“Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali. Dan kejadiannya hampir serupa. Dimana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu. (9/4/2025)

Sementara itu, jabatan Direktur IT kini diisi oleh Direktur Umum Agus Haryoto Widodo dan mulai berlaku sejak kemarin (8/4/2025).

Dia mengungkapkan ada kebocoran (dana), tetapi tidak disebutkan besaran nominalnya. “Terus terang ada kebocoran. Jumlah angkanya yang tahu direksi Bank DKI,” katanya.

“Jakarta itu harus berkeadilan tadi Bang Eky, maka salah satu programnya nanti RW-RW akan kita kasih anggaran minimal 100 sampai 200 juta,” kata RK di Jakarta Timur, Jumat (6/9/2024).

Dia mengatakan anggaran ini bisa digunakan oleh RW untuk mengelola permukimannya. Menurut dia, RT/RW bersama warganya bisa menggunakan anggaran tersebut untuk mendesain sendiri wilayahnya. Di samping itu, pria yang akrab disapa Kang Emil juga menjanjikan menaikan gaji RT dan RW.

“Jadi enggak semua urusan, perintilan-perintilan harus semua diputuskan balai kota,” ujarnya.

Dilansir dari situs DPRD Jakarta, Juru Bicara Pengurus Forum RT RW Kecamatan Menteng Tomy Tampatty meminta penambahan anggaran operasional kepada. Sebab, kata dia, sejak 2018, anggaran operasional yang diterima pengurus RT dan RW masih sama. Besarannya yakni Rp 2 juta per bulan untuk RT dan Rp2,5 juta per bulan untuk RW.

“Kami mengusulkan tiga nama ini untuk maju di Pilgub DKI Jakarta,” kata Ketua DPW Partai NasDem Jakarta, Wibi Andrino di Jakarta, Minggu (23/6/2024).

Dia mengatakan pihaknya memang tidak dapat mengusung pasangan sendiri dan harus menjalin koalisi dengan partai lain di DKI Jakarta.

Partai NasDem memiliki 11 kursi di DPRD Jakarta dan syarat untuk mengusung pasangan calon adalah 22 kursi sehingga harus terjalin koalisi dengan sejumlah partai.

“Kami ingin tiga nama ini yang terpilih nantinya,” kata dia.

Menurut dia, di Pemilu 2024, Partai NasDem memiliki 11 kursi dan ini tak lepas dari perjuangan struktur partai yang ada di bawah dan ini yang akan dikuatkan kembali.

Selain itu, dirinya juga terkejut ketika PDI Perjuangan Jakarta juga mendukung Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta.

“Saya dihubungi secara informal Ketua PDI Perjuangan Jakarta, Pak Aming menyampaikan rencana dukungan kepada Anies Baswedan dan saya terkejut saja,” kata dia.

Ia mengatakan DPW Partai NasDem Jakarta akan taat azas serta menjalankan perintah Ketua Umum DPP Partai NasDem.

“Kami siap bekerja maksimal menjalankan perintah tersebut,” kata dia.

Sementara Bendahara DPP Partai NasDem Ahmad Syahroni dirinya tidak tertarik untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta kecuali jika itu perintah Ketua Umum Partai NasDem maka dirinya siap untuk meninggalkan kursi di DPR RI.

“Kalau saya pergi dari DPR, maka tidak ada lagi yang gila seperti saya,” kata dia.

Ia mengatakan tidak memiliki mimpi untuk menjadi gubernur apalagi memikirkan maju di Pilgub DKI Jakarta meski dirinya akan menjalani periode ketiga mewakili Jakarta sebagai anggota DPR RI.

“Saya tidak ingin maju di Pilkada DKI Jakarta,” kata dia.

Hal ini disampaikan Heru Budi menyusul rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk menertibkan jukir liar yang kerap memaksa warga bayar parkir saat belanja di minimarket.

“Ya itu salah satu problem yang harus diatasi (jukir liar tidak punya profesi lain). Ya pelan-pelan kita lihat, kita berikan juga, kalau bisa, pekerjaan kepada mereka,” kata Heru kepada wartawan, dikutip Kamis (9/5/2024).

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini mengatakan, sudah meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta untuk menertibkan juru parkir liar di minimarket yang meresahkan warga.

Pasalnya, kata Heru parkir pelanggan di minimarket jelas tidak dipungut biaya. Sehingga, tindakan jukir liar tidak dapat dibenarkan.

“Kalau di minimarket kan ada tulisan gratis, ya jangan memaksa, jangan bikin warga itu resah. Mulai kemarin sudah saya perintahkan tantrib (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (untuk menertibkan),” ujar Heru.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, oknum jukir yang kerap memaksa warga bayar parkir saat di minimarket masuk tindak pidana ringan.

Dishub DKI dapat melakukan sidang di lokasi kejadian untuk menindak jukir liar.

“Ini yang sedang kami koordinasikan untuk melakukan penegakan hukum, dimana dari hasil diskusi, kegiatan ini masuk dalam kegiatan tindak pidana ringan risikonya,” kata Syafrin kepada wartawan, dikutip Kamis (9/5/2024).

“Maka kami akan koordinasikan juga, tidak hanya dari Satpol PP tapi juga rekan-rekan pengadilan dan juga dari kejaksaan untuk bersama-sama turun menjadi satu tim untuk sidang di tempat,” sambung Syafrin.

JAKARTA, Eranasional.com- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara perayaan HUT Bhayangkara ke-76 di Polda Metro Jaya, Selasa (5/7/2022).

Dalam sambutannya, Gubernur Anies mengucapkan selamat hari jadi yang ke-76 mewakili rakyat Jakarta. Anies juga menyebut, rasa soliditas kerja sama yang baik antara Pemprov dengan Polda saat menghadapi masa pandemi.

“Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh masyarakat jakarta, izinkan kami menyampaikan selamat hari Bhayangkara ke-76. Di ibukota, kami merasakan sekali sebuah soliditas kerja bersama antara seluruh jajaran dan forkopimda dan secara khusus dgn polda metro jaya kita yang sama-sama menghadapi tantangan pandemi selama 2,5 tahun terakhir,” pungkas Anies saat memberikan keterangan pers.

“Bukan saja kerjasama yang solid, tapi sudah sampai kepada suasana kerja persahabatan saling support, saling isi dan ini dalam seluruh aspek. Bila tidak ada perasaan seperti itu penanganan kemarin mungkin akan sangat sulit sekali,” sambung Anies.

Anies menyebutkan hadirnya Bhayangkara di Ibu Kota Jakarta, diyakini telah memberikan suasana ketenangan dan ketertiban di lingkungan Jakarta.

“Selama ini di Jakarta menandai hadirnya Bhayangkara di Ibu Kota memberikan suasana ketenangan, ketertiban, dan keteduhan. Semoga soliditas, semoga karya dan pengabdian terus meningkatkan seluruh masyarakat khususnya di Jakarta,” tutup Anies.

JAKARTA, Ernasional.com- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji kinerja dirinya termasuk jajaran tidak akan menurun menjelang akhir masa kepemimpinan pada Oktober 2022.

“Jangan seakan-akan kami masih bertugas tinggal beberapa bulan, lalu kemudian slow down. Tentu tidak. Tetap jalan terus,” kata Anies Baswedan di Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Ia memastikan seluruh program di DKI tetap berjalan baik meski dalam waktu kurang dari empat bulan, masa jabatannya akan berakhir.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menyebutkan program programnya tidak berhenti pada Oktober 2022.

“Selama Jakarta ada, maka program ada, periode kepemimpinan yang berhenti Oktober tapi kalau program dan kegiatan ada, tetap terus,” ucapnya.

Anies memimpin Upacara HUT ke-495 DKI Jakarta tahun ini perdana setelah dilangsungkan secara virtual karena pandemi COVID-19.

Upacara HUT DKI tahun ini juga menjadi upacara terakhir bagi kepemimpinan Anies menjelang masa jabatan berakhir pada Oktober 2022.

Sementara itu, pada upacara HUT DKI, Anies menyampaikan apresiasi capaian pembangunan kota Jakarta dan semua pihak yang telah terlibat.

Anies mengatakan, keberhasilan pembangunan di Kota Jakarta merupakan refleksi hasil perjuangan dan kolaborasi masyarakat Jakarta di masa lalu, masa kini, dan masa depan.

“Kita perlu merefleksikan sekilas perkembangan Jakarta di masa lalu, masa sekarang serta prospek pembangunan kota yang kita cintai ini di masa mendatang,” tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan Gubernur DKI lebih fokus untuk Pemilu 2024.

“Saat udara Jakarta mengalami polusi terberat di dunia, fokus Anies terlihat lebih ke pencapresan,” ucap Gilbert Simanjuntak dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (20/6/2022).

Ia menyoroti permasalahan Jakarta salah satunya polusi udara yang melanda Ibu Kota.

Menurut dia, polusi beracun ini mengurangi angka harapan hidup sebesar empat tahun dan lebih berbahaya dari AIDS dan penyakit lainnya.

“Data terakhir 17 Juni di mana udara Jakarta berturut-turut paling berpolusi di dunia sedikitpun tidak terdengar apa yang akan dilakukannya untuk menyelamatkan warga DKI,” ucapnya.

Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan lokasi atau arena balap Formula E akan diumumkan dalam waktu dekat.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta Formula E Operation (FEO) dan Federasi Otomotif Internasional (FIA) saat ini masih menggodok lokasi mana yang paling cocok untuk penyelenggaraan mobil balap bertenaga listrik itu. “Tunggu saja, (lokasi sirkuit Formula E) segera diumumkan,” kata Riza, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/12) malam.

Menurut rencana, lintasan Formula E itu akan diumumkan pada Rabu (22/12) besok

Saat ini, ada dua nama lokasi yang sudah mengerucut, yakni Ancol dan Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran. “Penetapan sirkuit kita masih tunggu ya,” kata Riza Patria.

Sebelumnya, ada lima lokasi alternatif sirkuit Formula E. Selain Ancol dan JIExpo, tiga opsi lainnya ialah kawasan Jalan Sudirman, Jakarta International Stadium (JIS), dan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Kelima lokasi ini pun disebut Ketua Panitia Pengarah Formula E sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo atau Bamsoet sudah disurvei oleh perwakilan FEO yang datang ke Jakarta beberapa waktu lalu.

Jakarta – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria memastikan tidak akan menghadiri kegiatan reuni 212, jika kegiatan itu jadi digelar pada Kamis (2/12).

”Besok (2/12) itu kan, kita ada acara yang dari kementerian,” kata Wakil Gubernur Riza Patria seperti dilansir dari Antara di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/12) malam.

Terkait dengan kegiatan yang rencananya dilaksanakan di Patung Kuda Arjuna Wijaya tersebut, Riza menyebutkan, Polda Metro Jaya yang berwenang memberikan izin pelaksanaan tersebut. ”Sejauh ini, belum ada informasi izin diberikan. Kami tetap mengimbau kepada penyelenggara untuk mematuhi aturan-aturan yang ada,” tutur Riza.

Pihak kepolisian juga, menurut Riza, sudah mempersiapkan keamanan yang diinisiasi Persaudaraan Alumni 212 tersebut. ”Polda sudah menyiapkan antisipasi kemungkinan masuknya massa dari luar Jakarta yang akan mengikuti reuni 212,” ujar Riza.

Sebelumnya, kegiatan Reuni 212 kembali direncanakan di Patung Kuda Arjuna Wijaya setelah pihak dari Yayasan Az Zikra memutuskan menolak acara reuni 212, yang rencananya dilaksanakan di Masjid Az Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (2/12).

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Harun mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan atau mengeluarkan izin soal reuni 212 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bogor tersebut. Saat ini, wilayah Kabupaten Bogor masih menerapkan PPKM level 3.

Pihak kepolisian menegaskan akan memproses pidana massa yang nekat menggelar aksi reuni 212 tanpa izin di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

”Jika memaksakan juga, kita akan menerapkan hukum yang berlaku kepada mereka yang memaksa dan dipersangkakan dengan tindakan pidana di KUHP sesuai pasal 212 sampai 218,” kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan.

Zulpan menambahkan, tidak hanya hukum pidana yang akan diterapkan kepada pelanggarnya, namun kekarantinaan juga. ”Di samping KUHP, kita lakukan juga UU Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, siapa yang menghalangi dapat dikenakan sanksi hukum,” ujar Zulpan.

Mantan Kabidhumas Polda Sulawesi Selatan itu juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengikuti ajakan pihak tak bertanggung jawab yang nekat menggelar aksi tanpa izin. ”Kepada masyarakat saya harap, untuk juga tidak terpancing atau mengikuti kegiatan ini. Karena ini tidak mendapat izin dari pemerintah atau kepolisian jadi masyarakat agar mengetahui sikap daripada Polda Metro Jaya atau Pemprov DKI Jakarta,” tambah Zulpan.

Jakarta- Pemprov DKI siap menghadapi gugatan yang dilayangkan sekelompok warga terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Prinsipnya kami siap menghadapi gugatan tersebut,” kata Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, saat di konfirmasi oleh wartawan di Jakarta, Senin (25/10/2021).

Yayan mengatakan pihaknya bakal mengikuti proses gugatan itu sesuai dengan hukum acara di pengadilan.

Selain Anies, gugatan ke pengadilan terkait kebijakan PPKM juga turut menyeret Baswedan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito.

Gugatan dilayangkan oleh sekelompok warga yang diwakili Ferry Polly. Gugatan telah teregistrasi di PTUN Jakarta pada Kamis (14/10).

“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan,” bunyi gugatan yang tercatat dalam situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

Penggugat juga meminta pembatalan tiga aturan tentang PPKM. Aturan pertama yang digugat adalah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1182 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (beserta perubahan atau perpanjangannya).

Aturan kedua yang digugat adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (beserta perubahan atau perpanjangannya).

Selain itu, penggugat juga memohon pembatalan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penggugat juga memohon kepada PTUN agar Anies, Tito, dan Ganip mencabut tiga aturan tersebut. Ia juga meminta pengadilan membebankan biaya perkara ke tiga pejabat itu.

“Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya perkara ini. Subsidair: Atau apabila pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” dikutip dari gugatan di SIPP PTUN Jakarta.

ERANASIONAL, Jakarta – Politikus PKS Mardani Ali Sera angkat bicara mengenai pernyataan Plt Ketum PSI, Giring Ganesha, yang hanya mencari popularitas untuk 2024.

Sebelumnya, Giring menuding Gubernur DKI Anies Baswedan telah melakukan pembohongan publik.

Menurut Mardani, ia tidak tepat jika Giring menjadikan penilaian pribadinya sebagai kampanye menghapus pamor Anies di mata masyarakat.

Sehingga, dia menyinggung Giring dengan sebuah pepatah lama. “Siapa menabur dia akan menuai,” kata Mardani dalam keterangannya, Selasa (21/9).

Legislator DPR itu mengaku tidak melihat Giring sebagai suatu ancaman bagi Anies, meskipun melakukan cara-cara fitnah.

Justru, Mardani melihat satu kelebihan Anies yang bisa menjawab serangan-serangan yang ada. Yaitu, sikapnya yang masih biasa saja ketika mendapat pujian atau cacian sekalipun.

“Tak tumbang karena di caci dan tak terbang karena dipuji. Semua bebas berpendapat,” ujarnya.

Sebelumnya, Giring mengaku tidak rela jika Anies Baswedan menjadi presiden di 2024. Bahkan Giring menyebut sang gubernur sebagai pembohong.

“Pura-pura peduli adalah kebohongan Gubernur Anies di tengah pandemi dan penderitaan rakyat. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan,” kata Giring.

JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut DKI Jakarta merupakan daerah yang paling terkendali ia juga mengklaim kondisi penularan virus corona (Covid-19) di Jakarta.

“Nah Kita semua bersyukur kondisi Covid lebih terkendali. Hari-hari ini kita menengok bulan Juli lalu betapa Jakarta menjadi pusat. Saat ini Jakarta juga pusat, tapi pusat yang paling terkendali,” kata Anies saat menghadiri Pelantikan PWNU DKI Jakarta yang disiarkan dj kanal YouTube NU Channel, Rabu (25/8).

Anies mengatakan angka penularan virus corona pada bulan Juli 2021 lalu sempat melonjak tinggi. Namun, pada akhir Agustus 2021 ini kasus aktif di Jakarta mulai mengalami penurunan signifikan.

Sebagai informasi, Kasus aktif adalah orang yang terinfeksi virus corona dan masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi di kediaman masing-masing.

“Karena kasus aktif sudah turun tinggal 800. Sebelumnya pernah 118 ribu orang. InsyaAllah semua kegiatan bisa berjalan seperti semula,” tutur Anies.

Anies menuturkan, Berdasarkan data Kemenkes penambahan angka kematian harian di Jakarta akibat virus corona per 24 Agustus 2021 hanya sebanyak 10 orang.

“Kemarin laporan kematian di DKI Jakarta yang biasanya pernah sampai 400, hari kemarin 18 orang. 18 orang itu artinya seperti normalnya sebuah kota, dalam sebuah kota satu hari tentu ada kematian, 18 itu angka yang biasanya kita alami sehari-hari,” pungkas Anies.

JAKARTA- Presiden Joko Widodo resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah kota dan kabupaten. Salah satunya Jakarta.

Dalam Inmendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Bali.

“Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 4 (empat) yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat,” tulis diktum kesatu huruf a Inmendagri tersebut.

PPKM Level 4 ini akan berlaku mulai 3 Agustus hingga 9 Agustus 2021.
Jakarta memang sudah berhasil menurunkan kasus corona harian, kasus aktif corona, dan menjaga konsistensi testing tinggi. BOR rumah sakit di Jakarta juga terus turun di bawah 80%.

Namun, Jakarta masih punya tugas untuk menurunkan tingkat kematian. Sebab, sejak PPKM darurat, tingkat kematian masih tinggi.Secara aturan tidak ada yang berbeda.

PPKM Level 4 ini sama dengan yang sebelumnya. Sebagai contoh, kegiatan belajar mengajar masih harus dilakukan secara daring, 100 persen pekerja di bidang non esensial harus bekerja dari rumah, dan rumah ibadah belum bisa menggelar kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah.

Pusat perbelanjaan juga masih tutup. Aturan makan di warteg, lapak jajanan dan sejenisnya juga masih dibatasi 20 menit untuk makan di tempat.

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Walikota Jakarta Pusat Bayu Meghantara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Wariha dari jabatannya. Keduanya dicopot akibat keramaian yang terjadi di kediaman Rizieq Shihab di kawasan Petamburan.

Pencopotan itu berdasarkan hasil audit Inspektorat DKI Jakarta yang menilai keduanya lalai dan lalai karena tidak mengikuti arahan dan instruksi Gubernur.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir mengatakan keduanya dicopot dari jabatannya pada 24 November 2020.

Setelah dicopot, keduanya langsung dimutasi sebagai anggota Tim Pengembangan Akselerator Gubernur (TGUPP) sambil menunggu penugasan selanjutnya.

“Pencopotan ini berdasarkan hasil audit inspektorat,” kata Chaidir dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/11).

Dalam pemeriksaan itu sendiri, inspektorat tidak hanya memeriksa Bayu dan Andono. Selain itu, Camat Tanah Abang Muhammad Yassin, Lurah Petamburan Setiyanto, Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Edy Mulyanto, Kepala Dinas LH Jakarta Pusat Marsigit dan Kepala Pengawasan Kebersihan Pelayanan LH Aldi Jansen juga ikut diperiksa.

Pemeriksaan inspektorat tersebut berdasarkan instruksi gubernur kepada Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat untuk memeriksa Bayu dan Andono terkait dugaan potensi pelanggaran atas arahan Gubernur di jajaran daerah.

Arahan Gubernur memuat 4 langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi tindakan yang dapat menimbulkan keramaian. Salah satu dari 4 orientasi tersebut adalah larangan peminjaman fasilitas pemerintah di tingkat provinsi atau fasilitasi orang banyak atau temu massa.

Eranasional.com – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) akan menutup kembali operasi Taman Impian Jaya Ancol mulai 14 September 2020 sesuai keputusan Pemerintah DKI Jakarta tentang penerapan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) total.

“Manajemen Taman Impian Jaya Ancol menghargai keputusan tersebut dan sepenuhnya mendukung dan akan melaksanakan arahan tersebut guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang akhir- akhir ini mengalami peningkatan dalam penyebarannya,” kata Rika Lestari, Dept. Head Corporate Communication Pembangunan Jaya Ancol dalam keterangan resminya yang diterima Sabtu 12 September 2020.

Menurut dia, semua kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol ditutup, meliputi Pantai Ancol, Dunia Fantasi/Dufan, Sea World Ancol dan Ocean Dream Samudra.

Bagi seluruh pengunjung Taman Impian Jaya Ancol yang telah melakukan pembelian tiket secara daring/online masih dapat digunakan sampai dengan hari Minggu tanggal 13 September 2020 besok.

Namun demikian, bagi pengunjung yang belum dapat menggunakan tiket sampai tanggal tersebut maka masa berlaku tiket dapat digunakan sampai dengan 30 Juni 2021, dengan sistem reservasi terlebih dahulu.

Selain itu, bagi pengunjung yang memiliki Annual Pass (Ancol, Dunia Fantasi, Sea world Ancol, dan Ocean Dream Samudra), masa aktifnya akan dibekukan dan pengunjung akan mendapatkan perpanjangan masa periode sesuai dengan jumlah hari pembatasan wilayah dan usia serta jumlah hari Ancol tutup mulai 14 September 2020.

“Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan dapat beraktivitas kembali. Ancol Bersama untuk Semua,” katanya.

Sebelumnya perseroan membuka kembali Taman Impian Jaya Ancol pada 20 Juni 2020 setelah pada Maret 2020 ditutup lantaran penerapan PSBB DKI Jakarta. (red)

Jakarta, eranasional.com : Perseteruan antara Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat tentang ajang pagelaran Formula E di Jakarta kian memanas. Awal mulanya ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama pihaknya ingin menggelar ajang balapan ini. Salah satu rute awal balapan yang direncanakan akan melewati Monas, ikon ibu kota Jakarta.

Tetapi Pemerintah Pusat sempat menolak usulan tersebut, dengan alasan Monas merupakan cagar budaya. Penolakan tersebut awalnya muncul dalam rapat pembahasan revitalisasi Monas dan usul izin balapan Formula E, pada tanggal 5 Februari 2020. Sekretaris Kemensetneg Setya Utama menyatakan jika komisi pengarah mengizinkan, asal diselenggarakan di luar kawasan Monas.

“Formula E bisa saya sampaikan hasil rapat komrah (Komisi Pengarah) bahwa Komrah tidak menyetujui apabila dilaksanakan di dalam area Monas, di luar silakan, di dalam tidak,” kata Setya Utama di Kantor Kemensetneg, Kompleks Istana Kepresidenan,Rabu (5/2).

“Dengan banyak pertimbangan di sana ada cagar budaya yang harus diperhatikan, ada pengaspalan dan lain-lain. Diizinkan tapi di luar kawasan Monas,” tambahnya.

Namun beberapa hari setelahnya, beredar surat Menteri Sekretariat Negara RI, Pratikno, yang memberikan lampu hijau ajang Balapan Dunia tersebut digelar di kawasan Monas.

Dalam surat tertanggal 7 Februari 2020 tersebut, Pratikno selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan kawasan Medan Merdeka mengizinkan balap Formula E diselenggarakan, namun dengan 4 yang harus dipatuhi Pemprov DKI, yakni:

1. Dalam merencanakan konstruksi lintasan tribun penonton dan fasilitas lainnya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
2. Menjaga keasrian, kelestarian vegetasi pepohonan dan kebersihan dan kebersihan lingkungan di kawasan Medan Merdeka.
3. Menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar kawasan Medan Merdeka.
4. Melibatkan instansi terkait guna menghindari perubahan fungsi, kerusakan lingkungan dan kerusakan cagar budaya di kawasan Medan Merdeka.

Setelah dikonfirmasi, Sekretaris Kemensetneg Setya Utamapun menyatakan jika memang terdapat perubahan sikap dari Kemensesneg tentang Formula E.

“Informasi tentang surat Komrah tanggal 7 Februari tersebut betul. Dalam surat tersebut pada prinsipnya Komrah menyetujui Formula E di Kawasan Taman Medan Merdeka, dengan memperhatikan, dan mematuhi peraturan perundang-undangan, antara lain UU Cagar Budaya,” kata Setya saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2020).

Tentang Formula E

Ajang Balapan Dunia Formula E ini rencananya akan diselenggarakan pada 6 Juni 2020 mendatang. Demi bisa menyelenggarakan Formula E, Pemprov DKI mengajukan anggaran mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Rinciannya, ada anggaran Rp360 miliar untuk commitment fee kepada federasi Formula E, Rp934 miliar untuk dana penyelenggaraan yang akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) DKI, dan Rp305,2 miliar biaya penyelenggaraan yang dibutuhkan PT. Jakarta Propertindo (JakPro).

Terlanjur Ditolak Pemprov Cari Rute Alternatif

Setelah tak mendapatkan penolakan perizinan dari Pemerintah Pusat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku langsung melakukan pertemuan bersama penyelenggara dan organisasi pembalap yang akan mengikuti ajang balapan Formula E. Anies meyebut jika Pemprov bersama Penyelenggara mencari solusi dan rute alternatif lainnya.

“Kami melihat beberapa tempat bersama dengan Tim dari Bina Marga, tim dari JakPro, dan eksekutif komitenya,” kata Anies di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat Jumat (7/2/2020).

Direktur Dwi Wahyu Daryoto, selaku PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam rilisnya menjelaskan, pihaknya segera mencari beberapa tempat untuk dijadikan alternatif penyelenggaraan Formula E. Lokasi baru tersebut, tentunya akan mempertimbangkan masukan dari pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyukseskan balapan mobil ramah lingkungan di Jakarta.

“Pengumuman lokasi sirkuit pengganti akan dilakukan setelah disetujui oleh FEO dan FIA selaku partner penyelenggaraan Formula E Jakarta,” Kamis (6/2).

Dirinya menerangkan penyelenggaraan Formula E dilakukan sesuai dengan semangat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Jakarta Langit Biru di 2030 yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur No 66 tahun 2018 dan Perpres 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

“Monas adalah lokasi paling ideal bagi penyelenggaraan Formula E. Namun, karena Komisi Pengarah tidak mengizinkan, kami menghormati keputusan itu. Jauh sebelumnya sudah dipersiapkan alternatif-alternatif lokasi, kami tengah mendalami untuk pilihan terbaik,” tambah dia.

Jakpro berharap tahun depan juga mendapatkan izin, karena pihaknya sudah menandatangani kontrak selama 5 tahun kedepan untuk menyelenggarakan Formula E.