Sebelumnya, Afifuddin hanya menjabat sebagai Pelaksana (Plt) Ketua KPU RI pasca Hasyim Asy’ari dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena masalah etik.

“Karena mengingat kebutuhan-kebutuhan organisasi dan juga tugas tanggung jawab organisasi ke depan kami dapat menyepakati pada pleno yang kami lakukan beberapa saat sebelumnya untuk menetapkan Pak Mochammad Afifuddin sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara definitif,” kata August Mellasz selaku komisioner KPU RI yang membacakan mandat tersebut di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Mellazs mengatakan, dengan ditetapkannya Mochammad Afifuddin maka sejak saat dibacakan yang bersangkutan resmi menjabat sebagai ketua yang sah hingga akhir masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum periode 2022-2027.

“Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan selanjutnya saya serahkan bimbingan sidang ke Pak Afifuddin sebagai ketua silahkan pak,” jelas dia.

Sebagai informasi, keputusan terkait dibacakan sebelum KPU RI menggelar rapat pleno rekapitulasi nasional pasca tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, keputusan tersebut sudah disepakati dan diplenokan oleh seluruh komisioner KPU RI yang saat ini masih menjabat.

Usai menetapkan keputusan itu, KPU RI langsung melanjutkan rapat pleno rekapitulasi nasional pasca tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung KPU RI lantai 2.

“Pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu,” kata Ari melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Dian mengatakan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari oleh DKPP akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Presiden.

Keppres tersebut akan diterbitkan dalam kurun waktu tujuh hari setelah putusan DKPP dibacakan.

“Saat ini, Pemerintah/Setneg masih menunggu salinan putusan DKPP tersebut,” ujar Ari.

“Sesegera mungkin, kami akan rapatkan di Komisi II DPR,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang dikutip dari Medcom, Rabu (3/7/2024)

Junimart mengatakan Hasyim akan diganti dengan komisioner baru yang memperoleh suara terbanyak saat proses seleksi. Untuk diketahui, saat ini terdapat tujuh komisioner KPU.

Artinya, pengangkatan komisioner nantinya calon yang memperoleh suara terbanyak kedelapan saat proses seleksi. Suara terbanyak itu sejatinya ialah Viryan Aziz.

Namun, Viryan Aziz sudah meninggal. Dipastikan akan beralih ke Iffa Rosito yang mendapat suara terbanyak di urutan kesembilan.

“Iya ke-9. Jadi enggak perlu fit and proper test, otomatis itu. Enggak perlu (fit and proper test), itu kan buang waktu juga. Karena kan kita sudah fit juga sebelumnya,” ucap dia.

Berikut daftar lengkap urutan pada proses seleksi calon anggota KPU periode 2022-2027:

1. Betty Epsilon Idroos
2. Hasyim Asy’ari
3. Mochammad Afifudin
4. Parsadaan Harahap
5. Yulianto Sudrajat
6. Idham Holik
7. August Mellaz
8. Viryan Aziz
9. Iffa Rosita
10. Dahliah
11. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
12. Iwan Rompi Banne
13. Yessy Yatty Momongan
14. Muchamad Ali Syafa’at

DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap alias pemecatan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) mengenai asusila yang diadukan CAT, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.

Sanksi itu diberikan DKPP dalam sidang pembacaan putusan yang dibacakan di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito.

Hasyim bersama anggota KPU RI lainnya, M Afifuddin dan Idham Holik, menggelar konferensi pers di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Dia meyampaikan,  dirinya sudah mengetahui substansi putusan DKPP.

“Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 3 Juli 2024, sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu,” ucap Hasyim.

Hasyim bersyukur dengan putusan DKPP ini. Menurutnya, dengan diberhentikan dari tugasnya sebagai Ketua dan Anggota KPU RI, ia telah bebas dari tugas berat sebagai penyelenggara Pemilu.

“Saya sampaikan, ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas berat sebagai penyelenggara Pemilu,” imbuh Hasyim.

Sebelumnya DKPP dalam sidang putusan pada Rabu (3/7/2024), menyatakan Hasyim terbukti melakukan perbuatan asusila. Hasyim dijatuhi sanksi pemberhentian sebagai Ketua sekaligus anggota KPU RI.

”Mengabulkan permohonan pengadu untuk seluruhnya,” kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito saat membacakan amar putusan di ruang sidang DKPP, Jakarta.

Hasyim mengikuti sidang ini secara daring, sedang CAT, pengadu, hadir di ruang sidang.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap Anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ucap Heddy.

Reza Isfadhilla Zen selaku Kuasa Hukum Pelapor atau Pengadu yang juga merupakan Tim Hukum Nasional Amin menjelaskan, ada 2 laporan dari THN Amin yang tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.

“Dalam surat pemberitahuan status laporan yang diterima oleh pengadu tidak dijelaskan syarat materiil mana yang tidak memenuhi syarat. Dalam Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 6 Ayat (3) Huruf d berbunyi: “Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas – luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik,” ucapnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 27 Februari 2024.

Padahal, sambung Reza, jelas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 24 Ayat 1 disebutkan Bawaslu RI harus memberitahu kepada pelapor terkait syarat materiil mana yang kurang untuk kemudian dilengkapi.

“Ya, kita hormati keputusan DKPP. Itu tanggapan kami,” ujar Bagja di Jakarta, Selasa (6/1/2024).

DKPP pada sidang di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024, memutuskan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari beserta enam anggota lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ketua DKPP Heddy Lugito, saat membacakan putusan, juga menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU RI berupa peringatan keras terakhir.

Putusan itu merupakan tindak lanjut atas aduan tiga orang, yaitu Demas Brian Wicaksono yang terdaftar dalam Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. ( 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menilai putusan DKPP terhadap Hasyim dinilai kurang mencerminkan keadilan, meskipun putusan itu tidak berimplikasi pada pencalonan Gibran sebagai cawapres.

“Seharusnya DKPP berani memutuskan untuk memberhentikan Ketua KPU atau setidaknya dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua. Sebab, pelanggaran etik ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh ketua KPU,” kata Neni dalam pernyataan persnya, Selasa 6 Februari 2024.

Menurut Neni, Hasyim yang terbukti melakukan pelanggaran berulang dianggap sama saja telah mencederai citra penyelenggara, proses pemilu, dan merusak demokrasi.

“Jika penyelenggara pemilu terus menerus melanggar etik maka sangat dikhawatirkan terjadi distrust dari masyarakat kepada penyelenggara dan mendelegitimasi proses pemilu yang sedang berjalan,” ucap Neni.

Putusan DKPP

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari, karena terbukti melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) era Anwar Usman memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres.

“Hasyim Asy’ari sebagai teradu kesatu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan sidang di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu kesatu,” sambungnya.

Hasyim dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam empat perkara, masing-masing dengan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.

DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam Komisioner KPU yakni August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holid.

Seperti diketahui, Anwar Usman dijatuhi sanksi diberhentikan dari jabatan Ketua MK setelah sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dirinya terbukti melakukan pelanggaram etik berat terkait perubahan syarat menjadi capres-cawapres.

Berkat putusan MK tersebut, keponakannya yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menyalonkan diri sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Jokowi sendiri adalah ipar Anwar Usman. Istrinya Anwar Usman adalah adiknya Jokowi. (*)

Putusan sanksi itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Heddy Lugito dalam persidangan di DKPP, Jumat, 8 Desember 2023.

Bagja terbukti melanggar perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 dan perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023.

“Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I Rahmat Bagja dalam perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 atau perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023 selaku ketua merangkap anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum,” kata Heddy Lugito.

Untuk diketahui, perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 diadukan Suryono Pane dan perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023 diadukan oleh Herminiastuti Lestari. Masing-masing pengadu mengadukan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn Malonda, Totok Hariyono.

Suryono Pane dan Herminiastuti Lestari mendalilkan para Teradu tidak profesional, sebab telah mengubah jadwal seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 sehingga mengakibatkan adanya kekosongan jabatan pada Bawaslu Kabupaten/Kota dan berujung pada nihilnya pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024.

Rahmat Bagja dinyatakan terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 11 huruf c, dan Pasal 15 huruf f dan Pasal 17 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

“Kami akan melaporkan KPU RI ke DKPP karena KPU sudah melanggar secara aturan, yaitu menerima pendaftaran dari Gibran tanggal 25 Oktober 2023,” kata Juru Bicara Aliansi Penyelamat Konstitusi Mixil Mina Munir, Senin (13/11/2023).

Dia menyebutkan pihaknya berencana melaporkan KPU ke DKPP antara Rabu atau Kamis, 15-16 November 2023.

Menurut Mixil, jelas-jelas KPU bersalah karena telah menerima pendaftaran putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut lantaran tidak sesuai aturan.

Adapun tujuan melaporkan KPU ke DKPP agar seluruh rakyat Indonesia tahu telah terjadi kecurangan dalam proses Pemilu 2024.

“Ada anggota KPU yang tidak memenuhi sumpah dan janjinya menjadi penyelenggara yang netral,” tegas Mixil.

Aliansi Penyelamat Konstitusi menggelar aksi di kawasan kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini, Senin (13/11). Kebanyakan mereka mengenakan pakaian hitam, juga membawa atribut seperti spanduk, bendera Merah Putih, dan bendera plastik berwarna kuning cerah.

Bunyi spanduk yang mereka bawa di antaranya ‘#2024 Kami Muak, Mentang-mentang Anak Presiden, Gibran Menghalalkan Segala Cara’. Bunyi spanduk lainnya, ‘MK bukan mahkamah keluarga’.

Sementara itu, peti mati dari kayu yang para pengunjuk rasa usung bertuliskan, ‘RIP Nurani MK.’ (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024.

“Semua persiapan baik penyelenggara maupun perangkat hukum sudah siap (on). Pemerintah juga sudah berkomitmen untuk mendukung pendanaan,” kata Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar dalam keterangannya, Kamis  (16/3/2023).

“Kesimpulannya, semua penyelenggara negara di luar KPU, Bawaslu, dan DKPP, sudah on semua. Kira-kira begitu,”tambahnya.

Bahtiar menjelaskan, sejumlah isu memang membayangi gelaran Pemilu. Meski begitu, hal tersebut dianggap sebagai bagian dari tantangan dan tidak menjadi halangan untuk menuju Pemilu 2024.

Dia melanjutkan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir telah menyiapkan segala hal untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga sudah siap. Bahkan KPU telah melakukan rekrutmen hingga level kecamatan dan kelurahan untuk menyukseskan Pemilu.

Bahtiar juga mengungkapkan, dana Pemilu juga sudah dibagikan meski anggarannya memang belum turun sepenuhnya.

Namun, dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, Bahtiar optimistis dan mengapresiasi KPU yang telah melakukan upaya inovasi dalam hal penghematan anggaran.

Dalam kesempatan itu, dia memaparkan ada empat indikator tercapainya kesuksesan Pemilu. Pertama, Pemilu berjalan aman dan lancar.

Guna mendukung hal ini, Kemendagri telah melakukan rapat-rapat bersama dengan TNI/Polri serta pihak Kejaksaan untuk mendukung keamanan Pemilu.

Kedua, partisipasi publik. Guna mendukung partisipasi ini, Kemendagri secara rutin menggelar webinar untuk mengajak seluruh komponen masyarakat agar Pemilu berjalan sukses. Kegiatan ini telah dilakukan empat bulan terakhir.

Ketiga, penyelenggaraan Pemilu tidak memicu konflik, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Dalam hal ini, media atau pers sangat berperan untuk mencegah jangan sampai perbedaan gagasan menimbulkan konflik yang menimbulkan kekerasan.

Terakhir, Kemendagri memastikan pembangunan nasional dan daerah tetap berjalan. Ketika Pemilu dan prosesnya dilaksanakan, Pemda diminta untuk tetap menjaga inflasi dan perekonomian agar bisa tumbuh di tengah gejolak ekonomi dunia.