah tangga kecil dan pedagang mikro.

Pemerintah berencana terus memantau distribusi di lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan tidak terjadi penimbunan maupun praktik curang. Budi memastikan bahwa pengawasan akan diperketat, termasuk melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran.

Dengan strategi ini, Kemendag berharap tekanan terhadap Minyakita dapat berkurang, sementara konsumen memiliki lebih banyak opsi produk dengan harga yang kompetitif. Diversifikasi merek dan ukuran kemasan diharapkan menjadi solusi jangka menengah untuk menjaga stabilitas pasar minyak goreng nasional.

Ke depan, pemerintah juga akan mengevaluasi efektivitas kebijakan DMO agar keseimbangan antara kepentingan ekspor dan kebutuhan domestik tetap terjaga. Dalam konteks industri sawit yang menjadi salah satu penopang ekspor nasional, pengelolaan pasokan dalam negeri menjadi tantangan yang memerlukan koordinasi lintas kementerian dan pelaku usaha.

Dengan memperluas pilihan minyak goreng di pasar, pemerintah berharap konsumen tidak lagi terfokus pada satu merek, sehingga distribusi lebih merata dan potensi kelangkaan dapat diminimalkan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi.

“Hari ini sudah menjadi keresahan masyarakat karena adanya kelengahan Kementerian Perdagangan dalam hal memitigasi, dalam rangka melindungi para konsumen konsumen kita,” kata Anam saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (3/3/2025).

“Panjenengan tahu akhirnya setelah itu dimanfaatkan oleh influencer kita untuk melakukan review-review produk skincare dan juga makanan,” sambungnya.

Ia menyoroti kasus pemerasan yang belakangan tengah ramai. Karena itu, dia meminta pemerintah lebih memberi perhatian terhadap hal semacam ini.

“Ketika ada ruang-ruang seperti ini, Artinya ada kelengahan pemerintah artinya ada ketidakhadiran pemerintah untuk bagaimana melindungi para pengusaha kita,” tuturnya.

Zulhas bilang, hal ini seiring dengan majunya Ahmad Luthfi sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dalam Pilgub yang akan digelar pada November 2024.

“Irjen baru, Pak Lutfi tapi sudah maju di Gubernur Jateng, jadi sudah mengajukan pengunduran diri,” kata Zulhas dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Mulanya, Zulhas memperkenalkan jajaran baru Pimpinan Tinggi Madya di Kemendag, sebab belum lama ini mengalami perombakan.

Tiba pada saat mengenalkan Irjen, Zulhas menyebut posisi itu kini baru saja ditinggalkan Ahmad Luthfi.

“Intinya ada proses migrasi di mana kita memastikan tidak boleh ada yang dilanggar, yaitu media sosial tidak boleh berjualan,” kata Jerry kepada awak media, Kamis (22/2/2023). Penting bagi TikTok Shop, termasuk Tokopedia, mengikuti regulasi yang berlaku, Permendag No. 31 Tahun 2023.

TikTok Shop memang kembali hadir di pasar Indonesia, dengan menjalin aliansi bersama Tokopedia, lini bisnis PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), diumumkan pada 11 Desember 2023 dan transaksi rampung di 31 Januari lalu.

Kini prosesnya sedang merampungkan integrasi sistem perdagangan dan pembayaran antara Tokopedia dan TikTok Shop. Kementerian Perdagangan sebelumnya memberikan waktu kedua marketplace ini maksimal empat bulan—berakhir pada akhir Maret— untuk seluruh proses di internal.

“Kalau mau jualan (media sosial) harus punya izin jualan untuk memastikan tidak ada ketentuan yang dilanggar,” Jerry kembali menegaskan. Proses integrasi akan terus dipantau oleh Kemendag dan dirinya memastikan seluruh pelaku usaha lokapasar, termasuk TikTok Shop-Tokopedia, patuhi aturan main.

Mendag Zulkifli Hasan saat hadiri acara ‘Beli Lokal’ Tokopedia-TikTok 12 Desember mengatakan bahwa kolaborasi teknologi keduanya tidak mudah. Meski proses kesepakatan telah berlangsung pada 10 Desember, persiapan integrasi membutuhkan waktu. Atas dasar itulah, “kami lagi berikan masa tiga sampai empat bulan percobaan. Kita lihat perkembangannya agar disempurnakan.”

Usai batas waktu yang ditentukan, Kemendag akan menggelar audit untuk memastikan sistem layanan transaksi perdagangan TikTok Shop tidak melanggar ketentuan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik dengan mendaftar sebagai lokapasar (marketplace) atau niaga elektronik (e-commerce). “Nanti kita audit, nanti siapa, kita tunjuk untuk mengaudit,” jelas Zulhas di kantornya, awal Januari.

Dalam perkembangannya proses transisi kembalinya TikTok Shop dianggap bermasalah oleh Teten. Ia meminta Menteri Zulhas menindak TikTok karena terbukti masih menggunakan sistem internal media sosial dalam perdagangannya.

“TikTok [TikTok Shop] belum mematuhi Permendag 31, mestinya segera ditindak Kemendag, kalau dibiarkan kebijakan pemerintah tidak konsisten,” jelas Teten saat awal pekan ini.

Beberapa ketentuan Permendag 31 yang diduga diterabas TikTok adalah pasal 13 ayat 3A, dimana terdapat frasa “tidak adanya keterhubungan atau interkoneksi”. Kemudian Pasal 21 Ayat 3 Permendag yang sama. Artinya, ada perbedaan peran secara tegas media sosial sebagai mitra promosi, dalam hal ini Tiktok, dengan Tokopedia sebagai PPMSE.

Dengan mengacu pada ketentuan, Tokopedia tidak diperbolehkan untuk memiliki keterhubungan atau interkoneksi dengan TikTok. “Kami lihat belum ada perubahan. Ada indikasi pelanggaran Permendag 31,” terang Teten akhir tahun 2023.

Kritik Teten dimaksudkan agar Indonesia terbebas dari praktik monopoli di market digital.

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan momentum Ramadan erat kaitannya dengan peningkatan jumlah permintaan bapok, sehingga pemenuhan pasokan harus dilakukan agar harga tidak meningkat.

Dirinya tidak menjelaskan bapok yang diprediksi bakal naik, tetapi memastikan akan menjaga pasokan semua jenis bapok di tengah-tengah masyarakat.

“Ya semua kita siapkan, yang penting produknya ada. Biasa kalau Lebaran kan, kalau permintaan naik, biasanya harga naik. Makanya kita siapkan produknya,” kata Zulhas kepada media, Jumat (23/2/2024).

Secara terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pengadaan untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan terus dilakukan menjelang Ramadan 2024. Bila perlu, importasi juga bakal dilakukan untuk menjaga ketersediaan.

Menurut Arief, seluruh izin untuk penugasan impor telah dipersiapkan menjelang Idulfitri sesuai dengan neraca komoditas yang ditetapkan.

Namun, Arief tidak menjelaskan dengan lengkap perihal komoditas pangan yang harus diimpor menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tersebut.

“Intinya semua kita persiapkan dengan baik. Kalau pun harus ada importasi, neraca komoditas (NK) dan izin-izin sudah dipersiapkan jelang Lebaran,” ujar Arief.

“Beras tidak ada masalah, berasnya banyak cuma alternatif beras Bulog,” ujar Zulkifli dikutip dari Antara, Selasa (20/2/2024).

Saat ini pemerintah memiliki stok sebanyak 1,4 juta ton beras. Menurut Zulkifli, jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan masuknya beras impor sehingga total menjadi 2 juta ton beras.

Beras-beras tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog.

Sebagai infomrasi, harga yang dipatok untuk beras SPHP pada zona 1 sebesar Rp10.900 per kilogram (kg), zona 2 Rp11.500 per kg, dan zona 3 Rp11.800 per kg. Beras ini cukup diminati lantaran mudah didapat di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, dan pemerintah daerah.Zulkifli menekankan stok beras untuk SPHP tidak mengalami kelangkaan. Namun untuk beras premium, harganya naik lantaran suplainya berkurang.

“Jadi tidak masalah berasnya, hanya yang biasa beras apa namanya, beras premium ada yang biasa Cianjur, ada yang biasa Demak, ada yang biasa apa, kan itu biasanya sungkan beralih. Kita anjurkan untuk beralih karena beras Bulog tidak kalah bagus sebetulnya,” katanya.

Terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan pihaknya berkomitmen siap memenuhi kebutuhan beras masyarakat Indonesia hingga puasa Ramadhan dan Lebaran 1445 Hijriah.

“Bulog memiliki ketersediaan stok beras yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya menjelang bulan puasa dan Lebaran,” kata Bayu.

Bayu menekankan bahwa Bulog secara rutin menggelontorkan beras ke berbagai saluran distribusi, baik untuk Program Bantuan Pangan Beras maupun SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Stok beras Bulog saat ini mencapai 1,2 juta ton.

Plt Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto mengatakan harga pasaran Minyakita saat ini berada pada kisaran yang bisa ditoleransi, yakni Rp14.000/liter hingga Rp14.5000/liter. Dengan demikian, perubahan HET dinilai tidak perlu dilakukan, khususnya pascapenyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dengan kata lain, otoritas perniagaan belum bisa memastikan apakah institusi di bawah naungan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut bakal menaikan HET Minyakita yang saat ini ditetapkan pada level Rp14.000 per liter sehabis momentum pemilihan umum (pemilu).

“Pemerintah masih mengkaji untuk mengetahui dampak dari skema kenaikan HET per liter,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim saat dimintai konfirmasi oleh Bloomberg Technoz, Rabu (7/2/2024).

“Betul (M. Lutfi diperiksa, red). Sebagai saksi,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung, Supardi saat dikonfirmasi, Selasa, 21 Juni.

Sedianya, Lutfi bakal diperiksa sebagai saksi. Rencananya, pemeriksaan berlangsung pada Rabu, 21 Juni, sekitar pukul 09.00 WIB.

“Sebagai saksi,” kata Supriadi.

Diduga pemeriksaan Lutfi buntut dari penetapan tersangka terhadap Indrasari Wisnu Wardhana. Sebab, dia sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan.

Selain Indrasari Wisnu Wardhana, Kejagung juga sudah menetapkan tiga tersangka lainnya yang merupakan pihak swasta.

Mereka adalah Senior Manager Corporate affairs Permata Hijau Group berinisial SMA (Stanley MA); Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT (Master Parulian Tumanggor); dan General Manager PT Musim Mas berinisial PT (Pierre Togar).

Eranasional.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tahan Banurea (TB) sebagai tersangka korupsi impor baja dan besi, baja paduan dan produk turunannya pada 2016 sampai 2021.

Diketahui Tahan adalah Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Sebelumnya Tahan sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis, 19 Mei 2022. Ia baru keluar dari Gedung Bundar sambil memakai rompi merah jambu sekitar pukul 22.55 WIB.

Diungkapkna Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Supardi, Tahan menjadi tersangka atas perannya saat menjabat sebagai Kepala sub Bagian Tata Usaha pada 2017-2018 dan Kasi Barang Aneka Industri di direktorat yang sama pada Kemendag.

“Perannya terkait dengan penerbitan sujel (surat penjelasan), registrasi surat masuk dan keluar yang berhubungan dengan permohonan,” kata Supardi kepada wartawan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Kamis (19/5/2022).

Tahan juga disebut berperan dalam memproses draf persetujuan impor baja dan besi, baja paduan, dan turunannya, yang diajukan para importir. Menurut Supardi, Tahan menerima imbalan beberapa puluh juta atas pengurusan surat penjelasan dari seseorang berinisial T.

“Kami nilai ini sebagai suatu perbuatan pidana,” kata Supardi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut T adalah inisial Taufiq. Ketut tidak menjelaskan lebih lanjut jabatan dari Taufiq tersebut. Adapun imbalan yang diterima Tahan dari Taufiq senilai Rp50 juta.

Penyidik menahan Tahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ia disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 5 atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor.

Tahan disinyalir bukan satu-satunya orang yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Tahan merupakan anak buah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana yang sebelumnya ditetapkan tersangka dalam perkara korupsi pemberian persetujuan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Jampidsus Febrie Adriansyah membuka peluang Indrasari menjadi tersangka lagi di perkara korupsi besi baja.

“Bisa jadi tersangka lagi dia (Indrasari) itu. Kita lagi dalami itu,” ucap Febrie.

Eranasional.com – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berjanji akan menelisik pihak yang diduga terlibat dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Termasuk dugaan peran Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bila ada. “Bagi kami siapa pun, menteri pun kalau cukup bukti dan fakta akan kami lakukan,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers, Selasa, 19 April 2022.

Namun Jaksa Agung Burhanuddin meminta waktu bagi penyidik untuk mendalami kasus ini. Dia mengatakan penyidikan kasus ini baru dimulai pada 4 April 2022. Penyidik, kata dia, masih menelusuri lebih jauh siapa saja yang bertanggung jawab pada kelangkaan yang menyebabkan mahalnya minyak goreng tersebut. Dia mengatakan juga membuka kemungkinan untuk menetapkan tersangka korporasi dalam kasus rasuah ini.

Kejaksaan Agung menetapkan empat orang menjadi tersangka kasus korupsi yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Salah satu tersangka adalah, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana.

Menurut Burhanuddin Wisnu diduga menerbitkan izin ekspor kepada sejumlah perusahaan produsen kelapa sawit secara melawan hukum. Perbuatannya itu mengakibatkan minyak goreng langka di Indonesia dan membuat harganya mahal.

Sementara, tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. Mereka adalah Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group berinisial SMA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT; dan General Manager PT Musim Mas berinisial PT.

Burhanuddin berujar penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan keempat orang itu menjadi tersangka. Sembilan belas saks telah diperiksa, beserta 596 dokumen dan surat terkait lainnya, serta keterangan ahli.

Para tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam penerbitan izin ekspor. Kedua, dikeluarkannya izin ekspor pada eksportir yang harusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendefinisikan harga tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri.

Tidak mendistribusikan minyak goreng ke dalam negeri sebagaimana kewajiban dalam DMO, yaitu 20 persen dari total ekspor. “Kelangkaan ini ironis sekali karena Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia,” kata Jaksa Agung.

Eranasional.com – Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) berinisial IWW dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO). Dia ditetapkan bersama tiga perusahaan swasta lainnya.

Menanggai hal itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan, pihaknya tetap dan terus mendukung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin penerbitan ekspor (PE) minyak goreng.

“Kementerian Perdagangan mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini,” ujar Mendag Lutfi, Selasa (19/4/2022).

“Kementerian Perdagangan juga siap untuk selalu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum,”sambungnya.

Menurutnya, dalam menjalankan fungsinya, dia selalu menekankan jajarannya agar pelayanan perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan transparan.

Untuk itu, Mendag Lutfi mendukung proses hukum jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang.

“Saya telah menginstruksikan jajaran Kemendag untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung karena tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat,” pungkas Mendag.

Eranasional.com – Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) berinisial IWW ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Atas hal ini, IWW ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung (Kejagung).

Selain IWW, penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan beberapa orang lainnya dari tiga perusahaan swasta sebagai tersangka.

“Kami menetapkan tersangka 4 orang pejabat eselon 1 pada Kemendag berinisal IWW, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag telah terbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait CPO dan produk turunnya,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, Selasa (19/4/2022).

Tersangka lainnya berasal dari Permata Hijau Grup, Filma Nabati, Multimas, dan PT Musimas.

“Tersangka lainnya yaitu SMA permata hijau senior manager. MPT komisaris PT Wilma Nabati Indonesia, ketiga PT Jendetal Manger PT Musimas,” ujarnya.

Keempat tersangka ditahan di tempat berbeda IWW dan MPT masing-masing ditahan rutan Salemba cabang Kejagung. Kemudian SMA dan MPT ditahan salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Eranasional.com – Keberadaan mafia minyak goreng masih menjadi misteri meski pemerintah sempat mengungkapkan bahwa oknum-oknum tersebut akan diumumkan oleh pihak Kepolisian.

Teranyar, pemerintah justru mengungkapkan bahwa bukti adanya mafia minyak goreng dinilai tidak cukup oleh aparat penegak hukum.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan alat bukti adanya mafia minyak goreng ke Kepolisian.

“Sebetulnya di minyak ini ada permasalahan di rantai distribusi minyak,” kata Oke saat peninjauan bahan pokok di pasar Cibinong, Selasa (12/4/2022).

“Gangguan rantai distribusi ini terlalu banyak pemainnya walaupun kita sudah punya bukti-bukti yang kami merasa cukup, sudah diserahkan. Namun ternyata dari penegak hukum belum cukup bukti,” sambungnya.

Meski begitu, Oke mengatakan bahwa pihak Kepolisian maupun Kejaksaan sudah mulai bergerak untuk mengungkap mafia minyak goreng.

Oke menilai pihak Kepolisian bisa memanfaatkan celah hukum untuk menindaklanjuti dugaan adanya mafia minyak gorengl. Meski begitu, Oke menilai hal itu masih perlu diproses dan tidak bisa dilakukan sembarangan.

“Ya sebenarnya kalau kita merasa ada cukup bukti tapi bagi aparat hukum ya tidak sembarangan gitu kan memprosesnya. Ada skemanya,” kata Oke.

Kuitansi dijadikan bukti

Dalam rapat kerja dengan DPR Komisi VI, Kamis (17/3/2022), Mendag Muhammad Luthfi menunjukkan foto kuitansi sebagai bukti dugaan adanya mafia minyak goreng.

Kuitansi itu ditunjukkan di hadapan anggota Komisi VI DPR. Mendag mengatakan, pihaknya bersama kepolisian telah menemukan salah satu terduga mafia minyak goreng.

“Kalau minyak goreng kan sopirnya itu tangannya berminyak kan, tapi ini bisa mengeluarkan bon dan itu bonnya bersih, putih,” ujarnya.

Meski begitu, Mendag tidak menjelaskan lebih terperinci terkait kuitansi tersebut. Berdasarkan foto yang ditunjukkan Mendag, kuitansi itu atas nama Sadikin.

Selain itu, tertera nominal Rp 26.964.000 untuk pembayaran pelunasan minyak curah 2.520 kilogram dengan harga satuan Rp 10.700 per kilogram.

Tertera pula tempat dan tanggal kuitansi tersebut dibuat di Medan, 9 Maret 2022. Kuitansi dibubuhkan meterai Rp 10.000 dan ditandatangani serta distempel bertuliskan nama perusahaan.

Saat itu, Mendag mengaku temuan tersebut dia serahkan ke kepolisian agar diusut dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Diminta tidak gembar-gembor

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah bertindak cepat memperbaiki tata niaga yang membuat harga minyak goreng melambung tinggi, bahkan sempat mengalami kelangkaan parah.

Ia bilang, kalaupun kemudian Kementerian Perdagangan menyalahkan mafia di balik kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng, hal itu sebaiknya tak serta merta digembar-gemborkan.

“Soal mafia yang tidak jadi itu, saya pikir serahkan kepada penegak hukum, enggak usah diumumkan. Langsung tangkap saja. Ya kalau kita cek ada mafianya. Enggak perlu digembar-gemborkan,” ujar Sufmi dikutip dari siaran Kompas TV, Rabu (23/2/2022).

Menurutnya, di parlemen sendiri, polemik minyak goreng menjadi perhatian serius. Pihaknya bahkan merencakan membentuk panja yang tupoksinya bakal ikut mengawasi perdagangan minyak goreng.

Eranasional.com – Kementerian Perdagangan bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Markas Besar (Mabes) Polri melakukan tindakan penyegelan kembali usaha penjualan expert advisor/robot trading yang dilakukan PT DNA Pro Akademik untuk melindungi masyarakat dari berbagai usaha yang dapat merugikan masyarakat luas.

“Setelah kami lakukan pengawasan berdasarkan informasi yang kami terima, segel penutupan PT DNA Pro Akademik terbukti dilepas,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono dikutip Antara di Jakarta, Sabtu (29/1/2022).

Untuk itu, Kemendag bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri menindak tegas PT DNA Pro Akademik dengan menyegel kembali kantor perusahaan tersebut, di mana implikasi pidananya diserahkan kepada penegak hukum lainnya.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal PKTN dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag telah menyegel operasi PT DNA Pro Akademik yang melakukan usaha penjualan expert advisor/robot trading tak berizin.

Atas tindakan tersebut, PT DNA Pro Akademik membangkang dengan membuka segel. Operasional kegiatan usahanya beredar di media sosial. Dengan cepat, Kemendag bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri melakukan tindakan tegas dengan menyegel kembali PT DNA Pro Akademik.

Veri menyatakan, PT DNA Pro Akademik telah melakukan pelanggaran serius. Perusahaan robot trading itu tidak memiliki izin sesuai dengan bidang usahanya.

Menurut Veri, PT DNA Pro Akademi diduga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pelanggaran tersebut yaitu menjalankan kegiatan usaha penjualan expert advisor/robot trading dengan menggunakan sistem multi level marketing (MLM) atas dasar legalitas berupa nomor induk berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 47999 (perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya) yang belum berlaku secara efektif, terverifikasi, atau tidak memiliki izin usaha penjualan langsung dari Kemendag.

Veri menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan usaha penjualan langsung termasuk dalam kategori risiko tinggi.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja-Sektor Perdagangan, pelaku usaha penjualan langsung yang tidak memiliki perizinan berusaha dapat dihukum pidana,” ujar Veri.

Tindakan tegas ini, lanjut Veri, dilakukan guna memberikan efek jera kepada pelaku usaha sekaligus memberikan contoh agar pelaku usaha menaati aturan.

“Kemendag berkewajiban mengawasi pelaku usaha agar patuh dan tertib sehingga memenuhi persyaratan dan kewajiban dalam berusaha,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menegaskan penegakan hukum akan dilakukan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan dan terbukti membangkang dengan membuka segel penutupan usaha dan beroperasi kembali.

Kegiatan yang dilakukan PT DNA Pro Akademi diduga juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

“Tindakan tegas ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang melarang kegiatan PT DNA Pro Akademi pada November 2021,” kata Wisnu.

Menurut Wisnu, Kemendag akan bersikap tegas terkait pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi.

“Kami berharap pelaku usaha mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,” kata Wisnu.

Demi melindungi masyarakat dari berbagai usaha ilegal dan merugikan, Wisnu meminta masyarakat selalu berhati-hati dan waspada apabila melakukan investasi. Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas pelaku usaha di www.bappebti.go.id.

“Guna melindungi masyarakat dari berbagai bujukan dan rayuan para pelaku usaha investasi ilegal, Kemendag dan Mabes Polri berkomitmen akan terus bersinergi melakukan pengawasan. Kedua lembaga juga tidak segan-segan menegakkan supremasi hukum dengan memberikan sanksi administrasi hingga pidana,” kata Wisnu.