Menurut Djarot, Jokowi bukan lagi bagian dari PDIP, karena dia sudah melanggar konstitusi dan etika.

“Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDIP,” tegas Djarot di Jakarta Utara, Jumat 24 Mei 2024.

“PDIP itu satu partai ideologis, di mana Ibu Megawati Soekarnoputri, selalu kokoh berdiri untuk menyuarakan kebenaran, untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi,” tambahnya.

Djarot menyebut, tamu undangan Rakernas pada hari ini adalah para penegak demokrasi di Indonesia.

Oleh sebab itu, yang diundang adalah untuk internal partai, yag diundang adalah sahabat-sahabat para cendekiawan, para akademisi, para civil society.

“Serta budayawan, masyarakat prodemokrasi yang betul-betul berjuang menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat,” katanya.

Diketahui, Presiden Jokowi memilih untuk bekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 24 Mei 2024.

Padahal di hari yang sama PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan tak mengundang Presiden Jokowi dalam agenda tersebut.

“Presiden Jokowi kegiatan internal di Istana Jogja,” kata Plt Deputi Protokol dan Pers Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana kepada wartawan, Jumat 24 Mei 2024.

Hal itu diucapkan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di Jakarta, Kamis 16 Mei 2024.

“Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas cawe-cawe itu gamblang banget, kelihatan banget gitu lho,” kata Djarot.

Djarot menyebut, distribusi Bansos yang mungkin akan berlanjut hingga Desember 2024, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat aturan untuk mencegah penyalahgunaan pembagian Bansos.

Djarot mengatakan apa yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2024, terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi tidak terulang kembali pada Pilkada Serentak 2024.

“Kita minta betul penyelenggara Pemilu, ini benar-benar mengawasi. Termasuk media, termasuk anak-anak muda. Apalagi tadi Bansos akan diperpanjang sampai bulan Desember,” tegas Djarot.

Dia mengaku pihaknya akan membahas indikasi penyalahgunaan kekuasaan di Pilkada 2024 dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP pada 24-26 Mei mendatang.

“Inilah yang akan diumbar dalam bahasan kita nanti di Rakernas, bagaimana supaya kita bisa mengawasi dan mengawal Pilkada 2024,” tegas Djarot. []

Hal tersebut disampaikan Djarotnmerespons soal bagaimana gaya kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

“Tidak bagus apabila menggunakan kekuatan-kekuatan yang seperti rezim orde baru untuk membungkam, untuk mengintimidasi, untuk melarang, untuk membatasi, dan sebagainya,” ucap Djarot, Kamis 17 Mei 2024.

“Jaman sekarang, hal seperti itu sudah sulit untuk dilakukan, jadi nanti kita liat,”sambungnya.

Kata Djarot, bagaimana pun gaya kepemimpinan Prabowo akan dipengaruhi oleh latar belakangnya yang pernah menjadi militer.

Meskipun, Prabowo sudah 25 tahun berada di luar kemiliteran.

“Kami mengikuti bagaimana Pak Prabowo menyampaikan, bahwa gaya kepemimpinannya berbeda dari mentornya, mentornya kan Pak Jokowi, kita akan melihat nanti gaya kepemimpinan asli Pak Prabowo seperti apa,” ucap Djarot.

Djarot berharap latar belakang militer yang tertanam pada Prabowo Subianto bisa membuat karakter kepemimpinannya jauh lebih baik.

“Kita berharap, kita selalu berubah ke hal yang jauh lebih baik, karakter di militer itu juga tidak ada yang salah, bagus, disiplin loyal, patrioti,” pungkasnya. []

Hal itu disampaikan PDIP menanggapi rencana menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution yang akan maju dalam gelaran Pilkada Sumatera Utara (Sumut).

“Jadi apa saja yang dilakukan? Boleh tidak? Boleh, presiden boleh kemana saja untuk melayani rakyatnya, tapi presiden juga harus adil dan harus jujur, kalau memang bersaing meskipun itu menantunya, menantu kesayangan misalkan ya, biarkan dia bersaing secara jujur dan fair,” kata Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, Kamis 9 Mei 2024.

Menurut dia, sebagai seorang Kepala Negara, seharusnya menunjukkan sikap teladan yang baik kepada masyarakat agar bisa menciptakan iklim demokrasi yang baik di Indonesia.

“Saya pikir kita harus menghormati proses-proses demokrasi yang baik, pengalaman pemilu yang kemarin, itu pengalaman terburuk, karena itu demokrasi yang paling brutal dan paling buruk, banyak pengamat mengatakan seperti itu dan itu dilakukan banyak sekali kecurangan-kecurangan,” ujarnya.

Ia menilai indikasi cawe-cawe Presiden Jokowi untuk memenangkan Bobby terlihat dengan yang bersangkutan kerap mengunjungi Sumut belakangan ini.

“Indikasi itu sudah mulai keliatan, contoh coba dihitung, sudah berapa kali Pak Jokowi ke Sumut, keliling Sumut,” ujarnya.

Djarot meminta peristiwa dugaan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024 tak terulang kembali.

Misalnya, dengan tercermin dalam putusan pelanggaran etik di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian pelanggaran etik pimpinan KPU hingga putusan dissenting opinion di MK

Dia mengatakan, Pilpres terpilih itu berkali-kali melakukan pelanggaran.

Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik di KPU, kemudian ada dissenting opinion pada saat putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil pemilu, baru kali ini.

“Oleh sebab itu, rakyat semua melihat, jangan sampai terjadi lagi pada saat pilkada Dimana pun juga, bukan hanya di Sumatera Utara,” kata Djarot. []

Sekadar informasi, saat itu sedang terjadi hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Solo.

“Pohon Beringin di Taman Sriwedari Solo, disertai beberapa patung para satria Pandawa seperti Kresna, Bima, dan Gatot Kaca tumbang bukan suatu hal yang kebetulan,” kata Djarot, Kamis (16/11/2023).

Djarot mengungkapkan, patung-patung yang roboh itu adalah idolanya Presiden Joko Widodo (Jokowi), ayah dari Gibran. Dan, Gibran sendiri saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Djarot mengingatkan bahwa Indonesia adalah negeri spiritual. Dan berkeyakinan apa yang terjadi menandakan wahyu kesatria sudah berpindah bagaikan cerita wayang tentang Wahyu Cakraningrat.

Lalu, dia menyambungkan dengan dikabulkannya gugatan batas usia capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai Anwar Usman, pamannya Gibran, sehingga beri karpet merah kepada putra sulung Presiden Jokowi itu menjadi cawapres Prabowo.

“MK telah berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Pelanggaran etik berat yang dilakukan Anwar Usman yang kini dikenal dengan sebutan paman Gibran ditanggapi oleh alam. Badai melanda Solo. Pesan langitan ini menjadi simbol yang sangat penting, bahwa kekuasaan itu ada batasnya,” jelas Djarot.

“Kemarin Ibu Mega mengintruksikan mendirikan Posko Pemilu Jurdil di semua. Kalau kita hitung kurang lebih 83.000 di rumah-rumah pengurus. Kita semua rakyat Indonesia harus memastikan dan menjaga pemilu mendatang harus berlangsung jujur dan adil,” kata Djarot, Rabu (15/11/2023).

Dijelaskannya, pendirian posko ini tidak memakan biaya besar, karena didirikan di rumah-rumah pengurus, hanya membutuhkan spanduk saja.

Dia menegaskan, PDIP sangat menghindari terjadinya kecurangan pada Pemilu 2024 mendatang, maka dari itu mendirikan posko-posko.

“Ini semangat kita menjaga demokrasi betul-betul terlaksana dengan jujur dan adil. Jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ASN, polisi, jaksa itu melakukan intimidasi. TNI Polri harus netral,” pungkasnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menyindir koleganya, Budiman Sudjatmiko, terlalu berlebihan alias melow dengan menyatakan akan berkabung jika dirinya dipecat PDIP karena mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres.

Menurut Djarot, seharusnya Budiman mengetahui jawaban apa terkait nasibnya di PDIP akan perbuatannya sendiri.

Dia pun menyindir sikap Budiman yang melow, karena PDIP tidak mengurusi mantan aktivis PRD itu.

Djarot menekankan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memerintahkan setiap kader harus terus solid bergerak untuk memenangkan Pemilu 2024.

“Kok melow banget ya. Kita sudah tidak urusi yang seperti itu, karena perintah ketua umum kepada setiap kader partai sangat jelas. Terus turun ke akar rumput, menyapa dan bantu rakyat, tanam setiap jengkal tanah produktir dengan penghasil makanan pendamping beras, dan terus bergerak dalam satu barisan,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Rabu (23/8).

Menanggapi sindiran Djarot tersebut, Budiman Sudjatmiko menyatakan dirinya tidak minta dikasihani oleh PDIP.

“Tentu partai tidak harus mengurus kesedihan satu per satu anggotanya. Saya juga tidak akan meminta itu,” kata Budiman, Rabu (23/8).

MEDAN, Eranasional.com – Bakal capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, datang ke Medan, Sumatera Utara. Dia sempat dua jam berduaan dengan di mobil dengan Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan Ganjar datang ke Medan dalam rangka konsolidasi. Mengenai apa yang dilakukan Ganjar Pranowo dan Bobby di dalam mobil, keduanya membicarakan soal pemerintahan.

“Begitu sampai di Bandara Kualanamu, saya lihat Mas Ganjar ditemani Mas Bobby. Saya kira naik mobil mewah, mobil Alphard. Saya cari-cari keliling ternyata naik Innova,” kata Djarot saat ditemui di GOR Serba Guna Unimed, Medan, Sumatera Utara, Minggu (11/6/2023).

Di dalam mobil itu, lanjut Djarot menceritakan, keduanya bercakap-cakap soal pemerintahan. “Saya tidak tahu apa yang dibicarakan di mobil selama dua jam itu, saya enggak tahu. Tapi, saya bisik-bisik (tanya) ke Mas Ganjar, ternyata sama seperti saya biasa berdiskusi dengan mertuanya (Presiden Jokowi), tentang bagaimana pengelolaan pemerintahan,” jelasnya.

Djarot lalu menepis isu yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi tidak mendukung Ganjar. Katanya, Ganjar adalah sosok yang bisa meneruskan rekam jejak dari Jokowi.

“Kok bisanya Pak Jokowi diisukan enggak mendukung Mas Ganjar? Beliau kan kader partai yang sama dengan Pak Jokowi (PDIP). Nah, oleh sebab itu, kita percaya bahwa Pak Ganjar bakal mampu melanjutkan, meneruskan kebaikan dan warisan yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi sehingga Indonesia bisa lebih cepat lagi untuk meloncat, menjadi negara maju selama lima tahun ke depan,” tuturnya.

Menurut Djarot, Ganjar merupakan capres yang memiliki rekam jejak perjuangan dari nol. Ganjar dilahirkan dari seorang ayah berstatus Tamtama di kepolisian.

“Bapaknya seorang Tamtama polisi, susah hidupnya, tapi beliau benar-benar dengan optimisme dan semangatnya luar biasa, juga didikan dari keluarganya.

Dia pun mengungkapkan bahwa Ganjar pernah mengucapkan ketidakpercayaan kepada dirinya sekarang ini bakal menjadi capres.

“Waktu ketemu sama saya di Jakarta, dia bilang ke saya, ‘Mas Djarot, saya ini seringkali hampir tidak pernah sadar sebagai calon presiden’,” kata Djarot menirukan pernyataan Ganjar.

JAKARTA, Eranasional.com – Happy Farida Djarot, istri mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, resmi mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Jakarta. Happy berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan warga Jakarta.

“Saya mengucapkan syukur serta memohon dia dan dukungannya untuk pencalonan sata di DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta,” kata Happy Djarot dalam keterangannya, Rabu (4/1/2023).

Dia berjanji, jika terpilih menjadi anggota DPD RI akan memperjuangkan segala aspek yang dibutuhkan bagi masyarakat Jakarta. Kata Happy, dirinya cukup mengetahui persoalan di Jakarta karena pengalamannya mendampingi Djarot saat memimpin DKI Jakarta.

“Akses warga Jakarta pada Pendidikan, kesehatan, sanitasi yang baik, ekonomi kerakyatan, air bersih, transportasi publik dan pemukiman yang sehat harus lebih ditingkatkan. Selain itu, meningkatnya rasa aman, gotong royong, toleransi dan kesejahteraan harus dimiliki semua warga, terutama kaum ibu-ibu, remaja perempuan, dan anak-anak,” tuturnya.

Selain itu, dia menyatakan siap meningkatkan kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat. Terutama, dalam mengatasi berbagai persoalan di Jakarta seperti tata ruang, banjir, dan kemacetan.

“Saya memahami peran sebagai anggota DPD merupakan wakil rakyat independent nonpartisan yang mewakili seluruh warga Jakarta, yang sangat beragam baik dari sisi agama, suku, latar belakang, budaya, dan sosial ekonomi, sehingga bisa disebut sebagai miniaturnya Indonesia,” ujar Happy.

Agar terpilih, Happy mengaku akan merangkul calon pemilih dari semua kalangan, tidak hanya segelintir partai atau latar belakang tertentu.

“Saya siap berjuang dan berdiri di atas kepentingan semua golongan,” ucapnya.

Sekadar informasi, Happy Farida Djarot berusia 53 tahun, merupakan sarjana Administrasi Bisnis. Ibu tiga puteri ini mendampingi perjalanan politik Djarot Saiful Hidayat sejak menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur, Wali Kota Blitar dua periode, Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta.

Saat ini, Djarot Saiful duduk sebagai anggota DPR RI Fraksi PDIP. Happy mengklaim dirinya memahami peran suaminya saat menjalani karir politik di partai hingga saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle). Kapan reshuffle dilakukan, Djarot menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

“Pak Jokowi sudah memberi sinyal, reshuffle kabinet pasti akan dilakukan. Apakah dalah waktu dekat, atau dua tiga bulan ke depan? Tunggu saja waktunya. Tapi pasti,” kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jalan Diponergoro, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2023).

Kemudian, Djarot menjelaskan alasan dirinya menyarankan Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri dari Partai Nasdem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Dua menteri itu merupakan mitra kerja Komisi IV DPR RI, di mana Djarot ditempatkan PDIP.

“Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan itu perlu dievaluasi, terkait misalnya, kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara berdaulat pangan, tapi ternyata produksinya masih tidak cukup,” ujar Djarot.

Kemudian dia menyoroti soal food estate yang diilai gagal sebagian. Setiap musim tanam, kata dia, Indonesia mengalami kelangkaan pupuk. Hal tersebut dinilainya berkaitan dengan ranah Kementerian Pertanian.

“Para petani kalau bertanya, kenapa harga pupuk subsidi mahal. Makanya selalu kami sampaikan, berani enggak kita, terutama Kementerian Pertanian berada di garis depan untuk bisa memberikan kepastian harga,” ucap Djarot.

Atas hal itu, Djarot menyatakan bahwa Presiden Jokowi pasti menilai kinerja menterinya.

Di sisi lain, ia menyarankan menteri-menteri Nasdem agar mengundurkan diri. Sebab, ia menduga ada ketidakcocokan menteri-menteri itu dengan kebijakan presiden.

“Kalau memang gentle, lebih baik menteri-menteri dari Nasdem mengundurkan diri. Itu lebih gentle,” tukas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Beberapa terakhir ini, PDIP dan Nasdem saling bersinggungan terkait isu reshuffle di awal tahun 2023.

Mulanya, PDIP meminta Jokowi mengevaluasi Menteri Pertanian dan Menteri LHK yang merupakan kader Partai Nasdem.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir Menteri Pertanian yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke China. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

“Kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China. Tetapi kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Kenyataan justru kita yang harus mengimpor beras,” ujar Hasto, Jumat (30/12/2022).

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menantang PDI Perjuangan (PDIP) agar adu prestasi menteri. Hal itu merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta dua menteri dari Partai NasDem dievaluasi di tengah isu reshuffle.

“Mau adu prestasi menteri dari NasDem? Hati hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara,” kata Irma dalam keterangannya belum lama ini.

Ia juga menantang PDIP agar mengaudit penyaluran bantuan sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) selama pandemi.

“Yang kedua nggak usah jauh jauh, bicara prestasi, coba cek bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pandemi,” ujar Irma.

Irma juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo adalah pihak mendesak untuk melancarkan impor beras karena cadangan beras nasional kurang.

Ia menilai pernyataan itu tidak berdasar dan terkesan mengada-ada karena permintaan datang dari Bulog dan Kemendag dan justru Mentan membela petani yang jelas-jelas memiliki gabah yang cukup.

“Sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, import beras itu maunya Bulog dan Kemendag, kalau Mentan jelas bilang gabah petani cukup, Bulog saja tidak mampu serap gabah petani! Jadi jangan asbun deh,” ungkap Irma.

Lebih lanjut, Irma meyakini apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle bukan karena faktor politis.

“Soal reshuffle, saya yakin, jika berbasis kinerja, Menteri NasDem tidak akan termasuk akan diganti. Karena mereka berkinerja baik, on the track dengan program presiden serta berprestasi,” imbuhnya.

Pernyataan Sekjen PDIP

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta partai politik (Parpol) yang mencalonkan sosok antitesis Jokowi agar menarik diri dari koalisi pemerintahan.

Awalnya, Hasto menyebut reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan berdasarkan kehendak Jokowi. Dia lalu membicarakan konteks sosial dan politik saat ini.

“Reshuffle kabinet itu hanya bisa dilakukan atas hendak dari Bapak Presiden. Kalau kita liat konteks sosial, politik, dan juga internasional, tekanan terhadap perekonomian global akibat tekanan geopolitik itu kan sangat nyata,” kata Hasto saat konferensi pers secara daring bertajuk ‘Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023’, Jumat (30/12/2022)

Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pada beberapa waktu lalu yang meminta dua menteri NasDem, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dievaluasi Jokowi.

Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berbeda jauh dengan faktanya.

“Apa yang telah dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP karena ketika menghadapi krisis tersebut, ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan. Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut,” ungkapnya.

3 Menteri dari Nasdem

Saat ini ada tiga menteri dari Nasdem di kabinet pemerintahan Jokowi. Yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Jhonny Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar.

Sementara menteri PDIP ada empat yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (PAN-RB) Azwar Anas, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmavati.

PDI-P hanya meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem itu Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.

“Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Namun demikian, Djarot mengatakan keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Merespons usulan itu, Jokowi tak bicara banyak. Dia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media.

“Clue-nya, ya udah” kata Jokowi sambil berjalan meninggalkan wartawan usai meresmikan pengembangan tahap 1 Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12/2022). **

JAKARTA, Eranasional.com – Hubungan PDI Perjuangan dengan Nasdem sedang tidak baik. PDI Perjuangan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja dua menteri asal Nasdem yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Keributan antar dua partai bermula saat PDI Perjuangan merespon sinyal Presiden Jokowi yang membuka kemungkinan kembali melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan setuju, dan saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya.

“Kalau itu urusannya Pak Jokowi mengevaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi betul-betul tercapai. Sudah waktunya dievaluasi,” kata Djarot di kantor DPP Taruna Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Djarot kemudian mengungkit masalah impor beras. Menurut dia, kegiatan impor beras di Kementerian Pertanian (Kementan) perlu dievaluasi. Menurut dia, kegiatan impor beras akan menyakiti hati petani.

“Contoh termasuk yang termasuk memprihatinkan. Sebelumnya kita gembar-gembor swadaya beras, kenyataannya kita impor beras ketika harganya naik. Seharusnya pemerintah intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor, yang sakit hati ya petaninya,” kata Djarot.

Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Djarot meminta agar dibuka data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, data yang dimiliki Bulog, dan data yang dimiliki Badan Pangan Nasional.

“Buka satu per satu dan satukan. Nanti ketahuan, perlukah kita impor beras? Katanya masih cukup, enggak perlu impor. Bagi kita yang terpenting harga beras stabil, petaninya untung. Itu semua perlu dievaluasi,” tukasnya.

Karena itu, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dievaluasi kinerjanya oleh Presiden Jokowi. Djarot kemudian menyinggung soal semangat pembaruan.

“Menteri Pertanian dievaluasi, Menteri Kehutanan harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya,” ujar Djarot.

Nasdem Langsung Bereaksi

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menuding PDI Perjuangan hendak mengeluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Ali menegaskan, bahwa keputusan untuk melakukan reshuffle merupakan hak preogatif Presiden Jokowi.

“Kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja menteri itu ada di tangan presiden. Orang lain tidak punyan kewenangan untuk melakukan itu,” kata Ali, Jumat (23/12).

Jika pun akan melakukan reshuffle kabinet, menurut Ali, Presiden Jokowi juga tidak berkewajiban untuk menyampaikan ke publik soal pertimbangan apa sehingga harus mengocok ulang susunan cabinet.

“Itu domainnya presiden. Dia tidak perlu memberikan penjelasan kepada siapapun,” tukasnya.

Menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar Presiden Jokowi mengevaluasi menteri-menteri asal Nasdem, seingatnya, ini bukan pertama kali dilakukan PDI Perjuangan.

“Mengenai pernyataan dari partai politik yang meminta Presiden Jokowi mengevaluasi menteri yang kebetulan dari Nasdem ini bukan hal yang baru,” ucap Ali.

Ali menilai, hal itu dilakukan PDI Perjuangan agar Nasdem dikeluarkan dari koalisi pemerintahah. Namun, Ali mengaku tidak mengetahui alasannya.

“Dari satu kader (PDI Perjuangan) ke kadernya yang lain mengatakan hal yang sama. Intinya menginginkan supaya Nasdem dikeluarkan dari koalisi pemerintahan. Saya enggak mengerti apa alasan mereka,” ujarnya.

Ia berkeyakinan, Presiden Jokowi sangat tahu kebutuhan kabinetnya seperti apa. Jadi, tidak perlu memaksa melakukan reshuffle.

Politisi Nasdem lainnya, Irma Suryani Chaniago menyatakan tidak terima dengan pernyatannya Djarot Saiful Hidayat. Dia meminta Djarot tak asal bunyi soal dua menteri asal Nasdem.

“Reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Sebaiknya Djarot Saiful jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri asal Nasdem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi,” kata Irman, Minggu (25/12/2022).

Dia menilai kinerja Menteri LHK Siti Nurbaya telah berhasil menciptakan banyak prestasi. Dia pun memaparkan prestasi kolega separtainya itu.

“Siti Nurbaya Bakar adalah Menteri Kehutanan dengan segudang prestasi. Buka mata, di era kepemimpinan Situ Nurbaya jarang terjadi kebakaran hutan, bahkan bisa dikatakan hutan kita aman dan udara kita bebas dari kabut asap,” tuturnya.

“Ditambah lagi bagaimana penanaman mangrove yang massif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi. Juga lihat bagaimana beliau (Siti Nurbaya Bakar) membagi dengan sangat baik, mana hutan industri, hutan tanaman rakyat, dan mana hutan lindung dengan tegas dan jelang,” kata Irma.

Menurut Irma, kinerja menteri-menteri sebelumnya tidak ada yang sebaik Siti Nurbaya. Dia pun meminta Djarot Saiful tidak asal bunyi soal kinerja Menteri LHK.

“Belum lagi sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap para pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan dan lain sebagainya. Memangnya ada Menteri Kehutanan terdahulu yang kinerjanya sebaik Siti Nurbaya selama ini?” tanyanya.

“Jutaan hekatar selama ini hutan lepas ke tangan orang-orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum pemerintah dan swasta. Di tangan Siti Nurbaya, pengelolaan lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi Djarot Saiful sebaiknya tidak asal bunyi,” kata dia.

Irma lalu membicarakan kinerja Syahrul Yasin Limpo. Menurutnya, kinerja Syahrul Yasin Limpo justru berbeda dengan apa yang disampaikan Djarot.

“Mana ada kementerian yang tumbuh di era pandemi kecuali Kementerian Pertanian? Soal impro beras, Djarot Saiful jangan ngomong kalau tidak punya data,” sindirnya.

“Baca media biar dia enggak asal bunyi dan paham siapa yang ngotot ingin impor beras. Baca juga penghargaan apa saja yang sudah diperoleh Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan yang berkinerja baik,” sambungnya.

Irma menegaskan kembali bahwa kebijakan perombakan kabinet merupakan kewenangan sepenuhnya Presiden Jokowi. Namun dia meyakini Jokowi tak akan menganti kedua menteri asal Nasdem lantatan lantaran menurutnya memiliki kinerja baik.

“Kembali lagi ke soal reshuffle, sekali lagi saya tegaskan itu hak prerogative presiden. Biarkan itu menjadi kewenangan dan kebutuhan presiden. Tapi saya yakin, presiden tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan pemerintah dengan melakukan reshuffle pada menteri yang berkinerja baik seperti Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar,” ujar Irma.

“Masyarakat juga tahu dan merasakan hasil kerja baik beliau berdua, tidak paripurna memang karena sering kali kebijakan-kebijakan baik menjadi tidak sempurna manakala menteri terkait lainnya malah bersikap kontraproduktif,” pungkasnya.