Banjir yang melanda Pasirsari, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan akibat jebolnya Sungai Meduri-Bremi tidak mengurangi meriahnya pesta demokrasi di wilayah tersebut.

Warga tetap hadir ke TPS 008 untuk menyalurkan hak suaranya meski menerjang banjir dengan berjalan kaki, bahkan ada juga yang menggunakan perahu buatan.

Miladuna Ilma (17), salah seorang warga Pasirsari RT. 4 RW. 4 mengaku antusias untuk mencoblos meski akses menuju TPS masih tergenang banjir.

“Alhamdulillah, rumah saya tidak banjir. Meski TPS tempat saya mencoblos ini banjir, tapi tetap ingin memilih karena ini baru pertama kali saya mencoblos,” kata Ilma.

Hal senada diungkapkan oleh Nayla Arka (17), salah seorang pemilih pemula yang mengaku tidak ada kendala saat proses pencoblosan.

“Meski banjirnya setinggi perutpun saya akan tetap datang untuk mencoblos. Karena saya ingin merasakan, seperti apa sih ikut nyoblos saat pemilu itu,” tuturnya.

Mutia Alfina Zahro, Ketua KPPS 008 Kelurahan Pasirkratonkramat mengatakan, hingga pukul 09.30 Wib, tingkat kehadiran warga untuk ikut mencoblos sudah mencapai 40 persen.

“Jumlah DPT di TPS ini ada 528. Dan kalau dilihat dari antusias warga, insya Allah bisa 100 persen sesuai DPT,” katanya.

Ia menambahkan, karena kondisinya banjir akses menuju TPS agak terhambat.

“Untuk layanan antar jemput, kita tidak ada. Armada hanya digunakan saat distribusi logistik saja,” pungkasnya. (em-aha)

Ratusan warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) berpartisipasi dalam simulasi pemilihan yang digelar di Aula Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan pada Minggu, 17 November 2024.

Simulasi dilakukan sama seperti proses pilkada sesungguhnya. Bahkan, panitia tempat pemungutan suara (TPS), menggunakan seragam baju kemeja putih.

Mulai tata cara pencoblosan membedakan kertas suara Wali Kota dan wakil Wali Kota Pekalongan, Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah, pelipatan, memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara hingga mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda sudah mencoblos.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengatakan bahwa, surat suara yang digunakan saat simulasi sudah dimodifikasi dengan gambar bunga dan makanan sebagai pengganti gambar calon yang biasa digunakan dalam pemilu.

“Kegiatan simulasi ini merupakan bentuk edukasi kepada calon pemilih untuk lebih memahami alur dan estimasi waktu proses pemungutan suara,” kata Fajar.

Ia menambahkan, untuk mekanisme dalam pelaksanaan Pilkada serentak dengan Pemilu pada 14 Februari 2024 lalu tidak jauh berbeda, hanya perbedaan terletak pada jumlah surat suaranya saja yang lebih sedikit yaitu hanya 2 jenis surat  suara untuk surat suara Pilgub dan Pilwalkot.

“Pemilihan tempat simulasi kita rotasi, kali ini menunjuk di salah satu lokasi di Kecamatan Pekalongan Timur. Dan di lokasi simulasi ini nantinya akan digunakan sebagai TPS 07 Kelurahan Kalibaros dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 528 orang,” lanjutnya.

Fajar juga meminta kepada petugas yang bertindak sebagai panitia pemungutan suara (PPS) untuk mencatat waktu yang digunakan bagi pemilih yang  berusia remaja (pemilih pemula), lanjut usia (lansia), pemilih umum, maupun penyandang disabilitas.

“Jadi, ada aturan baru pada PKPU Nomor 17 terkait dengan pungut dan hitung surat suara. Sebelumnya, surat suara dianggap tidak sah, salah satu cirinya adalah tidak ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” katanya.

Namun, apabila ditemukan pada saat penghitungan, bisa dilakukan penandatanganan ulang untuk mengurangi jumlah surat suara tidak sah.

“Nanti akan kami cek apakah alfa atau kelupaan, karena kami khawatir juga barangkali ada surat suara dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan calon pemilih kondusif dan tidak melakukan hal tersebut,” tegasnya.

Lanjut Fajar menambahkan, untuk estimasi waktu simulasi ini juga dibuat mirip dengan waktu hari H pencoblosan dan penghitungan surat suara.

“Waktu selesai simulasi pemungutan suara ini sama seperti pelaksanaan hari H yaitu pukul 13.00 WIB, kemudian dilanjutkan penghitungan surat suara,” katanya.

Namun, pada kesempatan ini, pihaknya hanya melakukan sampai simulasi penghitungan surat suara untuk Pilgub saja. Nanti tinggal waktunya dikali 2 untuk mengestimasi waktu penghitungan surat suara.

Salah satu calon pemilih pemula, Salwa Salsabila yang ikut dalam pelaksanaan simulasi tersebut mengaku belum memiliki kandidat yang akan dipilihnya pada Pilkada 2024.

Kendati demikian, ia senang bisa turut dilibatkan dalam simulasi ini untuk menambah wawasannya saat akan melakukan pencoblosan pada 27 November 2024.

“Senang sih meski tadi sempat mengira susah, rupanya gampang dan cepat. Tadi juga rada grogi karena baru pertama kali mencoblos,” pungkasnya. (em-aha)

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik mengatakan 686 TPS itu tersebar di 38 provinsi, 216 kabupaten/kota, 396 kecamatan dan 497 desa/kelurahan.

“Dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari hingga 24 Februari 2024,” kata Idham Holik, Jumat, 24 Februari 2024.

Mengenai alasan kenapa KPU belum menindaklanjuti semuanya rekomendasi Bawaslu, kata Idham, harus dikaji lebih jauh oleh jajarannya di daerah.

Meski begitu, lanjut Idham, dirinya sudah menginstruksikan KPU provinsi dan kabupaten/kota serta petugas pemilu setempat untuk melakukan kajian faktual dan hukum secara komprehensif.

“Kalau sekiranya memang rekomendasi itu akurat dan faktual, maka laksanakan PSU. Tapi, kalau sekiranya hasil kajian berkata lain, maka sampaikanlah itu kepada Bawaslu yang menerbitkan surat rekomendasi,” ujar Idham.

Untuk diketahui, berdasarkan pengawasan Bawaslu, terdapat banyak hal yang menjadi penyebab keluarnya rekomendasi PSU di 780 TPS.

Hal yang terbanyak dimaksud yakni ditemukannya pemilih tidak ber-KTP atau tidak memiliki surat keterangan tapi diperbolehkan mencoblos di TPS padahal tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ataupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Selain itu, terdapat pemilih yang memiliki KTP elektronik yang mencoblos tidak sesuai dengan domisili dan tidak mengurus pindah tempat memilih.

Hal lainnya yaitu, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih.

Penemuan lainnya, Bawaslu juga menemukan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Dalam persoalan ini, Bawaslu merekomendasikan agar disampaikan permintaan saksi untuk hadir menyaksikan PSU.

Selain itu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diminta segera menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) paling lambat sehari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.

Bawaslu juga meminta KPU memberi tahu kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. (*)

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan dengan ditemukannya dugaan itu maka sangat mungkin dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 2.413 TPS tersebut.

“Kemungkinan PSU dilakukan di TPS-TPS itu besar sekali. Tapi sedang ditelusuri oleh Pawascam (Panitia Pengawas Kecamatan) dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apakah benar demikian,” kata Bagja kepada wartawan, Kamis, 15 Februari 2024.

Namun, Bagja mengaku pihaknya belum mendapatkan data detail berapa pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di 2.413 TPS tersebut.

Adapun dari laporan yang masuk ke Bawaslu RI, ribuan TPS itu tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten.

Juga ditemukan di Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Loly Suhenty membeberkan masalah-masalah lainnya yang terjadi pada proses pemungutan suara.

Kata Loly, totalnya ada 13 masalah yang ditemukan, di antaranya terjadi intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara Pemilu 2024 di 2.632 TPS.

Sayangnya, Loly tidak menjelaskan secara tegas intimidasi seperti apa yang terjadi.

Masalah lainnya yaitu ditemukan kasus pemungutan suara di atas pukul 07.00 WIB di 37.466 TPS, dan di 12.284 TPS tidak tersedia alat bantu disabilitas netra atau braille template.

Kemudian, sebanyak 10.496 TPS yang logistik pemungutan suaranya tidak lengkap. Lalu, di 5.449 TPS petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)-nya tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

“Di 8.219 TPS didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Dan, di 6.084 TPS mengalami surat suaranya tertukar,” tambahnya.

Untuk diketahui, TPS yang mengalami surat suaranya tertukar berada di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Masalah-masalah lainnya terjadi 2.509 TPS didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

“Sebanyak 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping,” ungkapnya.

Lanjut Loly, ada pula 3.521 TPS yang saksinya mengenakan atribut memuat unsur dukungan terhadap kontestan Pemilu 2024.

“3.724 TPS tidak memasang Papan Pengumuman DPT di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat,” papar Loly.

Kata Loly, saat ini jajaran pengawas Pemilu juga sedang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi PSU dan penghitungan suara ulang, pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan. (*)

Panitia PemilihaN Luar Negeri (PPLN) memusatkan pemungutan suara di KBRI Singapura.

Ternyata, partisipasi WNI yang berada di negara tetangga tersebut sangat rendah, hanya 30 persen dari total keseluruhan, jauh jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.

Berdasarkan data real time PPLN, dari 57.000 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mendapatkan undangan mencoblos, yang hadir hanya 18.174 orang atau sekitar 30 persen.

Ketua PPLN Singapura, Suryatmaning Hany Wijaya membenarkan pihaknya telah menggelar pemungutan suara, dan akan melakukan perhitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 besok.

“Alhamdulillah pemungutan suara sudah selesai, tinggal sesi penghitungan. Insya Allah kami lakukan pada tanggal 14 Februari 2024,” kata Hany, Senin, 12 Februari 2024.

Mengenai rendahnya tingkat partisipasi WNI di Singapura yang menggunakan hak suaranya, Hany beralasan karena sebagian besar WNI di Singapura tidak izinkan libur kerja dari tempatnya bekerja.

“Mayoritas yang tidak datang dikarenakan tidak diberikan izin libur oleh majikannya karena bertepatan dengan perayaan Imlek,” ungkap Hany.

Dia pun mengakui bahwa Instagram PPLN Singapura menerima banyak menerima pesan, dirrect message (DM), yang mempertanyakan alasan pelaksanaan pemungutan suara dilakukan tanggal 11 Februari, padahal para kerja migran itu tidak boleh libur kerja.

“Sebagian besar mereka adalah pekerja migran Indonesia (PMI) yang majikannya merayakan Imlek. Itulah penyebab pemilih di Singapura yang datang tidak sebanyak di 2019,” jelasnya. (*)

“Alhamdulillah laporan menunjukkan pemungutan suara di luar negeri berjalan baik dan lancar, dan memang yang jadi ‘concern’ itu Kuala Lumpur, kemudian Jeddah. Dan Alhamdulillah semua berjalan lancar,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat dikutip dari Antara, Minggu (11/2/2024).

Hasyim mengatakan dirinya ikut memantau persiapan pemilu yang dilakukan PPLN di World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur. Persiapan yang dilakukan dinilai sudah maksimal.

Para pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mendapat kesempatan menyalurkan hak suara pada pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Sedangkan yang masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) mulai dilayani dua jam sebelum TPS ditutup.

Dia menyampaikan pencoblosan yang dilakukan DPTb bersifat situasional. Jika pelaksanaan pemungutan suara DPT yang hadir sudah sepi, maka DPTb dan DPK sudah dapat melakukan pencoblosan.

“Intinya kalau masih ada surat suara yang tersedia. Tapi kalau kita perhatikan surat suara masih tersedia dan kalau lihat dari dalam meja-meja pendaftaran juga terlihat rapi,” ujar Hasyim.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan dirinya mengetahui setelah bertemu dengan Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Jadi diperkirakan jumlah daftar pemilih khusus di Kuala Lumpur ini jumlahnya membengkak. Kemarin malam saya bertemu dengan pak Duta Besar, diperkirakan sekitar 150.000 pemilih yang belum terdaftar di DPT akan datang ke TPS di WTC Kuala Lumpur,” kata Wahyu, Minggu, 11 Februari 2024.

Dalam rekaman video yang Wahyu bagikan, dia tengah berada di antara WNI di Kuala Lumpur yang hendak nyoblos. Akibat banyak yang tidak terdaftar dalam DPT, TPS di WTC Kuala Lumpur menjadi sesak dengan orang.

“Saya berada di kerumunan ribuan calon pemilih di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur pemilu berlangsung tanggal 11 Februari 2024, dan ada sekitar 223 TPS. TPS ini melayani 223.000 pemilih,” ucap Wahyu.

Meski tidak terdaftar di DPT, kata Wahyu, para WNI tersebut tetap datang ke TPS untuk mencoblos.

“Anda bisa dengarkan sendiri. Saya berada di keriuhan ribuan calon pemilih yang antri di TPS yang dipusatkan di World Trade Center Kuala Lumpur,” ujarnya. (*)