“Tapi saya kira film itu lebih ringan dari pada kenyataan yang ada dewasa ini, baru 25%,” kata Jusuf Kalla dalam rekaman video, Senin (12/2/2024).

Menurut dia, film ‘Dirty Vote’ belum mengungkap kecurangan pemilu yang terjadi di daerah-daerah dan kampung-kampung. Film ini juga belum secara gamblang menelanjangi kebijakan bantuan sosial (bansos) yang ditunggangi kepentingan politik keluarga presiden.

Serta, bagaimana segala macam bentuk intimidasi yang terjadi di daerah untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

“Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu,” kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Lolly mengaku dirinya sudah menyaksikan film dokumenter itu. Terutama, kata dia, pada menit ke-57 saat membahas inkompetennya Bawaslu selama Pemilu 2024.

“Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini ‘oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik’. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu,” ujar Lolly.

Dia mengungkapkan Bawaslu telah melakukan langkah taktis sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut. Dia mengaku langsung berkomunikasi dengan pihak terkait perihal tersebut.

“Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan,” ungkap dia.

“Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi,” demikian keterangan resmi terkait peluncuran dokumenter tersebut, Minggu (11/2/2024).

Menurut Bivitri, Dirty Vote merupakan sebuah film dan rekaman sejarah betapa rusaknya demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia.