Gagasan tersebut sebelumnya diwacanakan oleh anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, dalam rapat kerja bersama Mendagri pada akhir Juli lalu.

Khozin menilai peran wakil kepala daerah kerap kurang proporsional dan hanya dimanfaatkan sebagai pendulang suara (vote getter), sehingga ia mengusulkan agar posisi wakil cukup ditunjuk langsung oleh kepala daerah terpilih.

Merespons hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya menolak keras wacana tersebut saat ditemui di Surabaya pada Senin (10/8).

Menurut Hasto, keberadaan pasangan kepala dan wakil kepala daerah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi tata pemerintahan Indonesia yang berakar dari semangat Reformasi—yakni mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat.

Jabatan wakil kepala daerah dinilai sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan apabila kepala daerah berhalangan tetap atau menghadapi situasi darurat.

“Oleh karena itu, menghapus posisi ini dianggap bukan solusi yang tepat,”ujar Hasto.

PDIP menilai isu mendesak saat ini bukanlah meniadakan jabatan wakil, melainkan bagaimana parpol mampu menyiapkan dan membina calon-calon pemimpin secara sistematis agar setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama.

Hasto menekankan pentingnya menekan ongkos politik yang tinggi.

“PDIP sendiri menerapkan mekanisme sekolah partai serta sistem gotong royong guna mencegah praktik mahar politik atau jual-beli rekomendasi,”tegasnya.

Dalam kesempatannya, Hasto juga menyoroti kondisi keuangan negara.

Ia menilai anggaran pemerintah sebaiknya diprioritaskan untuk sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan vokasi, ketimbang terbeban oleh megaproyek infrastruktur.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya tata ruang dan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi industri.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto, karena sudah menggunakan hak prerogatifnya berdasarkan UUD 1945, pasal 14,” ucap kuasa hukum Hasto, Johanes, Kamis (31/7/2025).

“Kami menyambut baik keputusan Presiden. Lebih lanjut teknis pelaksanaan, kami serahkan kepada pengadilan dan Jaksa Penuntut Umum,”tambahnya.

Amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman oleh kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Majelis hakim telah menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta kepada Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap terkait penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat (25/7/2025) lalu.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berkilah Presiden Prabowo memberikan amnesti untuk Hasto Kristiyanto, salah satunya karena alasan persatuan.

Selain amnesti kepada Hasto, pemerintah juga memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.

“Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan kepada dua orang itu, salah satunya tentu kita ingin menjadi ada persatuan, dan dalam rangka untuk perayaan 17 Agustus,” kata Supratman, Kamis (31/7/2025), dikutip dari breaking news Kompas TV.

Usulan pemberian abolisi dan amnesti tersebut telah disetujui DPR RI dalam rapat konsultasi dengan pemerintah, Kamis.

Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjabat Ketua IM57 Institute, Lakso Anindito, menilai pemberian rekomendasi amnesti dari Presiden Prabowo kepada Hasto sebagai tindakan berbahaya.

“Mengingat, penyelesaian kasus korupsi pada akhirnya dilakukan melalui kesepakatan politik dalam meja negosiasi yang mengkhianati rakyat,” ucap Lakso, Kamis.

“Ini bisa menjadi preseden buruk bagi proses penegakan hukum di negeri ini dan merupakan pengkhianatan atas janji pemberantasan korupsi yang diungkap oleh Presiden sendiri.”

Lakso menuturkan, pemberian amnesti kepada Hasto berpotensi membuat politisi tidak takut untuk melakukan korupsi.

“Karena penyelesaian dapat dilakukan melalui kesepakatan politik. Ini adalah bentuk terang benderangnya upaya mengakali hukum yang berlaku,” kata Lakso. []

Bobby yang merupakan menantu Jokowi, menyatakan bahwa permintaan tersebut adalah hak setiap orang.

“Ya sudah, mau gimana? Permintaan orang silakan saja,” kata Bobby usai acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Pemprov Sumut, Senin, 3 Maret 2025.

Bobby tidak mempermasalahkan pernyataan Hasto. Menurutnya, setiap orang berhak menyampaikan pendapat, masukan, atau kritik.

“Namanya permintaan, suara, masukan, kritik, ya silakan saja. Kita semua diperbolehkan untuk melakukan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang melibatkan mantan anggota legislatif PDIP, Harun Masiku.

Hasto menyatakan bahwa ia menerima penahanan tersebut dengan kepala tegak dan tidak menyesal. Namun, ia meminta KPK untuk bersikap adil dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.

“Semoga ini menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” kata Hasto.[]

Hal itu disampaikan Haidar menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menuduh Jokowi melemahkan KPK untuk mengamankan Gibran dan Bobby.

“Hasto sepertinya menganggap masyarakat Indonesia semuanya bodoh. Padahal jejak digital jelas PDIP mengakui sebagai dalang dan ngotot mendukung Revisi UU KPK. Sedangkan Jokowi pada awalnya saat itu berada pada posisi menolak,” tegas R Haidar Alwi, Minggu 23 ebruari 2025 malam.

R Haidar Alwi memaparkan, pada Oktober 2015 silam politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengakui Revisi UU KPK adalah perintah pimpinan partainya yang harus dipatuhi oleh dirinya dan seluruh kader PDIP.

Lalu, politikus PDIP lainnya Arteria Dahlan, lanjut R Haidar Alwi, mengakui PDIP bukan hanya menandatangani inisiasi tapi juga akan full team mendukung Revisi UU KPK.

Kemudian, Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengemukakan Jokowi telah mengambil sikap tegas tidak akan merevisi UU KPK kecuali untuk memperkuatnya.

Namun, politikus PDIP Masinton Pasaribu memastikan pihaknya akan terus mendorong Revisi UU KPK sampai pemerintahan Jokowi siap untuk itu.

“Tahun 2015 PDIP sudah ngotot Revisi UU KPK meski belum terwujud. Sementara Gibran dan Bobby dicalonkan di Pilkada itu tahun 2020. Jadi, pernyataan-pernyataan politikus PDIP tersebut telah mematahkan tuduhan Hasto kalau Jokowi mendalangi Revisi UU KPK untuk mengamankan Gibran dan Bobby,” ungkap R Haidar Alwi.

Demikian pula pada tahun 2019 ketika Revisi UU KPK disahkan. Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengakui partainya bersama Golkar, PKB, Nasdem dan PPP yang mengusulkan Revisi UU KPK ke Baleg. Lobi-lobi dengan anggota DPR lainnya pun dilakukan tanpa melibatkan pemerintahan Jokowi.

Saking ngototnya PDIP, Hasto Kristiyanto sendiri yang bilang PDIP siap ditinggal pemilihnya asalkan Revisi UU KPK dapat terwujud. Artinya, bagi PDIP Revisi UU KPK lebih penting daripada konstituennya.

“Seberapa dan kenapa lebih penting? Ingat! Kasus Harun Masiku itu terjadi beriringan dengan Revisi UU KPK tahun 2019 disahkan DPR. Dan Firli Bahuri teman dekat Hasto dipilih DPR menjadi Ketua KPK juga beberapa hari sebelum Revisi UU KPK disahkan. Selama Firli menjabat Ketua KPK, Hasto aman. Jadi, paham kan sekarang siapa dalangnya dan untuk kepentingan siapa,” ujar R Haidar Alwi.

Terlebih katanya, Podcast Bocor Alus Politik Tempo pernah membahas rumor adanya barter kasus antara Hasto Kristiyanto dengan Harun Masiku.

Menurut rumor tersebut, jika Hasto membantu Harun Masiku menjadi anggota DPR RI, maka Harun Masiku akan membantu mengamankan kasus BLBI karena dekat dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Mahkamah Agung pernah melepaskan Terdakwa kasus BLBI berinisial SAT dari tuntutan pidana pada tahun 2019.
Akibatnya, KPK juga terpaksa menghentikan penyidikan terhadap dua Tersangka lainnya yaitu SN dan IN.

Sedangkan dasar bagi SAT menerbitkan SKL yang kemudian menjadi kasus BLBI adalah Instruksi Presiden yang dikeluarkan oleh MG. Pimpinan KPK sebelumnya yang tidak setuju mentersangkakan Hasto juga tidak mau mendalami potensi keterlibatan MG di kasus BLBI.

“Bagi saya pribadi itu ada benang merahnya. Kenapa ada kemungkinan barter kasus, kenapa Firli jadi Ketua KPK dan kenapa PDIP ngotot Revisi UU KPK,” tuntas R Haidar Alwi. []

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, suara rakyat ingin agar efisiensi serta akuntabilitas anggaran dapat dilakukan.

Atas dasar itu, pihaknya pun mendukung kebijakan efisiensi anggaran.

“Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu,” kata Hasto dikutip Kamis 13 Februari 2025.

Dengan kondisi saat ini, Hasto pun mengakui saat ini pemerintah Indonesia perlu mengencangkan ikat pinggang sehingga negara Indonesia bisa tetap berdikari.

“Jadi memang ini situasi tidak mudah, ada pertarungan geopolitik, ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah,” ujarnya.

“Maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang, dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk Berdikari,” imbuhnya.

Hasto juga berharap, dengan adanya efisiensi anggaran, Presiden Prabowo dapat memprioritaskan program dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Menurut Hasto, PDIP juga mengajarkan agar kepala daerah dari PDIP mengutamakan program rakyat.

“Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan, sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” tuntasnya. []

“Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari jam 10.00 WIB,” kata Hasto pada Kamis 9 Januari 2025 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Ia siap memberikan keterangan yang terang benderang kepada tim penyidik KPK terkait dengan kasus yang saat ini menjeratnya, yakni soal obstruction of justice atau penghalang-halangan proses penegakan hukum kepada Harun Masiku.

Serta juga soal penyuapan kepada Wahyu Setiawan, bekas komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam rangka PAW (pergantian antar waktu) untuk Harun Masiku atas almarhum Nazaruddin Kiemas di DPR RI periode 2019-2024.

“Saya akan hadir panggilan tersebut untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya,” ujar politisi asal Jogja itu.

Peluang Ditahan

Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat menentukan apakah Hasto Kristiyanto akan dilakukan penahanan pasca pemeriksaan pada sesi pertama pasca penetapan tersangka.

Ia berdalih akan melihat lagi kelengkapan alat bukti sebagai salah satu indikator penguat penyidik KPK untuk melakukan penahanan kepada seorang tersangka.

“Kita tunggu saja apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lain,” ucap Asep, Jumat (10/1).

Lantas, perwira Polri berpangkat Brigadir Polisi ini pun meminta masyarakat menunggu saja proses yang berjalan di KPK, khususnya terkait dengan pemeriksaan yang akan dilakukan pada hari Senin, 13 Januari 2025 pagi nanti.

“Tinggal kita tunggu,” sambung Asep.

Menurut Asep, terdapat sejumlah perkara yang saat ini ditangani KPK.

Asep pun menyebut sejumlah perkara yang kini tengah ditangani KPK, di antaranya korupsi di anak usaha PT Telkom, PT Sigma Cipta Caraka (SCC) dan korupsi PT Taspen.

“Rekan-rekan kan bisa lihat setiap hari ada saksi-saksi yang dipanggil di beberapa perkara, artinya kami saat ini tidak ada menangani perkara Pak Hasto saja,” kata Asep, kepada wartawan, Jumat 10 Januari 2025.

“Kami menangani beberapa perkara yang lain, misalkan perkara malam ini SCC itu kan juga sedang running, sedang jalan. Kemarin juga konpers (kasus) Taspen itu juga sedang berjalan. Jadi tidak hanya perkara Pak Hasto, banyak perkara yang sedang kita tangani,”sambungnya.

Sebelumnya, Megawati menyebut KPK seperti tidak ada kerjaan lain karena terus mengusut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Megawati menyebut KPK “kurang kerjaan” saat berpidato dalam peringatan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat 10 januari 2025.

Dalam pidatonya, putri presiden pertama RI tersebut meminta KPK bertindak adil.

“Kenapa kok yang diubek-ubek Hasto terus? Padahal banyak yang sudah tersangka, tapi diem aja. Apa enggak ada kerjaan lain?” kata Megawati.

Megawati pun mengingatkan bahwa KPK dibentuk pada masa pemerintahannya sebagai presiden kelima RI.

Menurutnya, proses pembentukan KPK dulu tidak mudah dan melalui berbagai perdebatan.

“Saya yang bikin KPK, lho. Kok sekarang malah yang dicari itu kroco-kroco. Mbok ya yang benar, yang jumlahnya triliunan itu yang diuber. Mana mereka?,” kata Megawati.

Diketahui, sejak ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah memanggil Hasto untuk dimintai keterangan dan menggeledah rumahnya.

Namun, Hasto mangkir dari panggilan KPK pada 6 Januari lalu.

KPK pun telah menjadwalkan ulang pemanggilan Hasto Kristiyanto. Lembaga anti-korupsi tersebut dijadwalkan kembali memanggil Hasto pada 13 Januari. []

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut pihaknya akan bersiap untuk menghadapi gugatan tersebut.

“Kita juga harus bersiap-siap, nanti biro hukum akan berdiskusi dan berkomunikasi dengan penyidik, nanti materi gugatannya akan kita pelajari,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 9 Januari 2025.

Ia pun memastikan KPK melalui Biro hukum akan menjawab semua dalil permohonan yang dimaksud.

“Kita tentu akan jawab gugatannya tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menambahkan, pihaknya siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut melalui biro hukum.

“KPK menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka Hast),” kata Tessa, Jumat.

“Dan KPK melalui biro Hukum akan menghadapi dan mengawal proses praperadilan tersangka HK,” sambungnya.

Sebelumnya, Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto menyatakan pihaknya telah menerima permohonan praperadilan dari Hasto Kristiyanto, pada Jumat 10 Januari 2025.

Permohonan praperadilan yang teregister dengan Nomor Perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel ini diajukan terkait penetapan Hasto sebagai tersangka kasus oleh KPK.

Menurut penjelasannya, sidang perdana gugatan praperadilan Hasto akan digelar pada 21 Januari 2025 mendatang.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap terkait proses pergantian waktu (PAW) anggota DPR terpilih 2019-2024.

Suap tersebut dimaksudkan guna memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI PAW Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel) menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

Dalam kasus tersebut Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku, Saiful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah melakukan upaya penyuapan kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Selain suap, KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice perkara Harun Masiku. []

Hal itu dikatakan Guntur dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV dengan tema ‘Kasus Hasto Buntut Konflik Jokowi dan PDI-P?’, Selasa 7 Januari 2025.

“Memang ada acara, bukan karena tidak ingin hadir. Selama ini kan juga Mas Hasto tidak pernah mangkir dari panggilan KPK, baik sebagai saksi atau pun juga dulu juga menjadi saksi di pengadilan. Jadi segala proses hukum akan selalu diikuti dan akan mengikuti prosedur, jadi nggak akan mangkir,” jelasnya.

Menurut dia, Hasto sudah ada agenda lain yakti terkait persiapan HUI PDIP sebelum datang undangan dari KPK.

“Ketika surat panggilan KPK itu datang, Mas Hasto itu sudah memiliki beberapa agenda acara terkait persiapan hari ulang tahun PDI Perjuangan tanggal 10 Januari,”

“Jadi Mas Hasto mohon maaf tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena terkait jadwal-jadwal yang sudah tersusun dan partai kami itu kan mau ultah,” kata Guntur.

“Kemudian tim hukum juga sudah menyampaikan surat permohonan maaf kepada KPK tidak bisa hadir kemarin dan juga kalau bisa pemanggilan itu diadakan setelah acara HUT partai, setelah tanggal 10. Namun semuanya itu tergantung pada KPK,” lanjutnya.

Guntur memastikan, Hasto akan hadir memenuhi undangan KPK untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.

“Setelah tanggal 10 Januari 2025 jika KPK memanggil, Mas Hasto itu dipastikan akan hadir,” ucapnya.

KPK menjadwalkan pemanggilan sejumlah pihak terkait kasus Harun Masiku, antara lain Hasto Kristiyanto dan Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan pada Senin 6 Januari 2025.

Hasto melalui kuasa hukumnya, Ronny Talapessy, menyampaikan ketidakhadirannya dan meminta penjadwalan ulang. Sementara Wahyu hadir memberikan keterangan. []

Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, suap tersebut diberikan Hasto terkait proses pergantian waktu (PAW) anggota DPR terpilih 2019-2024.

“Perbuatan Saudara Hasto Kristiyanto bersama dengan saudara Harun Masiku dan kawan-kawan, dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan (eks Komisioner KPU) dan Agustiani,” kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta,  dikutip dari siaran Kompas TV (24/12/2024).

Menurut penjelasnnya, suap tersebut dimaksudkan guna memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI PAW Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel) menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

Keterlibatan Hasto pada kasus suap ini bermula saat menempatkan Harun di Dapil Sumsel I.

“Hasto menepatkan Harun Masiku pada Dapil 1 Sumatera Selatan, padahal Harus Masiku berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya Toraja,” ujarnya.

Namun, kata Setyo, dalam proses legislatif 2019 Harun hanya mendapatkan suara 5.878, Sementara caleg Riezky Aprilia memperoleh 44.402 suara.

“Kemudian seharusnya yang memperoleh suara dari Nazaruddin Kiemas adalah saudari Riezky Aprilia, namun ada upaya-upaya dari saudara HK untuk berusaha memenangkan HM,” jelasnya.

Sejumlah upaya yang dilakukan Hasto untuk memenangkan Harun yakni dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) pada 24 Juni 2019.

Lalu, menandatangani surat DPP PDIP tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan alasan baru menetapkan

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut, penetapan tersangka dilakukan usai pihaknya mendapatkan alat bukti yang cukup.

“Kenapa baru sekarang? Kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani tapi kemudian baru sekarang ini karena kecukupan alat buktinya, sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin,” kata Setyo dalam konferensi pers, Selasa (24/12/2024).

Ia juga mengatakan, penetapan tersangka terhadap Hasto usai dilakukan serangkaian pemanggilan hingga penyitaan barang bukti elektronik.

“Kemudian pada tahap pencarian DPO (daftar pencarian orang) Harun Masiku, ada kegiatan pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di situlah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk,” jelasnya, dikutip dari Kompas TV.

Hal itu, lanjutnya, yang menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan, tindakan, guna mengambil keputusan yang telah melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana diatur kedeputian penindakan.

“Baru kemudian diputuskanlah terbit spirindik penyidikan. Jadi sebetulnya alasan pertimbangan itu,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Hasto telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI ke eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan Harun Masiku.

Penetapan tersangka tersebut tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yaitu Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Selainn Hasto, KPK sebelumnya telah menetapkan empat tersangka yakni Wahyu Setiawan; Agustiani Tio; Harun Masiku; dan Saiful Bahri. []

“Saya siap, saya siap sejak awal ketika masuk ke PDIP meluruhkan diri,” kata Hasto di podcast YouTube Akbar Faizal Uncensored yang diunggah pada Jumat, (22/11/2024) lalu.

Hasto menyatakan ia siap menghadapi dugaan kriminalisasi kasus yang menimpanya dan menggiringnya mendekam di penjara.

Ia menyebut kriminalisasi itu justru melahirkan semangat perjuangan baru setelah ia bebas nanti.

“Keluar nanti tambah suatu spirit baru, jadi menyongsong jeruji itu suatu kehormatan sebagai bagian dari pengorbanan cita-cita,” ujarnya.

Ia pun menyinggung perjuangan para pendiri bangsa dulu. Sukarno yang dulu pernah mendekam di Penjara Sukamiskin, Bandung.

Hasto menyampaikan Bung Karno kala itu sudah sempat pasrah dan menuliskan bahwa perjuangannya akan berakhir.

“Tapi ternyata itu menciptakan benih-benih baru suatu kesadaran,” ucap dia.

Selain itu, Hasto juga menyinggung perjuangan Sutan Sjahrir yang sepanjang hidupnya akrab dengan pembuangan dan pengasingan.

Ia menyatakan bahwa Sjahrir rela menjalani itu dengan penuh keyakinan bahwa Indonesia akan merdeka.

“Republik ini tidak akan pernah kehilangan para suara kebenaran untuk bersikap. Meskipun nyawa harus dipertaruhkan, itu pelajaran dari sejarah kemerdekaan kita,” ujarnya.

Hasto sendiri mengaku mendapatkan info akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia mengaku mendapatkan info itu dari pengamat militer Connie Bakrie.

Ia menyebut ada dua faktor utama yang membuat dirinya kembali diancam ditetapkan sebagai tersangka. Yakni lantaran menyinggung Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam disertasinya serta terkait langkah politiknya yang berupaya memenangkan pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri di Pilgub Sumatera Utara 2024.

“Connie menginformasikan kepada saya, ada bad news. Saya mau ditetapkan sebagai tersangka. Atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas,” ujarnya.

Nama Hasto sebagai tersangka tersebut tertuang di dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Di mana di dalam surat itu, disebutkan bahwa surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto adalah Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Disebutkan bahwa Hasto Kristiyanto berperan sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk PAW (pergantian antar waktu) di lingkungan DPR.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi baik dari KPK maupun DPP PDIP. []

Menurut Hasto, yang mengusulkan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, imbas adanya UU HPP Presiden Prabowo harus menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

“PPN 12 persen itu diputuskan melalui UU. UU itu diusulkan oleh pemerintah Jokowi. Jadi salah alamat kalau inisiatornya PDIP, karena yang mengusulkan saat itu adalah melalui Kementerian Keuangan,” kata Deddy seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin 23 Desember 2024.

Deddy menyebut, kala itu disetujui PPN menjadi 12 persen dengan asumsi perekonomian sedang baik-baik saja.

“Pada waktu itu disetujui dengan asumsi kondisi keuangan kita dan global baik-baik saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, peran PDIP terkait kenaikan PPN 12 persen sangat besar pada periode DPR 2019-2024.

Sebab, partai politik yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut merupakan inisiator sekaligus memimpin Panitia Kerja (Panja) Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12 persen.

”Hemat saya PDIP sikapnya mencla mencle. PDIP yang semula menginisiasi dan memimpin panja tentang UU HPP sehingga diputuskan kenaikan PPN 12 persen, kok sekarang balik badan, bahkan terkesan menyerang kebijakan tersebut,” kata Jazilul kepada wartawan, Senin 23 Desember 2024.

Menurut dia, perubahan sikap PDIP tersebut terkesan aneh di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Anehnya, pada saat kepemimpinan Presiden Prabowo, kok sikap PDIP jadi berubah tidak setuju dengan UU yang telah diperjuangkan sendiri,” ujarnya. []

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pun tidak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di DPP PDIP Perjuangan.

“Kita menghormati hak prerogatif dari presiden,” ucap Hasto.

Namun lebih lanjut, Hasto menyampaikan kader PDI Perjuangan yang menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak pernah aneh-aneh.

“Sejak awal kita kan enggak pernah neko-neko,” tegas Hasto, Rabu 14 Agustus 2024 lalu.

Hasto juga memastikan bahwa partainya bisa bekerja sama dengan partai politik lain dan tidak pernah melakukan tekanan.

“Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami enggak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu,” beber Hasto.

Diketahui, isu reshuffle kabinet kembali menguat meskipun masa pemerintahan Presiden Jokowi tersisa tinggal 2 bulan lagi.

Namun terlepas dari reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, kabar perombakan kabinet tersebut dibantah oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Setpres RI, Yusuf Permana.

“Kami belum mendengar tentang reshuffle Kabinet. Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa jika diperlukan. Beliau memiliki Hak Prerogatif,” kata Yusuf. []