Dia juga menyesali jika benar ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh ajudannya. Sebab, kata dia, hubungannya dengan para jurnalis terjalin begitu baik. Dia bakal segera menindaklanjuti dugaan kekerasan itu.

“Saya cek dulu, karena saya baru mendengar dari link berita ini, namun kalau benar itu terjadi, saya sangat menyesalkan kejadian tersebut. Karena hubungan kita dengan teman-teman media sangat baik, segera saya telusuri dan tindak lanjuti,” kata dia kepada wartawan, Minggu (6/4/2025).

“Secara pribadi saya minta maaf terhadap insiden yang terjadi dan membuat tidak nyaman rekan rekan media,” sambungnya.

Sebelumnya, dalam keterangan Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang, kejadian tersebut bermula saat Sigit menyapa seorang penumpang yang duduk di kursi roda. Saat itu, sejumlah jurnalis dan humas berbagai lembaga mengambil gambar dari jarak yang wajar.

“Namun, salah satu ajudan tersebut kemudian meminta para jurnalis dan humas mundur dengan cara mendorong dengan cukup kasar,” demikian keterangan dari Ketua PFI Semarang, Dhana Kencana dan Ketua Divisi Advokasi AJI Semarang, Daffy Yusuf, dikutip Minggu (6/4/2025).

Mengetahui hal itu, seorang pewarta foto dari Kantor Berita Antara Foto, Makna Zaezar, menyingkir dari lokasi tersebut menuju sekitar peron. Sesampainya di sana, seorang ajudan Sigit menghampiri Makna kemudian melakukan kekerasan dengan cara memukul kepala Makna.

Usai pemukulan itu, lanjut keterangan tersebut, ajudan itu terdengar mengeluarkan ancaman kepada beberapa jurnalis dengan mengatakan ‘Kalian pers, saya tempeleng satu-satu’.

Sejumlah jurnalis lain juga mengaku mengalami dorongan dan intimidasi fisik, salah satunya bahkan sempat dicekik.

“Nggak bisa sembarangan. Demikian juga kalau Anda nanya ke Dirjen, maka Dirjen harus sesuai dengan sikap menteri, anggota dewan harus sesuai dengan sikap fraksi,” kata Farhan saat menemui organisasi jurnalis yang demo di depan gedung DPR, Senin (27/5/2024).

Farhan mengatakan DPR harus menyesuaikan sikap dengan seluruh fraksi DPR karena tidak bisa sepihak menghentikan RUU Penyiaran tersebut.

Mengenai progres pembahasan revisi UU Penyiaran, politisi Partai NasDem ini mengutarakan, prosesnya sedang dibahas di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Nantinya Baleg yang akan memutuskan apakah pembahasan revisi UU Penyiaran akan dilanjutkan atau dihentikan.

“Jadi kalau ada yang menanyakan bagaimana progres RUU Penyiaran sekarang, prosesnya masih menunggu persetujuan Baleg DPR RI untuk lanjut dibahas atau disetop. Jadi nanti Baleg yang akan memutuskan,” tutur Farhan.

Hal itu disampaikan Mahfud menyusul adanya adanya larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, sebagaimana yang termuat pada draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran.

“Kalau itu sangat keblinger, masa media tidak boleh investigasi, tugas media itu ya investigasi hal-hal yang tidak diketahui orang. Dia akan menjadi hebat media itu kalau punya wartawan yang bisa melakukan investigasi mendalam dengan berani,” kata Mahfud dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2019-2023 itu menilai melarang jurnalis melakukan investigasi dan melarang media menyiarkan produk investigasi sama saja melarang orang melakukan riset.

Mahfud merasa keduanya sama walaupun berbeda keperluan.

“Masa media tidak boleh investigasi, sama saja itu dengan melarang orang riset, ya kan cuma ini keperluan media, yang satu keperluan ilmu pengetahuan, teknologi. Oleh sebab itu, harus kita protes, harus kita protes, masa media tidak boleh investigasi,” ujarnya.

Selain itu, Mahfud melihat hari ini konsep hukum politik Indonesia tidak utuh. Hal ini membuat pesanan-pesanan terhadap produk undang-undang yang bergulir hanya kepada yang teknis.

Padahal, ia menuturkan jika ingin politik hukum membaik harusnya ada semacam sinkronisasi dari UU Penyiaran. Artinya, kehadiran UU Penyiaran harus bisa saling mendukung dengan UU Pers, UU Pidana, bukan dipetik berdasar kepentingan saja.

“Kembali, bagaimana political will kita atau lebih tinggi lagi moral dan etika kita dalam berbangsa dan bernegara, atau kalau lebih tinggi lagi kalau orang beriman, bagaimana kita beragama, menggunakan agama itu untuk kebaikan, bernegara dan berbangsa,” jelas Mahfud.

Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran, saat ini dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Beberapa pasal yang dianggap dapat menghambat kebebasan pers di Indonesia, di antaranya pasal 56 ayat 2 poin c, yakni larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

Konferwil digelar di Sekretariat PWI Depok, Jl. Melati Raya No. 3, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Jumat (3/5/2024).

Sidang pemilihan Ketua PWI Kota dipimpin Wakil Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri, didampingi Tantan Sulthon (Sekretaris) dan Wawan Ruswana (Wakil Sekretaris).

Konferwil diikuti 39 anggota PWI Kota Depok yang memiliki hak suara.

Sidang menetapkan Rusdy Nurdiansyah, ketua PWI Kota Depok periode 2021-2024, dalam pemilihan secara aklamasi setelah kontestan calon ketua lainnya, Tardip Panggabean, menyerahkan mandatnya kepada Rusdy.

“Sejak awal saya sebenarnya menginginkan PWI Depok dipimpin oleh sosok muda. Dengan ini, saya menyerahkan mandat kepada calon ketua Rusdy. Dengan demikian tak perlu lagi pemungutan suara, aklamasi saja,” kata Tardip, jurnalis SKM Suara Independen, sesaat sebelum pemungutan suara.

Tardip berharap PWI Kota Depok di bawah kepemimpinan berlanjut Rusdy semakin meningkatkan kualitas kewartawanan anggotanya.

Profesionalitas wartawan, menurut Tardip, memungkinkan pers dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra Pemerintah Kota Depok.

“Sikap kritis perlu terus ditingkatkan. Dukung pemerintah jika programnya berpihak pada rakyat kecil. Namun pers wajib kritis jika pemerintah melupakan rakyat kecil,” papar Tardip, yang Ketua PWI Kota Depok periode 2018-2021.

Menanggapi keputusan Tardip, Syukri kepada sidang Konferwil menjelaskan keputusan aklamasi pemilihan Ketua PWI diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT) PWI Kota Depok.

“Proses pemilihan Ketua PWI kabupaten/kota di Kota Depok ini boleh tercepat, mencatatkan rekor. Jika bisa aklamasi, mengapa harus pemungutan suara,” tandas Syukri.

Ketua Terpilih PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah dalam sambutannya menyatakan rasa syukurnya atas Konferwil yang berjalan lancar.

Reporter kantor berita Palestine Now, Mohammed al-Jamal, gugur ketika jet tempur Israel menghantam rumahnya di Kota Rafah di Jalur Gaza selatan, demikian menurut pernyataan kantor media tersebut.

Israel melancarkan serangan brutal di Jalur Gaza membalas serangan lintas batas yang dilakukan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan hampir 1.200 orang.

Sementara serangan balasan menyebabkan lebih dari 34.200 warga Palestina terbunuh dan 77.200 orang lainnya terluka di tengah pengepungan ketat yang dilakukan Israel, yang menyebabkan seluruh penduduk, terutama di Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

Selama lebih dari enam bulan perang Israel sebagian besar wilayah Gaza hancur, sehingga memaksa 85 persen penduduk di daerah kantong tersebut mengungsi di tengah krisis makanan, air bersih dan obat-obatan yang melumpuhkan, menurut PBB.

Pada Januari, Israel dituduh telah melakukan genosida dalam gugatan yang diajukan di Mahkamah Internasional (ICJ).

Putusan sementara ICJ memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan aksi genosida dan mengambil sejumlah tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan menjangkau warga sipil di Gaza.

Untuk pemilihan Ketua PWI Kota Depok yang dilaksanakan dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) pada 3 Mei 2024, para bakal calon ketua harus sudah mendaftar di Kantor PWI Kota Depok yang dibuka dari 6-13 Maret 2024.

“Pemilihan Ketua PWI Kota akan dilaksanakan secara transparan dan profesional, tentu dengan syarat yang telah ditentukan. Setiap bakal calon ketua harus mendaftar dan mengambil formulir dengan biaya administrasi sebesar Rp 500 ribu,” ujar Ketua Konferwil PWI Kota Depok 2024, Widarto, Selasa (12/3/2024).

Setelah itu, bakal calon ketua mengisi formulir pendaftaran, menuliskan visi, misi dan program, lalu diserahkan ke panitia Konferwil Kota Depok 2024 untuk diverifikasi.

Tahapan selanjutnya, nama-nama bakal calon yang mendaftar beserta daftar pemilih sementara (DPS) dikirim ke PWI Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk kembali diverifikasi agar dapat ikut serta dalam memilih dan dipilih dalam Konferwil PWI Kota Depok 2024.

“Calon ketua, syarat utamanya anggota PWI Kota Depok dengan status kartu keanggotaan PWI Biasa dan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) minimal berstatus Madya,” jelas Windarto.

Dikutip dari salinan lembaran Perpres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Selasa, 20 Februari 2024), aturan tersebut diundangkan pada 20 Februari 2024, dan diberlakukan enam bulan ke depan sejak tanggal diundangkan.

Untuk diketahui, Perpres Publisher Rights bertujuan mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan.

Adapun ruang lingkup Perpres Publisher Rights ini meliputi pengaturan:

a. Perusahaan Platform Digital

b. kerja sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers

c. komite

d. pendanaan.

Perusahaan platform digital yang ditetapkan berdasarkan kehadiran layanan platform digital di Indonesia.

Perusahaan platform digital wajib mendukung jurnalisme berkualitas dengan enam langkah.

Pertama, tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang mengenai pers setelah menerima laporan melalui sarana pelaporan yang disediakan oleh perusahaan platform digital.

Kedua, memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers.

Ketiga, memberikan perlakuan yang adil kepada semua perusahaan pers dalam menawarkan layanan platform digital.

Keempat, melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Kelima, memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan.

Dan, Keenam, bekerja sama dengan perusahaan pers. (*)

Dengan bergabungnya dalam tim pemenangan Ganjar-Mahfud, Aiman menyatakan dirinya sudah tidak aktif lagi sebagai jurnalis.

“Benar, saya nonaktif dari segala kegiatan jurnalistik, baik sebagai Pemimpin Redaksi SindonewsTV, Wakil Pemimpin Redaksi iNews, maupun sebagai Pembawa Acara The Prime Show with Aiman yang tayang rutin di iNews”, ujar Aiman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/11/2023).

Dia memilih tidak aktif lagi sebagai jurnalis lagi demi menjaga independensi dan etika sebagai jurnalis.

Selain itu, lanjut Aiman, salah satu klausul kode etik maupun pasal dalam Undang-Undang Pers mewajibkan seorang jurnalis untuk berlaku independen. Menurut dia, meski kata independen tidak memiliki ukuran yang pasti, tetapi menjadi juru bicara paslon capres-cawapres jelas sulit untuk dipersepsikan independen.

Selain menjadi juru bicara Ganjar-Mahfud, Aiman juga merupakan caleg DPR RI dari Partai Perindo. Dan, Sabtu (4/11) ini KPU RI merilis Daftar Calon Tetap (DCT) caleg DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Nama Aiman tercatat dalam DCT.

“Sesuai janji saya dulu saat pertama kali mendaftar di partai, bahwa ketika DCT muncul dan ada nama saya di situ, maka seketika itu saya mundur dari profesi wartawan” pungkas Aiman. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Program BRI Fellowship Journalism menjadi ruang dan upaya pengembangan kompetensi bagi insan media yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Seperti diketahui, BRI Fellowship Journalism 2023 merupakan program beasiswa yang ditujukan untuk insan media di mana pada tahun ini menjadi yang ke-4 kalinya dilaksanakan. Program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli.

Setelah dilakukan kick off program BRI Fellowship Journalism 2023 pada 27 Januari 2023 lalu dan setelah melalui serangkaian seleksi ketat, BRI pada 9 Juli 2023 akhirnya mengumumkan peserta yang lolos mendapatkan Program BRI Fellowship Journalism 2023. Dari seluruh rangkaian yang telah dimulai sejak awal tahun ini, telah terpilih 45 Jurnalis penerima beasiswa magister S2. Seluruh peserta penerima beasiswa tersebut disaring dari proses panjang mulai dari seleksi administratif, psikotes, hingga praktek lapangan selama 2 bulan dalam program Journalist on Site.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto menyampaikan, penyelenggaraan BRI Fellowship Journalism 2023 ini bertujuan mengajak insan media untuk turut serta membangkitkan semangat UMKM Indonesia melalui karya mereka. “Mereka adalah salah satu pionir yang kami yakini dapat membawakan semangat optimistis bagi khalayak publik. Melalui tulisan-tulisannya, para jurnalis turut berkontribusi besar bagi kebangkitan UMKM di Indonesia,” ungkapnya.

Dalam rangkaian kegiatan Program BRI Fellowship Journalism 2023, jurnalis diajak untuk menggali informasi potensi ekonomi wilayah, keunikan, dan proses transformasi digital para pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan pasca pandemi. Selain itu, BRI memberikan ruang bagi insan media untuk mengembangkan kompetensinya melalui proses mentoring dari para jurnalis senior media nasional.

BRI sendiri telah menjadi pionir yang memberikan perhatian kualitas jurnalisme di Indonesia dengan memberikan beasiswa kepada jurnalis se-Indonesia. Adapun daftar nama-nama pemenang atau penerima beasiswa S2 dari BRI untuk insan media tersebut diumumkan melalui website resmi perusahaan di https://bri.co.id/fellowshipjournalism.

JAKARTA, Eranasional.com – Petugas keamaan (sekuriti) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga melakukan pelecehan secara verbal kepada sejumlah jurnalis perempuan yang sedang meliputi pemeriksaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Senin (19/6/2023).

Peristiwa itu terjadi ketika Yasin Limpo keluar untuk meninggalkan Gedung ACLC atau Gedung KPK lama di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu para awak media berupaya mewawancarai Syahrul Yasin Limpo.

Sambil berjalan menuju mobilnya, sang Menteri Pertanian melayani sejumlah pertanyaan dari wartawan. Sementara ajudan dan petugas KPK berusaha memberikan jalan kepada Yasin Limpo.

Kondisi desak-desakan merupakan hal yang biasa terjadi ketika awak media meliputi sosok atau orang yang dipanggil KPK. Dan, Yasin Limpo berhasil masuk ke dalam mobilnya.

Namun, seorang pria yang diketahui sebagai petugas keamanan di KPK melontarkan kalimat yang tidak pantas. “Oh cewek semua, enak e,” ujar pria tersebut.

Ucapan petugas keamanan tersebut didengar oleh sejumlah awak media di lokasi. Ucapan tersebut juga terekam video. Tak terima dengan perilaku petugas keamanan KPK itu, jurnalis perempuan dari kompas.com protes.

“Enggak boleh begitu dong bang,” ucap seorang jurnalis tersebut dengan nada tinggi.

DEPOK, Eranasional.com – Dianggap telah menghalangi tugas wartawan, seorang pejabat di Pemkot Depok, Jawa Barat, dilaporkan ke polisi.

Dua aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Depok yang dilaporkan itu masing-masing berinisial A dan P. Mereka dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan tuduhan telah menghalang-halangi tugas jurnalistik.

Pemicunya adalah ketika wartawan yang hendak meliput masuk ke ruang acara forum Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2024 Kota Depok, Kamis (23/2/2023), dilarang masuk oleh A, dengan alasan diperintahkan oleh atasannya, yakni P.

“Padahal, acara forum Renja itu, baik dinas apapun di Kota Depok harusnya transparan terhadap wartawan, agar kegiatan tersebut dipublikasikan ke masyarakat,” kata Sutoyo, pelapor yang mewakili wartawan, Senin (27/2/2023).

Sutoyo menyebut, laporannya ini tercatat dengan nomor registrasi STTLP/B/564/II/2023/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA, Senin, 27 Februari 2023.

“A diperintahkan oleh P yang merupakan atasannya sudah melanggar UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat (1),” jelasnya.

Dijelaskannya lebih detail, siapa pun yang menghalang-halang tugas wartawan atau jurnalis, bisa dipidanakan secara hukum. “Oknum A atas perintah atasannya, P, diduga sudah melawan hukum, yaitu dengan sengaja melakukan tindakan menghambat atau menghalangi kerja wartawan atau jurnalis sehingga melanggar Pasal 18 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan ayat (3) yang hukumannya paling lama 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta,” terang Sutoyo.

Sutoyo menegaskan, oknum ASN Pemkot Depok itu tidak pantas menjadi pejabat publik. Dia mengungkapkan betapa sulitnya wartawan ketika ingin mengkonfirmasi sesuatu hal kepada oknum pejabat tersebut.

“Pejabat pemerintah seharusnya melayani konfirmasi wartawan. Karena ada kode etik jurnalistik yang harus dipenuhi, yaitu berimbang ketika menampilkan suatu berita,” tuturnya.

Dirinya berharap kepolisian segera memproses pengaduannya itu, sehingga ke depannya tidak ada lagi yang sengaja menghalang-halangi kerja wartawan, khususnya di lingkungan Pemkot Depok.

Eranasional.com – Hari Pers Nasional (HPN) diperingati tanggal 9 Februari setiap tahunnya. HPN ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 1985 oleh Presiden RI ke-2, Soeharto.

Hari Pers Nasional memiliki sejarah yang erat hubungannya dengan sejarah pers nasional, yakni dengan berdirinya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Berikut ulasan lengkap Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari.

Berawal dari Sejarah Pers Indonesia

Sejarah Hari Pers Nasional berawal dari sejarah pers nasional sejak masa pergerakan menuju kemerdekaan. Melansir situs Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), kala itu wartawan memiliki dua peran sekaligus dalam rangka mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Pertama, wartawan sebagai aktivis pers yang melaksanakan tugas-tugas pemberitaan dan penerangan demi membangkitkan kesadaran nasional.

Kedua, wartawan sebagai aktivis politik yang melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan membangun perlawanan rakyat terhadap penjajah.

Sejarah Pers Nasional di Awal Kemerdekaan RI

Setelah masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, wartawan Indonesia masih melakukan peran ganda mereka sebagai aktivis pers sekaligus aktivis politik. Di masa kemerdekaan Indonesia, kedudukan dan peranan wartawan khususnya, dan pers pada umumnya, mempunyai arti strategik sendiri dalam upaya lanjutan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

JAKARTA, Eranasional.com – Dewan Pers meminta agar produk jurnalistik tidak memihak kepada kepentingan politik pada kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan bahwa selama ini sudah menjadi hal umum beberapa pemilik media di dunia dimiliki oleh elit atau ketua partai politik.

Menurut dia, meskipun diperbolehkan, jurnalis maupun newsroom perlu memiliki sikap kuat dalam menjaga etika jurnalistik dengan menampilkan pemberitaan yang berimbang.

“Boleh saja (elit partai memiliki media). Tetapi, dalam produk pers tidak boleh kemudian tidak berimbang, tidak boleh memihak. Karena produk pers dan sikap editorial kan berbeda,” ujar Yadi di seminar bertajuk “Pers dan Pemilu Serentak” di Hotel Pasifik, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Lanjut Yadi, dalam produk pers tetap harus sesuai dengan kode etik jurnalis baik itu pemberitaan yang berimbang maupun independen.

“Jadi sekarang kita melihat kekuatan teman-teman jurnalis di newsroom ini sangat dinantikan sekali. Bagaimana menghadang arus ini supaya tidak terjadi seperti tahun 2019,” ungkapnya.

Kata Yadi, Dewan Pers mencatat terdapat kepentingan politik yang kerap merangsek masuk ke dalam arus pemberitaan pada Pemilu 2019 silam.

“Fakta di 2019 media terbelah. Ada kepentingan newsroom di situ yang kemudian masuk ke kepentingan politik,” ucap Yadi.

“Karena itu, Dewan Pers jauh-jauh haru mengeluarkan surat edaran, bahwa salah satu proyek yaitu jika seorang jurnalis terjun ke partai politik menjadi caleg, kemudian menjadi calon kepala daerah, tim sukses dan lain-lain, dia otomatis harus mundur atau menonaktifkan diri,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi (pemred) dan organisasi media massa di kediaman resminya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2022).

Ma’ruf Amin mengatakan, dirinya ingin mendengar keluhan insan pers mengenai kondisi media massa di Tanah Air dewasa ini.

“Malam ini saya ingin mendengar cerita tidak baiknya itu seperti apa yang menurut saya bisa langsung dari bapak-bapak, ibu-ibu, sekalian tentang persoalan yang dihadapi media yang sesungguhnya,” kata Ma’ruf Amin.

Dia mengungkapkan, pertemuan ini ia gelar karena merasa terkejut mendengar bawa sejumlah media cetak akan menghentikan peredarannya dan beralih ke wadah digital.

Ma’ruf Amin juga mengaku mendengar kabar bahwa kondisi media massa di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Katanya, dialog dengan insan pers ini diharapkan menghasilkan sejumlah poin yang dapat dijadikan kebijakan oleh pemerintah.

“Nanti kita usahakan seperti apa langkah-langkahnya, agar negara juga bisa hadir dan memberikan solusi tepat gua bagi masalah media,” ujarnya.

Selain para pemimpin redaksi, pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua Forum Pemred Arifin Asydhad, Ketua Asosiasi Media Siber Wens Manggur, serta sejumlah pejebat Sekretariat Wakil Presiden.

BEKASI – Dua jurnalis Media Online alami kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pelaksana proyek Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang bernama Syarif.

Dilansir dari indonesiaparlemen.com, Kejadian bermula saat Syarif menghubungi jurnalis  untuk melakukan klarifikasi terkait pemberitaan proyek Badan Usaha Milik Desa (BumDes), Kamis, 4 November 2021. Dalam rekaman video jurnalis media online tersebut, setibanya dilokasi mereka digiring kesebuah gedung sekolah yang letaknya tak jauh dari kantor Desa Lambang Sari. Saat Kedua jurnalis masuk, seorang pria meminta izin ke Syarif untuk menggembok pintu gerbang sekolah.

Dalam video investigasi berdurasi 30 menit itu, dua orang jurnalis alami kekerasan verbal dan non verbal.

“Gue gak mau ini direkam, awas kalau sampai berani merekam pembicaraan ini,” ancam Syarif didalam video.

Dalam video tersebut, terdengar Syarif terus melontarkan ancaman dengan mengatakan akan membakar dan menghabisi nyawa jurnalis tersebut.

Belum diketahui siapa tiga orang lainnya yang ada didalam video itu, namun salah satu pria tersebut mengaku berprofesi sebagai advokat dengan menunjukkan Kartu Pengenal dari organisasi perhimpunan advokat.

Usai mengintimidasi, Syarif memberi uang sejumlah Rp 300.000 kepada jurnalis.

“Nih uang loe pakai buat pulang ke Bandung, muka loe kusut kayak orang belum bayar Bank keliling,” ucap Syarif seraya menyerahkan uang pecahan Rp 50.000 sebanyak enam lembar.

Ferry Setiawan selaku penasehat hukum dari dua jurnalis yang di persekusi mengatakan saat ini redaksi Kami tengah menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke Polda Metro Jaya.

“Terjadi pembiaran dan perencanaan disini, dengan sangkaan pasal 1 ayat 27 KUHAP. Jurnalis kami mengalami luka memar dibagian wajah, rasa sakit pada leher dan tulang rusuk sebelah kanan,” kata Ferry, Jumat (5/11/2021).

Rosa Adang Ibrahim selaku penanggung jawab Kantor Berita menyayangkan pembiaran yang dilakukan oleh pihak Desa Lambang Sari dalam insiden ini.

“Bagaimana bisa seorang Kepala Desa tidak tahu tindak tanduk oknum yang mengatasnamakan pelaksana proyek Desa Lambang Sari,” ucap Adang.

Dihubungi melalui telepon seluler, Pipit Heryanti selaku kepala Desa Lambang Sari mengaku tidak tahu atas tindakan main hakim yang dilakukan Syarif kepada jurnalis tersebut.

“Kita duduk bareng saja coba bicarakan hal ini,” ucap Pipit.

Editor: Angie