Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan terkait itu akan dijelaskan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. Namun, dia akan mempersiapkan fasilitas apabila Jokowi menggelar sidang kabinet di IKN.

“Itu nanti sedang kami rapihkan semua untuk sidang kabinet mungkin nanti bisa dijelaskan Seskab,” kata Heru kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Dia tak dapat memastikan jadwal Jokowi akan menggelar sidang kabinet perdana di IKN pada 30 Juli 2024. Heru menuturkan pihaknya hanya bertugas mempersiapkan segala kebutuhan terkait kegiatan kepresidenan.

“Ada sidang kabinet atau tidak, kami Sekretariat Presiden bersama PUPR mempersiapkan segala sesuatu untuk menyiapkan kebutuhan kantor di sana,” jelasnya.

Disisi lain, Heru menyampaikan Sekretariat Presiden tengah menyiapkan furnitur untuk kebutuhan Jokowi berkantor di IKN. Jokowi sendiri dipastikan akan mengunjungi IKN pada 28 Juli 2024 dan menginap selama dua hari.

“Kantor Presiden kita persiapkan kursi-kursi yang dibutuhkan. Saya selaku Kasetpres bersama rekan-rekan pejabat Setpres mulai hari ini terus tanggal 25 mengisi terus kebutuhan furnitur yang memang harus disiapkan untuk Bapak Presiden,” tutur Heru.

Anies yang akan maju pada Pilkada Jakarta 2024 ini mengkritik soal pengelolaan Jakarta yang dilakukan Heru Budi.

Heru Budi menilai mantan Gubernur Jakarta itu mencari kambing hitam demi mendapatkan dukungan di Pilkada Jakarta.

Ia pun mempersilahkan Anies Baswedan untuk berlaga di Pilkada tapi tidak mengkambing hitamkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta di kepemimpinannya.

“Silahkan untuk berlaga di Pilkada tapi jangan kambing hitamkan saya,” ucap Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Juli 2024.

Anies dinilai selalu menyinggung soal anak-anak bisa sekolah, warga Jakarta terlindungi, mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.

Heru Budi pun tidak terima jika dirinya dituduh telah memotong program Anies Baswedan usai tidak lagi jadi Gubernur Jakarta pada 2022 lalu.

“Saya masuk Oktober 2022, APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023, tidak ada kegiatan untuk masyarakat saya berhentikan, semua saya jalankan tapi saya rapihkan sesuai aturan yang ada,” ucapnya.

Ia mengaku, dirinya menata semua program Pemprov Jakarta demi memberikan rasa keadilan bagi warga tidak mampu.

Misalnya, ia menata penerimaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus dengan memverifikasi data penerima agar tepat sasaran.

“Ada siswa yang kaya raya dapat KJP, semua saya rapihkan sesuai dengan aturan,” tegas Heru Budi. []

“Ini jangan diartikan memberhentikan guru tapi kami memadupadankan data supaya dapat data yang akurat,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

Dia mencontohkan di satu sekolah guru bahasa Inggris ada banyak, sehingga guru honorer ini tidak mendapatkan jam mengajar sehingga menjadi nonaktif. Mereka akan diberikan sekolah yang membutuhkan ilmu mereka dan tentu tidak jauh dari rumah para guru ini.

Menurut dia, saat ini ada 4.000 guru honorer yang ada di DKI Jakarta dan honorarium mereka dibiayai oleh APBD DKI Jakarta, dan 107 guru ini masuk dalam data yang 4.000 guru honorer yang terdata di Jakarta.

“Saya akan memanggil kepala sekolah pada Senin (22/7/2024) dan guru ini untuk dilakukan penyelesaian dan kami memerintahkan agar kepala sekolah tidak lagi merekrut guru tanpa rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan,” kata dia yang dikutip dari Antara.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin menambahkan pihaknya melakukan penataan dan pendistribusian guru agar mereka ditempatkan di sekolah yang membutuhkan ilmu mereka.

“Kami sudah menggelar rapat dan melakukan hal ini sesuai dengan arahan Pj Gubernur agar guru yang non aktif dapat mengajar sesuai bidang ilmunya,” kata dia.

Heru dinilai dapat mengikuti jejak mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke.

“Foke kan birokrat tulen, yang kita perlukan yang seperti itu. Bukan yang menjadikan Jakarta sebagai panggung politik untuk Pilpres 2029. Jadi biar fokus,” kataKetua DPD Partai Demokrat Jakarta Mujiyono saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Mujiyono tak menyalahkan Heru yang belakangan ini tampak memberikan respons negatif atas dukungan kepadanya. Saat ini, Heru masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

“Gimana mau bilang tertarik, kalau masih terikat sebagai PNS. kalau yang saya calonin bukan PNS, mungkin langsung (tertarik),” terangnya.

Ia juga menegaskan pengusungan Heru tidak dilakukan secara sembarangan. Pihaknya juga telah menyerahkan nama Kepal Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

“Kemarin saya sudah kumpulkan lurah-lurah supaya mengingatkan warga agar tidak judi ‘online’. Kemarin saya panggil camat, lurah,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai meninjau pengerukan Kali Semongol Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (28/6/2024).

Hal ini dia sampaikan sebagai tanggapan atas laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan lebih dari 1.000 orang di lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlibat judi “online” atau daring.

Mereka ini terdiri dari legislator di DPR dan DPRD serta orang-orang yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR maupun DPRD.

Merujuk data, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penjudi daring terbanyak kedua setelah Jawa Barat dengan total sekitar 235.568 pelaku. Sementara di Jawa Barat tercatat sebanyak 535.644 penjudi daring.

Selain membahas tentang judi daring, Heru yang saat itu bersama Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kemudian ditanya awak media terkait pemungutan tarif parkir liar sebesar Rp300 ribu di Masjid Istiqlal beberapa waktu lalu.

​​​​​​Dia menuturkan sudah menurunkan tim untuk melakukan penertiban parkir setiap hari. “Dengan Trantib dengan Dishub sudah ada tim, setiap hari ada 100 titik ditertibkan,” kata dia.

Kepolisian telah mengidentifikasi tiga pelaku juru parkir liar di sekitar Masjid Istiqlal yang meminta Rp300 ribu untuk sebuah bus wisata yang parkir di kawasan tersebut.

“Dengan adanya kejadian tersebut, kami sudah mengidentifikasi tiga pelaku juru parkir liar inisial B, R dan F, ” kata Kapolsek Sawah Besar, Kompol Dhanar Dhono Vernandhie.