dkj – Politik Eranasional.com

Putusan MK Soal Jakarta Dinilai Tak Hambat Persiapan Operasional IKN

Aditya — Wed, 20 May 2026 22:56:07 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia sekaligus Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menilai putusan terbaru Mahkamah Konstitusi mengenai status ibu kota negara semakin mempertegas bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berada dalam jalur konstitusional dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara nomor 38/PUU-XXIV/2026 yang berkaitan dengan pengujian materiil Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan pengujian yang diajukan pemohon. Dengan demikian, Jakarta secara hukum masih berstatus sebagai ibu kota negara hingga diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai pemindahan resmi ibu kota ke Nusantara.

Menurut Raja Juli, putusan tersebut justru memberikan kepastian hukum terhadap proses pembangunan dan persiapan operasional IKN yang selama ini terus berjalan sesuai agenda pemerintah.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XXIV/2026 mempertegas bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di jalur konstitusional dan memiliki kepastian hukum yang kuat,” ujar Raja Juli.

Ia menilai penegasan status Jakarta sebagai ibu kota transisional tidak berarti menghentikan ataupun memperlambat proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Menurutnya, proses transisi ibu kota memang sejak awal dirancang dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan nasional, baik dari sisi infrastruktur, kelembagaan, maupun operasional pemerintahan.

Raja Juli mengatakan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN sesuai target yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut IKN masih dipersiapkan untuk menjadi pusat pemerintahan politik nasional secara bertahap pada tahun 2028.

“Status Jakarta sebagai ibu kota transisional tidak menghambat keberlanjutan pembangunan maupun persiapan operasional IKN,” kata Raja Juli.

Pemerintah-DPR Akan Percepat Pengesahan RUU DKJ

Angie — Wed, 13 Mar 2024 11:43:53 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian ingin rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta (RUU DKJ) disahkan pada sidang paripurna akhir masa sidang IV tahun 2023-2024 atau 5 April 2024.

Menurut dia, hal ini harus digenjot karena Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengamanatkan UU DKJ sudah sah sebelum 15 Februari lalu.

“Sehingga tidak menjadi polemik hukum nantinya karena adanya waktu gap yang mungkin bagi beberapa pihak agak terlambat,” kata Tito di Kompleks DPR, Rabu (13/3/2024).

“Kita harapkan bisa nanti diselesaikan di masa sidang ini dan mungkin di paripurna mendatang.”

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan RUU akan dilanjutkan mulai besok (14/3/2024) hingga 3 April mendatang. Dia berharap RUU dapat disahkan maksimal 4 April 2024; sebelum anggota DPR kembali memasuki masa reses.

“Tapi kan tergantung dinamika kesesuaian antara draft RUU DPR dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) yang diajukan pemerintah atau DIM yang diajukan DPD. Apakah ada kesesuaian dan bisa saling setuju satu dengan yang lain, itu akan mempercepat proses pembahasan,” kata Supratman.

RUU DKJ telah disepakati menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 pada 5 Desember 2023 lalu. Sebanyak delapan fraksi setuju dengan catatan yakni PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem. PKB, Demokrat, PAN hingga PPP. Namun PKS menolak RUU ini.

Adapun RUU DKJ dirancang karena ibu kota negara akan berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam perkembangannya, DPR telah menerima surat presiden (Surpres) mengenai perwakilan pemerintah yang akan membahas RUU DKJ.

Supres tersebut juga telah dibacakan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun sidang 2023-2024, pada 6 Februari 2024. Dalam Pasal 10 bab IV RUU DKJ mengatur jabatan gubernur dan wakil gubernur bakal ditetapkan oleh Presiden RI alias tidak melalui Pilkada.

Secara spesifik, pemerintah meminta 490 DIM tak mengalami perubahan; 69 mengalami perubahan redaksi, 45 mengalami perubahan substansi, 21 adalah usulan baru, 107 diminta dihapus; dan 2 tak ada tanggapan.

Sedangkan DIM dari DPD berisi 680 tetap atau tak mengalami perubahan; 17 diminta dilakukan perubahan redaksi; 4 perubahan substansi; 8 diminta dihapus, dan 2 minta penjelasan.

7 Parpol Tolak Usulan Gubernur Jakarta Ditunjuk Oleh Presiden

Fyan Hadi — Fri, 08 Dec 2023 13:23:05 +0000

JAKARTA, Eranasional.com – Sebanyak tujuh fraksi di DPR menolak usulan Gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden setelah statusnya berubah dari ibu kota negara menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) DKJ.

Para fraksi tersebut mengaku tidak mengetahui dari mana dan dari siapa asal-usul ketentuan yang hendak diatur dalam Pasal 10 ayat (2) rancangan beleid itu masuk.

Awalnya, ketika RUU tersebut disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada rapat paripurna, Selasa, 5 Desember 2023, hanya Fraksi PKS yang menolaknya. PKS berpandangan bahwa pembahasan RUU ini terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik.

Polemik pun muncul di media sosial. Ketua Panja DPR terkait RUU DKJ Achmad Baidowi mengatakan bahwa masuknya ketentuan itu di dalam draf untuk menjembatani keinginan politik, yaitu kekhususan dalam menunjuk langsung dan tidak melenceng dari konstitusi. Menurut dia, usulan tersebut juga demokratis.

“Cari jalan tengah bahwa Gubernur Jakarta itu diangkat, diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usulan atau pendapat dari DPRD,” kata Awiek, panggilan akrabnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 5 Maret 2023.

“Sehingga DPRD akan bersidang untuk menentukan nama-nama yang akan diusulkan. Itu proses demokrasinya di situ,” sambungnya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang menilai pemilihan Gubernur Jakarta melalui mekanisme penunjukkan presiden bertentangan dengan prinsip negara demokrasi.