BMKG mengajukan permohonan bantuan pengamanan terhadap aset tanah milik lembaga seluas 127.780 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten.

“BMKG memohon bantuan pihak berwenang untuk melakukan penertiban terhadap Ormas GRIB Jaya yang tanpa hak menduduki dan memanfaatkan aset tanah negara milik BMKG,” kata Plt. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Akhmad Taufan Maulana di Jakarta, Selasa (20/5/2025) dikutip dari Antara.

Surat laporan tersebut juga ditembuskan kepada berbagai lembaga, termasuk Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Polres Tangerang Selatan, dan Polsek Pondok Aren.

Menurut Taufan, gangguan terhadap keamanan lahan itu telah terjadi sejak hampir dua tahun lalu, dan menghambat pembangunan Gedung Arsip BMKG yang telah dimulai sejak November 2023.

Aktivitas pembangunan kerap dihentikan oleh massa yang mengklaim sebagai ahli waris lahan. Tak hanya itu, pekerja juga diintimidasi, alat berat dipaksa keluar dari lokasi, dan papan proyek
ditutupi dengan klaim “Tanah Milik Ahli Waris”.

BMKG mengungkapkan bahwa ormas tersebut bahkan membangun pos jaga dan menempatkan anggotanya secara permanen di area tersebut. Sebagian lahan juga diduga telah disewakan kepada pihak ketiga dan didirikan bangunan secara ilegal.

BMKG memastikan lahan tersebut sah dimiliki negara berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 1/Pondok Betung Tahun 2003, yang sebelumnya tercatat sebagai SHP No. 0005/Pondok Betung. Kepemilikan tersebut telah dikuatkan oleh sejumlah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, termasuk Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 PK/Pdt/2000 tanggal 8 Januari 2007.

Taufan juga menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Tangerang telah menyatakan bahwa berbagai putusan hukum tersebut saling menguatkan, sehingga tidak diperlukan lagi proses eksekusi.

Meski demikian, BMKG tetap mengupayakan penyelesaian melalui jalur persuasif dengan melakukan koordinasi lintas lembaga, mulai dari tingkat RT dan RW, kecamatan, kepolisian, hingga pertemuan langsung dengan pihak ormas dan pihak yang mengaku sebagai ahli waris.

Namun, Taufan menilai pendekatan tersebut tidak membuahkan hasil. Menurutnya, pihak ormas menolak penjelasan hukum yang disampaikan, dan bahkan dalam salah satu pertemuan, pimpinan ormas menuntut ganti rugi sebesar Rp5 miliar sebagai syarat menghentikan pendudukan.

BMKG menilai tuntutan tersebut sangat merugikan negara, apalagi proyek pembangunan Gedung Arsip itu merupakan kontrak tahun jamak (multi-years) yang memiliki batas waktu pengerjaan selama 150 hari sejak 24 November 2023.

Mereka diamankan karena melakukan pungutan liar terhadap pedagang kaki lima dan para pegawai yang parkir di sekitar perkantoran di Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat.

Ketika ditanyai polisi, mereka mengaku sebagai anggota ormas dan kelompok Karang Taruna. Mereka bahkan mengaku mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA).

“Yang GRIB berapa orang? Coba tunjuk tangan,” tanya Kabag Ops Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Tri Bayu Nugroho, pada Selasa (13/5/2025).

“Bapak punya kartu identitas cari GRIB?” tanya lagi Bayu ke salah seorang anggota ormas.

“Beliau (Gubernur Bali I Wayan Koster) juga sudah menyatakan bahwa menolak (kehadiran GRIB di Bali),” kata Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, di Kantor Gubernur Bali, Senin (5/5/2025).

Dia menilai, aparat keamanan yang dibentuk pemerintah dan desa adat dinilai masih mampu menjaga situasi dan keamanan tetap stabil. Adapun aparat keamanan tersebut adalah petugas keamanan desa adat atau pecalang, TNI, dan Polri.

“Prinsipnya kalau dengan ormas luar di Bali ini mempunyai prinsip untuk menjaga keamanan dan kenyamanan saya kira tidak perlu karena sudah ada, kita sudah memiliki aparatur negara baik itu TNI maupun Polri,”

“Dan dari 1.400 lebih desa adat itu sudah memiliki pecalang desa adat, Nah. Pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika dresta (pedoman atau aturan yang berlaku) wilayah adat itu sendiri,” sambungnya.

Selain itu, Polda Bali dan desa adat telah berkolaborasi meningkatkan pengamanan melalui Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat).

“Sudah dituangkan dalam keputusan pemerintah provinsi Bali Itu adalah dibentuknya bakamda (badan keamanan daerah) sehingga kolaborasi antara TNI-Polri dan aparat penegak hukum lain bersama dengan tokoh dan masyarakat adat, utamanya dari pecalang,” katanya.

Giri Prasta belum bisa memastikan tindak lanjut kehadiran GRIB di Bali. Dia masih menunggu kepulangan Koster yang sedang meresmikan Pura di Belanda.

“Justru kami sedang mengatur bagaimana caranya biar bisa memberikan insentif kepada pecalang, sehingga betul-betul gerakan ngayah (gotong royong) untuk menjaga alam, budaya dan manusia,” pungkas dia

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan S ditangkap di Kabupaten Siak, Riau pada Jumat (25/4/2025).

“Saat ini satu DPO atas nama S alias MS itu telah berhasil diamankan. Berdasarkan interogasi yang bersangkutan dan fakta keterangan saksi lainnya, bahwa yang bersangkutan adalah anggota Satgas ormas G, ranting Harjamukti Depok,” kata Ade Ary dalam keterangan persnya, Jumat (25/4/2025).

Ade Ary menyebut S ditangkap saat akan menaiki bus untuk melarikan diri ke rumah saudaranya. Usai ditangkap, S pun langsung dimintai keterangan.

Berdasarkan pendalaman, S berperan menghalangi petugas hingga memukul Bripda D saat kejadian.

“Perannya memukul petugas yang sedang melakukan tugasnya yaitu memukul Bripda D. Saat ini tersangka S sedang dalam perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta,” ucap dia.

Dengan penangkapan S, maka masih tersisa tiga buron lain dalam perkara ini yakni RS, VS alias T dan THS. Kepolisian pun mengultimatum ketiganya segera menyerahkan diri.

“Terhadap 3 DPO lainnya kami sampaikan agar segera menyerahkan diri pasti akan kami kejar terus guna diproses sidik agar yang bersangkutan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tutur Ade Ary.

Sebelumnya, polisi telah lebih dulu menangkap enam tersangka. Dari keenam tersangka itu, lima di antaranya merupakan anggota GRIB.

“Pada kesempatan ini kita ingin menyaksikan keduanya, PP dan GRIB untuk membuat surat pernyataan yang nanti ditandatangani keduanya. Dan disaksikan Forkompimda,” ucap Bupati Blora Arief Rohman dikutip dari Detikcom, Rabu (15/1/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora, Munaji, bersepakat untuk berdamai. Dia tidak ingin kejadian bentrok kemarin tidak terulang kembali di wilayah Blora.

“Salam Pancasila. Saya Mbah Mun selaku Ketua Pemuda Pancasila Blora, untuk kejadian kemarin itu kita jadikan kejadian yang pertama dan terakhir. Mulai detik ini setelah kesepakatan kita buat antara saya selaku Ketua Pemuda Pancasila Blora dan Ketua GRIB, insyaallah dari Pemuda Pancasila Blora siap pada hari ini untuk menciptakan kondusifitas wilayah Blora,” jelasnya.

Sementara Ketua GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, menyambut baik sikap damai tersebut. Dia mengajak semua pihak membuat Blora damai dan sejuk.

“Perkenalkan saya Sugiyanto, Ketua GRIB Jaya Blora, saya menyambut iktikad baik Mbah Mun, saya terima kita bekerja sama yang baik, kita lupakan kejadian yang kemarin, kita ciptakan Blora ini sejuk indah damai,” pungkas dia.

Pasukan Hercules itu siap mengerahkan ribuan anggota demi memenangkan Supian Chandra pada perhelatan pemilihan kepala Daerah Kota Depok.

Ketua Satgasus GRIB Jaya Korwil Depok Gen Asmit menjelaskan, setidaknya ada 2.100 anggotanya yang siap dikerahkan untuk memenangkan Supian Chandra.

“Anggota GRIB yang tercatat sebagai anggota aktif mencapai sekitar 2.100. Dari 2.100 anggota yang dimiliki, nantinya setiap anggota diberikan tugas setidaknya untuk merekrut tiga orang agar memilih Supian Chandra pada pencobelasan Pilkada nanti,” kata Gen Asmit saat Deklarasi Satgasus dukung Supian Chandra, Kamis (10/10/2024).

Gen menegaskan bahwa GRIB selalu satu komando untuk perjuangan perubahan dengan arahan pimpinan tertinggi.

“Untuk pejuangan kami satu komando dan satu arahan sudah dapat restu dari pak Hasyim dan pak Haji Hercules, Karena beliau yang kita usung ini merupakan dari Partai Gerinda, kemudian GRIB ini Dewan Pembinaannya adalah Bapak Prabowo Subianto,” ucapnya.