“Saya kasih nomor ke Pak Anies dia catat, waktu saya pulang saya terima WA, ‘test Anies’,” kata Ahok di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2024).

Ahok menjawab pesannya dengan mengucap terima kasih karena sudah dihubungi. Setelahnya, Anies disebut mengajak bertemu.

“(Saya jawab) ‘ya Pak, siap’, gitu saja,” ucap Ahok.

Ahok membantah intens berkomunikasi dengan Anies. Komunikasi keduanya disebut cuma yang diceritakan tersebut.

“Sampai hari ini enggak ada WA (WhatsApp),” ujar Ahok.

Kedatangan Anies di Kampung Muara Baru dalam rangka bersilaturahmi dengan kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) setempat dan warga Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta.

Anies Baswedan disambut begitu meriah oleh warga setempat bak seorang yang masih menjabat sebagai gubernur.

“Pak Anies, Pak Anies!” seru warga yang menyambut kedatangannya.

Mendapat sambutan yang begitu antusias, Anies pun tampak semringah. Dia melayani permintaan warga yang ingin bersalaman dan berfoto.

Dalam acara itu, salah satu perwakilan dari Jaringan Rakyat Miskin Kota, Sugiarti, menyampaikan pernyataan sikap yang meminta agar Anies kembali maju di pilkada Jakarta.

“Kami siap dukung penuh untuk memenangkan Pak Anies,” ujar Sugiarti disambut riuh warga lainnya.

Kemudian, giliran eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyampaikan sambutannya. Di hadapan warga, Anies mengaku sudah mendapatkan tawaran dari beberapa partai politik untuk maju dalam perhelatan pilkada Jakarta 2024.

Yang sudah jelas bakal mengusung Anies adalah Partai NasDem. Bahkan partai pimpinan Surya Paloh itu secara terang-terangan memprioritaskan Anies Baswedan untuk maju di pilkada Jakarta 2024.

“Saya mendapatkan undangan dari partai-partai politik, ditawarkan, diminta untuk dicalonkan menjadi gubernur dan saat ini saya sedang mempertimbangkan,” kata Anies.

“Kembali atau tidak? Kembali atau tidak ya?” tanya Anies ke warga.

“Kembali! Maju terus pantang mundur! Maju, maju, maju,” jawab warga kompak.

Mendengar dukungan itu, Anies mengaku akan Salat Istikharah terlebih dulu sebelum memutuskan maju atau tidaknya dalam pilkada Jakarta.

“Saya insyaallah istikharah. Saya ingin pertimbangkan, kalau ada aspirasi saya akan amat serius mempertimbangkan,” ucap Anies.

“Lanjut Pak, lanjut,” seru warga.

Para fraksi tersebut mengaku tidak mengetahui dari mana dan dari siapa asal-usul ketentuan yang hendak diatur dalam Pasal 10 ayat (2) rancangan beleid itu masuk.

Awalnya, ketika RUU tersebut disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada rapat paripurna, Selasa, 5 Desember 2023, hanya Fraksi PKS yang menolaknya. PKS berpandangan bahwa pembahasan RUU ini terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik.

Polemik pun muncul di media sosial. Ketua Panja DPR terkait RUU DKJ Achmad Baidowi mengatakan bahwa masuknya ketentuan itu di dalam draf untuk menjembatani keinginan politik, yaitu kekhususan dalam menunjuk langsung dan tidak melenceng dari konstitusi. Menurut dia, usulan tersebut juga demokratis.

“Cari jalan tengah bahwa Gubernur Jakarta itu diangkat, diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usulan atau pendapat dari DPRD,” kata Awiek, panggilan akrabnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 5 Maret 2023.

“Sehingga DPRD akan bersidang untuk menentukan nama-nama yang akan diusulkan. Itu proses demokrasinya di situ,” sambungnya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang menilai pemilihan Gubernur Jakarta melalui mekanisme penunjukkan presiden bertentangan dengan prinsip negara demokrasi.

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan fraksinya menolak Pasal 10 RUU DKJ yang mengatur Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden.

Kata Cucun, akan terjadi perdebatan alot terkait dengan pasal yang mengatur tentang Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

“Pembahasan ini harus tetap jalan, karena ini berimplikasi pada UU IKN. Kita menolak kalau Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Preside,” kata Cucun, Rabu, 6 Desember 2023.

Diungkapkannya, tak hanya Fraksi PKB saja di DPR yang menolak pasal penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden. Sikap yang sama ditunjukkan oleh Fraksi PDIP, NasDem, PKS dan PPP.

“Ada beberapa fraksi seperti PDIP, PKB, NasDem, PKS, dan PPP tidak mau kalau Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat (presiden). Persoalan ini akan dibahas ketika setelah keluar surat presiden (surpres). Apakah akan dibahas di Komisi II atau panitia khusus (pansus), pasti akan berkembang pembahasan ini,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera  menjelaskan alasan penolakan pihaknya terhadap RUU DKJ salah satunya adalah pasal yang mengatur Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta diangkat dan diberhentikan Presiden.

“Jelas dan tegas PKS menolak RUU ini. Jangan kebiri hak demokrasi warga Jakarta,” tegas Mardani Ali Sera.

Pasal 10 draf RUU DKJ menyebutkan, ‘Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD’. Bagi PKS, frasa yang melibatkan usul atau pendapat DPRD dalam penunjukan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden masih kurang demokratis.

Mardani menyatakan bahwa PKS tetap ingin ada Pilkada di Jakarta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dia juga mengingatkan bahwa ketika status Jakarta berubah menjadi otonomi khusus, maka hanya memiliki DPRD Provinsi saja, dan tidak ada pemilihan Bupati dan Wali Kota.

“Jakarta sudah otonomi daerah satu tingkat, cuma ada DPRD Provinsi, tidak ada DPRD Kabupaten/Kota. Tidak ada pemilihan Bupati/Wali Kota. Yang ada hanya pemilihan langsung gubernur,” pungkasnya. (*)

Eranasional.com – Corona menyebar di Indonesia, kasus terbanyak tercatat di Jakarta. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pengusaha menutup kegiatan perkantoran, dan karyawannya kerja dari rumah.

Bagi perusahaan yang tak bisa menjalankan kebijakan itu, Anies meminta memimalisir jumlah orang yang beraktivitas. Bagaimana dengan perusahaan jasa pengiriman barang?

Perusahaan Jasa pengiriman barang tetap mempekerjakan petugas lapangan yang melayani konsumen, mulai dari customer service, kurir, hingga driver.

“Beberapa bagian kita yang jadi petugas pelayanan lapangan yang bertemu langsung dengan konsumen kami tetap berjalan. Mulai dari CS, kurir, driver, ini tetap berjalan,” ujar Ketua DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, POS dan Logistik Indonesia (Asperindo) Mohamad Feriadi kepada detikcom, Sabtu (21/3/2020).

Meski begitu pihaknya tetap mengeluarkan kebijakan kerja dari rumah untuk beberapa bagian yang berhubungan dengan internal perusahaan. Mulai dari keuangan hingga bagian penjualan.

“Sebagian kami juga lakukan instruksi pak Gubernur, beberapa divisi kami berlakukan kerja dari rumah. Biasanya internal, kayak keuangan, personalia, atau sales, dan beberapa lainnya, mereka kerja di rumah ya,” kata Feriadi yang juga Presiden Direktur JNE Express ini.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang pun mengakui tak semua karyawan bisa kerja di rumah. Dia mencontohkan, pegawai supermarket dan bank pun tak semuanya bisa bekerja dari rumah.

“Kalau kayak supermarket bagian yang langsung pelayanan konsumen kayak kasir dan lainnya mau tak mau tetap masuk. Bank juga ya, kayak teller atau CS-nya, kami akui nggak semua tempat bisa bekerja dari rumah,” ungkap Sarman kepada detikcom.

Meski melepas karyawannya bekerja di tengah ancaman corona, Sarman menyatakan para pengusaha tetap akan melaksanakan protokol kesehatan untuk karyawan. Jumlah karyawan yang tidak kerja di rumah tidak akan banyak.

“Meski begitu kami akan pastikan akan melaksanakan protokol kesehatan, standar kami sediakan masker ataupun hand sanitizer. Lalu jam kerja juga kami kurangi. Pasti ada divisi yang masuk, cuma tingkat dan jumlah pekerjanya akan kami kurangi,” kata Sarman. (red/detik)

Jakarta, eranasional.com : Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dalam perjalanannya dua tahun memimpin Jakarta, dirinya mulai menuntaskan satu demi satu apa yang menjadi janji kampanyenya.

“Kita semua menyadari bahwa dukungan baik dari masyarakat maupun komunikasi dengan teman-teman di dewan juga bisa berjalan dengan baik karena ini menjadi hal yang sangat mendasar,” kata Anies saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Gerindra DKI di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020).

Dalam kesenpatan itu, Anies juga menyinggung soal kemiskinan di Jakarta. Berdasarkan data yang diterimanya, dalam empat tahun terakhir, DKI mampu mencapai persentase angka kemiskinan terkecil di Indonesia.

Sejak September 2017, lanjutnya, persentase penduduk miskin di Jakarta ada 3,7 persen. Angka tersebut mengalami penurunan cukup signifikan di September tahun 2019, mencapai 3,42 persen.

“Angka kemiskinan ini akan kita akan turunkan terus. Angka kemiskinan di Jakarta ini terkecil di Indonesia,” ujarnya lagi.

Sebab, lanjut Anies, sudah menjadi tanggung jawab bersama, untuk memastikan penurunan angka kemiskinan di Jakarta berjalan terus. Serta memastikan lapangan pekerjaan tersedia untuk semuanya.

“Apapun status (provinsi) DKI jakarta, tapi tempat ini harus menyediakan kesempatan kerja bagi semuanya. Kita percaya bahwa pusat perekonomian yang sudah ada saat ini akan justru semakin berkembang, karena kesempatan untuk fokus pada pembangunan perekonomian akan sangat tinggi,” terangnya.

(Fyan/red).

Eranasional.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan Pemprov DKI Jakarta sudah mempersiapkan pompa-pompa mobile untuk diarahkan ke kawasan pesisir. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi air laut pasang.

“Pertama mulai tadi pagi, pompa-pompa mobile kita diarahkan ke pesisir untuk mengantisipasi potensi air pasang. Hari ini ada potensi air pasang,” ujar Anies di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu 8 Januari 2020.

Pernyataan Anies tersebut menjawab antisipasi yang dilakukan pemprov dalam menghadapi cuaca hujan ekstrem. Langkah lain yang dilakukan Pemprov DKI, kata Anies, yakni mengaktifkan posko di seluruh kelurahan yang melibatkan unsur TNI, Polri dan masyarakat. Sehingga kata dia, jika terjadi hujan bisa langsung merespon dengan cepat.

“Itu antisipasi tanggal 10-15 (Januari) kami aktifkan posko posko seluruh kelurahan melibatkan tiga unsur pemerintah kepolisian dan TNI, dan masyarakat. Ketika ada hujan yang mulai menghasilkan genangan kita sudah bisa lansung respons cepat,” kata Anies.

Lebih lanjut, mantan Mendibud itu menegaskan, tidak alasan untuk menetapkan Jakarta dengan status tanggap darurat meski beberapa waktu lalu terjadi banjir. Lantaran, persyaratan penentuan status tanggap darurat dari BNPB, bukanlah dari Pemprov DKI.

Adapun kriterianya penentuan status tanggap darurat berdasarkan beberapa pertimbangan. Kriteria tersebut di antaranya pemkab atau pemkot tidak memiliki kemampuan seperti memobilisasi sumber daya manusia (SDM).

Sementara, kata dia, Pemprov DKI bisa memobilisasi SDM dalam hal penanganan darurat hingga pemenuhan kebutuhan dasar kepada warga yang terdampak banjir.

“Memobilisasi SDM untuk upaya penanganan darurat kita bisa, mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dan melaksanakan penanganan awal darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar semuanya terpenuhi. (Jadi) tidak punya alasan kita (Jakarta) untuk (menetapkan status) tanggap darurat,” katanya.(drn/red)