Menanggapi hal tersebut, Teddy tidak memberikan konfirmasi langsung terkait kebenaran kabar tersebut. Ia justru menyarankan agar pihak yang mempertanyakan isu itu menelusuri sumber awal informasi yang beredar. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Istana terkait kebijakan pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri.

Teddy menegaskan bahwa wacana tersebut masih berada pada tahap awal dan belum masuk ke dalam keputusan final pemerintah. Ia menyebut bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai berbagai konsep kebijakan, termasuk efisiensi anggaran, baru akan dilakukan dalam waktu dekat melalui rapat internal.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga telah memberikan pernyataan yang senada. Ia mengungkapkan bahwa rencana pemotongan gaji pejabat negara masih dalam tahap kajian dan belum ditetapkan sebagai kebijakan resmi. Menurutnya, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.

Purbaya bahkan sempat menyampaikan perkiraan pribadi terkait potensi besaran pemotongan gaji yang bisa mencapai sekitar 25 persen. Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah hasil keputusan pemerintah, melainkan sekadar asumsi yang muncul dalam diskusi awal. Ia juga menyatakan tidak keberatan apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.

]]> https://eranasional.com/100460/benarkah-gaji-menteri-akan-dipotong-istana-beri-klarifikasi-resmi/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96365/wacana-pilkada-lewat-dprd-ditolak-publik-mensesneg-pemerintah-hormati-perbedaan https://eranasional.com/96365/wacana-pilkada-lewat-dprd-ditolak-publik-mensesneg-pemerintah-hormati-perbedaan#respond Fri, 09 Jan 2026 03:35:52 +0000 https://eranasional.com/96365/wacana-pilkada-lewat-dprd-ditolak-publik-mensesneg-pemerintah-hormati-perbedaan Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah melalui Istana Kepresidenan merespons hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Survei tersebut mencatat penolakan publik mencapai lebih dari dua pertiga responden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati dinamika pendapat yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi.

“Kami menghormati semua pendapat yang berkembang. Dalam isu sebesar ini tentu ada pandangan yang pro dan ada yang kontra. Pemerintah akan mencermati dan mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.

Prasetyo menegaskan bahwa sikap pemerintah, khususnya Partai Gerindra, terkait Pilkada tidak langsung bukanlah hal baru. Wacana tersebut, kata dia, telah lama menjadi bagian dari pandangan politik partainya dan juga pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat sebagai kepala negara.

“Gerindra memang sejak lama memiliki pandangan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa menjadi salah satu opsi dalam sistem demokrasi. Namun demikian, kami menyadari bahwa diskursus publik terus berkembang,” kata Prasetyo.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait perubahan mekanisme Pilkada. Pemerintah, menurutnya, masih membuka ruang dialog dengan berbagai elemen, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik lain.

Survei LSI Denny JA yang dirilis pada Rabu, 7 Januari 2026, menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak menyetujui rencana mengembalikan Pilkada melalui DPRD. Dalam survei tersebut, sekitar 68 persen responden menyatakan menolak Pilkada tidak langsung, sementara sisanya menyatakan setuju atau belum menentukan sikap.

Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan bahwa angka penolakan di atas 60 persen merupakan sinyal kuat dalam riset opini publik. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan sikap yang masif dan relatif konsisten di berbagai kelompok masyarakat.

“Dalam studi opini publik, ketika angka persetujuan atau penolakan sudah melewati 60 persen, itu menunjukkan sikap yang kuat dan sistemik. Artinya, ini bukan sekadar opini sesaat,” ujar Ardian.

Ia menambahkan bahwa temuan ini memperlihatkan adanya kekhawatiran publik terhadap potensi kemunduran demokrasi jika kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

LSI Denny JA melaksanakan survei pada periode 10–19 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.200 responden dari berbagai daerah di Indonesia. Responden dipilih menggunakan metode multistage random sampling, dengan kriteria seluruhnya telah memiliki hak pilih.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Dengan margin of error sebesar 2,9 persen, LSI Denny JA meyakini hasil survei tersebut dapat merepresentasikan pandangan sekitar 204 juta pemilih di Indonesia.

Wacana Pilkada lewat DPRD kembali mencuat seiring evaluasi pemerintah dan parlemen terhadap biaya politik yang tinggi, potensi konflik horizontal, serta praktik politik uang dalam Pilkada langsung. Pendukung Pilkada tidak langsung berargumen bahwa mekanisme melalui DPRD dapat menekan ongkos politik dan meningkatkan stabilitas pemerintahan daerah.

Namun, penolakan publik yang tinggi menunjukkan bahwa Pilkada langsung masih dipandang sebagai simbol penting kedaulatan rakyat. Sejak diterapkan secara luas pascareformasi, Pilkada langsung dianggap memperkuat akuntabilitas kepala daerah kepada warga, bukan semata kepada elite politik.

Sejumlah pengamat tata negara juga menilai bahwa perubahan sistem Pilkada harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis konsensus luas. Mereka mengingatkan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah berkaitan langsung dengan prinsip demokrasi yang dijamin konstitusi.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap hasil survei dan kritik publik. Ia menyebut diskusi terkait Pilkada akan terus berlangsung secara terbuka dan transparan.

“Tidak ada yang tabu untuk dibahas. Kami akan menyimak perkembangan wacana ini, mendengar masukan dari masyarakat, dan tentu mempertimbangkan kepentingan demokrasi serta stabilitas nasional,” katanya.

Menurutnya, setiap kebijakan besar yang menyangkut sistem politik harus memiliki landasan kuat, baik secara hukum maupun secara sosiologis. Pemerintah, lanjut Prasetyo, tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Hingga kini, wacana Pilkada tidak langsung masih berada pada tahap diskusi dan belum masuk pada pembahasan legislasi final. DPR dan pemerintah diperkirakan masih akan mengkaji berbagai masukan, termasuk hasil survei lembaga-lembaga independen, sebelum menentukan arah kebijakan ke depan.

Dengan tingginya penolakan publik sebagaimana tercermin dalam survei LSI Denny JA, isu Pilkada dipastikan akan menjadi salah satu topik utama dalam perdebatan politik nasional sepanjang 2026. Pemerintah pun dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan efisiensi tata kelola pemerintahan dengan aspirasi rakyat terkait demokrasi langsung.

Dia menjelaskan, bahwa diblokir itu bukan berarti anggaran untuk IKN itu tidak tersedia. Kata dia, anggarannya ada di Otorita IKN dan kementerian. Ia memastikan IKN akan terus dilanjutkan.

“Yang jelas komitmen dari presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan? Bahwa selama lima tahun ke depan presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” kata Hasan kepada wartawan di Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2).

Hasan mengatakan, pemerintah saat ini berkomitmen menyelesaikan proyek tersebut dengan membangun inti pemerintahan dan dilanjutkan dengan kawasan komersial.

“Target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan. Membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” tutup Hasan.

Pada kesempatan itu, Prabowo meminta laporan langkah-langkah yang sudah disiapkan. Dengan perhatian khusus pada sektor keamanan, pangan, dan energi.

“Saya ingin juga mendapatkan laporan yang terkini dari pihak keamanan, juga dari sektor transportasi, kemudian laporan tentang pasokan bahan bakar, ketersediaan bahan pangan dan bahan-bahan pokok lainnya, juga sektor tenaga kerja dan sektor pariwisata,” kata Prabowo di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Prabowo memprioritaskan kenyamanan masyarakat. Dia ingin pemerintah menyiapkan segala kebutuhan agar musim libur akhir tahun berjalan lancar.

“Agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hari-hari tersebut dengan penuh kebaikan, penuh suka cita dan yang terpenting dengan penuh rasa aman dan nyaman,” ujarnya.

Kemudian, Prabowo mempersilakan anak buahnya untuk memberikan laporan satu per satu. Rapat digelar tertutup dan media massa diminta untuk meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, Polri memprediksi dua kali puncak mudik pada musim libur Nataru. Dua puncak itu terjadi 21 dan 28 Desember.

Polri juga memprediksi peningkatan jumlah orang yang melakukan pergerakan selama musim Nataru. Peningkatan terjadi sekitar 3 persen dari tahun kemarin.

“Tahun ini terjadi peningkatan diperkirakan terjadi peningkatan daripada tahun sebelumnya sebesar 2,83 persen, artinya kurang lebih 110,6 juta orang,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada wartawan di PTIK, Senin (16/12).

Sebelumnya Miftah Maulana Habiburrahman mengumumkan mundur dari kursi utusan khusus presiden setelah ‘dihantam’ banyak pihak usai viral dirinya mengolok-olok penjual es teh dengan kata kasar dalam sebuah forum pengajian.

“Itu kita serahkan sama presiden ya, itu hak prerogatifnya presiden. Nanti teman-teman tahu kalau presiden sudah ambil keputusan, ambil kebijakan,” kata Hasan dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (11/12/2024).

Sejauh ini belum ada pengumuman dari Prabowo perihal bakal pengganti Miftah di kursi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Pada kesempatan itu, Hasan juga tak mengungkap keputusan Prabowo menerima atau menolak pengunduran diri Miftah.

“Beliau (Miftah) kan sudah memberikan pernyataan (pengunduran diri), pernyataan itu kan sudah cukup sebenarnya,” ujar Hasan menjawab pertanyaan perihal surat resmi pengunduran diri Miftah ke Prabowo.

“Kita hargai lah (keputusan pengunduran diri Miftah), pernyataannya Pak Prabowo sudah ada. Saya tidak perlu menyampaikan pernyataannya Pak Prabowo,” katanya.

Ditemui terpisah, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku belum sempat bertemu Prabowo sehingga tak mengetahui keputusan ketua umum partainya itu menyangkut keputusan pengunduran diri Miftah.

“Yang pasti kan beliau (Miftah) sudah sudah memberikan declare, beliau mengajukan pengunduran diri,” kata Muzani usai menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kraton Kilen, Kota Yogyakarta, Rabu.

“Semua hak prerogatif beliau (Prabowo). Apakah disetujui atau ditolak, kalau disetujui, siapa penggantinya, hak prerogatif beliau sebagai presiden,” lanjut dia yang juga Ketua MPR RI itu.

Merujuk laporan yang dirilis laman Instagram @setwapres.ri pelayanan program Lapor Mas Wapres diselenggarakan di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih No.14, Jakarta Pusat.

Lapor Mas Wapres merupakan program yang dirilis Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Sesuai ketentuan, layanan Lapor Mas Wapres dibuka pada hari kerja, Senin hingga Kamis pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, dengan jam istirahat 12.00 hingga 13.00 WIB. Sedangkan, khusus pada Jumat dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.30 WIB dengan jam istirahat 11.00 hingga 13.30 WIB.

Pelapor juga diwajibkan memakai pakaian bebas rapi dan membawa kartu identitas diri berupa KTP/SIM/identitas lain yang terdapat NIK.

Layanan Lapor Mas Wapres setiap harinya menerima hingga 50 pengaduan per hari. Ketentuan pengaduan, meliputi pelapor adalah orang yang langsung mengalami kejadian.

Apabila pelapor bukan yang mengalami kejadian langsung, maka pelapor harus membawa surat kuasa bermaterai dari pihak yang diwakili. Selain itu, substansi aduan tidak sedang atau telah menjadi objek peradilan.

Selain itu substansi aduan belum pernah disampaikan oleh pelapor kepada Wakil Presiden. Berikutnya, pelapor wajib membawa dokumen pendukung pengaduan yang lengkap dan relevan untuk diverifikasi petugas.

Pelapor juga diwajibkan memakai pakaian bebas rapi dan membawa kartu identitas diri berupa KTP/SIM/identitas lain yang terdapat NIK. Layanan Lapor Mas Wapres setiap harinya menerima hingga 50 pengaduan per hari.

Ketentuan pengaduan, meliputi pelapor adalah orang yang langsung mengalami kejadian. Apabila pelapor bukan yang mengalami kejadian langsung, maka pelapor harus membawa surat kuasa bermaterai dari pihak yang diwakili. Selain itu, substansi aduan tidak sedang atau telah menjadi objek peradilan.

Selain itu substansi aduan belum pernah disampaikan oleh pelapor kepada Wakil Presiden. Berikutnya, pelapor wajib membawa dokumen pendukung pengaduan yang lengkap dan relevan untuk diverifikasi petugas.

“Ini kita siapkan sebagai akun resmi lembaga kepresidenan. Jadi bukan akun pribadi,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dikutip, Rabu (30/10/2024).

Hasan mengatakan bahwa untuk sementara akun media sosial Instagram tersebut belum aktif. Nantinya, kata dia, akun @presidenrepublikindonesia akan berisi tentang kegiatan Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti direncanakan berisi kegiatan-kegiatan beliau sebagai Presiden,” ucap dia.

Akun Instagram @presidenrepublikindonesia saat ini telah memiliki 270 ribu pengikut. Akun yang telah terverifikasi “centang biru” itu dikelola langsung oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Tampak akun tersebut menggunakan foto profil Prabowo. Hingga saat ini, baru terdapat satu unggahan tertanggal 25 Oktober 2024. Unggahan tersebut menampilkan momen saat Prabowo mengucap sumpah dalam acara pelantikan Presiden di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

“Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

Hal itu disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Ari Dwipayana. Kata dia, penentuan  pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukanlah urusan Presiden tetapi partai politik atau gabungan partai politik.

Hal itu disampaikan Ari Dwipayana menanggapi tudingan yang mengkait-kaitkan Presiden Jokowi pada pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang dalam pemilukada, Jumat 30 Agustus 2024.

“Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada adalah sepenuhnya menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik,” kata Ari.

Ari lebih lanjut menuturkan, keputusan seseorang dicalonkan atau tidak ada pada mekanisme di internal partainya masing-masing.

“Keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Setiap partai memiki kedaulatan untuk memutuskannya,” kata Ari.

Oleh karena itu, Ari pun menegaskan kepada semua pihak agar persoalan pencalonan kepala daerah yang menjadi urusan internal partai tidak dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi.

“Jangan sampai, semua problem putusan internal partai, selalu dikait-kaitkan dengan Presiden,” ujar Ari.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat Ono Surono menyebut ada tangan-tangan dari luar yang menghendaki PDIP tidak mengusung Anies Baswedan.

“Kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPP partai dan ibu ketua umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di pilkada,” ucap Ono.

Lantas dikonfirmasi siapa tangan-tangan dari luar yang dimaksudnya tidak setuju jika Anies Baswedan maju, Ono hanya menyebut nama Mulyono dan geng.

“Ya Mulyono dan geng, tulis saja Mulyono,”pungkasnya. []

“Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi,” kata Ari dalam keterangan tertulis yang diterima di IKN, Kalimantan Timur, Sabtu.

Pernyataan Ari itu merespons video yang menunjukkan Hasto memperdengarkan kepada wartawan, potongan suara Jokowi dari sebuah video, yang intinya Presiden dapat membisiki penegak hukum untuk melakukan sesuatu.

Ari menegaskan rekaman video tersebut merupakan potongan pidato/sambutan Presiden pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC Sentul tanggal 13 November 2019.

“Sambutan Presiden pada Rapat koordinasi bisa diakses secara terbuka dan juga diliput oleh media. Namun, rekaman video pidato Presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat,” jelasnya.

Menurut Ari, konteks pernyataan Presiden dalam acara tahun 2019 tersebut adalah agar tidak ada pihak manapun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan antara lain, penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor yang semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Bahkan dalam sambutan tersebut, Presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia,” ujarnya.

“Alhamdulillah kami dari Majelis Dzikir Hubbul Wathon sudah 8 kali diberi amanah melaksanakan zikir di istana pada 1 Agustus,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (PB MDHW) Ahyad Alfida’i, dalam keterangan yang dikutip Jumat (2/8/2024).

Menurut Ahyad kesuksesan pemerintah di berbagai bidang merupakan buah kepemimpinan Jokowi yang dikenal tegas, pekerja keras, dan dekat dengan rakyat. Hal-hal positif itu dinilai dilanjutkan pemerintah yang akan datang yakni Prabowo-Gibran.

“Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar,” kata Ari dalam pesan tertulis kepada media yang diterima di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Pernyataan Ari menanggapi kabar yang beredar bahwa Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM akan dirotasi sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana agenda perombakan (reshuffle) kabinet.

“Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet,” kata Ari.

Presiden Jokowi pun saat ini masih melanjutkan agenda kegiatan pada hari kedua berkantor di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

“Yang didukung penuh aparat keamanan lainnya,” kata Ari kepada wartawan, Minggu (14/7/2024).

Paspampres selalu bertindak waspada, dengan tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi Presiden Jokowi untuk berinteraksi dengan rakyat. Namun, ia menjamin, keamanan Presiden tetap terjaga.

Sebelumnya, calon presiden AS dari Partai Republik Donald Trump tertembak di bagian telinga, saat dalam kampanye Pemilihan Presiden AS.

Pria yang diduga melakukan penembakan dikabarkan tewas dalam penyergapan anggota Dinas Rahasia setelah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Trump dalam pawai yang diselenggarakan di Butler, Pennsylvania.

Selain mencoba membunuh Trump, menurut laporan Dinas Rahasia, serangan ini juga menewaskan seseorang di antara kerumunan. Adapun dua orang lainnya mengalami luka kritis.

“Pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu,” kata Ari melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Dian mengatakan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari oleh DKPP akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Presiden.

Keppres tersebut akan diterbitkan dalam kurun waktu tujuh hari setelah putusan DKPP dibacakan.

“Saat ini, Pemerintah/Setneg masih menunggu salinan putusan DKPP tersebut,” ujar Ari.

Hal ini diungkapkan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Presiden Jokowi yang lahir pada tanggal 21 Juni 1961 itu memang tidak memiliki kebiasaan untuk merayakan hari ulang tahunnya.

“Bapak Presiden tidak pernah merayakan ulang tahun secara khusus, dan tidak ada alasan khusus. Hanya tidak menjadi kebiasaan beliau saja,” kata Ari dalam pesan tertulis kepada media yang diterima di Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Pada peringatan hari jadinya yang ke-63 tahun ini, Presiden Jokowi bahkan tetap beraktivitas seperti biasa di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

“Tidak ada acara khusus. Bapak Presiden tetap beraktivitas seperti biasanya di Istana Merdeka,” tambah Ari.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengonfirmasi bahwa Presiden Jokowi masih berkegiatan di Jakarta pada hari Jumat.

Berdasarkan pantauan, sejumlah menteri mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Jokowi melalui unggahan media sosial Instagram.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam akun @prabowo mengunggah beberapa foto kebersamaan dirinya dengan Jokowi.

Dalam deskripsi unggahannya, Prabowo yang juga Calon Presiden terpilih RI itu menuliskan doa dan harapan “Semoga selalu dalam lindungan Allah Swt., senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia. Selamat ulang tahun Bapak Presiden @jokowi”.

Dia mengatakan jika masih ada waktu bagi semua pihak untuk memberikan masukan terkait pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hingga tahun 2027.

Pernyataan Moeldoko ini menyusul keputusan pemberlakuan iuran Tapera, dari sebelumnya tahun ini, menjadi paling lambat tahun 2027.

“Tapera ini diberlakukan paling lambat nanti tahun 2027. Sampai 2027 masih ada waktu untuk saling memberi masukan, konsultatif dan sebagainya,” kata Moeldoko di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (7/6/2024).

Moeldoko mengatakan peraturan mengenai iuran Tapera bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun bagi pekerja mandiri juga belum terbit, baik dari Menteri Keuangan maupun Menteri Ketenagakerjaan.

Menurut Moeldoko, persoalan Tapera bukan masalah ditunda atau tidak ditunda, melainkan persoalan mendengarkan aspirasi berbagai pihak, sehingga akan ada perbaikan melalui peraturan menteri yang akan diterbitkan nantinya.

Di sisi lain, Moeldoko menjelaskan, semangat pemberlakuan kebijakan iuran Tapera dilandasi adanya backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta yang harus ditangani negara.

Dia menjelaskan negara sudah memberikan subsidi agar bunga kredit pemilikan rumah (KPR) dapat ditekan di angka 5 persen, namun kebijakan itu hanya mampu mendorong kepemilikan rumah 300.000 per tahun. Sehingga, perlu skema baru untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah.

Dia mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) untuk membantu ASN dalam memiliki rumah. Namun pemerintah merasa perlu ada cakupan skema yang lebih luas, hingga muncul skema Tapera ini.