Jasa menilai Hasto terbukti melakukan suap, dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan. Majelis hakim diminta memberikan vonis penjara kepada Politikus PDIP itu.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama tujuh tahun,” kata JPU pada KPK di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juli 2025.

Jaksa juga meminta hakim memberikan pidana denda kepada Hasto Rp600 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan, setelah vonis berkekuatan hukum tetap.

“Subsider pidana kurungan pengganti selama enam bulan,” ucap Jaksa.

Jaksa menilai Hasto terbukti melakukan perintangan penyidikan dan melakukan suap secara bersama-sama, untuk melancarkan proses PAW Harun Masiku. Pertimbangan memberatkan dalam kasus ini, yakni Hasto tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Dua, terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” ucap Jaksa.

Pertimbangan meringankan dalam persidangan Hasto dinilai sopan dalam persidangan. Lalu, dia memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.

Hasto Kristiyanto didakwa menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan Advokat Donny Tri Istiqomah, Kader PDIP Saeful Bahri, dan buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksudkan agar Harun bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW.

Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni, memerintahkan Harun dan stafnya, Kusnadi merusak ponsel.

Dalam dugaan perintangan penyidikan, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, dalam dugaan suap, dia didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural dan proporsional,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/12/2025).

Tessa mengatakan KPK tidak bisa melarang adanya pihak-pihak yang beropini bahwa kegiatan tersebut adalah pengalihan terhadap isu-isu yang tengah menjadi perbincangan publik.

“Ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media, itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik,” ujarnya.

Untuk diketahui, tim penyidik KPK hari ini menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat.

“Kami melihat provinsi menang, berhasil dimenangkan di 14 provinsi atau 38 persen dan kabupaten/kota menang sebanyak 247 atau 48 persen,” kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu.

Hasto memerinci PDI Perjuangan berhasil menang pilkada tingkat provinsi di Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

Dari ke-14 provinsi tersebut, kata Hasto, terdapat sembilan kader PDI Perjuangan. Selain itu, ada 162 kader dari 247 kabupaten/kota yang berhasil dimenangi oleh partai pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini.

Ia mengemukakan bahwa pelembagaan partai secara terus-menerus sehingga PDI Perjuangan tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah.

Menurutnya, hal ini karena PDIP merupakan partai militan di mana seluruh jajaran akan bergerak apabila ada yang mencoba mengintervensi kedaulatan partai.

“Itu adalah suatu bentuk militansi kami. Suatu bentuk totalitas kami di dalam mewujudkan Satyam Eva Jayate. Sehingga jangan main-main dengan PDI Perjuangan karena kami partai yang sah,” kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Selain itu, Hasto menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang taat hukum, demokrasi, dan kebebasan pers. Oleh karena itu, dia mengingatkan semua pihak untuk menghormati kedaulatan rakyat.

“Terlebih ini bulan Agustus. Bulan yang mencerminkan suatu semangat untuk melawan hukum kolonial. Bulan yang mencerminkan pertaruhan jiwa dan raga agar rakyat Indonesia punya jiwa-jiwa merdeka,” ujarnya.

“Karena itulah jiwa-jiwa merdeka ini tidak bisa dibungkam dengan cara apa pun,” sambung dia.

Pria asal Yogyakarta itu juga menegaskan seluruh jajaran partainya akan menjaga muruah kedaulatan partai, terutama kehormatan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Di lain sisi, saat awak media menanyakan terkait pihak yang ingin mengambil alih partai berasal dari eksternal atau internal, Hasto tidak menjawab hal itu lebih rinci.

Dia justru menuturkan bahwa awak media sudah bisa merasakan adanya upaya untuk mengonsolidasikan kekuasaan.

“Ya teman-teman pers kan sudah bisa merasakan ada upaya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan,” pungkas Hasto.

“Informasi dari teman-teman penyidik yang bersangkutan [Hasto] dimungkinkan di minggu depan akan dipanggil ya,” kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (4/6/2024)

Ali Fikri juga mengatakan meskipun belum dipastikan apakah penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan kepada yang bersangkutan, penyidik KPK telah menjadwalkan pemanggilan terhadap sekjen partai berlambang kepala banteng tersebut pada minggu depan.

“Memang kami belum mengonfirmasi kembali waktunya, dan apakah surat panggilan akan sudah dilayangkan apa belum, tapi sudah diagendakan” pungkasnya.

Ali menyampaikan bahwa sebelumnya penyidik lakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi yang di antaranya Pengacara, Seon Petrus; Mahasiswa, Hugo Ganda; dan Mahasiswi, Melita de Grave beberapa waktu lalu, karena dicurigai ketiga saksi tersebut memiliki hubungan dengan buron HM.

“Itu ketiganya memang ada hubungan kekerabatan dan informasi yang didalami lebih jauh hampir semuanya sama terkait informasi yang KPK terima mengenai keberadaan Harun Masiku” kata Ali.

Sebelumnya, pada Jumat (31/5/2024), penyidik KPK telah lakukan penyidikan terhadap Melita karena dicurigai saksi memiliki informasi terkait keberadaan buron HM.

Hal serupa juga dilakukan oleh penyidik KPK yang berlangsung selama dua hari berturut-turut pada Rabu (29/5) dan Kamis (30/5/2024) memeriksa dua orang saksi, yaitu Simeon dan Hugo.