Politisi yang akrab disapa HBS itu menilai rapat tersebut belum menjawab persoalan yang menjadi perhatian publik, yakni dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp19,2 miliar dalam proyek layanan Biskita Trans Depok.

Menurut HBS, pembahasan dalam rapat justru berfokus pada rencana bantuan atau penambahan armada Biskita Trans Depok untuk tahun mendatang. Padahal, ia berharap rapat tersebut dapat mengklarifikasi persoalan anggaran yang tengah menjadi sorotan.

“Iya, ini yang dibahas adalah bantuan atau tambahan armada Biskita Trans Depok untuk tahun depan, padahal bahasan yang kami tunggu adalah tentang APBD Rp19,2 miliar yang sedang viral saat ini,” kata HBS kepada wartawan usai Rapat.

HBS pun mempertanyakan penjelasan yang disampaikan pihak Dishub Depok dalam rapat tersebut. Ia meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Depok, Aan Syurahman, memberikan klarifikasi secara terbuka agar persoalan penggunaan anggaran tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

“Kami merasa dibohongi sekaligus kecewa setelah mendengar pembahasan yang disampaikan. Seharus yang jadi sorotan masyarkat adalah pemborosan APBD oleh Dishub Depok sebanyak Rp19,2 miliar itu,” kesal HBS.

HBS juga mengajak masyarakat maupun pihak lain yang memiliki data terkait dugaan kejanggalan dalam proyek layanan Biskita Trans Depok tahun anggaran 2026 untuk berkoordinasi dengan Komisi C DPRD Kota Depok.

Menurut dia, informasi dan dokumen pendukung diperlukan agar persoalan tersebut dapat ditelaah lebih lanjut sesuai fungsi pengawasan DPRD.

Ia mengingatkan agar proses pembahasan anggaran tidak sekadar menjadi formalitas administratif tanpa pemeriksaan yang memadai terhadap substansi program dan pelaksanaannya.

“Sepertinya menarik untuk dibahas, jangan sampai kita hanya dikasih kertas untuk tanda tangan tanda menyetujui apa yang sebenarnya dilanggar, bahaya juga fungsi kita kalau begitu,” kata HBS.

Warga Kalimulya Ikut Soroti Penjelasan Dishub

Sorotan terhadap persoalan anggaran Biskita Trans Depok juga disampaikan warga Kalimulya, Depok, Atet Handiyana Sihombing.

Atet mengkritik penjelasan Plt Kadishub Depok, Aan Syurahman, yang menurutnya belum menjawab persoalan anggaran Rp19,2 miliar yang dipertanyakan.

“Asbun atau asal bunyi itu Plt Kadishub Depok. Dikonfirmasi soal anggaran PL Rp19,2 miliar malah dibahas tentang hibah lanjutan trayek baru Biskita Trans Depok. Lihat saja, besok saya informasikan ke pusat itu,” ujar Atet.

Selain mempersoalkan penjelasan Dishub, Atet mengaku memiliki data yang menurutnya perlu ditelusuri terkait pengajuan anggaran dalam proyek layanan Biskita Trans Depok.

Ia menduga terdapat sejumlah personel dalam dokumen pengajuan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang identitas maupun keberadaannya perlu diverifikasi, tetapi tetap tercatat menerima pembayaran.

“Kita lihat saja, saya ada kok datanya. Pada pengajuan atau DPA terdapat personel yang diduga fiktif dan tetap mendapat bayaran Rp150 ribu per hari, jumlahnya puluhan orang, tapi enggak tahu siapa orangnya,” pungkas Atet.

Dugaan tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui dokumen anggaran, data personel, serta bukti pembayaran yang relevan.

Hingga berita ini disusun, penjelasan mengenai substansi anggaran Rp19,2 miliar yang dipersoalkan HBS dan Atet masih perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Konfirmasi dari Plt Kadishub Depok, Aan Syurahman, diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai penggunaan anggaran, dasar perencanaan program, serta dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan layanan Biskita Trans Depok. [SF]

Peristiwa yang terjadi usai wawancara di kanal YouTube TV Depok saat perayaan HUT Kota Depok ke-27 pada Senin (27/04/2026) itu kini menjadi sorotan publik.

Bukan sekadar soal rokok, tetapi soal siapa yang menyalakannya, seorang pejabat publik, bahkan anggota Komisi D yang membidangi kesehatan.

Alih-alih langsung dikenai sanksi tegas, hasil rapat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok bersama Satuan Tugas (Satgas) KTR justru mengarah pada langkah awal berupa teguran lisan.

“Hasil rapatnya akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan berupa teguran lisan dulu, sesuai mekanisme dalam Perda KTR,” ujar Kepala Dinkes Kota Depok, Devi Maryori, Senin (04/05/2026).

Teguran lisan, sebuah respons yang kemudian memunculkan pertanyaan: apakah aturan Kawasan Tanpa Rokok cukup “dilihat-lihat” dulu sebelum benar-benar ditegakkan?

Padahal, Perda KTR Nomor 02 Tahun 2020 secara jelas mencantumkan ancaman pidana bagi pelanggar, yakni kurungan maksimal tiga hari atau denda hingga Rp1 juta.

Artinya, bagi masyarakat biasa, menyalakan rokok di area terlarang bukan perkara sepele.

Dinkes sendiri menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini dengan rapat koordinasi Satgas KTR tingkat kota pada 13 Mei 2026 serta melakukan inspeksi mendadak di lingkungan Balai Kota, lokasi yang semestinya menjadi etalase kepatuhan terhadap aturan.

Ironi pun tak terelakkan. Di saat masyarakat didorong untuk aktif menegur pelanggar KTR, justru contoh pelanggaran datang dari lingkaran kekuasaan itu sendiri.

Siswanto, yang telah dipanggil Badan Kehormatan Dewan (BKD) pada Kamis (30/04/2026) lalu, menyebut tindakannya sebagai kekhilafan.

“Ia mengaku tidak bermaksud melanggar aturan, melainkan terjadi secara spontan setelah menjalani wawancara.”

Namun, publik tampaknya tidak sekadar melihat ini sebagai soal spontanitas.

Sebab, jabatan publik datang bersama tanggung jawab, termasuk memberi teladan dalam hal sekecil apa pun, bahkan sebatang rokok di ruang terlarang.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, menyarankan langkah yang lebih konkret.

“Sebaiknya datang ke Dinkes Kota Depok, minta maaf dan bayar denda sesuai Perda KTR. Itu akan menjadi contoh yang baik bagi penegakan hukum yang tidak pandang bulu,” tegasnya.

Balai Kota Depok selama ini diposisikan sebagai simbol penerapan KTR, bersama fasilitas kesehatan, sekolah, dan ruang publik lainnya.

Namun kejadian ini menunjukkan bahwa aturan bisa saja “mengabur” ketika yang melanggar berada di posisi kekuasaan.

Kini publik menunggu: apakah Perda KTR benar-benar ditegakkan, atau hanya sekadar dicek ombaknya, tergantung siapa yang sedang memegang rokok.

Hal tersebut dilakukan DPC PKB Depok guna menyusun strategi baru dalam menyongsong Pemilu 2029 mendatang. Sejumlah agenda tengah dipersiapkan mulai dari konsolidasi internal pengurus dan kader, pembukaan pendaftaran recrutment kader baru hingga plangisasi kesekretariatan Pengurus Anak Cabang (PAC).

“PKB karena Kick-Off sudah dibunyikan, agenda PKB mulai hari ini adalah membuka pendaftaran atau rekrutmen anggota baru DPC PKB. Jadi masyarakat nanti yang ingin bergabung dengan PKB, silakan bisa datang ke kantor DPC,” ujar Siswanto Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok usai mengikuti Fun Games Mini Soccer bersama pengurus anak cabang, Selasa (10/2/2026).

Selain itu, Siswanto mengungkapkan bahwa yang tak kalah penting yang menjadi fokus utama bagi pihaknya adalah Konsolidasi. Hal itu dilakukan guna mengejar target penambahan kursi legislatif sebagaimana yang telah dimandatkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat.

“Target dari DPW PKB Jawa Barat untuk Depok pada pemilu 2029 nanti adalah delapan kursi, meningkat dari perolehan yang ada saat ini yakni lima kursi,” ungkap Siswanto.

Dirinya optimis bahwa target penambahan kursi dapat terlampaui mengingat dengan adanya kesolidan kader partai dan strategi baru yang tengah dibangun.

“Tapi kalau melihat kesolidan dari para kader, pengurus, kemudian instrumen-instrumen yang kita bangun, ini bisa lebih dari 8 kursi,” kata Siswanto.

Langkah strategis selanjutnya seiring ditekannya tombol kick-off perjuangan menuju Pemilu 2029 tersebut. Siswanto menyampaikan bahwa DPC PKB Kota Depok akan memperluas basis massa melalui pembukaan pendaftaran dan rekrutmen anggota baru yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Partai kini tengah bersiap menyambut siapa pun yang ingin berkontribusi bagi kemajuan kota, melalui jalur politik,” terangnya.

Masih kata Siswanto, PKB bahkan tidak akan sekadar menunggu untuk merangkul bergabung dalam bagiannya. Melainkan akan menerapkan strategi aktif untuk menjangkau warga lebih dekat.

“Kalau memang memungkinkan, kita yang akan menjemput bola. Menjemput bola itu artinya kita akan mendatangi ke masyarakat, kemudian menawarkan untuk bergabung dengan PKB,” jelasnya.

Selain itu Siswanto juga mempercayai bahwa dengan struktur partai yang diisi banyaknya anak muda akan dapat membantu mendulang suara pada pemilu 2029 mendatang. Mengingat bonus demografi pemilih pada pemilu mendatang akan didominasi oleh kalangan Gen Z dan Millenial.

Oleh karenanya, strategi yang akan diterapkan agar kader muda yang saat ini tengah mengisi kepengurusan dapat semakin percaya diri. DPC PKB akan melakukan ‘Plangisasi’ (Pemasangan Plang-RED) di setiap kesekretariatan Pengurus Anak Cabang (PAC).

“Kemarin kita ditargetkan ada Plangisasi Kesekretariatan PAC. Jadi 11 Kecamatan ini, nanti ada kantor PAC yang itu bisa dilihat oleh publik dan masyarakat, karena Plangisasi itu nanti kita akan pasang di tempat-tempat titik strategis yang bisa dilihat banyak orang,” pungkasnya.

Melalui semangat baru ini, PKB memastikan bahwa politik bukan lagi hal yang eksklusif, melainkan wadah pengabdian yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, dengan kombinasi rekrutmen aktif dan penataan administrasi yang lebih baik. PKB optimis kehadiran mereka ke depan akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya warga Kota Depok. (**)

Hal itu diungkapkan, anggota DPRD Turiman usai menghadiri peringatan HUT ke-18 Partai Gerindra, di Kantor DPC Partai Gerindra Kota Depok, kawasan Grand Depok City, Jumat (6/2/2026).

“Tetap berjalan seperti biasa, cuma menu makanannya bukan makanan basah tapi matang gitu. Dia matang, tapi kan jenisnya kering kayak roti, susu, dan buah gitu. Jadi bukan masakan yang keseharian seperti biasa,” ujar Turiman, Jumat (6/2/2026).

Lebih lanjut, Turiman menerangkan selama bulan suci Ramadan distribusi makanan untuk program unggulan Pemerintah tersebut tidak lagi berupa masakan basah siap saji seperti hari-hari biasa. Strategi ini dilakukan, guna menjaga kualitas makanan.

Mengenai waktu pengiriman, dia juga menambahkan bahwa status pengirimannya tetap masih berjalan normal seperti biasa. Sementara untuk proses pengiriman tetap mengikuti Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku, termasuk adanya pembaruan aturan yang saat ini tengah dipantau perkembangannya.

Selain menyasar kepada peserta didik di sekolah. Masih kata Turiman, bahwa program ini direncanakan juga akan merambah ke lingkungan pondok pesantren serta kelompok masyarakat rentan lainnya yang masuk dalam kelompok B3-Badan Gizi Nasional.

“Semua, yang termasuk kelompok B3, Balita, Ibu hamil dan Ibu menyusui. Semua juga akan kebagian, cuma kan bertahap,” jelasnya.

Kendati demikian, meski distribusi saat ini masih bertahap karena kesiapan dapur di sejumlah titik. Pria yang juga memiliki usaha mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Depok itu menekankan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi hak penerima manfaat. Untuk di wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok sendiri saat ini tercatat sudah ada sekitar 20 SPPG yang beroperasi.

Menutup keterangannya, Turiman mengimbau kepada para pengelola SPPG dalam kondisi apapun agar tetap menjaga integritas dan kualitas pelayanan, terutama dalam hal pengawasan mutu makanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Ya pokoknya harus melayani dengan baiklah, untuk penerima manfaat, harus selektif, pengawalan makanannya jangan sampai tidak tepat,” pungkasnya. (**)

Seorang anggota Pengamanan Dalam (Pamdal) berinisial BT tertangkap melakukan pencurian di area kantor yang semestinya menjadi tanggung jawab pengamanannya.

BT diketahui membobol tiga ruangan sekaligus, yakni ruang Bagian Humas, Bagian Umum, serta ruang Fraksi PKS.

Aksi tersebut terungkap setelah rekaman kamera pengawas (CCTV) memperlihatkan secara jelas seluruh gerak-geriknya.

Informasi dari lokasi menyebutkan bahwa BT sempat mengelak saat diinterogasi. Namun, bukti rekaman CCTV membuatnya tidak dapat lagi menyangkal.

Dari tiga titik tersebut, sejumlah barang berharga seperti telepon genggam dan perangkat komputer berhasil diambil oleh pelaku.

Meski kerugiannya berasal dari beberapa ruangan, kasus ini tidak dilanjutkan ke proses hukum. Pihak Polsek Sukmajaya mengonfirmasi bahwa tidak ada laporan resmi yang masuk ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

“Saya sudah cek ke SPKT, tidak ada laporan. Dari pihak DPRD, informasinya pelaku hanya diminta mengembalikan barang dan diserahkan kembali ke perusahaan tempat ia direkrut,” ujar salah seorang petugas Polsek Sukmajaya, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (24/11/2025).

Kepala Bagian Umum DPRD Kota Depok, Hakim Siregar, saat dimintai keterangan, hanya menyampaikan bahwa penanganan kasus telah diserahkan kepada pihak ketiga yang menaungi Pamdal.

Keputusan penyelesaian internal ini menuai sorotan publik. DPRD Depok dinilai memilih jalan non-hukum demi menjaga citra lembaga.

Peristiwa tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan terhadap petugas keamanan yang seharusnya melindungi aset pemerintah, ini malah dicuri demi keuntungan pribadi.

Wakil Ketua BK DPRD Depok, Turiman, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan internal hanya menemukan adanya pelanggaran etik, bukan tindak jual-beli proyek.

“Dari hasil sidang dan pengumpulan bukti, kami sepakat bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Jenis sanksinya akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat,” ujar Turiman di Gedung DPRD Depok, Selasa (21/10/2025).

Ia menambahkan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemanggilan pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya, tidak ditemukan adanya transaksi, kompensasi, maupun fee yang mengarah pada praktik jual-beli proyek.

“Yang kami temukan hanyalah bentuk kerja sama usaha yang ternyata melanggar etika sebagai anggota DPRD,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Turiman juga meluruskan kesalahpahaman publik terkait istilah pokok-pokok pikiran (pokir) atau aspirasi dewan. Ia menegaskan, pokir bukan merupakan proyek pribadi anggota dewan.

“Anggota DPRD hanya berperan mengusulkan program berdasarkan aspirasi masyarakat. Proses pelaksanaan dan penggunaan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan pihak eksekutif,” jelasnya.

Mengenai sanksi, Turiman menyebut ada tiga kategori yang berlaku ringan, sedang, dan berat. Namun, ia belum dapat memastikan sanksi mana yang akan dijatuhkan kepada TR.

“Keputusan sudah ada, tinggal diumumkan secara resmi setelah koordinasi dengan pimpinan DPRD,” pungkasnya.

Putusan itu dibacakan di Pengadilan Negeri Depok pada Rabu 14 Oktober 2025.

Di ruang sidang yang hening, wajah Rudy terlihat tegang ketika majelis hakim menyebutkan kalimat pamungkas:

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.” ucap Hakim.

Selain hukuman badan, Rudy juga diwajibkan membayar denda Rp300 juta, dengan ancaman kurungan tiga bulan jika tak dibayar.

Hakim menegaskan, tindakan Rudy tak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng martabat wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan.

“Korban masih anak di bawah umur. Tindakan terdakwa telah meninggalkan luka batin mendalam,” ujar hakim dipersidangan, Rabu (15/10/2025).

Awal mula kasus ini mencuat sejak pertengahan 2024. Saat itu, Rudy diduga memanfaatkan kedekatannya dengan korban, gadis berusia 15 tahun, dan melakukan perbuatan cabul di dalam mobil di kawasan SPBU Cimanggis.

Peristiwa itu akhirnya terbongkar setelah orang tua korban melapor ke polisi.

Jaksa sebelumnya menuntut 13 tahun penjara, namun majelis hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dengan pertimbangan Rudy bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Meski demikian, bagi publik, vonis ini tetap menjadi tamparan keras bagi citra lembaga legislatif di Kota Depok.

Kini, langkah Rudy berhenti di balik tembok dingin penjara, dari gedung parlemen menuju jeruji besi, kisahnya menjadi peringatan pahit bahwa kekuasaan tanpa moral hanya berujung pada kehancuran.

Melalui alokasi Pokok Pikiran (Pokir) Dewan, Yuni berkomitmen untuk memastikan program strategis seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pengadaan mobil siaga segera terealisasi.

​Yuni memperhatikan bahwa setiap tahun, permintaan perbaikan RTLH dari warga selalu melonjak. Sebagai contoh, di tahun 2024 saja, terdapat 78 pengajuan yang harus diakomodasi.

​“Setiap tahun, usulan RTLH dari warga selalu tinggi. Tahun 2024 saja, ada 78 pengajuan,” ungkap Yuni dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

​Anggaran RTLH Melonjak Signifikan

​Kabar baik datang untuk warga Depok. Yuni mengumumkan bahwa anggaran bantuan RTLH akan ditingkatkan secara signifikan pada tahun mendatang.

​“Alhamdulillah, anggaran RTLH tahun depan, naik dari Rp25 juta menjadi Rp40 juta. Semoga ini bisa meringankan beban warga,” imbuhnya.

​Ia mengakui, besaran bantuan selama ini masih dirasa kurang memadai, memaksa banyak keluarga untuk menutupi kekurangan biaya perbaikan dengan dana pribadi. Oleh karena itu, peningkatan ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret.

​“Rumah layak, adalah kebutuhan dasar. Kalau rumah sehat, warganya pun bisa hidup lebih tenang,” tegasnya, menekankan pentingnya hunian yang sehat bagi kesejahteraan masyarakat.
​
​Selain perumahan, politisi ini juga menyoroti mendesaknya kebutuhan mobil siaga di setiap RW. Mobil siaga dinilai krusial untuk melayani warga dalam situasi darurat, mulai dari kebutuhan persalinan mendadak hingga sakit kritis.

​“Mobil siaga ini, sangat dibutuhkan. Alhamdulillah, RW 07 Pengasinan sudah mendapatkannya. Ke depan saya harap semua RW bisa memiliki,” ujar Yuni.

​Yuni Indriany menambahkan bahwa keberhasilan dalam menyerap dan mewujudkan aspirasi ini merupakan hasil dari kerja kolektif. Peran struktur organisasi partai di lapangan, yang secara aktif menjaring suara masyarakat, menjadi kunci utama.

​Ia mengakui “Tanpa mesin partai yang bekerja turun ke masyarakat, suara warga tidak akan tersampaikan dengan baik kepadanya.”

​Untuk tahun depan, setiap RW di Depok sudah dialokasikan dana sebesar Rp300 juta untuk pembangunan. Namun, Yuni mengingatkan agar dana tersebut diutamakan untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

​“Komitmen kami jelas, aspirasi warga tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan. Dewan harus hadir dengan kerja nyata, bukan sekadar janji kampanye,” pungkasnya.

Informasi laporan ini tertuang dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Pemkot Depok yang dipublikasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Dikutip, Sabtu (27/9/2025).

Rincian anggaran menunjukkan bahwa belanja perjalanan dinas dalam negeri dialokasikan sebesar Rp82,69 miliar, dengan realisasi Rp69,9 miliar atau sekitar 84,5 persen.

Sementara itu, perjalanan dinas ke luar negeri menghabiskan Rp383,4 juta dari total anggaran Rp384 juta, dengan tingkat realisasi hampir 100 persen.

Dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran tahun ini mengalami kenaikan signifikan. Pada 2023, belanja perjalanan dinas dalam negeri tercatat sebesar Rp66,7 miliar, sedangkan untuk luar negeri hanya Rp226 juta.

berdasarkan rincian lampiran ketiga unit kerja dimaksud, tercatat menjadi penyumbang terbesar belanja perjalanan dinas, di antaranya:

• Sekretariat DPRD: Rp32,65 miliar
• Sekretariat Daerah: Rp6,85 miliar
• Inspektorat Daerah: Rp3,4 miliar

Laporan ini telah ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Depok, Supian Suri, sebagai bagian dari dokumen resmi pertanggungjawaban anggaran tahun berjalan.

Catatan:

Angka Rp 83,7 miliar dengan realisasi Rp 70,2 miliar  menimbulkan pertanyaan penting bagi publik: sejauh mana manfaat perjalanan dinas itu dirasakan warga? Apakah efektivitas dan akuntabilitasnya sudah dipertanggungjawabkan secara transparan.

Terutama ketika sebagian besar anggaran perjalanan dinas terserap oleh institusi legislatif (Sekretariat DPRD), hal tersebut menjadi penting untuk menelisik: untuk urusan apa, ke mana, dan siapa yang paling diuntungkan.

Sidak yang digelar Kamis 21 Agustus 2025 ini dipimpin langsung Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, bersama Satpol PP, TNI, Polri, DPRD, serta dinas terkait.

Sejak pukul 10.35 WIB, tim gabungan menyisir sejumlah titik pengeboran air tanah ilegal.

Lokasi pertama berada di Kelurahan Leuwinaggung, tempat praktik komersialisasi air tanah diduga dipasok ke depot air di kawasan Jakarta Utara. Dari sana, sedikitnya 50 truk tangki air diangkut setiap hari semalam.

Lokasi kedua ditemukan di Kelurahan Tapos, tepat di belakang kantor kecamatan. Sementara titik ketiga berada di Kelurahan Cimpaeun. Di lokasi terakhir, pemilik usaha sempat bersikap tidak kooperatif dengan hanya mengaku memiliki dua sumur bor. Namun setelah didesak, terungkap ada tiga sumur bor aktif.

“Dari hasil sidak ini, sementara kita lakukan penyegelan agar mereka segera merapikan administrasi dengan koordinasi ke dinas terkait,” kata Chandra.

Sidang ini sekaligus menjadi pengantar menuju perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Ketua DPRD Depok, Ade Supriyatna, membuka rapat dengan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dan Hari Pramuka ke-64.

Ia menggarisbawahi tema nasional tahun ini, “Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Negara”, sebagai ajakan agar seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan dan gotong royong.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Sejumlah capaian yang dipaparkannya antara lain:

Pengalihan anggaran Rp300 triliun untuk program yang lebih produktif dan pro-rakyat.

Surplus beras lebih dari 4 juta ton, menjaga stabilitas harga sekaligus membuka kembali peluang ekspor beras dan jagung.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 20 juta penerima manfaat hanya dalam 8 bulan, membuka 290 ribu lapangan kerja baru, serta menggerakkan jutaan pelaku pangan dan UMKM.

Investasi semester I 2025 menembus Rp942 triliun.

Peresmian 100 Sekolah Rakyat dan renovasi 13.800 sekolah.

Kenaikan gaji guru ASN serta tambahan tunjangan bagi guru non-ASN.

Pembentukan 80.000 koperasi desa sebagai penggerak ekonomi lokal.

Penguatan pertahanan dengan hadirnya komando-operasi TNI baru.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri menilai capaian yang dipaparkan Presiden bukan sekadar janji, melainkan sudah mulai dirasakan langsung masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan layanan sosial.

Ia menegaskan bahwa makna kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni peringatan, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan rakyat.

“Sejatinya, hakikat merdeka adalah rakyat sejahtera,” ucap Supian dengan penuh keyakinan.

Dengan refleksi tersebut, rapat paripurna istimewa di Depok tidak hanya menjadi forum mendengar pidato kenegaraan, tetapi juga momentum untuk menyatukan semangat pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Hengky menilai kinerja Kabid RTLH lamban dalam menangani pengajuan bantuan perbaikan rumah warga yang bersifat mendesak. Menurutnya, pejabat tersebut bertanggung jawab atas terabaikannya sejumlah permohonan renovasi RTLH.

“Pengajuan RTLH seharusnya diinventarisasi setiap tahun, sehingga bisa menjadi prioritas dalam penganggaran pemerintah,” kata Hengky di Gedung DPRD Depok, Jumat (8/8/2025).

Lambannya penanganan, lanjut Hengky, membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak memiliki acuan dalam menentukan skala prioritas bantuan, termasuk bagi warga yang sudah mengajukan sejak beberapa tahun lalu.

Ia menegaskan, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) untuk RTLH merupakan layanan dasar pemerintah yang bersifat mendesak.

“Bantuan RTLH tidak bisa menunggu giliran. Tidak boleh ada warga Depok yang rumahnya ambruk diminta menunggu, itu sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Hengky pun meminta Wali Kota segera mengambil tindakan tegas.

“Tuntutannya cuma satu: ganti Kabid RTLH yang telah menyengsarakan masyarakat tertimpa musibah,” tegasnya.

-Fyan Hadi-

Dia mengaku sudah mengurus perizinan ke pemerintah provinsi Jawa Barat, namun belum juga terbit.

“Izinnya sudah diurus tapi belum keluar,” kata Ali Imron kepada Ernasional, Senin (4/8/2025).

Diketahui CV. RX Dolphin Jaya memeiliki dua titik sumur yang sudah beroperasi selama 3 tahun dan 6 tahun.

“Satu tangki dijual Rp 100.000, kadang dijual untuk air minum ke Jakarta. airnya sudah kita proses jadi siap konsumsi dan kita juga sudah uji lab, setiap per 6 bulan sekali,” ujar Ali.

Ali mengaku CV. RX Dolphin Jaya tidak pernah membayar pajak terkait aktivitas usaha penggunaan air sumur yang dilakukan.

“Tapi paling untuk lingkungan ke RT dn RW dan bantuan ke warga yang kekeringan kita suplai air gratis,” ungkap dia.

Dia mengungkapkan jika pernah ada sidak dari Pemerintah Kota Depok. Tapi hanya disuruh mengurus perizinan ke Provinsi Jawa Barat.

Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Abdul Khoir mengaku geram atas yang dilakukan CV. RX Dolphin Jaya. Khoir bahkan memberikan sindiran ke Pemeritah Kota Depok.

“Pemilik aslinya sendiri tinggal di Pontianak Kalimantan Barat. Inilah hebatnya Kota Depok, tanpa izin orang dari luar bisa mengambil air tanah di Depok. Hasilnya dibawa keluar. Izin-izinnya seperti SIPA dan amdal tidak ada. kalau dari berkas yang dibawa, izinnya hanya dari RT dan RW saja,” ujar Khoir.

Dia merinci kerugian yang harus ditanggung Kota Depok sebesar RP 2,1 Miliar per tahun untuk 1 titik lokasi.

“1 lokasi satu perusahan itu sekitar 2,5 Miliar per tahun, Sedangkan dia beroperasi sudah lama. Ini ada berapa PAD (pendapatan asli daerah) Kota Depok yang tidak terserap,” ucap dia.

Untuk itu, Khoir bersama Komisi C DPRD akan segera melakukan pemanggilan ke pihak terkait untuk membahas perizinan dari perusahaan terkait.

“Nanti kita akan melakukan pemanggilan ke lurah, camat, dinas perizinan, dan dinas LHK (lingkungan hidup). Karena dengan adanya ini, PAD kota Depok sangat dirugikan. Ini ilegal jadi harus legal dulu baru bisa kita minta PAD Kota Depok,” pungkas dia.

Sebelumnya, Khoir melakukan sidak terkait aktivitas pengeboran air tanah di wilayah Kelurahan Tapos, Kelurahan Leuwinanggung, dan Kelurahan Cimpaeun, Kota Depok, dalam temuannya mayoritas dinyatakan ilegal.

Dengan tegas dia mengatakan tidak pernah ada izin dari PDAM Tirta Asasta terkait aktifitas pengeboran air tanah tersebut.

Sementara menurutnya, masalah perizinan bukan dari pihak PDAM Tirta Asasta yang mengeluarkan perizinan.

“Untuk izin air tanah dan pengawasan air tanah bukan ranah PDAM Depok, bukan kewenangan PDAM Depok. Dan kami siap melayani semua warga Depok yang mau berlangganan air PDAM Depok karena kami pakai air permukaan atau air sungai,” ujar Olik saat dikonfirmasi Minggu (3/8/2025).

Terkait adanya pengeboran air tanah di wilayah Kelurahan Tapos, Kelurahan Leuwinanggung, dan Kelurahan Cimpaeun, Kota Depok, yang mengaku telah bermitra dengan PDAM Tirta Asasta, Olik menyebut status keduanya hanya sebagai pelanggan PDAM.

“Keduanya sudah menjadi pelanggan PDAM,” jawab Olik singkat.

Ketika ditanya apakah dengan status sebagai pelanggan PDAM Tirta Asasta boleh melakukan aktifitas pengeboran, Olik kembali menegaskan terkait perizinan dan pengawasan bukan merupakan ranah PDAM.

Dihubungi Eranasional, Sekretaris PDAM Tirta Asasta Depok, Haryadi mengatakan PDAM boleh menjual air ke perusahaan selain ke masyarakat.

“Boleh (menjual air PDAM) karena dia kan perusahaan air curah. Pada saat pengajuan ke PDAM itu untuk dikomersilkan lagi,” kata dia saat dikonfirmasi, Minggu (3/8/2025).

Dia menekankan bahwa pelanggan perusahaan tersebut bisa menjual lagi air PDAM ke masyarakat. Meskipun untuk besaran tarifnya Haryadi tidak merinci.

Haryadi juga mengatakan bukan ranah PDAM untuk melakukan pengawasan ke perusahaan yang diduga melakukan pengeboran air tanah ilegal.

“Memang betul mereka pelanggan kita tapi perihal dia ambil air tanah itu pengawasannya bukan pada kita tapi pada provinsi,” ucap dia.

Ternyata, kata Haryadi, perusahaan itu lebih banyak pakai air tanah daripada air PDAM.

“Jadi jangan disangkutpautkan dengan kita karena kapasitas kita masih cukup untuk melayani (kebutuhan) masyarakat,” ucap dia.

Haryadi mengungkapkan pihaknya menetapkan tarif yang berlaku ke pelanggan.

“Kalau mereka jualnya berapa, kita tidak tahu,” ujar dia.

Anggota Dewan Komisi C dan D DPRD lakukan sidak terkait aktivitas pengeboran air tanah di wilayah Kelurahan Tapos, Kelurahan Leuwinanggung, dan Kelurahan Cimpaeun, Kota Depok, dalam temuannya mayoritas dinyatakan ilegal.
‎
Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Abdul Khoir, menyampaikan bahwa dari enam titik yang disidak, lima di antaranya berada di Kecamatan Tapos, terutama di Kelurahan Leuwinanggung dan satu titik lainnya berada di wilayah Kecamatan Cilodong.
‎
‎“Dari hasil sidak, mayoritas pengusaha belum memiliki izin,” kata Abdul Khoir kepada eranasional, Sabtu (2/8/2025).
‎