Cak Imin pun langsung merespons tegas tudingan ini di media sosial X pribadinya, @cakimiNow.

“(Pansus Angket Haji) fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji. Gak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!” tulis Cak Imin dikutip, Senin (29/7/2024).

Cak Imin menjelaskan, Pansus Haji 2024 ini justru terbentuk karena selama ini Kemenag terkesan menutupi data yang seharusnya dibuka ke publik.

Salah satunya, alokasi tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi yang terindikasi menyalahi aturan.
“KETERTUTUPAN Kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jemaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antre berpuluh tahun,” tulisnya.

Sebelumnya, Gus Yahya bicara soal Pansus Haji yang digulirkan di DPR. Dia menduga, ini ada kaitannya dengan masalah pribadi untuk menjebak adiknya yang saat ini menjabat sebagai Menag.

“Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya, ini kah masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya incar PBNU Ketum saya, menterinya adik saya, lalu karena masalah, alasan pribadi begini, nanti dilihat saja kelanjutannya,” kata Gus Yahya dalam konferensi per Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2025).

ansus Angket Haji ini disepakati dibentuk pada rapat paripurna DPR RI awal Juli. Namun karena dibentuk di ujung masa sidang, pansus haji ini harus bekerja di masa reses.

Pansus Angket Haji ini beranggotakan 9 fraksi yang berada di DPR RI, tidak hanya oleh PKB. Adapun total anggotanya adalah 30 orang.

Meski begitu, karena terhalang jadwal pimpinan DPR RI di masa reses, hingga saat ini pansus angket haji belum juga melaksanakan rapat. Bahkan, ketua pansus angket haji juga belum dipilih.

Menurut anggota Pansus Luluk Nur Hamidah mengatakan, rencananya rapat tersebut akan digelar pada pekan depan. Namun, belum diketahui tanggal pastinya.

“Iya, ditunda sementara karena faktor teknis. Insya Allah Minggu depan kita rapat perdana,” kata Luluk kepada wartawan, Rabu 17 Juli 2024.

Politikus PKB ini menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal bergulirnya pansus hak angket pengawasan haji untuk mengusut berbagai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan haji 2024.

“Kawal pansus haji 2024!” tegasnya.

Sebelumnya, Pansus hak angket pengawasan haji DPR akan menggelar rapat perdana pada Rabu 17 Juli 2024.

Nantinya, rapat tersebut akan menetapkan pimpinan dalam pansus.

“Betul, besok (hari ini) agendanya rapat penetapan pimpinan pansus jam 1,” kata anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya kepada wartawan, Selasa 16 Juli 2024.

Wisnu menjelaskan, pihaknya juga sudah mendapatkan restu dari pimpinan DPR untuk menggelar rapat dalam masa reses.

Diketahui, saat ini DPR sedang memasuki masa reses hingga 15 Agustus 2024.

“Sudah dari Ibu Puan (Ketua DPR Puan Maharani) sudah tanda tangan sudah terbit juga berita acara terkait pembentukan Pansus Angket Haji,” katanya. []

Hal itu disampaikan Mahfud merespon pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menggelengkan kepala saat ditanya mengenai hak angket.

“Seperti yang katakan sejak awal, saya tidak ikut campur soal hak angket,” tegas Mahfud, dikutip dari kompas TV, Kamis 4 April 2024.

“Saya tegaskan, saya tidak mau ikut dalam partai karena banyak yang harus dipertimbangkan,”sambungnya.

Mahfud juga menjelaskan bahwa penggunaan hak angket tidak dibatasi oleh waktu.

Hal itu, menurut dia berbeda dengan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hak angket tidak dibatasi waktu, kapan pun masih bisa, beda sama MK. Saya ndak akan ikut soal hak angket, silahkan saja sepenuhnya,” kata dia.

Mahfud mengatkan, selesai pengumuman hasil sidang MK silahkan dilanjut kalau mau hak angket.

“Kalau saya menunggu di MK, kalau hak angket tidak pernah ikut campur,”tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Puan Maharani, hanya menggeleng saat ditanya mengenai wacana hak angket dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2024.

Hingga DPR RI menutup masa sidang IV tahun 2023-2024, wacana mengenai hak angket tersebut belum juga terealisasi.

Usai Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV Tahun 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 4 April 2024 siang, Puan Maharani menggelengkan kepala saat ditanya soal hak angket.[]

Hasto membantah isu yang menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih melakukan perhitungan sehingga tak kunjung menginstruksikan pengajuan hak angket di DPR.

“Ibu Megawati lama putuskan hak angket bukan perhitungan, tapi tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali,” kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk “Sing Waras Sing Menang,” Sabtu 30 Maret 2024, dikutip dari Kompas TV.

“Kan kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada juga yang takut, kita juga maklum,” sambungnya.

Tekanan tersebut kata Hasto diantaranya revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) yang bertujuan untuk merebut kursi ketua DPR dari PDIP.

Walau begitu kata dia, PDIP tidak takut dan tetap akan menggulirkan hak angket.

“Hak angket ini sesuatu yang sangat penting untuk mengoreksi terhadap berbagai kecurangan-kecurangan berupa penyalahgunaan kewenangan dari presiden itu. Jadi tunggu saja di situ momentumnya yang akan kita lakukan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Hasto juga menilai penting untuk menggulirkan hak angket karena menurutnya pihak Istana akan menggunakan segala cara yang ada dalam sisa waktu pemerintahan yang hanya tinggal 6 bulan lagi.

“Kalau sudah tanggung ya mereka akan melakukan segala cara. Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, makanya kita harus membangun kesadaran pentingnya angket ini,” tuturnya.

Diketahui sejak diwacanakan setelah Pilpres 2024, rencana pengajuan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 belum mengalami perkembangan yang signifikan.

Hingga kini belum satu pun anggota DPR yang secara resmi mengatakan akan mengajukan hak angket.

Bahkan, Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengakui tidak ada instruksi untuk menggulirkan hak angket.

Sebagai informasi, Hak Angket DPR adalah wewenang yang diberikan kepada DPR untuk menyelidiki suatu perkara yang dianggap penting bagi kepentingan negara atau masyarakat.

Dalam konteks ini, DPR memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, melakukan penyelidikan, dan mengumpulkan informasi terkait perkara yang diselidiki.

Hak angket biasanya digunakan untuk mengawasi kinerja pemerintah, lembaga negara, atau entitas lainnya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. []

Puan menyampaikan hal it saat diyanya awak media terkait apakah sudah ada instruksi kepada Fraksi PDIP untuk menggulirkan hak angket.

“Enggak ada instruksi ke Fraksi PDIP. Belum ada pergerakan,” kata Puan di gedung DPR, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.

Puan menjelaskan mekanisme pengajuan hak angket dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) serta Tata Tertib DPR.

“Kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat,”jelas Puan.

Dia menambahkan jika hak angket itu merupakan solusi bisa saja dilakukan.

Namun sampai saat ini belum ada hak angket terkait Pemilu yang bergulir di DPR.

“Kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa, ya boleh saja. Tapi kan belum ada,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, wacana hak angket pertama kali diembuskan Capres Ganjar Pranowo.

Sementara koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sempat menanggapi wacana hak angket dengan menyatakan menunggu sikap resmi PDIP. []

DPP Partai Gerindra meyakini usulan hak angket di DPR itu tidak akan berjalan.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, sejauh ini perngajuan hak angket masih sebatas wacana.

Setelah adanya pengumuman KPU mengenai hasil Pilpres 2024, wacana hak angket tersebut seolah meredup karena diiringi ucapan selamat para pimpinan partai kepada Capres dan Cawapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya sekitar 70 persen anggota DPR yang sudah tidak ingin lagi membicarakan Pilpres 2024.

Hal itu diketahuinya setelah kerap berbincang ringan dengan sesama anggota DPR lintas fraksi partai politik.

Sebagian anggota DPR itu, sambung Habiburokhman, menganggap Pemilu 2024 sudah selesai dilihat dari hasil rekapitulasi suara oleh KPU.

Namun partai NasDem yang juga pengusung Anies baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tak ikut menyuarakan hak angket.

Diketahui usulan hak angket itu disampaikan PKS dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 5 Maret 2024.

Namun Partai NasDem tidak mengajukan hak angket, padahal tiga fraksi lain, PKS, PKB, dan PDIP, telah menyampaikan usulan hak angket dalam sidang tersebut.

Taufik Basari yang juga anggota DPR dari Fraksi NasDem, menyatakan partainya tetap mendukung pengguliran hak angket. Kata dia, sikap NasDem terhadap hak angket sudah cukup jelas.

“Sikap NasDem sudah jelas, bahwa NasDem mendukung pengajuan hak angket,” kata Taufik mengutip Tempo, Rabu 6 Maret 2024.

Ia menambahkan, NasDem sudah menyampaikan secara resmi melalui Sekjen Hermawi Taslim dalam pernyataan sikap bersama Sekjen PKB dan PKS beberapa waktu lalu.

Kata dia, di awal NasDem sudah menyampaikan, makan pernyataan partai di sidang DPR hanya pengulangan saja.

Mengutip pernyataan Voxpol Center Research and Consulting, Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dikondisikan agar tidak hadir.

Pasalnya, rapat paripurna itu digelar di tengah desakan penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024.

Padahal, usulan itu pertama kali didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

“Selama ini ada pihak yang ingin menggembosi hak angket ini, saya menduganya Puan dan Muhaimin sudah masuk angin atau dikondisikan agar tidak hadir di Rapat Paripurna DPR hari ini,” ujar Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago kepada Bisnis di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.

Pria yang akrab disapa Ipang tersebut juga menyayangkan jika anggota DPR tidak menggunakan hak angket dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan pemilu yang terjadi saat ini.

“Sayang juga hak angket itu jika tidak digunakan, apalagi kan DPR itu memang punya hak untuk menerapkan hak angket,” katanya.

Menurut Ipang hak angket bisa digunakan oleh DPR untuk memperbaiki sistem pemilu di kemudian hari.

Agar tidak ada lagi dugaan kecurangan pemilu yang muncul seperti pemilu 2024 ini.

Dia juga mengimbau agar para pihak tidak khawatir jika DPR menggunakan hak angket tersebut, mengingat hak angket bisa untuk memperbaiki sistem pemilu nanti.

“Hak angket ini kan motivasi untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Nanti tinggal pembuktian saja dan apa saja kecurangannya,” ujarnya. (*)

Awalnya, interupsi diutarakan anggota DPR dari fraksi PKS, Aus Hidayat Nur yang meminta DPR menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas permasalahan Pemilu 2024. Sebagian masyarakat, kata Aus, curiga pesta demokrasi tidak berjalan dengan jujur dan adil.

“Ingin menyampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Aus.

Menurut Aus, Pemilu 2024 merupakan momen penting bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depannya sehingga seharusnya berlangsung jujur dan adil. Hanya saja, kata Aus, muncul berbagai dugaan kecurangan di tengah masyarakat yang perlu direspons secara bijak dan proporsional oleh DPR, termasuk menggunakan hak angket.

Apalagi, hak angket merupakan salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam undang-undang (UU). “UU bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan,” jelas Aus.

“Kita akan menjalankan keduanya secara simultan. So far apa yang disampaikan para pimpinan parpol, semua sepakat ini jalan yang harus ditempuh,” ujar Chico kepada Media Indonesia, Selasa (27/2/2024).

Chico menjelaskan tujuan mengajukan hak angket bukan untuk membatalkan hasil pemilu. Namun, ingin membuka semua kebobrokan penyelenggaraan pemilu yang diduga telah banyak terjadi kecurangan.

“Terkait dengan membatalkan hasil pemilu ini sebenarnya bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, keadilan dan memenangkan kejujuran terkait dengan penyelenggaraan pemilu,” ungkapnya.

Baca juga: Suara Ganjar-Mahfud Tergerus di Pilpres 2024, Ini Penyebabnya
Menurut Chico, dugaan kecurangan pemilu dilakukan oleh pemerintah untuk memenangkan salah satu paslon. Kecurangan tersebut dilakukan lewat berbagai kebijakan. Bahkan, sejak awal proses atau tahapan pemilu sudah terjadi penyelewengan.

“Kita lihat ada dugaan abuse of power, penyelewengan kekuasaan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk meloloskan dan memenangkan satu calon. Ini yang harus dijernihkan melalui hak angket,” ungkapnya.

Hal itu dia sampaikan guna menjelaskan kembali pernyataannya beberapa waktu lalu saat mengatakan tidak ikut campur urusan hak angket.

Sementara Capresnya Ganjar Pranowo ingin partai pengusungnya memakai hak angket di DPR.

“Saya tidak ikut urusan hak angket bukan karena perbedaan pandangan dengan Mas Ganjar,” kata Mahfud dikutip dari akun X pribadinya, Jumat 23 Februari 2024 lalu.

Dia mengaku sikapnya sudah klir soal hal itu. Menurut Mahfud, hak angket adalah hak yang dimiliki partai politik khususnya anggota DPR.

“Secara konstitusi hak angket itu urusan parpol di DPR, bukan urusan Paslon Capres/Cawapres. Saya bukan orang Parpol atau anggota DPR. Kalau Mas Ganjar memang orang Parpol,” jelas Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud mengaku tidak mau ikut campur soal hak angket, dia menilah soal hak angket itu tidak perlu membutuhkan dukungannya.

“Paslon itu kan di luar partai. Urusannya paslon itu Pilpresnya, kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR,” jelas Mahfud, Kamis 22 Februari 2024.

“Mendukung juga enggak ada gunanya kalau DPR ndak mau,” tambah Mahfud.

Menurut Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, wacana pertemuan dua tokoh negara itu memang kerap diberitakan.

Apalagi sejumlah tokoh PDIP sudah memberi sinyal bahwa Megawati akan bertemu JK.

“Pak JK sudah merespon dengan pernyataan, bahwa sedang menunggu waktu yang tepat. Jadi sebaiknya kita tunggu saja,” kata Husain, Minggu 25 Februari 2024.

Diketahui, kabar rencana pertemuan JK dan Megawati itu sebelumnya didengar oleh Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden (TKRPP) Deddy Yevri Sitorus.

“Saya dengar begitu (Megawati dan JK akan bertemu). Saya pastinya nggak tahu,” ujar Deddy, Kamis 22 Februari 2024 lalu.

Namun dia mengaku belum mengetahui pasti waktu pertemuan dua tokoh negara itu akan berlangsung.

Megawati dan JK akan membahas kondisi sosial politik Tanah Air.

Salah satunya terkait kemerosotan kualitas demokrasi akibat cawe-cawe penguasa dalam Pemilu 2024.

“Bagaimana mengembalikan marwah institusi negara yang porak-poranda karena berbagai penggunaan kekuasaan yang ugal-ugalan kan kira-kira seperti itu,” katanya.

Sekedar informasi, Megawati berada dibarisan yang mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden RI.

Sementara JK, ada di barisan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. (*)

Hak angket adalah hak yang dimiliki partai politik khususnya anggota DPR.

Namun Mahfud menegaskan dirinya tak punya wewenang atau ikut-ikutan mengusulkan angket.

“Hak angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, enggak akan mengubah keputusan MK nantinya, itu jalur tersendiri,” jelasnya.

Sebagai pakar hukum, Mahfud berpendapat hak angket tetap bisa digulirkan.

Hal itu untuk memeriksa kebijakan pemerintah menyangkut pelaksanaan pemilu, macam penggunaan anggaran, wewenang dan lain seterusnya.

Lanjut Mahfud, hak angket merupakan salah satu hak DPR yang dijamin dan diberikan oleh Konstitusi.

“Kalau ketua KPU dan Bawaslu itu ndak bisa diangket, yang bisa diangket pemerintah,”pungkasnya. (*)

Pertemuan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat dihadiri Ahmad Syaikhu selaku ketua umum PKS, Muhaimin Iskandar (Gus Imin) selaku ketua umum PKB sekaligus Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 01, dan Surya Paloh selaku ketua umum Partai Nasdem.

Sebelumnya, tiga partai politik pengusung Anies-Muhaimin (Amin) sepakat ikut dalam gerakan hak angket kecurangan pemilu yang diinisiasi PDI Perjuangan.

Kesepakatan tersebut disampaikan para sekjen mulai dari NasDem, PKB, dan PKS usai menggelar rapat bersama, Kamis (22/2/2024) malam.

“Kami sudah evaluasi, termasuk hak angket yang diusung Pak Ganjar Pranowo. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan (hak) angket,” ujar Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dalam konferensi pers di NasDem Tower, Kamis (22/2/2024).

“Saya ndak tahu karena hak angket bukan urusan pasangan calon. Itu urusan partai apakah partai menggertak atau ndak saya ndak tahu dan tidak ingin tahu. Makanya saya tidak ikut-ikut bicara,” ujar Mahfud di Kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.

Mahfud juga menyebut tidak ada kewajiban partai politik berkoordinasi dengan paslon untuk menggulirkan hak angket. Hal itu, tegasnya, merupakan urusan partai.

“Ndak ada keharusan (koordinasi dengan paslon). Paslon itu kan di luar partai. Urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai ya DPR. DPR tu nanti partai-partai,” ucap Mahfud.

Mahfud enggan berkomentar lebih jauh soal hak angket. Ia juga mengatakan tidak punya kepentingan soal itu.

“Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi itu. Urusan partai-partai mau apa ndak. Kalau ndak mau, saya juga tidak punya kepentingan untuk bicara itu. Saya hanya paslon saja mengantarkan kalau paslon tuh sampai ada ketukan yang terakhir dari KPU ini yang sah, sudah,” papar Mahfud.

Untuk menggulirkan hak angket, menurutnya partai tidak memerlukan dukungan paslon. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi para anggota legislatif untuk mengajukan hak angket telah tercantum dalam pasal 199 ayat (1) hingga ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 yakni antara lain diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi dan mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

“Ndak perlu dukungan saya. Mendukung juga ndak ada gunanya kalau DPR ndak mau,” cetus Mahfud.