Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara nomor 38/PUU-XXIV/2026 yang berkaitan dengan pengujian materiil Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan pengujian yang diajukan pemohon. Dengan demikian, Jakarta secara hukum masih berstatus sebagai ibu kota negara hingga diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai pemindahan resmi ibu kota ke Nusantara.

Menurut Raja Juli, putusan tersebut justru memberikan kepastian hukum terhadap proses pembangunan dan persiapan operasional IKN yang selama ini terus berjalan sesuai agenda pemerintah.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XXIV/2026 mempertegas bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di jalur konstitusional dan memiliki kepastian hukum yang kuat,” ujar Raja Juli.

Ia menilai penegasan status Jakarta sebagai ibu kota transisional tidak berarti menghentikan ataupun memperlambat proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Menurutnya, proses transisi ibu kota memang sejak awal dirancang dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan nasional, baik dari sisi infrastruktur, kelembagaan, maupun operasional pemerintahan.

Raja Juli mengatakan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN sesuai target yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut IKN masih dipersiapkan untuk menjadi pusat pemerintahan politik nasional secara bertahap pada tahun 2028.

“Status Jakarta sebagai ibu kota transisional tidak menghambat keberlanjutan pembangunan maupun persiapan operasional IKN,” kata Raja Juli.

]]> https://eranasional.com/102025/putusan-mk-soal-jakarta-dinilai-tak-hambat-persiapan-operasional-ikn/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/101818/oikn-ajak-publik-tetap-optimistis-setelah-putusan-mk-soal-ibu-kota-negara https://eranasional.com/101818/oikn-ajak-publik-tetap-optimistis-setelah-putusan-mk-soal-ibu-kota-negara#respond Sat, 16 May 2026 05:52:24 +0000 https://eranasional.com/101818/oikn-ajak-publik-tetap-optimistis-setelah-putusan-mk-soal-ibu-kota-negara Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Otorita Ibu Kota Nusantara menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan meski Mahkamah Konstitusi menyatakan status ibu kota negara secara hukum masih berada di Jakarta. Otorita IKN memastikan putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghentikan tahapan pembangunan Nusantara yang saat ini terus berlangsung sesuai rencana pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Harrold Pantouw, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Menurut Troy, Otorita IKN menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Ia menegaskan pembangunan Nusantara tetap menjadi agenda strategis nasional yang dijalankan berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Saat ini, pembangunan IKN terus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Troy dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, pembangunan berbagai infrastruktur dasar di Nusantara masih berlangsung, mulai dari kawasan pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, hingga pengembangan ekosistem bisnis dan investasi. Menurut OIKN, progres pembangunan IKN sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif dan konsisten.

Pembangunan Nusantara sendiri merupakan salah satu proyek strategis nasional yang mulai dijalankan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Pemerintah sebelumnya menetapkan wilayah di Kalimantan Timur tersebut sebagai calon ibu kota baru Indonesia untuk menggantikan Jakarta.

Pemindahan ibu kota dilakukan dengan berbagai pertimbangan, termasuk pemerataan pembangunan nasional, pengurangan beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, serta upaya menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.

Meski demikian, dalam putusan terbarunya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa secara hukum status ibu kota negara masih berada di Jakarta sampai diterbitkannya keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menolak permohonan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa Nusantara memang telah ditetapkan sebagai ibu kota negara secara legal dan politik, namun pelaksanaan pemindahan secara resmi masih menunggu keputusan presiden.

“Maka, ibu kota tetap berkedudukan di Jakarta,” ujar Adies Kadir saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

]]> https://eranasional.com/101818/oikn-ajak-publik-tetap-optimistis-setelah-putusan-mk-soal-ibu-kota-negara/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/101737/pramono-anung-tegaskan-jakarta-masih-ibu-kota-negara-bukan-ikn https://eranasional.com/101737/pramono-anung-tegaskan-jakarta-masih-ibu-kota-negara-bukan-ikn#respond Thu, 14 May 2026 10:32:11 +0000 https://eranasional.com/101737/pramono-anung-tegaskan-jakarta-masih-ibu-kota-negara-bukan-ikn Jakarta, ERANASIONAL.COM – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

‎Dalam putusan itu, MK memastikan ibu kota Indonesia hingga saat ini masih berada di Jakarta.

‎Pramono pun menegaskan, Jakarta masih sah menjadi ibu kota negara selama keputusan Presiden RI terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), belum diterbitkan.

‎”Selama belum ada keputusan presiden untuk pemindahan maka Jakarta tetap ibu kota negara,” kata Pramono Anung di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Mei 2026.

‎Pramono mengetahui betul perihal status Jakarta ini. Sebab, dirinya mengetahui juga perihal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) lantaran kala itu sempat menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

‎”Soal keputusan MK berkaitan dengan DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota, memang saya memahami dan mengetahui sepenuhnya,” ujarnya.

‎Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menuturkan, status tersebut selama ini memang sudah dijalankan oleh Pemerintah DKI.

‎Maka itu, menurutnya, putusan MK menjadi bentuk penegasan status Jakarta yang sudah berlangsung.

‎”Maka kenapa sampai dengan hari ini, seluruh kegiatan yang ada di Jakarta, penggunaan DKI tetap digunakan, sampai dengan ada keputusan presiden untuk pemindahan ibu kota sehingga dengan demikian apa yang menjadi keputusan MK sudah kami jalankan selama ini,” ujar Pramono Anung. []

Menko AHY direncanakan akan mengikuti Rapat Terbatas bersama presiden untuk pembahasan pembangunan serta pengembangan konsep smart city yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Sejumlah kawasan strategis, termasuk infrastruktur dasar, sistem transportasi, pemanfaatan teknologi digital, serta penerapan prinsip kota hijau dan cerdas yang menjadi fondasi pembangunan IKN sebagai kota masa depan Indonesia,” tambah dia.

Menko AHY mengatakan bahwa pengembangan IKN sebagai smart city tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada tata kelola pembangunan yang terkoordinasi, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Lebih lanjut, Menko AHY menyampaikan bahwa Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pembangunan infrastruktur digital, energi bersih, air, sanitasi, hingga transportasi cerdas dapat terintegrasi secara optimal.

“IKN dirancang sebagai kota yang efisien, ramah lingkungan, dan berpusat pada manusia. Karena itu, orkestrasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh ekosistem pembangunan berjalan selaras,” ujar Menko AHY.

“Saya melihat sendiri bagaimana progres pembangunannya berjalan dengan sangat baik. Kementerian ATR/BPN mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Otorita IKN, mulai dari pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga tahap pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif. Semoga semua berjalan sesuai rencana,” ujar Wamen Ossy.

Dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan IKN tidak hanya pada tahap koordinasi, tetapi juga menyentuh dasar utama pembangunan kota, yaitu ketersediaan tanah dan kepastian tata ruangnya.

“Secara fondasi, Kementerian ATR/BPN sedari pembangunan awal di tahun 2020, sudah berperan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan IKN. Lalu, juga dalam hal penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN,” terang Wamen Ossy.

Hingga November 2025, Kementerian ATR/BPN telah menuntaskan 13 paket pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN. Ke-13 paket itu meliputi pengadaan tanah untuk tempat pengolahan sampah terpadu IKN, dermaga logistik, bendungan Sepaku, intake sungai Sepaku, duplikasi jembatan Pulau Balang, sistem pengelolaan air minum, hingga jalan bebas hambatan.

Sedangkan dalam aspek tata ruang di IKN, saat ini sudah tuntas sembilan RDTR, yang mana RDTR itu sudah siap diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Dalam rapat koordinasi ini, Kepala Otorita IKN, Muhammad Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa arah pembangunan IKN tahap kedua sudah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Dengan peraturan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan prasarana dan sarana fisik dalam rangka IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.

“Indikatornya itu mulai dari terbangunnya KIPP IKN sebanyak 800-850 hektare; pembangunan gedung mencapai 20%; pembangunan hunian mencapai 50%; ketersediaan sarana dan prasarana dasar sebesar 50%; lalu, indeks aksesibilitas dan konektivitas menjadi 0,74%,” jelas Kepala OIKN.

Dengan rapat koordinasi ini, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk memonitor pembangunan IKN agar berjalan baik dan tuntas. Sebagai informasi, rapat ini merupakan Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Otorita IKN dan sejumlah mitra kerja, termasuk Kementerian ATR/BPN.

“Ada sekitar 700 orang pekerja konstruksi di tower tersebut dan sudah dipindahkan atau dievakuasi ke hunian lainnya,” kata Jubir OIKN Troy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Jubir OIKN Troy mengatakan pada hari Rabu, 1 Oktober 2025 ini telah terjadi kejadian kebakaran sekitar jam 17.30 Wita di beberapa ruangan kamar di Hunian Pekerja Kontruksi 1 Tower 14, di sebagian lantai 2 serta di lantai 3 dan 4.

“Proses pemadaman sudah berlangsung secara cepat didukung tujuh mobil damkar, 8 tangki pasokan air , dan total 15 unit pemadam kebakaran,” ujar Jubir OIKN Troy.

Kebakaran, katanya, bisa dijinakkan sekitar pukul 19.00 Wita. Selain itu, otoritas meminta para pekerja terdampak untuk dipindahkan ke menara perumahan lainnya.

“Pada sekitar jam 19.00 wita seluruh kebakaran sudah berhasil diatasi oleh Petugas kami didukung bersama aparat pemadam kebakaran terkait yang sudah berada di lapangan tepat waktu dan berhasil mengatasi kejadian tersebut,” katanya.

“Seluruh para pekerja di perumahan terdampak tersebut sudah di data dengan lengkap berdasarkan data sampai saat ini, para pekerja sedang dalam proses dipindahkan ke perumahan tower lainnya,” imbuh Jubir OIKN Troy.

Mengenai penyebab kebakaran tersebut, Troy menyatakan pihak aparat sedang melakukan penyelidikan.

Diketahui sebelumnya perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Kepala Komunikasi Presiden/PCO Hasan Nasbi menjelaskan, informasi terakhir yang diterima, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar pelaksanaan perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI bisa digelar di Istana Merdeka, Jakarta.

Hasan menambahkan, Kementerian Sekretariat Negara juga telah membentuk panitia pelaksanaan perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI dan PCO menjadi bagian dari kepanitiaan tersebut.

Selain itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga telah menyelesaikan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas.

Mengenai logo dan tema peringatan 17 Agustus tahun ini, Hasan belum bisa memberi penjelasan.

Ia memastikan dalam waktu dekat akan ada pengumuman resmi terkait logo dan tema HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Menurutnya, kemungkinan besar logo dan tema tersebut akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Tanggalnya mungkin nanti kita tunggu saja. Tapi pasti dalam waktu dekat akan di-launching oleh Presiden mengenai logo dan temanya. Jadi kita tunggu ya,” ujar Hasan, Rabu (16/7/2025).

Sebelumnya upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI tahun 2024 digelar di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN).

Perayaan itu menjadi yang perdana acara HUT RI digelar di IKN.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung upacara tersebut.

Sejumlah anggota kabinet hadir, termasuk Prabowo Subianto yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan. []

Acara ini diikuti oleh ribuan peserta dari seluruh Indonesia, termasuk pengurus Dekranas pusat dan perwakilan dari 37 provinsi dan kabupaten/kota, salah satunya Dekranasda Kota Pekalongan.

Dengan tema “Pengrajin, Berdaya, Mendunia”, acara berlangsung selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 Juli 2025. Rangkaian kegiatan meliputi pameran produk kerajinan dan UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, berbagai side event, gala dinner, serta kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dekranasda Kota Pekalongan turut berpartisipasi dengan menampilkan dua UMKM unggulan, yaitu Batik Bulan dan Kafera Rajut. Kedua produk ini mewakili kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat Pekalongan, yang dikenal sebagai kota batik.

Ketua Dekranasda Kota Pekalongan, Inggit Soraya, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme pengunjung terhadap stan UMKM Pekalongan.

“Alhamdulillah, dari kemarin kami sudah mengikuti rangkaian kegiatan HUT Dekranas. Stan Pekalongan cukup ramai dan banyak tamu yang berkunjung. Harapannya, produk kami bisa lebih dikenal dan mendapatkan banyak pesanan,” kata Inggit.

Selain pameran, para peserta juga mengikuti pelatihan singkat dan berbagi pengalaman antardaerah.

Ketua Umum Dekranas, Ibu Selvi Gibran Rakabuming, dalam sambutannya menekankan pentingnya penggunaan media sosial untuk memasarkan produk kerajinan, khususnya bagi perajin di daerah terpencil.

“Kita sudah masuk era digital, sehingga para perajin harus siap memasarkan produk di dua dunia sekaligus offline dan online,” ujar Selvi.

Pada hari kedua, rombongan ketua Dekranasda kabupaten/kota, termasuk dari Kota Pekalongan, berkunjung bersama ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menggunakan bus. Kegiatan ini menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan dan menjalin kerja sama lintas daerah.

Partisipasi Dekranasda Kota Pekalongan dalam peringatan ini diharapkan semakin memperkuat posisi UMKM lokal di pasar nasional dan internasional.

Selain mempromosikan produk unggulan daerah, acara ini juga menjadi ruang belajar dan kolaborasi yang bermanfaat bagi kemajuan industri kerajinan Indonesia. (em-aha)

“Seluruh kegiatan Otorita IKN akan dilakukan penuh di Ibu Kota Nusantara dan seluruh pegawai Otorita IKN akan mulai berkedudukan dan berkantor di Gedung Otorita IKN yang telah selesai dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN mulai bulan Maret 2025 ini,” demikian pernyatan Otorita IKN dalam siaran persnya, Rabu 12 Februari 2025.

Dalam keterangannya, Otorita IKN juga menjelaskan tentang status kepegawaian Prof M Ali Berawi.

Dijelaskan, Otorita IKN merupakan organisasi yang baru, dan memiliki pegawai yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah/ provinsi/kabupaten – kota maupun swasta dengan berbagai latar belakang pendidikan.

Sementara status kepegawaiannya terdiri dari organik Otorita IKN, mutasi, atau penugasan dari kementerian dan lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Badan Kepegawaian Negara dan Kemen-PANRB.

“Prof M. Ali Berawi, Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berstatus penugasan dari Universitas Indonesia sejak 13 Oktober 2022,” tulis Otorita IKN.

“Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor S-252/UN2.F4.D/SDM.07/2025 Tanggal 7 Februari 2025 mengajukan permohonan pengembalian penugasan Prof. M. Ali Berawi untuk kembali bertugas melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, mulai efektif pada semester genap Tahun Ajaran 2024/2025,” pungkas Otorita IKN dalam pernyataannya. []

Dia mengatakan bahwa hal tersebut tetap menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Tentunya, kata dia, tahapan proses penyelesaian pembangunan IKN masih terus berjalan.

“Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” kata Bahlil dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025).

Namun, dia pun tidak bisa berkomentar lebih jauh dan mendalami soal pembangunan IKN. Sehingga, menurut dia, tidak semua ketua umum partai politik mengerti soal pembangunan calon ibu kota yang berada di Kalimantan Timur itu.

“Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Nggak juga,” ucap dia.

Dia menjelaskan, bahwa diblokir itu bukan berarti anggaran untuk IKN itu tidak tersedia. Kata dia, anggarannya ada di Otorita IKN dan kementerian. Ia memastikan IKN akan terus dilanjutkan.

“Yang jelas komitmen dari presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan? Bahwa selama lima tahun ke depan presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” kata Hasan kepada wartawan di Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2).

Hasan mengatakan, pemerintah saat ini berkomitmen menyelesaikan proyek tersebut dengan membangun inti pemerintahan dan dilanjutkan dengan kawasan komersial.

“Target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan. Membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” tutup Hasan.

Keputusan ini disampaikan dalam surat resmi yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 24 Januari 2025.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, penundaan pemindahan ASN ke IKN terjadi karena dua faktor utama.

Adapun dalam surat tersebut tidak disebutkan sampai kapan penundaan dilakukan.

Dalam surat tersebut, dijelaskan dua pertimbangan penundaan ASN ke IKN. Pertama, penataan organisasi dan tata kerja di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) masih dalam tahap konsolidasi internal.

Kedua, pembangunan gedung perkantoran serta unit hunian ASN di IKN masih mengalami penyesuaian hingga akhir 2024 akibat perubahan jumlah kementerian dan lembaga yang akan berkantor di ibu kota baru.

Surat pemberitahuan penundaan ini dikirimkan kepada 41 kementerian dan lembaga.

Termasuk kementerian koordinator, kementerian teknis, serta beberapa lembaga negara.

Presiden menilai desain sebelumnya, hasil sayembara pada era pemerintahan sebelumnya, masih kurang megah dan perlu diubah agar lebih “grande.”

Instruksi ini disampaikan usai rapat terbatas pengembangan IKN di Istana Kepresidenan pada 21 Januari 2025 lalu.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa tim khusus dari Kementerian PUPR dan Otorita IKN akan segera dibentuk untuk melakukan perancangan ulang.

“Beliau (Presiden Prabowo) minta agar desain gedung legislatif dan yudikatif di-review. Arahan ini untuk memastikan bahwa desain tersebut mencerminkan kebesaran negara,” kata Basuki dalam konferensi pers, Jumat, 24 Januari 2025.

Basuki menjelaskan, Presiden menginginkan rancangan yang lebih monumental, melampaui desain hasil sayembara sebelumnya.

“Desain yang ada dulu bagus, tapi dirasa kurang ‘rengreng.’ Beliau ingin gedung-gedung ini lebih megah, mencerminkan kebesaran bangsa,” imbuhnya.

Perubahan desain ini akan difokuskan pada bangunan instansi legislatif dan yudikatif, seperti Gedung DPR/MPR, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Sementara, rancangan gedung eksekutif tidak akan diubah, karena sudah memasuki tahap detail design.

“Basic design gedung legislatif dan yudikatif saat ini baru tahap awal. Belum ada detail design. Nantinya, desain baru akan dilelang untuk konsep design and build,” ujar Basuki.

Presiden Prabowo menargetkan IKN siap menjadi ibu kota politik pada 2028. Oleh karena itu, seluruh fasilitas instansi legislatif dan yudikatif harus rampung sebelum tenggat waktu tersebut.

Untuk mendukung target ini, Presiden juga telah merestui anggaran tambahan sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan.

Proyek ini menjadi bagian dari visi besar Prabowo untuk menjadikan IKN sebagai simbol kekuatan politik dan kebanggaan nasional.

“Presiden ingin IKN tidak hanya menjadi ibu kota administratif, tetapi juga simbol megah dari kebesaran negara kita,” tutup Basuki. []

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan sudah ada arahan dari Prabowo terkait rencana kepindahan ke IKN.

“Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028,” kata Diana melalui keterangan tertulis dari Kementerian PU, dikutip Selasa (10/12/2024).

Diana menegaskan Kementerian PU akan memastikan kesiapan infrastruktur dasar, khususnya dalam rangka pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2025. Ia memastikan persiapan tersebut sudah mulai dilakukan saat ini.

Jokowi meminta agar masyarakat menantikannya setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 RI.

Diketahui, Prabowo akan dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Sementara, pelantikan kabinetnya dikabarkan dilakukan pada Senin, 21 Oktober 2024.

“Nanti tunggu saja hari Senin, seminggu lagi menteri-menterinya akan dilantik,” kata Jokowi saat menghadiri CEO Forum di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Jumat 11 Oktober 2024.

Kata Jokowi, jika ingin tahu susunan kabinet Prabowo bisa bertanya langsung kepada Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Diketahui, Muzani juga hadir dalam acara tersebut.

“Kalau mau tau menterinya siapa-siapa tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu, nanti orang akan langsung negativisme, tuduh saya ikut-ikut, intervensi, ndak,” tegas Jokowi.

Lebih lanjut, dia tidak pernah mau diintervensi urusan hak prerogatifnya sebagai Presiden.

Karena itu, dia juga tidak mau ikut campur urusan kabinet Prabowo.

“Jadi sama, saya tidak mau ikut-ikutan, tapi kalau ditanya ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau enggak ditanya saya enggak akan jawab,” tegasnya.

Jokowi mengatakan, meski sudah makan bareng dengan Prabowo, dia tidak mau mengganggu hak prerogatif Presiden yang akan memimpin Indonesia lima tahun ke depan. []