Abdul Mu’ti menilai, acara wisuda sekolah boleh digelar selama tidak memberatkan orang tua siswa.

“Sepanjang itu tidak memberatkan dan atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Selasa 29 April 2025.

Menurutnya, yang terpenting terkait acara wisuda sekolah yang tidak berlebihan dan dipaksakan.

Ia pun menuturkan, acara wisuda adalah tanda syukur siswa karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan.

Acara wisuda, kata dia, juga dapat menjadi momen untuk mengakrabkan di antara orang tua, murid, dan pihak sekolah,

“Itu kan sebagai tanda gembira dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah, karena bisa jadi orang tua itu ada yang tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali, hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda, itu pun tidak semua orang tua juga datang dengan berbagai alasan,” ucapnya.

Untuk itu, ia pun menyerahkan pelaksanaan kegiatan wisuda sepenuhnya kepada masing-masing sekolah.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sempat berdebat dengan remaja yang baru lulus dari SMAN 1 Cikarang Utara terkait pelarangan sekolah menggelar wisuda pada Sabtu 26 April 2025 pekan kemarin.

Remaja bernama Aura Cinta tersebut mengkritik larangan wisuda dan acara perpisahan sekolah, yang menurutnya penting sebagai momen kenangan dengan teman-teman sekolah.

Meskipun begitu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa inti kenangan tidak terletak pada seremoni wisuda, melainkan pada perjalanan belajar selama bertahun-tahun.

“Kalau tanpa perpisahan, memang kehilangan kenangan? Kenangan bukan pada saat perpisahan, tapi kenangan indah itu saat proses belajar selama tiga tahun,” ucap Dedi.

Dedi pun menjelaskan konsep wisuda seharusnya hanya diterapkan di jenjang perguruan tinggi, bukan di tingkat TK, SD, SMP, atau SMA.

Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan larangan tersebut demi meringankan beban finansial orang tua murid, khususnya bagi mereka yang tengah berjuang dalam kesulitan ekonomi. []

“Besok saya ke Gedung Sate atau ke rumah dinas, saya belum tahu arahannya, tapi sore ke sana insya Allah ketemu sama Pak Gubernur,” kata Lucky, Selasa 8 April 2025.

Sementara Selasa siang ini, Lucky berencana bertemu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

“Saya lagi on the way ke Jakarta dipanggil sama Wamen sama Inspektorat Kemendagri. Jadi jam 2 di Kemendagri, sekarang lagi on the way ke sana,” terang Lucky.

Rencana pertemuan keduanya ini juga dikonfirmasi Bima Arya dalam kesempatan berbeda.

“Diagendakan hari ini, siang,” kata Bima, Selasa, mengenai agendanya bertemu Lucky Hakim, dikutip dari Antara.

Pertemuan ini disebut-sebut akan membahas perjalanan Lucky ke Jepang tanpa izin.

Selain itu, pertemuan ini untuk membahas aspek administratif dan regulasi yang berlaku bagi pejabat daerah terkait perjalanan ke luar negeri.

Lucky Hakim menuai sorotan karena berlibur ke Jepang bersama keluarga selama periode Lebaran 2025.

Padahal, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.6.1/749/SJ tertanggal 17 Februari 2025 terkait arus mudik Lebaran 2025.

Dilansir Antara, SE yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia tersebut meminta pemerintah daerah (pemda) agar siap siaga untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

Bima Arya sebelumnya menegaskan kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara.

“Undang-Undang (UU) mengatur secara jelas dan tegas mengenai aturan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Bima Arya, Minggu (6/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

“Di dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf i, KDH (kepala daerah) dan WKDH (wakil kepala daerah) dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri,” imbuhnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, bila kepala daerah melanggar aturan tersebut, sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan bisa diberlakukan.

Lucky telah membenarkan dirinya berada di Jepang saat libur Lebaran 2025. Ia mengaku berangkat ke luar negeri setelah gelaran open house di Pendapa Kantor Bupati Indramayu.

Ia juga mengaku tetap menjalankan tugas sebagai kepala daerah sebelum berlibur, di antaranya menyambut warga hingga berpatroli.

“Lalu di hari H+2 Lebaran, ke Jepang sampai tanggal 7 dan tanggal 8 sudah mulai kerja kembali seperti biasa, ada agenda ke desa korban rob di Eretan,” terang Lucky, Minggu (6/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

Namun, Lucky enggan menjawab lugas ketika ditanya mengenai izin Mendagri.

“Nanti saya akan menghadap Pak Gubernur dan Pak Mendagri untuk menjelaskan,” katanya. []

Hibisc Fantasy itu diduga melakukan pelanggaran, mulai dari izin lokasi yang melebihi ketetapan hingga pelanggaran lingkungan. Lokasi wisata tersebut dikelola oleh PT Jaswita yang merupakan BUMD Provinsi Jabar.

Izin yang dikantongi PT Jaswita adalah pengelolaan lahan wisata Hibisc Fantasy 4.000 meter persegi, namun faktanya area wisata itu sudah mencapai 15.000 meter persegi.

Selain Hibisc Fantasy, ada juga tiga wisata yang disegel lainnya, yakni Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sidak langsung ke lokasi.

Sule akan mengemban tugas membantu memenangkan bakal calon gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berpasangan dengan Erwan Setiawan sebagai bakal calon wakil gubernur.

Penunjukan ini disampaikan langsung Dedi Mulyadi saat menemui masyarakat di Bekasi, yang juga dihadiri Sule.

“Harus ada figur penyeimbang yang bisa menyampaikan pesan-pesan dalam pesan yang menyentuh dan jenaka,” ujar Dedi saat menyapa warga Kranggan, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat 20 September 2024 malam dikutip dari Kompas TV.

Usai mendapat tugas ini, terlihat banyak unggahan Sule di media sosial yang berkaitan dengan posisinya sebagai jubir Dedi Mulyadi.

“Naik Panggung,” tulis Sule dalam keterangan unggahan di akun Instagram-nya, dikutip Sabtu 21 September 2024.

Dalam video tersebut, terlihat Sule menyapa warga dengan santai dan humor ciri khasnya.

Tampak Dedi Mulyadi dan warga yang hadir tertawa melihat Sule menghibur.

Dedi Mulyadi yang berpasangan dengan Erwan Setiawan didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokat, dan PSI yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan juga mendapat dukungan dari sembilan partai nonparlemen, yakni Partai Buruh, Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, Perindo, PBB, dan Partai Ummat.

Selain Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, pilkada Jabar 2024 juga diramaikan tiga paslon lainnya, yakni Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie (PKS-NasDem-PPP), Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina alias Gita KDI (PKB) dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja (PDI-P).

Diketahui, Sule merupakan seniman dan pelawak yang lekat dengan kebudayaan Jawa Barat.

Sule sendiri juga sebelumnya telah beberapa kali ditawarkan untuk turut serta untuk maju dalam pilkada, tetapi Sule menolak.

Bahkan Sule pernah ditawari untuk maju menjadi calon wakil Wali Kota Bekasi oleh Raffi Ahmad melalui telepon. []

Eranasional.com – Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyoroti sanksi pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang seringkali mengakibatkan kekecewaan publik, karena sanksi tersebut hanya tegas ke level bawah.

“Memang sanksi-sanksi pelanggaran protokol kesehatan banyak membuat pubik kecewa, karena seringkali penegakan hukum selalu lebih tegas pada level yang lebih kecil,” kata Dedi Mulyadi, dalam sambungan telepon, di Purwakarta, Minggu 7 Februari.

Di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di berbagai daerah itu menimbulkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan yang berujung pada sanksi.

Kasus pelanggaran prokes pertama adalah acara konser Tri Suaka, Nabila Maharani, dan Zidan yang memicu keramaian penonton di destinasi wisata Taman Anggur Kukulu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang pada Minggu 30 Januari 2022.

Di Kota Bandung terjadi kerumunan Mal Festival Citylink pada saat perayaan Imlek 1 Februari 20222. Dalam rekaman video yang viral tampak mal sangat dipenuhi pengunjung yang menonton pertunjukan barongsai.

Melihat dua contoh pelanggaran prokes itu, Dedi Mulyadi melihat ada dua penindakan yang sangat berbeda. Menurutnya petugas lebih tegas saat menindak Taman Kukulu dibanding Mal Citylink. Padahal dari sejumlah video yang beredar terlihat jumlah kerumunan yang ditimbulkan sama-sama besar.

Pada sisi lain, Dedi mengaku heran dengan denda yang dikenakan ke pengelola mal yang hanya Rp500 ribu. Hal tersebut 10 kali lebih kecil dari denda tukang bubur di Tasikmalaya yang didenda Rp5 juta.

“Saya dengar denda di Bandung hanya Rp500 ribu, sementara tukang bubur di Tasikmalaya Rp5 juta. Kenapa denda mal lebih kecil dibanding tukang bubur?,” katanya pula.

Meski antara kerumunan mal dan tukang bubur menggunakan pendekatan hukum yang berbeda, Dedi berharap Pemerintah bisa bersikap adil dalam memberikan sanksi.

“Seharusnya ada standar yang dimiliki. Ini kan cukup mencolok kenapa denda mal lebih kecil hanya Rp500 ribu, sedangkan tukang bubur Rp5juta,” katanya lagi.

Pada tahun 2021, tukang bubur di Tasikmalaya divonis membayar denda Rp5 juta subsider lima hari penjara oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena dianggap melanggar aturan makan di tempat saat PPKM.

Hakim mendasari hukuman tersebut pada Pasal 34 ayat 1 jo Pasal 21i ayat 2 huruf f dan g Perda Provinsi Jabar No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jabar No. 13 Tahun 2018.

Dalam peraturan tersebut disebutkan sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda minimal Rp5 juta dan maksimal Rp50 juta.

Sedangkan Mal Festival Citylink menggunakan pendekatan hukum Pasal 38 ayat 4 Perwali No. 2 Tahun 2022 yang mengandung sanksi hukuman maksimal denda Rp500 ribu.