Dalam aksi yang berlangsung pada Senin (19/10), Hercules mempertanyakan kejelasan status lahan yang berlokasi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ia mengklaim telah mengeluarkannya sejumlah uang yang tidak sedikit untuk membebaskan lahan tersebut.

“Kamu tau nggak Ara Sirait, tanah itu bukan kosong begitu. Tanah itu aku bebasin pake uang. Aku pake uang. Aku kosongkan pake uang. Uang puluh-puluhan miliar,” kata Hercules, dikutip dari akun Instagram resmi GRIBJAYA.ID.

Menanggapi tuduhan dan klaim tersebut, Maruarar menegaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, area di Tanah Abang tersebut berstatus sebagai aset milik negara di bawah kewenangan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“Saya sudah cek ke BPN ke Dirjen Tejo [Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono], cek ke Dirut KAI (Bobby Rasyidin), ke Kepala BP BUMN negara (Dony Oskaria), menurut mereka yang di Tanah Abang jelas aset negara,” ujar Maruarar, Rabu (21/10).

Ia melanjutkan, pemerintah sejatinya merencanakan area tersebut untuk mendirikan hunian vertikal berupa rumah susun (rusun) bagi warga.

Namun, rencana pembangunan belum bisa direalisasikan lantaran masih berada dalam jalur hukum.

“Kita akan bangun rusun untuk masyarakat. Indonesia negara hukum, negara harus hadir untuk menggunakan asetnya untuk membantu rakyatnya,” tegasnya.

]]> https://eranasional.com/107507/panas-tudingan-hercules-dibalas-maruarar-sirait-negara-harus-hadir-untuk-rakyat/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/107502/soroti-sengketa-tanah-abang-hercules-beri-pesan-menohok-ke-menteri-ara https://eranasional.com/107502/soroti-sengketa-tanah-abang-hercules-beri-pesan-menohok-ke-menteri-ara#respond Fri, 23 Oct 2026 02:54:54 +0000 https://eranasional.com/107502/soroti-sengketa-tanah-abang-hercules-beri-pesan-menohok-ke-menteri-ara Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal, melayangkan peringatan keras kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, terkait polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Melalui video yang diunggah di akun Instagram GRIB Jaya pada Jumat (23/10), Hercules mengingatkan Maruarar yang akrab disapa Ara, agar menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan jujur dan tidak mengulangi kebiasaan lama saat masih berada di partai sebelumnya.

“Sekarang kamu menteri di dalam pemerintahan, Presiden yang ke-8. Kau sadar diri, kau jangan pakai otak kamu yang nakal dulu… Hei Ara Sirait, kalau kamu benar aku dukung. Tapi kalau kamu masih mau pakai otak-otak dulu… terus kamu mau pakai rampok lagi, kamu berhadapan dengan saya,” tegas Hercules.

Hercules menekankan bahwa area yang diperselisihkan bukanlah lahan kosong tanpa pemilik.

Ia mengklaim telah mengeluarkannya modal yang tidak sedikit untuk mengosongkan kawasan tersebut.

“Kamu tahu enggak Ara Sirait, tanah itu bukan kosong begitu. Tanah itu aku bebasin pakai uang. Aku kosongkan pakai uang, uang puluh-puluhan miliar,”geram Hercules.

“Asal kamu tahu. Kamu jangan nanti dikasih pemerintah jadi menteri, terus kamu mau pemerintah merugikan rakyat. Merugikan saya lagi, Ara,” tegasnya lagi.

Sengketa ini bermula dari rencana pemerintah membangun rumah susun (rusun) rakyat di atas lahan dekat perlintasan kereta api Tanah Abang. Hercules menyebut lahan tersebut milik ahli waris Sulaeman Effendi.

Sebaliknya, Menteri Maruarar Sirait mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan koordinasi resmi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), lahan tersebut sah merupakan milik negara.

“Ada pihak lain yang tidak yakin itu tanah negara,” ujar Maruarar saat memberikan keterangan di Wisma Danantara, Jakarta Selatan. []

Uang tersebut disita dari Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshal, melalui kuasa hukumnya (NMB) di Gedung Merah Putih KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa uang tersebut diduga diterima Hercules dari PT SMC terkait pengelolaan lahan di wilayah Bogor.

Selain itu, terdapat permintaan dari PT SMC untuk membuka blokir serta mengurus HGB, yang diduga melibatkan tindak pidana suap kepada oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penyerahan uang secara kooperatif ini mendapat apresiasi dari pihak penyidik.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka:

• Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I)

• Fahd El Fouz / Fahd A Rafiq (Politikus Partai Golkar)

• Arif Sugiyanto (Mantan Bupati Kebumen)

• Adrianto Pitojo Adhi (Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk)

• Lampri (Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN)

• Muhammad Fakhry

• Erwin

• Rizal Pahlevi

Beberapa nama seperti Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. []

Advokat Muhammad Ismak menegaskan bahwa dokumen Eigendom Verponding yang dijadikan dasar klaim oleh tim hukum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya tidak lagi memiliki kekuatan sebagai bukti kepemilikan utama.

Menurutnya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, sistem kepemilikan tanah di Indonesia telah beralih dan hanya mengakui sertifikat sebagai alat bukti yang sah.

“Secara normatif, eigendom itu sudah tidak lagi diakui sebagai bukti kepemilikan. Fungsinya sekarang hanya sebagai petunjuk administratif,” ujar Ismak dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan, dokumen tersebut kini hanya bisa digunakan sebagai dasar penelusuran riwayat tanah untuk proses konversi hak menjadi sertifikat resmi.

Pandangan serupa disampaikan Dosen Hukum Agraria Universitas Indonesia, Hendriani Parwitasari. Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah mengatur batas waktu konversi dokumen lama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Dalam aturan tersebut, dokumen seperti Eigendom Verponding wajib dikonversi menjadi sertifikat paling lambat Februari 2026.

“Dokumen lama itu bukan lagi alat bukti kuat. Kalau ingin didaftarkan, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Di sisi lain, tim hukum GRIB Jaya tetap bersikukuh atas klaim mereka. Kuasa hukum Wilson Colling menyatakan kliennya, Sulaeman Effendi, memiliki dasar kepemilikan yang sah.

Ia menyebut, bukti yang dimiliki berupa Eigendom Verponding Nomor 946 Tahun 1923 atas nama Iljas Radjo Mentari, yang diklaim sebagai leluhur kliennya.

“Sulaeman Effendi merupakan ahli waris sah yang hingga kini masih memegang dokumen asli kepemilikan yang telah berlangsung lebih dari satu abad,” kata Wilson, Jumat (10/4/2026) kemarin.

Wilson juga membantah klaim bahwa lahan tersebut milik PT Kereta Api Indonesia sebagaimana disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

Lahan yang menjadi sengketa tersebut memiliki luas sekitar 34.690 meter persegi dan berada di wilayah Kelurahan Kebon Kacang dan Kebon Melati, Tanah Abang. Secara geografis, area itu berbatasan dengan Jembatan Tinggi di sisi utara, jalan raya di timur, rel kereta api serta sungai di barat, dan permukiman warga di bagian selatan.

Polemik ini pun membuka kembali perdebatan mengenai kekuatan hukum dokumen kepemilikan tanah lama di tengah sistem agraria modern Indonesia.

Pada momen itu Hercules memberikan kain Timor kepada Sutiyoso sebagai simbol permintaan maaf secara adat Timor Leste. Ia juga mencium tangan mantan Pangdam Jaya tersebut.

Hercules mengatakan ucapannya saat itu merupakan spontanitas. Dalam kesempatan itu ia juga meminta maaf kepada keluarga Sutiyoso.

“Mudah-mudahan Bapak terima. Karena saya anggap Bapak ini Bapak saya sendiri. Kami ini dididik bapak-bapak dari baret merah, kami diajarin kesetiaan, diajari loyalitas,” kata Hercules, Rabu (28/5/2025).

Pasukan Hercules itu siap mengerahkan ribuan anggota demi memenangkan Supian Chandra pada perhelatan pemilihan kepala Daerah Kota Depok.

Ketua Satgasus GRIB Jaya Korwil Depok Gen Asmit menjelaskan, setidaknya ada 2.100 anggotanya yang siap dikerahkan untuk memenangkan Supian Chandra.

“Anggota GRIB yang tercatat sebagai anggota aktif mencapai sekitar 2.100. Dari 2.100 anggota yang dimiliki, nantinya setiap anggota diberikan tugas setidaknya untuk merekrut tiga orang agar memilih Supian Chandra pada pencobelasan Pilkada nanti,” kata Gen Asmit saat Deklarasi Satgasus dukung Supian Chandra, Kamis (10/10/2024).

Gen menegaskan bahwa GRIB selalu satu komando untuk perjuangan perubahan dengan arahan pimpinan tertinggi.

“Untuk pejuangan kami satu komando dan satu arahan sudah dapat restu dari pak Hasyim dan pak Haji Hercules, Karena beliau yang kita usung ini merupakan dari Partai Gerinda, kemudian GRIB ini Dewan Pembinaannya adalah Bapak Prabowo Subianto,” ucapnya.

Dialog antar keduanya dalam rekaman tersebut cukup akrab layaknya teman yang sudah kenal lama.

Rekaman suara tersebut disebarkan untuk memberi bukti bahwa hubungan antara Habib Bahar dan Hercules baik.

“Agar tidak termakan hoaks dan gak gagal paham, dengarkan rekaman telepon Habib Bahar dan Hercules bahwa ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba beliau berdua,” tulis narasi unggahan dilihat Senin, 26 Februari 2024 malam.

Percakapan antara keduanya dimulai dengan Curhat Hercules bahwa ada seseorang yang menantang dirinya berduel.

Namun, saat tawaran disetujui orang tersebut malah melarikan diri.

“Menantang bagaimana itu bang?” tanya Habib Bahar yang belum tahu persoalan tersebut.

Hercules lantas menjawab bahwa dirinya ditantang oleh seorang laki-laki bernama Muslim Yunus alias Jawara Garut di TikTok.

JAKARTA, Eranasional.com – Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menanggapi video viral Hercules Rosario de Marshal yang terkesan mengancam dirinya. Dia menegaskan tidak takut dan tunduk terhadap ancaman tersebut.

Kata Hengki Haryadi, negara tidak boleh kalah dengan premanisme, dan tidak ada yang boleh berada di atas hukum.

“Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Tidak boleh ada kelompok manapun yang bergerak di atas hukum,” kata Hengki Haryadi menanggapi ancaman Hercules tersebut, di Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Hengki menyatakan aparat penegak hukum seperti polisi dilindungi oleh-oleh Undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Perwira menengah Polri ini menekankan, perbuatan melawan aparat penegak hukum hukumannya sangat berat.

“Aparat penegak hukum dilindungi oleh UU, ada Noodweer (pembelaan terpaksa) sampai dengan pasal 51 KUHP. Apabila dalam rangka melaksanakan tugas tidak boleh dihukum, termasuk pasal-pasal melawan petugas, ancaman hukumannya sangat berat,” jelas Hengki Haryadi.

Ia memastikan polisi akan menindak tegas aksi premanisme. Semakin preman melawan, maka polisi akan melakukan tindakan lebih tegas.

“Jika ada pelaku kejahatan, termasuk aksi premanisme yang berusaha melawan petugas, semakin melawan akan kami tabrak,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Penyidik KPK menahan mantan komisaris BUMN, Dadan Tri Yudianto, dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dadan Tri merupakan adik angkat Hercules Rosario de Marshal.

Dadan Tri Yudianto ditahan setelah menjalani pemeriksa oleh penyidik, Selasa (6/6). Dia selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 20.50 WIB dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange serta tangan diborgol.

Dadan Tri Yudianto diduga menerima aliran dana Rp11 miliar dari pengusaha Heryanto Tanaka. Uang itu digunakan untuk menyuap Hakim Agung di MA.

Bukti penyuapan Hakim Agung MA diungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung dengan terdakwa seorang ASN MA bernama Rendhy Novarisza dan hakim Prasetyo Nugroho.

Namun, Tanaka tetap membantah bahwa uang itu diberikan kepada Dadan Tri untuk keperluan bisnis skincare. Tapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) mematahkan bantahan tersebut melalui barang bukti foto mutasi rekening dari bawahan Heryanto Tanaka bernama Sutikna, yang ditransfer ke Dadan.

JPU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung mengatakan untuk mengelabui penyidikan, Heryanto Tanaka “mengemas” fee yang diberikan kepada Dadan Tri seolah-olah sebuah perjanjian kerja sama usaha skincare.

“Tapi perjanjian itu di bawah tangan dan tidak dibuat di depan notaris,” kata JPU di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (24/5).

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan preman Tanah Abang sekaligus Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal alias Hercules, adalah pendukung berat Pabowo Subianto.

Kata pria yang akrab disapa Hurcules itu, mendukung Prabowo Subianto adalah harga mati.

“Kecuali kalau beliau menyerah dan tidak maju lagi. Mungkin GRIB akan mendukung yang lain. Namun saat ini harga mati mendukung Prabowo,”tegas Hercules, Sabtu (3/6/2023).

Dia pun mendukung Prabowo jika berpasangan dengan ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Menko Polhukam, Mahfud MD.

“Terserah beliau, mau berpasangan dengan Muhaimin Inkandar atau Mahfud MD, kami tetap mendukung,”ujarnya.

Diketahui Hercules menjadi pendukung setia Prabowo Subianto sejak 2014 lalu.

Kata dia, Prabowo sangat layak memimpin Indonesia sepeninggalan Jokowi nantinya.

Saat ini pria yang merupakan mantan preman Tanah Abang itu menjabat sebagai tenaga ahli BUMD Pemprov DKI Jakarta di PD Pasar Jaya.

Dia menjabat posisi tersebut sejak 2022 saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal mengaku diintimidasi oleh seorang perwira polisi Polda Metro Jaya berinisial HH. Perwira itu berpangkat Komisaris Besar (Kombes).

“Saya diancam dia (HH). Memangnya saya salah apa,” kata Hercules di sela acara silaturahmi dan syukuran ulang tahunnya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (3/6/2023).

Tak ingin dirinya terus diperlakukan seperti itu, dan merasa harga dirinya diinjak-injak, Hercules menyatakan akan melawan.

“Saya dan seluruh anggota GRIB Jaya akan melakukan perlawanan atas ketidak sewenang-wenangan perwira polisi itu,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, Hercules akan mendatangi Kapolda Metro Jaya dan Kapolri. Jika tidak ditanggapi, dia akan mendatangi Istana Kepresidenan untuk mengadukan persoalan yang dihadapinya itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya ingin oknum polisi itu dipecat. Perilakunya semakin mencoreng institusi Polri yang saat ini sedang menghadapi banyak ujian. Saya ingin dia dipecat,” ucap Hercules.

Dia menegaskan, tidak memiliki persoalan hukum dan melanggar Undang-Undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia. “Saya salah apa? Saya tidak melakukan pemerasan, narkoba, tidak berbuat tindak pidana, kok diancam-ancam,” pungkasnya.

Ingin Minta Perlindungan Kapolri

Di tempat yang sama, Ketua Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Markas Daerah (MADA) DKI Jakarta, Alexander Kilikily Umboh menilai sikap Hercules Rosario de Marshal menanggapi dugaan ancaman dan intimidasi sudah benar.

“Sikap bang Hercules sudah benar. Sebagai warga negara yang merasa dirinya atau nyawanya terancam, ya minta perlindungan dari aparat kepolisian,” kata Alexander.

“Kalau pelakunya adalah aparat, ya adukan dan minta perlindungan dari pimpinannya, dalam hal ini Kapolda Metro Jaya dan Kapolri,” sambungnya.

Meski begitu, Alexander meminta masyarakat agar tidak meresponnnya berlebihan. Dia kembali tegaskan, cara penyelesaian yang ditempuh oleh Hercules sudah benar.

“Beliau (Hercules) mungkin bisa saja melakukan perlawanan dengan caranya sendiri. Tapi ini kan negara hukum. Hukum adalah panglima, jadi laporkan ke aparat penegak hukum walaupun orang yang dilaporkan aparat penegak hukum,” tukasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Tenaga Ahli PD Pasar Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), Kamis (19/1) kemarin. Sebelumnya, mantan preman Pasar Tanah Abang itu mangkir.

Begitu turun dari mobil, Hercules tiba-tiba mengepalkan tangan ke arah wartawan yang menunggunya di Gedung KPK dan langsung mengucapkan kalimat ancaman.

“Mau dihajar? Mau dihajar? Kalau mau dihajar, gue hajar,” kata Hercules di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2023).

Usai diperiksa, Hercules menolak berkomentar. Dia mempersilakan wartawan untuk menanyakan ke penyidik.

“Tanya penyidik. Saya malas dengan wartawan karena wartawan itu enggak benar semuanya. Provokator. Kalian sama pejabat publik boleh macam-macam. Kalau sama saya jangan macam-macam kalian. Macam-macam saya sikat kalian,” ucap Hercules.

Dia merasa dirinya kerap didzalimi dengan pemberitaan-pemberitaan di media massa. Atas dasar itu, dia enggan memberikan komentar kepada wartawan. Dia pun mengeluarkan kalimat ancaman kembali ke wartawan.

“Karena kalian mengaco, media ini sering mendzalimi saya. Saya tidak akan main-main sama kalian. Lebih baik saya selesaikan sama kalian, saya masuk penjara. Saya tidak akan lari,” ucapnya dengan nada tinggi.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Tenaga Ahli PD Pasar Jaya Rosario de Marshalla alias Hercules dicerca pertanyaan soal aliran uang dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Hercules diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati.

“Kehadiran saksi untuk mendalami terkait dugaan adanya aliran uang dari tersangka HT (Heryanto Tanaka/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana) ke beberapa pihak terkait lainnya yang digunakan dalam pengurusan perkara yang ditangani tersangka SD (Sudrajad Dimyati) dan tersangka lainnya,” jelas Ali Fikri, Kamis (19/1/2023).

Dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA ini, KPK telah menetapkan 14 orang sebagai tersangka. Mereka yakni Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Hakim Agung Gazalba Saleh, Prasetyo Nugroho (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti pada kamar pidana MA sekaligus asisten Gazalba Saleh), Redhy Novarisza (PNS MA), Elly Tri Pangestu (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA).

Kemudian Desy Yustria (PNS kepaniteraan MA), Muhajir Habibie (PNS kepaniteraan MA, Nurmanto Akmal, (PNS MA), Albasri (PNS MA), Yosep Parera (pengacara), Eko Suparno (pengacara) Heryanto Tanaka (swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana), dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana).

Teranyar, KPK menjerat Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo (EW).

Sudrajad Dimyati diduga menerima suap terkait dengan kasasi pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Dia diduga menerima uang suap sebesar Rp800 juta untuk memutuskan koperasi tersebut dinyatakan telah bangkrut.

Padahal, dalam tingkat pertama dan kedua, gugatan yang diajukan oleh Ivan dan Heryanto itu ditolak.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil gelar perkara pasca operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Semarang pada 21-22 September 2022.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan delapan orang yakni Desy Yustria, Muhajir Habibie, Edi Wibowo, Albasri, Elly Tri, Nurmanto Akmal (PNS MA), Yosep Parera, dan Eko Suparno.

Dalam OTT itu, tim KPK juga mengamankan uang yang diduga suap senilai SGD205.000 dan Rp50 juta.

Uang SGD205.000 diamankan saat tim KPK menangkap Desy Yustria di kediamannya. Sementara uang Rp50 juta diamankan dari Albasri yang menyerahkan diri ke Gedung KPK.

Atas perbuatannya, Heryanto Tanaka, Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Yosep, dan Eko Suparno yang diduga sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Dimyati, Elly Tri Pangestu, Desy Yustria, Nurmanto Akmal, Albasri, dan Muhajir Habibie yang diduga penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tenaga ahli PD Pasar Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules dalam perkara suap pengurusan kasus di Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (19/1/2023).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan pemeriksaan itu untuk mendalami aliran dana yang diterima hakim Agung Sudrajad Dimyati dan koleganya.

“Guna mendalami aliran dana dari tersangka Heryanto Tanaka (pemberi suap) kepada beberapa pihak dalam perkara tersebut,” kata Ali, Jum’at (20/1/2023).

Lanjut Ali, pemeriksaan Hercules tersebut merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan pada 17 Januari 2023 lalu. Ia menyebut, saat itu Hercules berhalangan hadir sehingga dilakukan pemanggilan ulang.

Hercules yang kini merupakan tenaga ahli PD Pasar Jaya menolak berbicara dengan para wartawan usai pemeriksaan. Ia enggan menjelaskan perihal pertanyaan apa saja yang diajukan tim penyidik.

“Kalian tanya saja lah sama tim penyidik, saya tidak mau bicara,” kata dia usai menjalani proses pemeriksaan.

Kasus suap di Mahkamah Agung terbongkar setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 21 September 2022.

KPK menyebutkan telah terjadi tindak pidana suap untuk memenangkan proses kasasi gugatan kepailitan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

KPK telah mengumumkan total ada 13 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Dua di antaranya adalah Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.

Kasus tersebut bermula dari kisruh internal Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang berujung pada proses hukum.

Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku anggota koperasi tersebut memperkarakan pengurus Koperasi Intidana, Budiman Gandi Suparman, atas dugaan pemalsuan.

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang memvonis bebas Budiman Gandi Suparman dari pidana. Tak hanya itu, Heryanto dan Ivan juga kalah dalam gugatan pemailitan koperasi tersebut.

Tidak puas, Heryanto dan Ivan kemudian mengajukan kasasi kepada MA. Keduanya meminta kepada penasihat hukumnya, Yosep Pereira dan Eko Suparno, untuk mengurus perkara itu hingga menang.

Yosep dan Eko kemudian terhubung dengan Sudrajat Dimyati dan sejumlah Hakim Agung lainnya melalui perantara para pegawai MA. Yosep disebut menyerahkan dana sebesar Rp850 juta setelah Dimyati cs mengabulkan kasasi mereka.

JAKARTA, Eranasional.com – Tenaga Ahli PD Pasar Jaya, Rosario de Marshal alias Hercules mengepalkan tangannya ke arah wartawa yang hendak mewawancarainya ketika tiba di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2023).

Hercules dipanggil sebagai saksi dugaan suap hakim agung. Dia tiba pukul 09.37 WIB menumpang mobil Vellfire B 919 HER.

Wartawan yang telah menunggu kedatangan Hercules mendekatinya guna menanyakan pemeriksaan yang akan dia jalani.

Namun, bukannya menjawab pertanyaan wartawan, Hercules justru marah dan melontarkan pernyataan dengan nada seperti mengancam.

“Mau dihajar, mau dihajar enggak? Mau dihajar, gue hajar,” ucap Hercules sambil mengepalkan tangan kirinya.

Ditemani oleh dua pria, ia kemudian berjalan menuju lobi Gedung Merah Putih KPK. Tak berselang lama, dia kembali melontarkan kalimat yang mengintimidasi.

“Hei Metro tipu, awas kamu, sini kamu,” ucap Hercules.

Setelah memasuki Gedung KPK, Hercules menunggu dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan di lantai dua. Dia duduk di sofa sambil menyilangkan kakinya.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa Hercules akan dimintai keterangannya oleh penyidik.

“Saksi Rosario de Marshall akan dimintai keterangannya sebagai saksi,” kata Ali Fikri.

Seharusnya Hercules diperiksa penyidik KPK pada Selasa (17/1) kemarin. Namun saat itu dia abses, dan menyatakan akan hadir pada Kamis (19/1).

Ali Fikri mengatakan, keterangan Hercules sangat dibutuhkan untuk mmbuat perbuatan para tersangka jual beli perkara di Mahkamah Agung (MA) semakin terang.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim, sejumlah pegawai MA, dan pengacara. Mereka diduga melakukan tindak pidana suap pengurusan perkara kasasi KSP Intidana di MA.

Saat ini, sebanyak 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dua di antaranya merupakan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.

Kemudian, tiga hakim Yustisial MA masing-masing bernama Elly Tri Pangestu, Prasetyo Utomo, dan Edy Wibowo.

Khusus Edy, dia terjerat dalam kasus yang berbeda. Dia diduga menerima suap terkait pengurusan kasasi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa, Makassar.

Tersangka lainnya adalah staf Gazalba Saleh bernama Redhy Novarisza, PNS Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, serta PNS MA Albasri dan Nuryanto Akmal. Mereka ditetapkan sebagai penerima suap.

Sementara itu, tersangka pemberi suap adalah Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat, serta Heryanto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana.