Sebanyak 11.916 ASN itu berasal dari 38 kementrian/lembaga untuk pidah kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menpan RB Abdullah Azwar Anas tahap pertama pemindahan ASN berlangsung pada September 2024 dari 38 kementerian/lembaga.

Menurut Anas untuk tahap pertama, jumlah ASN yang pindah idealnya mencapai 11.916 orang.

Namun, jumlah pasti yang pindah akan disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur di IKN.

“Tingkat kementerian/lembaga prioritas pertama ada 179 unit eselon satu di 38 kementerian/lembaga. Jadi sekarang sudah langsung 38 kementerian/lembaga. Enggak kayak sebelumnya, kalau sebelumnya konsepnya sepuluh kementerian/lembaga,” ujar Anas di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu 17 April 2024.

Anas menambahkan untuk tahap kedua akan ada 6.774 ASN dari 29 Kementerian/Lembaga yang dipindahkan ke IKN.

Sementara untuk tahap ketiga, jumlah ASN yang dipindah mencapai 14.237 dari 59 Kementerian/Lembaga.

“Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan untuk Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh rakyat,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Namun diakuinya, ada klausul dalam Daftar Isian Masalah (DIM) Rencana Undan-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dari DPR yang menyebutkan bahwa Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden.

Meski begitu, lanjut Azwar Anas, dalam rapat RUU DKJ, Kamis, 19 Januari 2024 kemarin, jokowi telah memutuskan pemilihan Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh rakyat bukan oleh presiden.

“Klausul Gubernur Jakarta dipilih oleh presiden ada di daftar DIM dari DPR. Tapi Presiden memutuskan pemilihan Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh rakyat,” ujarnya.

Anas mengungkapkan, nantinya RUU DKJ akan dibahas oleh DPR RI pada 6 Februari 2024.

Di RUU DKI ditekankan soal status Jakarta yang bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara, dan berganti menjadi pusat ekonomi nasional.

Beberapa waktu lalu, Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR RI terkait RUU DKJ Achmad Baidowi mengatakan tidak menutup kemungkinan pemilihan Gubernur Jakarta secara langsung oleh rakyat ditiadakan setelah Jakarta tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara.

Dia memaparkan, hal itu mengacu pada draf RUU DKJ yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.

Pada Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ berbunyi, ‘Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD’. 

Meski menghilangkan Pilkada langsung, Awiek, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa proses demokrasi tetap terjadi tapi melalui usulan DPRD.

Untuk diketahui, RUU DKJ telah disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 pada 5 Desember 2023 lalu.

RUU DKJ dirancang karena Ibu Kota Negara akan berpindah dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. (*)

Transportasi modern itu salah satunya taksi terbang dengan calon investor asing masih alot.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Mohammed Ali Berawi menjelaskan, alotnya diskusi menjadi penyebab panjangnya realisasi investasi teknologi-teknologi terbarukan yang bakal diterapkan di IKN.

Sebab ketertarikan minat calon investor asing tergolong cukup tinggi untuk minat pengembangan teknologi modern di IKN.

Namun Badan Otorita juga selektif memilih calon investor yang cocok dengan kemampuan keekonomian negara maupun masyarakat yang bakal menggunakan teknologi tersebut.

“Proses ini cukup berhati-hati karena ini bicara investasi bagaimana perusahaan swasta cari profit dan kita pemerintah cari benefit untuk kepentingan masyarakat,”ujar Ali, Jumat 8 Desember 2023.

Kata Ali, ada proses negosiasi yang cukup siginifikan waktunya di situ bahwa ini akan bawa kebaikan bagi semua pihak.

Hal ini dikatakan Ganjar saat bersilahturahmi kebangsaan dengan tokoh agama di Aula Katedral Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu, 6 Desember 2023.

“Apakah IKN lanjut tidak? Jelas lanjut. Karena sudah ada Undang-Undang,”tegas Ganjar.

“Siapa pun pemimpin yang dilantik itu disumpah bunyi satu, akan melaksanakan Undang-Undang (UU). Nah, IKN itu sudah ada Undang-Undangnya, maka harus dilanjutkan,” tambahnya.

Pernyataan Ganjar merespons pertanyaan dari Sekretaris Keuskupan Agung Samarinda Romo Welibrodus, terkait bagaimana melakukan pembangunan yang merata.

Romo Welibrodus juga meminta kepada Ganjar bilamana diamanatkan menjadi Presiden untuk dapat membangun infrastruktur penunjang di daerah sekitar.

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan fraksinya menolak Pasal 10 RUU DKJ yang mengatur Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden.

Kata Cucun, akan terjadi perdebatan alot terkait dengan pasal yang mengatur tentang Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

“Pembahasan ini harus tetap jalan, karena ini berimplikasi pada UU IKN. Kita menolak kalau Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Preside,” kata Cucun, Rabu, 6 Desember 2023.

Diungkapkannya, tak hanya Fraksi PKB saja di DPR yang menolak pasal penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden. Sikap yang sama ditunjukkan oleh Fraksi PDIP, NasDem, PKS dan PPP.

“Ada beberapa fraksi seperti PDIP, PKB, NasDem, PKS, dan PPP tidak mau kalau Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat (presiden). Persoalan ini akan dibahas ketika setelah keluar surat presiden (surpres). Apakah akan dibahas di Komisi II atau panitia khusus (pansus), pasti akan berkembang pembahasan ini,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera  menjelaskan alasan penolakan pihaknya terhadap RUU DKJ salah satunya adalah pasal yang mengatur Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta diangkat dan diberhentikan Presiden.

“Jelas dan tegas PKS menolak RUU ini. Jangan kebiri hak demokrasi warga Jakarta,” tegas Mardani Ali Sera.

Pasal 10 draf RUU DKJ menyebutkan, ‘Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD’. Bagi PKS, frasa yang melibatkan usul atau pendapat DPRD dalam penunjukan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden masih kurang demokratis.

Mardani menyatakan bahwa PKS tetap ingin ada Pilkada di Jakarta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dia juga mengingatkan bahwa ketika status Jakarta berubah menjadi otonomi khusus, maka hanya memiliki DPRD Provinsi saja, dan tidak ada pemilihan Bupati dan Wali Kota.

“Jakarta sudah otonomi daerah satu tingkat, cuma ada DPRD Provinsi, tidak ada DPRD Kabupaten/Kota. Tidak ada pemilihan Bupati/Wali Kota. Yang ada hanya pemilihan langsung gubernur,” pungkasnya. (*)

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan pemerintah akan menghapus status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) yang selamat disandang Jakarta dan merubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Ungkapnya, atas perubahan status ini, pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) DKJ yang mengusung konsep kota global.

Kata Awiek, panggilan akrabnya,  Jakarta akan menjadi tumpuan bisnis dengan kelengkapan infrastruktur dasar perkotaan yang baik serta memiliki moda transportasi yang mudah diakses.

“Karena itu, saya berharap masukan dari berbagai tokoh yang hadir dalam seminar ini dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan RUU DKJ yang sedang dibahas saat ini,” kata Awiek pada sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Fraksi PPP, Senin, 4 Desember 2023.

Sementara itu, pakar tata ruang Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai Jakarta sebagai kota berketahanan yang berbasis transit dan digital dengan terciptanya hunian yang layak.

“Ruang dan pelayanan yang terintegrasi dengan wilayah sekitar, pengembangan kawasan pesisir, perairan dan kepulauan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, Dirjen Otonomi Daearah Kemendagri Akmal Malik mengatakan pengembangan pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sudah ada pada amanat dari Pasal 41 UU No. 3 tahun 2022 tentang IKN.

“Dasar yuridis pentingnya mempertahankan kekhususan Jakarta, yang akan diprioritaskan sebagai pusat perekonomian nasional dan menjadi kota global yg berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional dan global,” ujar Akmar. (*)

Salah satunya membebaskan pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) pada gaji yang diterima oleh pegawai yang bekerja di IKN.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan, kebijakan ini tertuang dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023.

Lewat regulasi tersebut dijelaskan bahwa pembayaran PPh 21 dari gaji karyawan bersifat ditanggung pemerintah (DTP).

“Jadi yang pindah ke sana, bekerja di sana berdomisili di sana, karyawannya PPh-nya ditanggung pemerintah. Sehingga karyawan yang bersangkutan dari tingkat penghasilan manapun itu dapat terima penghasilan secara penuh,”ujar Yon Arsal dalam acara Peluang Investasi IKN di Jakarta, Jumat 1 Desember 2023.

“Pajaknya ditanggung pemerintah sampai tentunya dengan waktu tertentu,” sambungnya.

Sehingga dikatakan Yon, seluruh karyawan atau pegawai yang pindah bekerja dan menetap di IKN nantinya bakal menerima gaji full 100 persen tanpa dipotong pajak penghasilan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan partainya masih tetap ingin status ibu kota berada di Jakarta.

“Kita berharap kalau Allah menakdirkan PKS menang di Pemilu 2024 maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta,” kata Syaikhu di acara Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu, 26 November 2023.

Meski menolak pemindahan ibu kota negara, Syaikhu memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan dihentikan.

Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, bukan ibu kota negara.

“Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia,” kata Syaiku.

Dia menilai, Jakarta masih layak menyandang status sebagai ibu kota negara dari Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, terkait dengan sejarah.

“Bahwa DKI Jakarta tempat dimana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan. Begitu juga dengan Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta,” kata dia.

Alasan kedua, lanjut Syaikhu, yakni terkait dengan pembangunan. Dia menegaskan, PKS memahami pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Tetapi, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat.

“Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah,” jelasnya.

Alasan terakhir yakni terkait keberlanjutan. Dia berpendapat, pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antargenerasi. Hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi.

“Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia, tapi juga paru-paru dunia,” pungkas Syaikhu. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keinginan investor asal Prancis jajaki kerja sama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Rencana itu ditandai dengan penandatanganan empat Letter of Intent.

Pertemuan bilateral antara Jokowi dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu, 9 September 2023, Kepala Negara mengungkapkan mengapresiasi kepada otoritas Prancis atas kerja sama yang dimaksud.

“Saya mengapresiasi investasi Prancis pada sektor strategis di Indonesia,”ungkap Jokowi melalui akun Instagramnya, Minggu (10/9/2023).

“Ini saya sampaikan langsung dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di New Delhi, Sabtu kemarin,”sambungnya.

Presiden juga mengatakan dirinya menghargai sikap Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis untuk Indonesia yang sudah membawa calon investor Prancis untuk menggarap proyek pembangunan IKN Nusantara.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin peringatan HUT RI ke-78 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kata dia, ini merupakan upacara memperingati HUT RI terakhir yang dilaksanakan di Jakarta. Tahun 2024 akan diadakan di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

“Insya Allah tahun depan sudah di IKN Nusantara. Kita lihat nanti,” kata Presiden Jokowi di istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Dia menjelaskan, dalam perayaan HUT RI kali ini dirinya hendak memperlihatkan keberagaman Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari para tamu undangan yang mengenakan berbagai macam baju adat khas daerah di seluruh Indonesia.

“Seperti yang kita lihat di Istana, keberagaman dipadukan dengan keberanekaragaman baju adat yang kita pakai,” jelasnya.

Jokowi menekankan, kekuatan yang dimiliki Indonesia adalah keberagaman. Apabila dipersatukan keberagaman ini akan menjadi kekuatanm besar bagi bangsa Indonesia.

“Keberagaman ini merupakan kekuatan negara kita. Kekuatan Indonesia ya keberagaman. Jadi, kalau kita Bersatu, solid, kompak, itulah kekuatan besar Indonesia,” tutur Jokowi.

Pada momentum HUT RI ke-78 ini, Presiden Jokowi mengenakan baju adat Ageman Songkok Singkepan Aheng dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemprov DKI Jakarta mulai menyerap aspirasi publik terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta menjelang perpindahan status Ibu Kota Negara ke Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Hanya tersisa kurang lebih dua tahun lagi Jakarta sudah tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan RUU khusus tentang Jakarta,” kata Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangan persnya, Jumat (31/3/2023).

Tepatnya, status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan berakhir ketika diberlakukannya UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam UU dimaksud, sudah ditetapkan Ibu Kota Negara Indonesia berpindah ke wilayah Kalimantan Timur. Konsekuensinya UU No. 29/2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tidak akan berlaku lagi.

“Makanya, hari Jumat ini (kemarin), kami mendengarkan tanggapan dari sejumlah ahli dan aparat Pemprov DKI hingga tingkat kelurahan. Selanjutnya, kami akan mendengarkan masukan lagi dari kalangan kampus, dan banyak profesi masyarakat demi memperdalam RUU Jakarta yang baru,” jelas Suhajar.

Bagi Kemendagri, ada sejumlah kekhususan Jakarta yang harus tetap dipertahankan dalam RUU Jakarta yang baru, yakni di bidang pemerintahan dan perekonomian meliputi perdagangan serta jasa.

Di bidang pemerintahan, besar keinginan pemerintahan Jakarta itu cukup satu tingkat saja seperti saat ini. Jadi, tidak perlu dikembangkan DPRD Tingkat Kota/Kabupaten.

Dia juga berpendapat, jabatan Deputi Gubernur DKI yang ada saat ini tidak diperlukan di masa mendatang.

Suhajar mengatakan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah bagus di Jakarta harus dipertahankan. Karena separuh dari perekonomian Indonesia berkat pengaruh Jakarta, yakni 25 persen untuk Pulau Jawa dan 17 persen untuk Indonesia.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Pemprov DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan bahwa fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara segera berakhir.

Namun, kata Sigit, ada hal yang harus diingat bahwa Jakarta secara ekonomi selama ini dan masih sebagai pusat perekonomian nasional.

“DPRD DKI Jakarta menyumbang 17 persen PDRB nasional, sedangkan PDRD Jabodetabek sumbang 25 persen dari PDRB nasional,” tuturnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Jakarta kini sudah sangat macet. Hal itu menjadi alasan kenapa Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan Timur. Kendati demikian, Jokowi memastikan Jakarta akan tetap diperbaiki untuk menjadi pusat bisnis di Indonesia.

“Jakarta sudah sangat padat, sangat macet. Tetapi Jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara menjadi kota pemerintahan,” kata Jokowi saat membuka Muktamar Pemuda Muhammadiyah seperti yang ditayangkan channel YouTube Sekretariat Presiden yang ditonton, Rabu (22/2/2023).

Jokowi menegaskan, pemindahan Ibu Kota bukan tentang urusan fisik. Menurut Jokowi, poin penting dari pemindahan Ibu Kota baru adalah tentang budaya kerja dan pola pikir yang baru.

“Yang paling penting kita ini bukan hanya sekadar memindahkan gedung kementerian. Bukan fisiknya yang kita ingin pindahkan. Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di Ibu Kota baru ini karena sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan sehingga kita harapkan Ibu Kota baru ini betul-betul sebuah Ibu Kota yang negara lain tidak memiliki,” jelasnya.

Meski begitu Jokowi juga menyadari bahwa pembangunan IKN Nusantara ini membutuhkan waktu yang lama. Dia menargetkan pembangunan IKN Nusantara selesai 20 tahun ke depan.

“Ini bukan pekerjaan yang hanya setahun dua tahun. Ini mungkin akan selesai, Insya Allah 15-20 tahun. Tapi kita harus berani memulainya,” pungkas Jokowi.

Pemerintah pun merespons petisi yang telah ditandatangani sekitar 13.611 orang itu saat ini. Petisi tersebut bertajuk ‘Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara’ dan diinisiasi 45 akademisi.

Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono menegaskan, pemerintah tidak akan mempermasalahkan adanya upaya penolakan melalui petisi tersebut, sebagaimana adanya upaya gugatan di Mahkamah Konstitusi terhadap UU IKN.

“Bahwa kemudian ada komponen masyarakat yang menggalang petisi, mengajukan gugatan formal, formil ke MK, tentu kami menghargai itu sebagai hak warga negara. Kami persilahkan saja,” kata dia saat dihubungi, Selasa, 8 Februari 2022.

Meski demikian, Sigit mengklaim, proses dan substansi pembahasan UU IKN selama ini sudah sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk rencana induk pembangunan IKN.

“Itu sudah sesuai ketentuan perundang-undangan. Termasuk tentu terkait rencana induk pembangunan IKN yang menyatakan pembangunan ini dilakukan secara bertahap sampai 2045,” ungkap Sidik.

Lagipula, dia menekankan, dalam proses pembahasan RUU hingga UU IKN disepakati DPR dan tinggal menunggu penomoran dari Presiden Joko Widodo, beleid tersebut telah mendengar seluruh masukan dari berbagai komponen masyarakat.

“Tapi tentu dalam proses pembangunan ini dan proses pembahasan saat UU dulu dirumuskan kami pemerintah sudah mendengarkan menyerap seluruh aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Petisi soal pemindahan IKN ini muncul di laman change.org pada Jumat, 4 Februari. Inisiator petisi dantaranya eks Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, hingga pensiunan TNI Mayor Jenderal Purnawiranan Deddy Budiman.

Dalam penjelasan di laman Change.org, para inisiator mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung ajakan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghentikan rencana pemindahan IKN di Kalimantan. Menurut mereka, pemindahan di tengah situasi pandemi Covid-19 ini tidak tepat.

Sebelumnya, sejumlah orang yang menamakan diri Poros Nasional Kedaulatan Negara juga telah menggugat Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ke MK. Berdasarkan dokumen di situs MK, gugatan diajukan pada 2 Februari 2022.

Para penggugat berjumlah 12 orang. Mereka adalah mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua, eks anggota DPD DKI Jakarta Marwan Batubara dan eks Danjen Kopassus Mayor Jenderal Purnawirawan Soenarko.