Pengusungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jatim itu ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono kepada Khofifah dan Emil.

“Partai Persatuan Pembangunan memutuskan untuk mendukung Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Provinsi Jawa Timur,” kata Mardiono di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/7/2024).

Ia mengatakan, pengusungan ini berdasarkan berbagai pertimbangan, baik masukan dari para tokoh masyarakat hingga anggora Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP, yang telah dirapatkan secara kontinu.

Melalui dukungan itu, lanjut dia, pasangan gubernur dan wakil gubernur periode 2019-2024 itu dapat melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan rumah yang telah ditunggu oleh rakyat Jawa Timur.

“Seluruh kader PPP se-Jawa Timur Insya Allah akan bekerja politik untuk menyukseskan kemenangan Ibu Khofifah dan Pak Emil di Jawa Timur,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh PPP.

PKB menyebut kinerja Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur tidak cukup baik.

Oleh karena itu, Huda memastikan PKB tidak akan mendukung Khofifah Indar Parawansa pada Pilkada Jawa Timur 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKB Saiful Huda dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Selasa 11 Juni 2024.

“Lima tahun terakhir ini, prestasi Mbak Khofifah sebagai (Gubernur) yang sebenarnya punya jumlah penduduk kedua terbesar setelah Jawa Barat tidak bagus-bagus amat. Nah itu lah lalu dibutuhkanlah sosok baru, alternatif,” ucap Huda.

Menurut Huda berdasarkan rekam jejak, kinerja Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur tidak lebih baik dari pada Soekarwo.

“Kalau kita lihat dari rekam jejak capaian dari Mbak Khofifah, tidak lebih baik apa yang sudah dicapai oleh Pak Pakde Karwo waktu itu,” ucap Huda.

Ia pun membeberkan sejumlah kinerja Khofifah yang tidak maksimal dalam kepemimpinannya di Jawa Timur.

Mulai dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia hingga tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi.

“Mulai tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita yang kenaikannya masih sangat kecil dibanding dengan kenaikan yang pernah diraih oleh Pakde Karwo, tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi, dan terobosan-terobosan program yang dilakukan oleh Mbak Khofifah tidak terlalu baik dalam konteks untuk meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kepentingan masyarakat di Jawa Timur,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Huda, PKB memunculkan nama Kiai Marzuqi Mustamar untuk maju dalam pertarungan di Pilkada Jawa Timur.

Huda menuturkan PKB akan membangun koalisi dengan PDI Perjuangan, PKS dan juga PPP untuk mengusung Kiai Marzuqi Mustamar. []

PKB menyebut, masyarakat Jawa Timur butuh sosok baru untuk membangun Jawa Timur 2025/2029.

Oleh karena itu, PKB tidak memberikan dukungan kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang menjadi incumbent di Pilgub Jatim.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Saiful Huda dikutip dari Dialog Kompas TV, Selasa 11 Juni 2024.

“Dari beberapa masukan teman-teman di Jawa Timur memang butuh sosok baru, sebagai sosok alternatif di luar Mbak Khofifah,” jelas Huda.

Menurut Huda, PKB akan mengusung Kiai Marzuki Mustamar untuk maju dalam pertarungan di Pilkada Jatim.

Saat ini, kata Huda, PKB masih menunggu kesediaan Kyai Marzuki Mustamar untuk dicalonkan pada Pilgub Jatim.

“Kita masih menunggu kesediaan beliau Kyai Marzuki Mustamar yang secara tren elektabilitas dan popularitas semakin naik setelah di sebut-sebut oleh masyarakat di Jatim. Beliau salah satu alternatif kandidasi calon gubernur,” jelas Huda.

Huda meyakini Kyai Marzuki Mustamar punya peluang untuk menang di Pilgub Jatim meskipun lawannya adalah petahana.

“Kita letakkan semua pilkada pada konteks bahwa semua kandidasi berpeluang untuk menang tanpa terkecuali. Saya kira sosok Kyai Marzuqi Mustamar dan beberapa sosok yang lain,” ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Kami dari Gerindra memutuskan untuk mengusung mencalonkan dan mendukung Khofifah dan Emil Dardak sebagai gubernur dan wagub Jatim untuk periode lima tahun yang akan datang dalam pemilihan November tahun ini,” kata Prabowo di kediamannya Kertanegara Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).

Prabowo menjelaskan Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) siap bekerja keras untuk memenangkan pasangan Khofifah-Emil di Pilkada Jawa Timur. Prabowo menyebut kinerja keduanya sudah terbukti nyata untuk masyarakat Jawa Timur.

Pada kunjungannya, Gibran menyatakan siap mendukung pasangan Khofifah-Emil Dardak untuk Pilgub Jatim 2024.

Dia menyebut bahwa Khofifah dan Emil telah membantu banyak untuk pemenangan pasangan calon 02 (Prabowo-Gibran) saat Pemilu 2024. Karenanya, dirinya juga wajib membantu Khofifah-Emil untuk Pilgub Jatim.

“Sekarang giliran saya yang membantu Bu Khofifah dan Pak Emil,” kata Gibran di hadapan media.

Gibran pun juga meminta relawan Prabowo-Gibran di Jatim tetap membantu pemenangan Khofifah-Emil di Pilkadda 2024. Putra sulung Presiden Jokowi ini juga berharap agar pencalonan keduanya dilancarkan.

Kemudian, Gibran siap ‘turun gunung’ untuk memenangkan Khofifah-Emil di Jatim. Namun, dirinya tak menyebutkan secara spesifik waktunya.

“Ini nunggu kode aja dari Bu Khofifah soal kapan saya ke Jatim. Pokoknya kami siap lah,” ucap Gibran.

Gibran pun berharap setelah Pilgub, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa bersinergi baik. Yakni satu visi misi menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Khofifah berterima kasih atas dukungan Prabowo-Gibran untuk pencalonan dirinya di Pilgub Jatim 2024. Dia pun berharap seluruh relawan bisa bersinergi.

“Mudah-mudahan semuanya membangun sinergi dalam kolaborasi yang produktif bagi semua ikhtiar pencalonan kami di periode kedua ini,” ucap Khofifah.

Kaesang Pangarem selaku ketua umum PSSI mengatakan, seluruh kader PSI siap mendukung pasangan Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024.

Untuk itu, PSI juga siap bekerja sama dengan partai lain yang juga akan mendukung Khofifah-Emil.

“Intinya saya akan ikut arahan Bu Khofifah dan Pak Emil, dengan partai siapapun (berkoalisi) siap,” ujar Kaesang usai menyerahkan surat dukugan ke Khofifah-Emil di DPP PSI, Selasa 4 Juni 2024.

Kaesang menjelaskan, alasan PSI mendukung duet Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024 tak lepas dari saran dari kader PSI di kabupaten, kota, dan provinsi.

Selain itu, dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat kader PSI di Jatim. Sebab, Jatim merupakan daerah yang krusial bagi PSI.

PSI juga telah menyiapkan kader terbaiknya untuk maju di pemilihan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota di Surabaya, Malang, Madiun dan Gresik.

“Jatim adalah daerah krusial buat PSI, kader PSI yang maju di Pilkada nanti akan turut mendukung Khofifah-Emil sebagai Cagub dan Cawagub 2024,” ujar Kaesang.

Diketahui, dari 120 kursi DPRD Jatim hasil Pileg DPRD Jatim 2024 di 14 daerah pemilihan, PSI memperoleh satu kursi yang diduduki oleh Erick Komala.

Caleg nomor urut 1 itu meraih suara 41.320 dari Dapil Jatim I Surabaya.

Sedangkan total suara PSI di Pileg DPRD Jatim sebesar 551,051.

Sejauh ini, sudah ada lima partai yang memberi dukungan terhadap pasangan Khofifah-Emil maju di Pilgub Jatim 2024.
Kelima partai tersebut yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Partai Perindo dan PSI.

Sedangkan Partai Gerindra resmi mendukung Khofifah, namun belum menyatakan dukungan terhadap paket Khofifah-Emil. []

Golkar menargetkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak menang di Pilkada Jatim 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat 17 Mei 2024.

“Yang penting kalau dalam pilkada itu menang. Menang itu ya lebih unggul dibandingkan yang lain,” tegas Airlangga, dikutip Antara, Sabtu 18 Mei 2024.

Meski menargetkan kemenangan untuk pasangan Khofifah-Emil di Pilkada Jawa Timur, ia menyebut pihaknya tidak menargetkan jumlah perolehan suara.

“Tentu kami tidak akan membahas angkanya berapa karena ini kami tidak menentukan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan alasan Partai Golkar mengusung pasangan Khofifah-Emil di Pilkada Jatim mendatang.

Menurutnya, Golkar ingin kemajuan Jatim dilanjutkan kembali oleh gubernur-wakil gubernur periode 2019-2024 itu.

“Kami tidak ingin pasangan yang sangat bekerja sama baik memajukan Jawa Timur, menurunkan kemiskinan ekstrem, jadi proven leadership (contoh kepemimpinan) untuk di Jawa Timur, akan terus kami usung,” ujarnya.

Adapun tujuh kepada daerah tersebut adalah Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Selanjutnya, Wakil Wali Kota Bogor Didie A. Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A. Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul.

Sebelumnya, tujuh kepala daerah itu mengajukan uji materiil terhadap Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada Nomor 10/2016, dalam gugatan 143/PUU-XXI/2023, mereka meminta MK memberikan tafsir konstitusinal Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada yang meyebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

Alasannya, meski dipilih lewat Pilkada 2018, para pemohon baru dilantik pada 2019.

Jika masa jabatan mereka berakhir di 2023, maka periode kepemimpinan mereka tak utuh selama lima tahun.

Arumi menyatakan bahwa video tersebut sengaja dipotong sehingga terkesan Gibran memberikan data yang salah mengenai jumlah anak di Indonesia dan menyebabkan salah persepsi di masyarakat.

“Padahal yang dimaksud mas Gibran adalah jumlah anak dari sekitar 70 negara yang sudah pernah menerima manfaat program makan siang atau susu gratis,” jelas Arumi, Sabtu, 16 Desember 2023.

“Data 400 juta anak tersebut diperoleh dari United Nations World Food Program (WFP). Bagian penjelasan mengenai 400 juta anak di sekitar 70 negara ini dipotong,” sambungnya.

Istri dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak ini berharap agar ajang Pilpres 2024 bisa dijadikan sarana edukasi politik bagi masyarakat. Dia mengimbau agar masyarakat menghindari berita hoaks dan black campaign.

Wanita yang lebih dulu dikenal masyarakat sebagai artis ini memaklumi bahwa kritik merupakan hal yang lumrah dalam kampanye pilpres. Namun dia tidak membenarkan terkait rekayasa untuk menjatuhkan lawan politiknya.

“Ada yang bilang ini istilahnya spin doctor. Pernyataan seseorang dipenggal lalu ditambahkan narasi melalui caption, seakan-akan pernyataan itu salah. Padahal jika dikutip lengkap tanpa dipotong-potong, faktanya sangat berbeda,” ujarnya.

Para kepala daerah tersebut merasa dirugikan karena masa jabatannya dipotong alias diperpendek, yaitu berakhir pada tahun 2023, padahal semestinya menjabat selama lima tahun terhitung sejak dilantik.

MK menyidangkan gugatan ini, Rabu (15/11) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Para pemohonnya adalah Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul.

Emil Dardak dan para kepala daerah tersebut menguji Pasal 201 ayat (5) UU RI No. 10/2016 tentang Pilkada yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Para pemohon merasa dirugikan dengan Pasal 201 ayat 5 UU Pilkada tersebut, karena pasal tersebut mengatur masa jabatan hasil Pilkada tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023, padahal para pemohon mengaku dilantik pada 2019, sehingga terdapat masa jabatan yang terpotong mulai dari 2 bulan hingga 6 bulan.

Para pemohon berpendapat mestinya masa jabatan 5 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 10/2016 yaitu masa jabatan kepala daerah terhitung sejak tanggal pelantikan.

“Ketentuan UU a quo telah melanggar hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum. Para pemohon sebagai kepala daerah, harusnya mendapatkan kepastian, bahwa sebagai kepala daerah, mestinya memegang masa jabatan lima tahun sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, yang dimulai dari tanggal pelantikan para pemohon, sesuai dengan Keputusan Pengangkatan para pemohon sebagai kepala daerah,” kata kuasa hukum pemohon, Donald Faris, saat membacakan permohonan di MK, Rabu (15/11/2023).

“Hari ini saya berkesempatan bertemu beliau berdua. Saya juga meminta tolong kepada beliau berdua untuk menjadi juru bicara saya. Ini satu paket,” kata Gibran di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

Wali Kota Solo itu mengatakan ke depan dirinya akan lebih banyak bertemu dengan masyarakat menjelang Pilpres 2024. Dan, Emil dan Arumi akan menjadi juru bicara untuk membantu menyosialisasikan visi dan misinya.

“Saya ke depannya mau blusukan bertemu dengan warga, ke pasar-pasar tradisional,” tuturnya.

“Teman-teman kalua mau interview penjelasan visi misi, saya persilakan ke Pak Jubir dan Bu Jubir,” ucap Gibran. (*)

BATANG, Eranasional.com- Ayah dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Achmad Hermanto tewas dalam Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di KM 341+00 Jalur B Tol Pemalang-Batang, Jawa Tengah, pada Sabtu (20/8/2022).

Kejadian bermula saat kendaraan yang ditumpangi Hermanto masuk dari Gerbang Tol Kalikangkung menuju Jakarta. AS (30) yang mengemudikan kendaraan di jalur 2 dengan kecepatan kurang lebih sekitar 100 Km/jam menabrak bagian belakang truk Hino.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dirmanto mengatakan, Kecelakaan tersebut melibatkan 2 unit kendaraan. Yakni truk Hino K 1909 BH, dan Toyota Innova B 2739 UFZ.

Posisi akhir kendaraan Innova berada di antara di lajur 2 dan lajur 1 berdiri normal menghadap ke selatan mengalami kerusakan berat di bagian depan dan samping kiri,” kata Dirmanto saat dikonfirmasi.

Peristiwa terjadi diduga karena sopir kendaraan yang ditumpangi Hermanto mengantuk. Hal itu menabrak truk Hino yang berada di depannya.

“Kecelakaan karena pengemudi kendaraan Innova diduga mengantuk. Penanganan dan Evakuasi tetap menggunakan protap Covid-19,” terang Dirmanto.

Achmad Hermanto Dardak pernah menjadi Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) periode 2010-2014. Ia lahir di Trenggalek, Jawa Timur, pada 6 Januri 1957.